Bisnis.com, MANOKWARI - Pembentangan bendera merah putih sepanjang 12,77 kilometer yang melibatkan seluruh komponen di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, meraih rekor pada Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Pencapaian tersebut berhasil meraih piagam penghargaan yang diserahkan oleh Senior Manajer MURI Triyono kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Rabu (14/8/2024) sore.

Triyono mengatakan, pembentangan bendera merah putih yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Rekor ini melewati rekor sebelumnya yang pernah diraih Pemprov Papua di Jayapura dengan panjang 10,76 kilometer," kata Triyono.

Pemerintah provinsi setempat, kata dia, mengajukan target pembentangan bendera merah putih sepanjang 13,27 kilometer akan tetapi ada sebagian titik mengalami pengendoran.

Syarat dalam pemberian rekor dunia dengan tajuk pembentangan bendera merah putih terpanjang, harus melebihi pencapaian yang telah tercatat sebelumnya oleh MURI.

"Pemerintah Papua Barat memasang target 13,27 kilometer tapi ada sedikit kendala, tapi berhasil pecahkan rekor dunia tahun 2024," ucap Triyono.

Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyatakan, pembentangan bendera merah putih merupakan upaya meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentangan bendera yang dimulai dari Jalan Trikora Wosi (Distrik Manokwari Barat) hingga depan Kantor Kwarda Papua Barat (Distrik Manokwari Timur) melibatkan seluruh komponen bangsa.

"Dalam waktu kurang lebih tiga jam, Papua Barat membuat sejarah baru yaitu membentangkan kain merah putih terpanjang di Indonesia," kata Ali Baham.

Meski demikian, kata dia, panjang bendera merah putih dengan empat angka melambangkan empat pilar yang menjadi landasan dalam pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang.

Keempat pilar dimaksud yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus dilaksanakan secara konsisten demi menjaga kemajemukan.

"Jiwa dan raga Bangsa Indonesia dibangun di atas empat pilar itu, yang tentunya harus dipahami oleh semua komponen anak bangsa," ucap Ali Baham.

Menurut dia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan guna mendukung keberhasilan program pembangunan.

Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi dari pihak swasta, BUMN, BUMD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Papua Barat dalam merealisasikan program tersebut.

"Mari kita semua bahu-membahu mendukung kelancaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Papua Barat tetap hebat dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan tidak pernah memaksakan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa momen pelepasan hijab atau jilbab Paskibraka tersebut merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas. Sehingga, tak ada sama sekali unsur pemaksaan.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun memerinci bahwa setiap pengenaan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka merupakan tindakan sukarela.

Penyebabnya, dia menjelaskan langkah tersebut diambil para petugas guna rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa terkait dengan antisipasi petugas yang mengenakan jilbab, maka BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Menurutnya, aturan itu diterbitkan guna menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut.

Kendati demikian, dia memahami bahwa Indonesia yang memiliki suku dan agama yang berbeda, maka terbitlah aturan Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," pungkas Yudian.

Bisnis.com, SAMARINDA - Jumlah pengguna QRIS, sistem pembayaran non tunai, di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami peningkatan 42% menjadi 780.563 pengguna.

"Jumlah pengguna QRIS di Kaltim hingga Juni 2024 tercatat sebesar 760.563 pengguna, mengalami peningkatan sebesar 42 persen jika dibandingkan dengan Juni 2023," kata Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Rabu (14/8/2024).

Ia melanjutkan pada Juni 2024 transaksi pembayaran non-tunai mengalami peningkatan sebesar 287% (year on year/ yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 254%.

Sejalan dengan hal tersebut, nominal transaksi QRIS juga tumbuh 233% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 216% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan jumlah penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membuka peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan produksi dan perdagangan bahan pokok penting (bapokting), terutama pada komoditas bahan pangan dan sejenisnya.

Hal ini tentu akan menjadi peluang usaha yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim, serta mendukung ketersediaan pangan lokal di wilayah Kaltim, sehingga hal tersebut juga akan mendorong transaksi non-tunai.

Pada 2024 ini direncanakan sebanyak 1.740 Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke IKN secara bertahap, yakni dimulai sejak September 2024.

Hal ini diyakini dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran dan sektor terkait seperti, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman.

"Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan jumlah uang beredar di Kaltim. Jadi selain dapat meningkatkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai termasuk melalui kanal QRIS, pembayaran tunai pun akan meningkat,” kata Budi.

