Bisnis.com, JAKARTA - Daftar emiten bank dengan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali bertambah menjadi empat pada pekan keempat Juli 2024, usai sebelumnya hanya tiga, di mana PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) telah keluar dari daftar emiten bank yang mendapatkan notasi khusus X.

Dari data BEI pada Sabtu (27/4/2024), tercatat sebanyak empat emiten bank mendapatkan notasi khusus, dari sebelumnya tiga emiten.

Tercatat, emiten bank yang mendapat notasi X adalah PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD), PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW).

Kemudian, satu emiten bank yang baru mendapatkan notasi khusus yaitu PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) dengan ‘tato’ notasi F. Di mana, terdapat sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan.

Sementara, tiga emiten bank yang lebih dulu mendapatkan notasi X, berarti perusahaan tersebut dicatatkan di papan pemantauan khusus.

Sebagai informasi, notasi khusus adalah fitur yang dirilis oleh BEI pada akhir Desember 2018 dengan tujuan sebagai salah satu cara cepat untuk mengetahui kondisi suatu emiten.

Data per Kamis (25/7/2024) terdapat 231 emiten yang mendapatkan notasi khusus dari BEI dari yang sebelumnya terdapat 227 emiten yang mendapatkan notasi khusus dari BEI per 18 Februari 2024.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menuturkan bahwa notasi khusus menjadi penting bagi investor ritel yang memiliki informasi dan pengetahuan terbatas. Oleh karena itu, notasi khusus akan sangat membantu para investor.

“Apalagi karena notasi ini dikeluarkan dari otoritas, maka informasinya reliable. Notasi khusus ini juga sekaligus mendorong investor untuk mencari tahu lebih banyak tentang suatu perusahaan, sebelum membeli suatu saham. Jadi, ini bagian edukasi yang penting,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Terkait dengan dampak notasi terhadap kinerja saham emiten, Martha menilai bahwa hal itu tergantung dari notasi yang disematkan oleh BEI. Pasalnya, notasi memiliki tingkat urgensi yang berbeda sehingga dampak ke perusahaan juga memiliki perbedaan.

Berikut penjelasan atau keterangan terkait Notasi Khusus

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat animo nasabah dalam menggunakan kartu kredit masih besar di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk Paylater. Adapun, sektor pariwisata hingga F&B menjadi penopang pertumbuhan tersebut.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menilai bahwa Paylater dan kartu kredit merupakan produk yang saling melengkapi.

“Per semester I/2024, jumlah kartu kredit BCA yang beredar sebanyak 4,55 juta. Pada periode yang sama nilai transaksi kartu kredit tumbuh 15% YoY menjadi Rp58 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (26/7/2024).

Kata Hera, pertumbuhan transaksi kartu kredit sendiri ditopang dengan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, baik di sektor pariwisata, entertaintment hingga F&B. Adapun, saat ini suku bunga kartu kredit BCA berada di level 1,75% untuk transaksi pembayaran dan penarikan tunai.

Dirinya menuturkan, BCA sendiri senantiasa berinovasi memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit BCA.

“Saat ini, nasabah bisa mengajukan aplikasi kartu kredit secara online. Nasabah juga dapat mengatur kontrol transaksi, request limit kartu kredit, hingga membayar tagihan kartu kredit serta mengubah transaksi menjadi cicilan via aplikasi myBCA,” ujar Hera.

Dia menyebut bahwa perseroan optimistis bahwa bisnis personal loan, termasuk kartu kredit di dalamnya, akan terus tumbuh ke depannya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan presentasi perusahaan personal loan BCA per Juni 2024 mencapai Rp17,8 triliun, naik 20,2% yoy.

“BCA secara konsisten memberikan nilai tambah kepada nasabah kartu kredit dengan menghadirkan beragam promo menarik di berbagai segmen,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja juga menuturkan bahwa paylater tidak dimaksudkan untuk bersaing langsung dengan kartu kredit, melainkan justru menjadi produk pelengkap untuk memberikan solusi tambahan kepada segmen konsumen.

Kata dia, paylater dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sedang mengalami keterbatasan cashflow pada saat tertentu, namun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu kredit.

“Jadi, memang ini bukan produk yang saling head on. Tapi, satu complementary yang melengkapi, di mana Paylater melengkapi bagi teman-teman yang belum memiliki kartu kredit,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Semester I/2024, Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Jahja juga menyatakan bahwa pengguna kartu kredit yang sudah memiliki kartu tetapi belum mendapatkan tambahan plafon tambahan, dapat menggunakan paylater sebagai opsi alternatif tanpa harus menunggu penambahan plafon kartu kredit mereka.

“[Misal] kebetulan kartu kreditnya sudah pol, tapi belum dapat penambahan plafon bisa juga menggunakan paylater,” ujarnya.

Secara industri, mengacu statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (SPIP) Bank Indonesia (BI), nilai transaksi kartu kredit tumbuh 5,09% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp36,12 triliun pada Maret 2024. Jumlah transaksi kartu kredit juga naik 14,13% yoy menjadi 36,73 juta transaksi.

Adapun, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 18,13 juta unit pada Maret 2024 naik 4,31% yoy dibandingkan Maret 2023 sebanyak 17,38 juta unit.

Namun, bisnis paylater tumbuh lebih pesat lagi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding piutang pembiayaan paylater mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024. Angka tersebut meningkat 23,90% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Berdasarkan kinerja keuangan empat bank digital yang dihimpun Bisnis, Jumat (26/7/2024), PT Bank Raya Tbk. (AGRO) memimpin dengan pertumbuhan laba bersih tahunan sebesar 115,05%.

Kemudian, disusul oleh PT Bank Jago Tbk. (ARTO) dengan pertumbuhan 23,33% secara tahunan (year-on-year/YoY). Lalu, diikuti oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) dengan pertumbuhan laba bersih 14,99% YoY. Terakhir, terdapat PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) dengan peningkatan laba bersih sebesar 11,79% YoY.

Ulasan tentang kinerja keuangan empat bank digital hingga semester I/2024, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (27/7/2024):

Formula Solusi Agar Kawasan Industri Penuh Terisi

Perusahaan kawasan industri terus bertumbuh dengan areal lahan yang semakin luas. Namun, sebagian industrial park memiliki tingkat okupansi yang masih di bawah 50%.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga Juli 2024 terdapat 156 perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan beroperasi.

Total luas lahan kawasan industri mencapai 76.594 hektare, dengan lahan yang telah terokupansi alias telah terisi tenan maupun untuk infrastruktur kawasan mencapai 48.087 hektare atau 65,56%.

Adapun sisanya, yaitu seluas 26.381 hektare atau sebesar 34,44% merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah perusahaan kawasan industri telah bertambah sebanyak 56 industrial park, dengan luas lahan tambahan mencapai 43.296 hektare atau meningkat sebesar 130,02% dari total luas lahan kawasan industri pada akhir 2019. Namun, masih terdapat KI dengan tingkat okupansi di bawah 50%.

Empat Bank Digital Bukukan Laba Bersih hingga Semester I/2024, Siapa Paling Tebal?

Empat bank digital telah menyampaikan kinerja keuangannya hingga semester I/2024. Siapakah yang mencatatkan kinerja paling moncer?

Secara nominal, perolehan laba bersih dipimpin oleh Bank Amar. Perusahaan menutup semester I/2024 dengan laba bersih Rp97,79 miliar, tumbuh 14,99% YoY dari Rp85,04 miliar.

Mengekor setelah Bank Amar, secara nominal, laba bersih bank digital terbesar ditorehkan oleh BBSI sebesar Rp65,14 miliar, tumbuh 11,77% YoY dari Rp58,27 miliar.

Di sisi lain, Krom Bank mencatatkan pembengkakan beban operasional dari Rp74,96 miliar menjadi Rp323,26 miliar. Selanjutnya, ARTO mengumpulkan laba bersih senilai Rp49,96 miliar, naik 23,32% YoY dari Rp40,51 miliar.