Budi juga mengatakan, Kaltim hingga kini terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pembayaran non-tunai, bahkan BI pusat pun terus memperluas penggunaan QRIS hingga mancanegara, bukan hanya Benua Asia, tapi juga sejumlah negara di Benua Eropa.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat menyebutkan proses realisasi untuk bantuan lahan pertanian terdampak bencana alam di daerah itu tengah berlangsung dan diperkirakan mulai terlaksana pada September 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Febrina Tri Susila Putri mengatakan dampak bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 lalu di wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang dengan luas mencapai sekitar 2.158,30 hektare.

"Sebelumnya Menteri Pertanian sudah turun, lalu kami menindaklanjutinya dengan mendata secara detail lahan pertanian yang terdampak. Kemudian Mentan menyatakan akan membantu melakukan lahan pertanian dengan anggaran Rp33,34 miliar," katanya, Rabu (14/8/2024).

Rina menjelaskan dari anggaran dari Kementan tersebut dibagi untuk bantuan berupa bibit, pupuk, dan lainnya itu senilai Rp23 miliar. Sedangkan sisanya Rp10 miliar lebih dialokasikan untuk reklamasi lahan yang rusak akibat bencana alam tersebut.

Posisi saat ini untuk anggaran dari Kementan itu, khusus untuk berupa bibit, pupuk, dan lainnya tersebut lagi on going (distribusi dari provinsi ke kabupaten dan kota).

"Untuk yang alokasi reklamasi kemungkinan besar baru akan terealisasi pada September 2024 mendatang," jelasnya.

Rina berharap kepada petani untuk tetap bersabar, karena proses realisasi bantuan dari Kementan tersebut memang membutuhkan beberapa syarat, agar bantuan jelas peruntukannya.

Dia juga memperkirakan bila September lahan pertanian yang terdampak bencana alam tersebut berangsur pulih, maka pada penghujung tahun 2024 ini Sumbar akan mendapatkan hasil produksi padi yang maksimal.

Ria menyebutkan bahwa bencana alam yang terjadi itu memang sedikit banyaknya berdampak kepada produksi padi di Sumbar. Makanya mulai Agustus ini untuk lahan yang tidak terdampak sudah mulai masuk masa tanam.

"Sedangkan lahan yang terdampak bencana dan saat ini proses pemulihan itu, maka masa tanamnya bakal dimulai pada September 2024 nanti," sebut Rina.

Terkait adanya gangguan produksi padi akibat bencana alam itu, kata Rina, Pemprov Sumbar sudah melakukan upaya pemanfaatan lahan yang bisa diolah untuk ditanam padi.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti luas lahan yang baru ditanam padi itu, namun diperkirakan dapat mengisi kekosongan jumlah produksi yang sempat terganggu akibat bencana alam tersebut.

"Beruntung kami sudah melakukan upaya lain agar produksi tidak terganggu, yakni mengolah lahan yang bisa ditanam padi. Kawasannya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar," ujarnya.

Sebelumnya Pemprov Sumbar telah mengajukan kebutuhan penanganan dan pemulihan dampak kepada Kementerian Pertanian, yakni untuk padi yang terdampak luasnya 4.416,64 hektare dan luas itu turut terjadi puso seluas 725,05 hektare.

"Jumlah ini tidak hanya di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Tapi untuk daerah lainnya yang juga terdampak bencana pada Maret 2024 yakni di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi pengajuannya digabungkan saja," jelas Rina.

Lalu untuk jagung luas lahan yang terdampak mencapai 1.098,28 hektare dan mengalami puso 320,45 hektare. Kemudian cabai merah juga turut merasakan dampak bencana dengan luas 155,10 hektare dan terjadi 32,38 hektare.

Selanjutnya untuk bawang merah lahan yang terdampak 32,60 hektare dan yang mengalami puso 9,00 hektare. Serta untuk sayuran lainnya yang tercatat terdampak seluas 268,55 hektare dan yang mengalami puso 93,50 hektare.

"Jadi total lahan yang terdampak itu tercatat 5.971,08 hektare dan kondisi pertanian yang mengalami puso mencapai 1.180,39 hektare," jelasnya.

Diakuinya melihat kondisi yang seperti itu, maka perlu bagi pemerintah untuk memberikan solusi dan kepedulian terhadap petani yang merasakan dampak akibat bencana alam tersebut.

Untuk itu, Pemprov Sumbar turut menyampaikan kebutuhan penanganan bencana terhadap pertanian itu ke Menteri Pertanian. Kemudian secara bersama-sama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten dan Kota turut mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi bencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik pencalonanya sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).