BEI Kocok Ulang Indeks Utama, Manajer Investasi Meracik Portofolio

Kalangan manajer investasi menetapkan racikan portofolio baru untuk menyesuaikan saham-saham penghuni indeks utama, LQ45, IDX30, dan IDX80.

Sebelumnya, BEI telah mengumumkan hasil evaluasi atau rebalancing terhadap sejumlah indeks utama, yakni LQ45, IDX30, hingga IDX80 pada Kamis (25/7/2024). Sejalan dengan itu, saham-saham penghuni indeks tersebut efektif pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024. Namun, untuk indeks IDX30 hanya perubahan minor, atau bobot saham anggota konstituen.

Selanjutnya, otoritas Bursa memutuskan untuk memasukkan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) ke dalam daftar anggota terbaru LQ45. Sebagai gantinya, BEI mengeluarkan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) milik konglomerat Edwin Soeryadjaya.

Sementara itu, untuk indeks IDX80, BEI memasukkan saham PT Cisarua Mountain Diary Tbk. (CMRY) dan PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO).

Pada saat yang sama, BEI mengeluarkan saham milik konglomerat TP Rachmat, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), dan emiten BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Setelah pengumuman BEI, kinerja harga saham CMRY ditutup menghijau 2,25% ke Rp5.000. Sementara itu, JSMR ditutup melemah sebesar 1,37% ke Rp5.400, begitu juga dengan SILO yang menutup sesi perdagangan kemarin dengan koreksi 0,37% ke Rp2.700.

Alasan Family Office Diusulkan Ada di IKN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan family office atau pengelolaan dana berbasis keluarga dapat berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Zulkifli Salim mengatakan IKN memiliki pusat keuangan bernama Nusantara Financial Center (NFC) yang dapat digunakan sebagai family office.

OJK telah membuat kajian untuk mendukung pembangunan pusat keuangan (NFC) di IKN sebagai landasan penyusunan kebijakan ke depan guna mendukung terwujudnya financial center yang mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pembangunan financial center tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP IKN).

Era Jokowi Pinjaman RI ke China Membengkak

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau membengkak dalam 10 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Posisi terakhir pada Mei 2024 senilai US$22,86 miliar atau setara Rp372,3 triliun (kurs Rp16.288 per dolar AS).

Berdasarkan Data Statististik Utang Luar Negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun.

Angka tersebut naik 1,8% (year-on-year/YoY) dari Mei 2023 yang senilai Rp400,24 miliar. Sementara jika dilihat secara bulanan atau mouth-to-month (MtM) dari April 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 2,1% dari US$398,82 miliar menjadi US$407,3 miliar.

Bank Indonesia mencatat kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai US$18,78 miliar pada Mei 2024, naik dari US$9,26 miliar pada Mei 2023. Kendati mengalami kenaikan utang, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan menyoroti temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan tersebut terkait dugaan fraud atas klaim JKN yang menyebabkan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Audit yang dilakukan Tim PK-JKN terhadap enam rumah sakit di tiga provinsi mengungkap adanya indikasi fraud di tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Oknum di ketiga rumah sakit tersebut diduga menggunakan modus phantom billing, yakni merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Rinciannya, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif senilai Rp20-30 miliar, satu rumah sakit di Sumatera Utara terindikasi fraud senilai Rp1-3 miliar, dan satu rumah sakit lainnya di Sumatera Utara terindikasi fraud senilai Rp4-10 miliar.

Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyatakan kekhawatirannya bahwa masalah fraud tersebut dapat berdampak serius terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan.

“Kejadian fraud ini tentunya akan berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan karena akan menggerus keuangan DJS yang pada akhirnya akan membuat keuangan BPJS defisit dan gagal bayar,” kata Kadir kepada Bisnis pada Kamis (25/7/2024).

Kadir meminta tim pencegahan kecurangan untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang terindikasi melakukan fraud. Selain itu, ia menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, antara lain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi verifikasi klaim untuk mendeteksi potensi fraud.

“Direksi juga dapat meningkatkan kegiatan audit medik untuk mendeteksi adanya fraud di fasilitas kesehatan,” tambah Kadir.

Dalam perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan, Kadir menyarankan penambahan klausul yang memungkinkan tuntutan perdata dan pidana bagi direksi fasilitas kesehatan yang memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan terlibat dalam tindakan fraud.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak segan memutus kerja sama dengan rumah sakit yang terindikasi melakukan fraud terkait klaim fiktif program JKN.

“Sudah beberapa rumah sakit diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan, angka persisnya saya lupa, tetapi yang jelas lebih dari lima rumah sakit,” kata Ghufron saat dihubungi Bisnis awal pekan ini (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan menyoroti temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan tersebut terkait dugaan fraud atas klaim JKN yang menyebabkan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Audit yang dilakukan Tim PK-JKN terhadap enam rumah sakit di tiga provinsi mengungkap adanya indikasi fraud di tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Oknum di ketiga rumah sakit tersebut diduga menggunakan modus phantom billing, yakni merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Rinciannya, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif senilai Rp20-30 miliar, satu rumah sakit di Sumatera Utara terindikasi fraud senilai Rp1-3 miliar, dan satu rumah sakit lainnya di Sumatera Utara terindikasi fraud senilai Rp4-10 miliar.

Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyatakan kekhawatirannya bahwa masalah fraud tersebut dapat berdampak serius terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan.

“Kejadian fraud ini tentunya akan berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan karena akan menggerus keuangan DJS yang pada akhirnya akan membuat keuangan BPJS defisit dan gagal bayar,” kata Kadir kepada Bisnis pada Kamis (25/7/2024).

Kadir meminta tim pencegahan kecurangan untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang terindikasi melakukan fraud. Selain itu, ia menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, antara lain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi verifikasi klaim untuk mendeteksi potensi fraud.

“Direksi juga dapat meningkatkan kegiatan audit medik untuk mendeteksi adanya fraud di fasilitas kesehatan,” tambah Kadir.

Dalam perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan, Kadir menyarankan penambahan klausul yang memungkinkan tuntutan perdata dan pidana bagi direksi fasilitas kesehatan yang memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan terlibat dalam tindakan fraud.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak segan memutus kerja sama dengan rumah sakit yang terindikasi melakukan fraud terkait klaim fiktif program JKN.

“Sudah beberapa rumah sakit diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan, angka persisnya saya lupa, tetapi yang jelas lebih dari lima rumah sakit,” kata Ghufron saat dihubungi Bisnis awal pekan ini (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mencatatkan kinerja laba yang beragam pada semester I/2024. Bagaimana proyeksi kinerja sahamnya ke depan?

BRI telah mencatatkan kinerja laba yang tumbuh tipis 0,95% secara tahunan (year on year/yoy), menjadi Rp29,7 triliun pada semester I/2024. Meskipun, dari sisi intermediasi, BRI telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun pada kuartal II/2024 tumbuh 11,2% yoy.

"Ini [penyaluran kredit] salah satu bentuk dukungan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, khususnya di segmen UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah]," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Penyaluran kredit BRI memang mayoritas menyasar segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,96%. Kemudian, dari sisi pendanaan, BRI telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp1.389,66 triliun, naik 11,6% yoy.

BTN mencatatkan kinerja laba yang juga tumbuh tipis, 1,9% yoy pada paruh pertama 2024, menjadi Rp1,5 triliun.

Sementara itu, kredit dan pembiayaan BTN mencapai sekitar Rp352,06 triliun sepanjang semester I/2024, tumbuh 14,4% yoy.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan di tengah kondisi ekonomi global yang sangat menantang, BTN tetap dapat menorehkan kinerja yang positif sepanjang semester I/2024.