Dia mengatakan bahwa sejauh ini segala intrik yang ada dalam partai berlogo pohon beringin itu murni sebagai urusan internal dan tidak ada intervensi dari pihak luar.

“Enggak ada. Apa cawe-cawe ini proses internal saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, dia juga angkat bicara mengenai kabar akan menjadi calon ketua umum Golkar definitif. Menurutnya, saat ini partai tempatnya berlabuh memang tengah berada dalam gelombang dinamika.

Meski begitu, dia mengaku lantaran belum mengikuti secara langsung kondisi dinamika di DPP Golkar. Sehingga, Bahlil memilih untuk melihat perkembangan saat Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Termasuk pertemuan dengan Jokowi dan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Bahlil mengaku bahwa interaksi dengan kedua tokoh itu murni sebagai bentuk silahturahmi.

“Silaturahmi biasa saya dengan Pak JK. Silaturahmi biasa. Kalau pas ketemu dengan Pak Presiden Jokowi kan memang saya pembantunya. Harus terus melaporkan perkembangan kerja saya di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

Saat ditanyakan mengenai restu dari Jokowi dan JK, Bahlil memilih untuk irit bicara. Menurutnya, dia hanya akan mengikuti proses birokrasi di tubuh partai Golkar ke depan.

“Saya pikir proses saja lah ya. Saya juga kan bukan kader yang dari pengurus DPP sekarang, jadi alamiah saja. [Jadi] saya tidak bisa menjawab [restu Jokowi] itu karena tanyakan kepada yang berhak memberikan restu. Kalau Pak JK banyak diskusi sebagai senior beliau banyak memberikan pandangan begitu saja,” pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan aturan pelarangan penggunaan jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Pelarangan ini pun menjadi viral dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membenarkan kabar tersebut.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Provinsi Jabar.

Mereka akan bertugas pada upacara HUT ke-79 RI yang rencananya digelar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Sabtu (17/8/2024).

Sebanyak 52 anggota Paskibra yang mewakili 27 kabupaten/kota se-Jabar telah ditempa jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kepemimpinannya.

Para anggota Paskibra ini juga telah menempuh berbagai macam tahapan seleksi mulai dari tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, PBB, wawancara hingga rangkaian tes lainnya.

Salah satu anggota Paskibra Provinsi Jabar, perwakilan dari Kabupaten Majalengka, Naufal Fadhil Mufarrijan Nugraha mengaku senang sekaligus bangga terpilih menjadi salah satu Paskibra Provinsi Jabar di tahun ini.

Hal paling berkesan baginya selama mengikuti rangkaian kegiatan Paskibra Jabar, yakni ia berusaha beradaptasi dengan situasi kondisi yang menurutnya baru dan menambah wawasan.

Ia pun senang belajar hal baru selama mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari latihan ketahanan fisik, disiplin, dan moralitas agar bermental kuat.

Latihan kepemimpinan pun penting baginya sebagai generasi muda Jabar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan.

"Orang-orang terdekat men-support. Saya tahu orang- orang di daerah saya juga banyak yang mendukung karena itu saya bersemangat menjalankan tugas semaksimal mungkin," ungkap Naufal di Gedung Sate, Kota Bandung, usai acara pengukuhan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Rabu (14/8/2024) sore.

Ia mengungkap pula makna kemerdekaan baginya, yakni ketika setiap individu atau masyarakat bisa merasa aman, nyaman, dan tenteram berada di negaranya.

Anggota Paskibra Jabar lainnya, perwakilan dari Kota Bogor, Rhibka, juga mengaku senang dan bangga karena dapat dipercaya menjalani tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera tingkat Provinsi Jabar.

"Hal yang paling berkesan dapat berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai kota/kabupaten se-Jawa Barat, bertemu para pelatih yang sangat menyenangkan, dan menjalani berbagai kegiatan yang menjadi hal baru bagi saya," tutur Rhibka.

Sama seperti Naufal, ia pun mengaku mendapat dukungan dari orang-orang sekitarnya mulai dari keluarga, teman-teman, pelatihnya saat di Kota Bogor hingga pelatih di Provinsi Jabar.

"Harapan untuk Provinsi Jawa Barat, semoga jaya selalu, tetap makmur dan semakin maju," ujar Rhibka.