“Bahkan penyaluran kredit dan pembiayaan BTN berhasil tumbuh signifikan. Kami optimistis hingga akhir tahun 2024, BTN tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

BTN meraup DPK pada semester I/2024 sebesar Rp365,4 triliun, naik 16,6% yoy.

Berbeda dengan BRI dan BTN, kinerja laba BCA tumbuh dobel digit, yakni 11,06% yoy menjadi Rp26,87 triliun pada paruh pertama 2024.

Pada periode yang sama, penyaluran kredit BCA tumbuh 15,5% yoy menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. "Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri. Kredit tumbuh didukung oleh sektor korporasi dan UMKM," ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers paparan kinerja pada Rabu (24/7/2024).

Di sisi pendanaan, total DPK BCA naik 5% yoy menyentuh Rp1.125 triliun.

Rekomendasi dan Target Harga Saham BBRI, BBCA, dan BBTN

Analis Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro dan Evelyn Vidya Paramita dalam risetnya mengatakan BBRI mencatatkan pertumbuhan kredit mikro yang lebih lambat, berbeda dengan penyaluran kredit korporasi yang masih tumbuh signifikan.

"Bank mungkin masih menghadapi tantangan di segmen mikro, di tengah masih lemahnya daya beli masyarakat berpendapatan rendah.," katanya.

Namun, Bahana Sekuritas masih mempertahankan rekomendasi buy untuk BBRI dengan target harga di level Rp6.770 per lembar. "Kami menyukai sahamnya karena kuat di jaringan secara jangka panjang, namun tetap berhati-hati terhadap kualitas aset," tulis Satria dan Evelyn.

Harga saham BBRI masih di level Rp4.760, naik 1,29% pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (26/7/2024). Namun, harga saham BBRI turun 2,86% dalam sepekan.

Untuk BTN, Bahana Sekuritas dalam risetnya menilai BBTN mencatatkan pendapatan yang datar pada semester I/2024, namun pertumbuhan kredit masih kuat.

Bahana Sekuritas menurunkan rekomendasi dari buy ke hold untuk BBTN dengan target harga 12 bulan sebesar Rp1.225 per lembar. Harga saham BBTN berada di level Rp1.310, turun 1,13% pada penutupan perdagangan hari ini. Harga saham BBTN juga turun 4,38% dalam sepekan.

Untuk BCA, Bahana Sekuritas menilai bank swasta nasional terbesar di Indonesia ini berhasil membukukan profitabilitas dan pertumbuhan kredit yang kuat pada paruh pertama 2024. "Kredit korporasi menunjukkan pertumbuhan tertinggi," tulis Satria dan Evelyn.

Bahana Sekuritas pun mempertahankan rekomendasi buy untuk BBCA dengan target harga 12 bulan mencapai Rp11.220 per lembar. Harga saham BBCA mencapai level Rp10.325 per lembar, naik 0,24% pada penutupan perdagangan hari ini. Harga saham BBCA juga naik 1,98% dalam sepekan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut ada tantangan yang dihadapi di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, yakni rebutan likuiditas antara Bank Indonesia (BI), Pemerintah, serta perbankan.

Dia mengatakan di tengah tren suku bunga acuan tinggi, ada tantangan bagi industri perbankan yang tidak mudah.

"Ada BI, Pemerintah, dan bank. Ketiga ini akan berebut likuiditas," ujarnya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, BI perlu meraup likuiditas guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI pun menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pemerintah pun perlu meraup dana guna membiayai pembangunan dengan cara menerbitkan surat berharga negara (SBN).

Sementara itu, dia mengatakan bank juga perlu untuk kredit sehingga perlu ada sinkronisasi.

"Sinkronisasi bisa dilakukan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK]," kata Aviliani.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI Jon Erizal juga mengatakan saat ini likuiditas di pasar memang sedang ketat seiring dengan tren suku bunga tinggi The Fed. Perbankan harus meraup pendanaan salah satunya dengan menerbitkan obligasi atau bond, di samping meraup simpanan nasabah.

Namun, di sisi lain pemerintah menerbitkan SBN dan BI menerbitkan SRBI.

"Jadi, Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] ini bersaing dengan negara juga, negara jual bond surat utang sendiri, kemudian bank-bank ini disuruh cari dana sendiri," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI pada awal bulan ini (8/7/2024).

Adapun, yield yang ditawarkan oleh SBN menurutnya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang ditawarkan perbankan.

"Jadi, persaingan ini sulit bagi perbankan," ujar Jon.

Apalagi, menurutnya The Fed diproyeksikan tidak akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Hal tersebut membawa tekanan likuiditas bagi perbankan.

"Harus dipikirkan bagaimana perkembangan sumber dana ini. Banyak hal harus diantisipasi," tuturnya.

Kondisi Likuiditas di Bank

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer.

The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate di level 5,5%. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah SRBI. Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI.

"Kesimpulannya, likuiditi ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Namun, Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono mengatakan pembelian SRBI oleh investor domestik yang lebih tinggi tidak memicu efek crowding out dan menguras likuiditas perbankan.

“Jadi perkembangannya semua naik DPK [dana pihak ketiga] naik, kredit naik dan SRBI naik. Betul ada sedikit alokasi dari SBN ke SRBI tapi ini tidak mengurangi komposisi bank bahwa dia tetap menjalankan fungsi untuk memberikan kredit jauh lebih banyak dibanding sebelumnya,” ujarnya dalam RDG Juli 2024, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com,JAKARTA— PT Mandiri Utama Finance (MUF) merancang strategi pendanaan untuk memastikan ketersediaan dana hingga akhir 2024.

Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja mengatakan fokus utama strategi ini adalah optimalisasi sumber pendanaan internal melalui peningkatan arus kas operasional dan pengelolaan modal kerja yang efektif.

“Dengan menekan biaya operasional, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan penagihan piutang, diharapkan likuiditas perusahaan memadai,” kata Stanley saat dihubungi Bisnis pada Jumat (26/7/2024).

Selain itu, lanjut Stanley, MUF juga mengeksplorasi berbagai alternatif sumber pendanaan dari eksternal, mencakup negosiasi pinjaman bank dengan suku bunga kompetitif. Dengan pendekatan transparan dan tata kelola yang baik, MUF berkomitmen untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun sumber pendanaan MUF saat ini masih berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dari bank, MUF memproyeksikan pendanaan mencapai sebanyak Rp12,66 triliun sampai akhir 2024.

Stanley mengatakan era suku bunga tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi industri pembiayaan. Maka dari itu, lanjut dia, MUF berupaya mendiversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi modal kerja, dan efisiensi operasional.

“Strategi-strategi ini membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” katanya.

Namun untuk saat ini, MUF belum memilih obligasi sebagai sumber pendanaan karena biaya pendanaan yang tinggi serta memperhatikan volatilitas pasar. Meskipun demikian, perusahaan tetap mempertimbangkan penerbitan obligasi di masa mendatang jika kondisi pasar membaik.

“Rencana tersebut mencakup pemantauan pasar, persiapan dokumen, dan konsultasi dengan underwriter untuk memastikan penerbitan yang sukses dan sesuai kebutuhan pendanaan perusahaan,” tandas Stanley.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi, menjadi total 14 bank. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada kabar baik di balik lonjakan jumlah bank bangkrut itu.

Jumlah bangkrut di Indonesia memang kian banyak. Terbaru, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Sepanjang 2024, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sebenarnya ada pembelajaran bagus dari lonjakan bank bangkrut itu.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik, karena BPR sekarang hampir 20 yang tutup, tapi tidak menimbulkan goncangan di masyarakat," ujarnya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, ada indikasi masyarakat sudah semakin paham terkait dengan keselamatan simpanannya saat dilakukan proses likuidasi bank bangkrut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jadi, LPS datang bisa diselesaikan dengan cepat, masyarakat jadi tidak ragu menyimpan dananya di bank," kata Dian.

Menurutnya OJK sendiri mencabut izin usaha bank bangkrut dalam rangka bersih-besih.