Dalam memaknai kemerdekaan, Rhibka ingin generasi muda ataupun anak-anak bangsa bisa bebas mengeksplorasi kemampuan diri dan dapat memperjuangkan segala hal yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan melepas jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Beredar aturan bahwa para anggota putri Paskibraka dilarang menggunakan jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelunya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Pelarangan ini pun mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Ketua Umum PPI Gouta Feriza mengatakan bahwa dugaan pelarangan hijab justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Padahal para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses untuk menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab.

Bisnis.com, JAKARTA - Sholat Taubat adalah salah satu sholat sunnah yang dilakukan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Melalui sholat ini, seorang hamba menunjukkan penyesalan yang mendalam dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tata cara sholat taubat meliputi beberapa langkah penting seperti membaca niat, melaksanakan dua rakaat sholat, dan mengucapkan doa khusus setelah sholat.

Pelaksanaan sholat taubat sesuai dengan tuntunan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembersihan hati dan pengampunan dosa. Bertaubat merupakan tindakan yang disenangi oleh Allah SWT. Seseorang yang bertaubat berarti menginginkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222.

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Ketika seorang hamba ingin bertobat, maka setidaknya ada tiga hal yang harus ia penuhi. Tiga hal ini menjadi rukun saat seseorang ingin bertobat. Al-Qusyairi dalam ar-Risalah al-Qusyariyah menyebutkan:

الندم عَلَى مَا عمل من المخالفات، وترك الزلة فِي الحال، والعزم عَلَى أَن لا يعود إِلَى مثل مَا عمل من المعاصي فَهَذِهِ الأركان لابد منها حَتَّى تصح توبته

Artinya: “Pertama, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan maksiat yang saat itu sedang diperbuat. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan maksiat serupa. Inilah rukun-rukun yang mesti dipenuhi hingga tobatnya menjadi sah .” (Al-Qusyairi, ar-Risalah al-Qusyairiyyah, [Kairo: Darul Ma’arif, t.t.], jilid I, hal. 208).

Salah satu cara bertaubat yakni dengan melakukan sholat taubat dengan niat yang tulus dan langkah yang benar. Dalam menjalankannya, penting untuk memahami tata cara sholat taubat, niat, dan doa.

Artikel ini akan membahas secara lengkap doa niat sholat taubat dan tata cara pelaksanaannya, sehingga amalan ini diterima oleh Allah SWT. Hukum sholat taubat yakni sunnah, yang dikerjakan untuk memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat kepada Allah SWT.

Tata Cara Sholat Taubat

Berikut tata cara melakukan sholat taubat, untuk memohon ampun kepada Allah SWT:

• Bersuci atau berwudhu
• Membaca niat

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Sholat Taubat:"Ushollii sunnatat taubati rok’ataini lillaahi ta’aalaa"

Artinya: “Aku niat sholat sunnah taubat dua raka’at karena Allah Ta’ala”

• Membaca doa

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Latin:"Robbana dholamna Anfusana wa illam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakunanna minal khosirin"

• Melakukan takbiratul ihram
• Membaca doa iftitah
• Melanjutkan membaca surat Al-Fatihah
• Membaca surat-surat pilihan
• Rukuk
• I’tidal
• Sujud
• Duduk di antara dua sujud (duduk iftirasy)
• Sujud kedua
• Bangun melanjutkan rakaat yang kedua
• Tasyahud akhir
• Salam
• Beristighfar dan berdoa memohon ampunan

Bacaan Doa Setelah Sholat Taubat

Doa dan dzikir yang dibaca setelah sholat taubat yakni sebagai berikut.

أسْتَغْفِرُ اللّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأتُوبُ إلَيْه

Doa setelah sholat taubat:"Astaghfirullahal ladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi"

Artinya: Aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya.

Setelah dzikir, dilanjurkan membaca doa sesudah sholat taubat

اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لآاِلهَ اِلَّااَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَناَ عَبْدُكَ وَأَناَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ من شَرِّمَاصَنَعْتَ. اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

Doa setelah sholat taubat:"Allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana'abduka wa ana'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzubika min syarri maa shana'tu. abuu ulaka bini'matika 'alayya wa abuu u bidzanbi fahghfirlii fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta"

Artinya: Wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, tiada yang patut disembah melainkan hanya Engkau, Engkaulah yang menjadikan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam ketentuan dan janji-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan aku mengakui dosaku, karena itulah ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat memberi ampunan melainkan Engkau wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat

Waktu Pelaksanaan Sholat Taubat

• Menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelam
• Mulai waktu Ashar hingga tenggelamnya matahari
• Ketika matahari terbit dan naik sepenggalah
• Ketika matahari persis berada di tengah-tengah sampai terlihat condong

Waktu Pelaksanaan Sholat Taubat yang Haram

• Sejak terbit fajar hingga terbitnya matahari
• Ketika matahari terbit hingga matahari naik sepenggalah
• Sejak selepas sholat Ashar sampai menjelang matahari tenggelam
• Ketika matahari tepat berada ditengah-tengah hingga terlihat condong
• Ketika matahari tenggelam hingga matahari benar-benar sempurna tenggelam

Itulah tata cara sholat taubat, bacaan niat sholat taubat, dan doa setelah sholat taubat yang bisa dilakukan untuk memohon ampunan Allah SWT.

Bisnis.com, BANDUNG--Meskipun menyumbang Rp600 triliun atau menjadi kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat, namun sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Tantangan tersebut seputar kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan petani dan buruh tani dengan kelompok masyarakat lainnya di luar pertanian.

Demikian salah satunya dikatakan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Rabu (14/8/2024).

Herman mengakui indeks rasio gini Jabar mencapai 0,425 salah satu yang tertinggi di Indonesia, mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.

"Kami menghadapi persoalan yang sangat krusial, indeks gini Jabar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya, kita harus mencari solusi agar yang mampu tidak semakin mampu sementara yang kurang mampu tidak semakin terpuruk," ujar Herman Suryatman.

Tantangan lain, bagaimana mencegah kelompok petani terpapar pinjaman online (pinjol) dengan bunga mencekik yang memberatkan beban hidup petani maupun buruh tani.

Herman mengungkap, statistik menunjukkan jumlah outstanding loan pinjol di Jabar, baik legal maupun ilegal, mencapai hampir Rp16,5 triliun dengan sekitar 535.000 petani terpapar.

Tren saat ini ternyata perani mengandalkan pinjol untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terutama sebelum masa panen. "Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman berharap Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan intervensi agar menciptakan skema pinjaman mikro dan supermikro yang mudah diakses untuk kebutuhan hidup petani dan buruh tani.

"Jika masalah ini tidak segera ditangani maka potensi ledakan sosial sangat mungkin terjadi, mengingat indeks gini kita (Jabar) yang sudah berada pada level lampu kuning menuju merah," ungkap Herman.

Tantangan lain, kata Herman, pertanian Jabar harus dihadapkan pada alih fungsi lahan lahan pertanian dan anomali cuaca yang mengancam produktivitas padi. Pada 2024, Jabar sendiri menargetkan produksi 11 juta ton gabah kering giling (GKG) lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 9,14 juta ton GKG.

Rakor TPIP-TPID seluruh Pulau Jawa digelar untuk mendorong kinerja ekonomi dengan daya tahan kuat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Rakor yang digagas Bank Indonesia dan dihadiri Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengambil tema 'Strategi Peningkatan Produktivitas Pangan di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Anomali Cuaca.

Rakor diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk mendiskusikan strategi inovatif serta mencari solusi guna meningkatkan produktivitas pangan di Pulau Jawa secara berkelanjutan.

Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang terus berupaya menjaga beli masyarakat dengan mempercepat pencairan ABPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024). Presiden juga berpesan agar pj kepala daerah mempersiapkan Pilkada serentak yang akan datang.

"Dua isu krusial tersebut menjadi penekanan penting dalam arahan Presiden Jokowi, tentu hal ini akan menjadi perhatian saya sebagai Pj. Wali Kota Malang," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (14/8/2024).

Adapun cara menjaga roda ekonomi, kata dia, salah satu caranya dengan segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).Jika uang yang beredar di Kota Malang rendah, artinya daya beli masyarakat juga tidak kuat.

Dia bersyukur karena per tanggal 12 Agustus 2024 ini realisasi APBD Kota Malang telah mencapai angka 49,37%, lebih tinggi daripada rerata kabupaten/kota Indonesia yang hanya mencapai angka 31% serta lebih tinggi dari realisasi APBD di tingkat provinsi sebesar 41%.

Iwan mengatakan angka tersebut harus terus didorong peningkatannya. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang harus segera melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran yang telah direncanakan; dengan tujuan agar pembangunan di Kota Malang dapat berjalan maksimal dan peredaran uang di masyarakat juga tinggi.

Hal ini tentu sejalan dengan penekanan Presiden Jokowi bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.

Selain itu, kata dia, Presiden juga menyoroti persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Presiden meminta agar anggaran untuk Pilkada segera diselesaikan dan keamanan dipastikan dengan baik.

"Persiapan Pilkada di Kota Malang juga menjadi perhatian saya, saya memiliki amanah dari Persiden yang harus dilaksanakan untuk memastikan gelaran Pilkada di Kota Malang berjalan dengan aman dan lancar," kata mantan Pj. Bupati Lebak tersebut.

Presiden Jokowi, bahkan menginstruksikan untuk terus berkoordinasi dengan Forkopimda karena belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak.

Meski demikian, Iwan tetap optimis dengan dukungan seluruh TNI/Polri yang ada di Kota Malang, gelaran Pilkada dapat berjalan dengan kondusif tanpa halangan apapun.

"Kuncinya tetap bersinergi dan terus jalin komunikasi yang baik dengan jajaran Forkopimda karena gelaran Pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama" kata Iwan yang mantan Pj. Bupati Lebak itu. (K24)

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih masih menunggu relaksasi Visa on Arrival (VoA) dari pemerintah pusat untuk kunjungan ke Batam. Namun sayangnya saat ini prosesnya masih terhambat birokrasi.

Pemko Batam telah mengajukan proposal untuk membebaskan VoA bagi wisatawan dari Jepang, India, Korea Selatan dan China.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata mengatakan proses pengajuan relaksasi VoA masih dalam tahap pengulangan.

"Terakhir dari Kementerian Pariwisata sebut bahwa usulan relaksasi VoA harus diparaf ulang, dengan kata lain diulang dari awal. Untuk detailnya, mungkin Pak Menteri (Sandiaga Uno) yang lebih tahu," kata Ardi, Rabu (14/8/2024).

Ardi menjelaskan Pemko Batam telah menyurati Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak Agustus 2023, yang isinya meminta percepatan relaksasi VoA. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan permintaan tersebut diluluskan.

Pembebasan VoA sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata Batam, yang terpuruk saat pandemi Covid-19 kemarin.

Tarif VoA yang mahal sebesar Rp500.000 untuk visa kunjungan 30 hari dan berlaku bagi 97 negara ini dianggap menghambat pariwisata di Batam.

Sebelumnya, akan ada empat skema visa untuk Kepri, termasuk Batam nantinya. Hal tersebut diungkap Dinas Pariwisata (Dispar) Kepulauan Riau (Kepri).

Pertama, skema bebas visa yang berlaku untuk 10 negara. Kedua, skema visa kunjungan 30 hari, eksisting Rp500.000, yang berlaku sekarang untuk 97 negara. Ketiga, kemungkinan akan berlaku visa pendek 14 hari dengan tarif sekitar Rp350.000. Dan keempat, visa pendek tujuh hari dengan tarif yang mungkin jauh lebih kompetitif.

Para pelaku usaha pariwisata juga sangat berharap agar keputusan terbaik terkait VoA segera diambil. Karena dampaknya akan kembali meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke Batam baru-baru ini menjelaskan bahwa pihaknya mendorong agar kebijakan terkait VoA bisa segera diberlakukan. Ia sendiri condong pada pemberlakuan Short Term Visa.

"Sudah masuk tahap final. Tidak ada kendala, dan terakhir kami ajukan dua opsi," ungkapnya.

Dua opsi tersebut yakni menurunkan tarif visa masuk ke Kepri menjadi sebesar US$15, dan memberikan bebas visa kunjungan untuk 20 negara penyumbang wisatawan terbanyak.

"Ini yang masih menjadi pembahasan, dan terakhir diputuskan ke Kementrian Hukum dan HAM, sudah diparaf oleh masing-masing kementerian," terangnya.

Sandi berharap penerapan regulasi Short Term Visa di Kepri bisa diterapkan mengingat belum tercapainya target kunjungan wisatawan ke Kepri.

"Karena Kepri targetnya bisa 2 juta, tetapi pada hari ini masih di angka 700 ribu," pungkasnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini optimis Kepri bisa memenuhi target kunjungan wisman tahun 2024. Ia berharap beberapa ivent yang dilaksanakan di Kepri dapat dilanjutkan agar Kepri bisa menjadi pemenang.

"Kepri ini urutan ketiga gerbang pintu masuk Wisman. Tapi Kepri gerbang terdepan. Saya berharap Kepri bisa lebih berperan dengan kebijakan dan insentif," pungkasnya. (K65)