"Ini langkah penting yang mesti diambil untuk memperkuat [BPR]. Dengan terpaksa OJK menutup BPR yang memiliki kelemahan struktural serta terjadi fraud," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjuk Bank DKI sebagai salah satu bank umum pengelola keuangan haji periode Juli 2024 hingga Juni 2027.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Henky Oktavianus mengatakan bahwa pihaknya melalui Unit Usaha Syariah (UUS) bakal melaksanakan fungsi sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini juga merupakan kesempatan bagi Bank DKI untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, pihaknya menyatakan bakal menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi bagi para calon jamaah haji dengan menyediakan fasilitas perbankan yang lengkap dan memadai.

Bank DKI juga akan terus bekerja sama dengan BPKH demi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Terpisah, Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo menyebut bahwa penunjukan ini menjadi bagian dari upaya Bank DKI dalam memperluas layanan perbankan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

“Kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya,” ujar Agus.

Adapun, berdasarkan keterangan Bank DKI, penunjukan tersebut diresmikan melalui perjanjian kerja sama dengan BPKH pada Senin (22/7/2024).

Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah bersama perwakilan bank umum lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap bahwa program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL) untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Terlebih menurut Anggota DPR Komisi XI Martinus Gea mengatakan bahwa substansi dari program asuransi wajib tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

“Kami melihat bahwa substansinya belum cukup bagus ya untuk dilakukan sampai saat ini,” kata Martinus ditemui usai kegiatan edukasi keuangan pelajar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten pada Jumat (26/7/2024).

Martinus mengatakan bahwa nanti pihaknya akan membahas lebih detail terkait dengan wacana asuransi wajib tersebut. Pihaknya ingin menegaskan bahwa program asuransi wajib tersebut belum mendesak.

Menurutnya justru lebih baik menyelesaikan masalah-masalah perusahaan asuransi lebih dahulu. Diketahui beberapa perusahaan asuransi yang sedang diterpa kasus gagal bayar di antaranya yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wanaartha Life.

“Sebagai anggota DPR, saya malah lebih fokus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan asuransi-asuransi pemerintah yang sudah ada dulu ya sebelum membuat menerapkan asuransi-asuransi baru gitu ya. Jangan menambah daftar masalah, daftar persoalan yang akan muncul nanti,” tandasnya.

Pemerintah diketahui tengah menggodok aturan untuk asuransi wajib kendaraan bermotor TPL. Ini merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Nantinya akan ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan dalam persiapan program asuransi wajib diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/7/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI memberikan bocoran PP sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan Program Golden Visa. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun.

Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun. WNA dapat menginvestasikan dananya di berbagai instrument termasuk di bank milik negara.

Bank Mandiri menjadi Bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.

Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, China, dll. berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas memaparkan, kerjasama ini akan membantu WNA untuk pembukaan Rekening Tabungan hanya dengan menggunakan Passport dan Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP)/Golden Visa melalui Livin by Mandiri.

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan memberikan akses bagi Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan privillege dalam proses pengajuan Golden Visa. Kami akan mengoptimalkan layanan publik Ditjen Imigrasi kepada para WNA agar menarik perhatian para WNA untuk menginvestasikan dana nya di Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi negara ikut terbantu,” ujar Rohan Hafas saat menghadiri acara Peresmian Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Kamis (25/7).

Resminya peluncuran Golden Visa ini, menandakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui investasi asing yang signifikan.

Dengan demikian, kerja sama ini dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan meningkatkan pengalaman dalam menggunakan layanan perbankan dan pemerintahan yang terintegrasi.

Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, program Golden Visa potensial untuk mendorong pertumbuhan portofolio dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri yang berkelanjutan di masa mendatang. Ditjen Imigrasi menyebut target di tahun 2024 mencapai 1.000 pendaftar potensial Golden Visa

Sampai dengan akhir Mei 2024 total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri telah mencapai Rp 1.296,1 triliun. Pencapaian tersebut meningkat 12,9% secara year on year (YoY) yang ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA).