Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia layanan pembiayaan digital, PT Akulaku Finance Indonesia, memperluas ketersediaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) ke berbagai ritel luring.

Solusi pembiayaan digital Akulaku PayLater tersedia pada puluhan ribu gerai ritel luring yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di berbagai jaringan ritel ternama seperti Erafone, iBox, digiMAP, Digiplus, dan Electronic City.

"Dengan terus menggandeng mitra terpercaya, kami berkomitmen untuk terus memperluas solusi pembiayaan yang memberikan kemudahan dan fleksibel kepada masyarakat untuk bertransaksi di berbagai offline merchant,” ujar Head of Offline Business PT Akulaku Finance Indonesia Nicky Adityantini Putri dalam keterangan resminya, Kamis (24/10/2024).

Penyediaan layanan Akulaku ke berbagai gerai ritel luring merupakan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi pembiayaan digital yang mudah dan efisien saat berbelanja di seluruh Indonesia.

Kehadiran opsi pembayaran melalui pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia pada berbagai offline merchant dapat semakin memudahkan konsumen untuk bertransaksi menggunakan opsi pembayaran yang fleksibel, sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan.

Penyediaan opsi layanan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia ke berbagai gerai ritel luring juga selaras dengan perubahan dinamika pasar dan preferensi konsumen, terutama setelah pandemi Covid-19, yang kembali mengunjungi berbagai gerai toko ritel fisik secara langsung.

Dengan mengikuti tren perkembangan bisnis luring yang semakin berkembang, PT Akulaku Finance Indonesia berkomitmen terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan layanan yang mudah dan relevan sesuai perkembangan industri.

PT Akulaku Finance Indonesia turut menawarkan promosi eksklusif satu kali cicilan gratis kepada pelanggan setia yang berbelanja di berbagai offline merchant terpilih dengan syarat dan ketentuan berlaku selama periode Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menegaskan bahwa dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJB Bumiputera 1912 harus tetap fokus mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun.

Sebelumnya, RPK AJB Bumiputera 1912 telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2024, sehingga seluruh pemangku kepentingan di internal perusahaan perlu menjaga konsistensi dalam menjalankannya tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal.

"Untuk menjaga keberlangsungan [going concern] perusahaan, direksi sepatutnya lebih fokus dalam menjalankan RPK yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, parameter implementasi dapat lebih terukur. Dibutuhkan kesolidan, keterbukaan, dan energi positif dari seluruh jajaran agar proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 berjalan dengan baik,” kata Ghulam dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Dia juga menekankan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya ini, terutama dari para peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang merupakan organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912. Dalam pandangannya, direksi juga perlu membuat skema keuangan yang optimal untuk memastikan penyelesaian hak-hak karyawan.

"Direksi AJB Bumiputera diminta salah satunya memastikan membuat skema terbaik untuk digunakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam penyelesaian hak-hak karyawan serta memastikan eksistensi karyawan tetap bekerja di AJB Bumiputera 1912," katanya.

Ghulam juga mengomentari situasi yang terjadi di pengadilan terkait masalah keuangan perusahaan. Menurutnya, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diperlukan, mengingat proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dia berharap peserta RUA dapat mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam kebijakan strategis yang diambil, sehingga proyeksi yang lebih realistis bisa dihasilkan dan seluruh kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional dan berkeadilan,.

Dalam konteks penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang berada di bawah pengawasan khusus OJK, Ghulam menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dimiliki oleh peserta RUA.

"Mereka harus memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, karyawan, dan pihak terkait lainnya, dapat diselesaikan secara sistematis dan terencana melalui implementasi RPK yang dijalankan Direksi, tentunya dengan pengawasan dari Dewan Komisaris," tutupnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Utusan Khusus Presiden, yang salah satunya adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas. Seperti diketahui, saat ini instansi yang berwenang sebagai regulator di sektor perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengaku pihaknya sudah mendengar adanya posisi tersebut di dalam Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

"Tapi tidak tumpang tindih karena undang-undang sudah mengatur berbeda. Saya kira yang bikin undang-undang pemerintah dan DPR juga, sehingga ini maksudnya yang dimaksud dengan utusan khusus perbankan mungkin yang terkait isu-isu pemerintah," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Dengan demikian, Dian memastikan utusan khusus Prabowo tersebut tidak akan mengintervensi kebijakan yang dikelulrkan OJK.

"Saya kira tidak ada [intervensi]. Undang-Undang tidak memungkinkan itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Dian melihat kebijakan-kebijakan yang dicanangkan Prabowo di Kabinet Merah-Putih bisa mendukung pertumbuhan industri perbankan.

"Bank syariah, juga termasuk industri perbankan keseluruhan kalau kita lihat orientasi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang kita lihat banyak sekali pengembangan yang dilakukan," kata Dian.

Dia mencontohkan bagaimana Prabowo menaruh perhatian besar kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pangan, hingga di sektor perumahan berupa program 3 juta rumah. Menurutnya hal itu akan menjadi stimulus industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

"Jadi sebetulnya kalau kita baca arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah clear, yang itu mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Dan tentu UMKM jadi perhatian untuk kita coba support, tentu dari aspek perbankan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang mediasi antara Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dan Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Peserta RUA.

Berdasarkan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, Peserta RUA asuransi Bumiputera melayangkan gugatan terhadap Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Tergugat 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BNI selaku Tergugat 2, serta AJB Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut mempermasalahkan eksekusi dana yang berada di rekening AJB Bumiputera 1912, yang sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Irwan Nuryanto, mengatakan eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB-2023) yang disepakati antara manajemen Asuransi Bumiputera dan serikat pekerja pada 14 Agustus 2023. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018.

"PB-2023 dimaksud merupakan produk konsensus antara Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Direksi AJB Bumiputera 1912 guna menyelesaikan permasalahan pembayaran hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018 dan terdaftar di PN Jakarta Pusat," kata Irwan dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Karena ketidakpatuhan Direksi terhadap jadwal pembayaran, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan. Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan eksekusi terhadap dana yang ada di rekening AJB Bumiputera 1912.

"Atas proses eksekusi dana milik AJB Bumiputera 1912 yang tersimpan dalam rekening atas nama AJB Bumiputera 1912, Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan yang mana dana dimaksud hanya sebagian digunakan untuk memenuhi pembayaran hak-hak karyawan AJB Bumiputera 1912 yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023 dan nilainya sesuai permohonan dari Pemohon, sehingga selebihnya dikembalikan ke AJB Bumiputera 1912 dengan cara membuka blokir atas rekening dimaksud," paparnya.

Namun, lanjut Irwan, peserta RUA yang diwakili oleh Muhammad Idaham dan beberapa pihak lainnya, menganggap bahwa dana yang dieksekusi bukan milik karyawan dan meminta agar dana tersebut dikembalikan. Menanggapi hal ini, Irwan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Proses yang ditempuh Ketua PN Jakarta Pusat telah sesuai dan dana dalam rekening AJB Bumiputera 1912 merupakan milik AJB Bumiputera 1912 yang penggunaan salah satunya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan terhadap karyawan," katanya.

Irwan menyebut seharusnya Peserta RUA justru lebih berkonsentrasi bagaimana mencari skema terbaik untuk menyelesaikan sisa kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap karyawan AJB Bumiputera 1912 yang masih banyak dan belum jelas skema dan sumbernya. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, situasi keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tidak sehat membutuhkan perhatian yang serius, bukan sekadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah diatur dengan baik oleh pengadilan.

"Kami berharap agar Peserta RUA bisa berperan aktif dalam mencari sumber dana dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak-hak karyawan secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai inisiatif strategis.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang diadakan di Area Taman BRI, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024). Acara ini diikuti oleh Sayat yang merupakan salah satu UMKM binaan BRI yang menghasilkan produk unggulan dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yaitu Keripik Ubi Jalar. Produk tersebut merupakan bagian dari Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

Keripik Ubi Jalar dari Kubu Raya merupakan inovasi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut. Pengembangan produk ini berawal dari kondisi harga ubi jalar yang terus menurun, sehingga mendorong para pelaku UMKM untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan produk mentah menjadi camilan bernilai tinggi.

Dengan pendampingan dan pembiayaan dari BRI, UMKM ini berhasil meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta memberdayakan masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang berperan dalam proses produksi. Produk keripik berbahan baku ubi jalar dibanderol Rp10.000 per kemasan.

Selain berpartisipasi dalam bazaar ini, UMKM Keripik Ubi Jalar Kubu Raya juga merasakan manfaat dari program Desa BRILiaN yang memberikan mereka akses pasar yang lebih luas melalui platform digital dan dukungan pemasaran yang diberikan oleh BRI. “Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga kemudahan transaksi melalui BRImo dan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, yang membantu memperlancar operasional bisnis. Mantri pendamping juga secara aktif memberikan edukasi mengenai kemudahan dan pentingnya melakukan transaksi secara digital,” ujar Sayat.

“Alhamdulillah sampai saat ini kami didampingi oleh BRI, khususnya mantri untuk bisa mendapatkan link promosi dan penjualan produk kami”, ujar Sayat. Sayat berharap BRI dapat terus menjadi mitra UMKM Indonesia. “Harapannya BRI dapat terus menjalin sinergi dengan kami pelaku usaha di desa”, jelasnya.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama mengapresiasi pencapaian Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar ini. "Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar di Kubu Raya merupakan contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing. Melalui pendampingan intensif dari BRI, UMKM ini mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan," ungkapnya.

Melalui program pendampingan berkelanjutan, BRI berharap produk keripik ubi jalar ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

BRI berkomitmen untuk terus mendukung UMKM di seluruh Indonesia melalui layanan pembiayaan, pendampingan, serta pelatihan yang bertujuan membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Pangsa pasar bank syariah di Provinsi Aceh nyatanya masih kecil meskipun menguasai pasar perbankan di wilayah ini. Aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya berkontribusi sebesar 6,7% dari total aset perbankan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan hal itu bisa disebabkan dari berbagai faktor, antara lain karena masalah literasi dan edukasi keuangan syariah yang perlu didorong, atau ada faktor dari sisi perbankan yang menurutnya masih kurang melakukan branding.

"Atau masalah bahwa mungkin geliat ekonomi di Aceh belum pulih 100% setelah Covid, [pertumbuhan ekonomi Aceh] masih berkisar 4,7%. Jadi, ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Tidak cuma itu, Dian juga menyoroti pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, yang sebesar 12%. Untuk itu menurutnya perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah di provinsi yang didominasi umat muslim ini.

"Kita ingin membangun suatu ekosistem perekonomain syariah yang betul-betul mumpuni. Kita harus lebih mendorong kegiatan perekonomian yang syariah," tegasnya.

Dian menjelaskan perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peran industri jasa keuangan, terutama dari industri perbankan sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi dan pengembangan usaha.

Menurutnya, kinerja perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti pandemi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan pangsa perbankan syariah secara nasional yang meningkat menjadi 7,33%, dengan pertumbuhan aset sebesar 10,37% menjadi Rp902,39 triliun per Agustus 2024.

"Tapi angka ini belum mencerminkan potensi yang sangat besar. Kalau dilihat pertumbuhan dari perbankan syariah share-nya masih sekitar 7,33%, ini saya kira terlalu kecil di mana Indonesia ada 280 juta [populasi], 250 juta itu adalah umat Islam," kata Dian.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien mengatakan pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal II/2024 didorong oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tumbuh 52%.

Dia merinci, ekosistem jasa keuangan di Aceh diperkuat oleh 8 bank umum syariah, 5 Unit Usaha Syariah (UUS), 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah (BPRS), 1 BPR yang sedang dalam proses perizinan konversi menjadi BPR Syariah, serta 1.295 channel distribusi baik itu ATM maupun Cash Recycling Machine (RCM) yang tersebar di penjuru Aceh.

Adapun aset gross bank di Aceh per Agustus 2024 tumbuh 2,11% year-to-date (ytd) menjadi Rp59,49 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 6,44% ytd menjadi Rp44,6 triliun, serta pembiayaan yang tumbuh 8,61% ytd menjadi Rp41,89 triliun.

"Porsi aset perbankan syariah di Aceh share-nya ke nasional sekitar 6,7%. Kalau total nasional sekitar Rp880 triliun, di Aceh sekitar Rp58 triliun," kata Muttaqien.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet bankir dari BRI, BNI, hingga Bank Oke buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang sejumlah segmen nasabah di bank.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bank bagi petani, nelayan, dan kelompok UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa perseroan masih akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pengelolaan kredit bermasalah di industri pembiayaan biasanya dilakukan melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih.

Pertama, hapus buku adalah kondisi penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, seperti kategori macet dan sudah dicadangkan hingga 100%.

“Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kedua, adalah hapus tagih yakni tindakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali.

Adapun, kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Supari, kebijakan mengenai hapus tagih sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menetapkan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

“Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Supari juga optimistis dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan, termasuk BRI akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa perseroan mendukung sepenuhnya soal pemutihan utang untuk UMKM.

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menghindari moral hazard terkait wacana ini.

“Dibatasi [pemutihan utang] terutama akibat bencana nasional termasuk Covid-19,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta/Bisnis-Abdurachman

Saat disinggung terkait kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam melakukan penghapusan tagih, selain dari praktik write off yang selama ini dilakukan, Royke menambahkan bahwa sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terlibat dalam penyusunan kebijakan pemutihan utang ini.

“Usul sebaiknya OJK dan APH terlibat didalam penyusunan Kebijakan tersebut,” ucapnya.

Tak hanya dari kelompok bank pemerintah, bank swasta seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga masih mempelajari regulasi yang akan diterbitkan tersebut secara lebih jauh.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan dampak dari pemutihan kredit-kredit yang sudah dihapus buku atau hapus tagih ini bagi bank sendiri sudah tidak ada, karena kredit-kredit tersebut sudah dikeluarkan dari neraca bank.

“Jadi, tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan bank,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dirinya menuturkan jika regulasi sudah jelas dan dapat diimplementasikan secara baik, maka hal ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM.

Dengan demikian, hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan bisa juga terjadi peningkatan loyalitas nasabah.

Namun, Efdinal juga memperingatkan adanya dampak negatif yang mungkin muncul, di mana kebijakan ini dapat membuat beberapa nasabah kurang disiplin dalam mengelola utang, berpikir bahwa utang mereka bisa dihapuskan tanpa konsekuensi, yang berpotensi menciptakan masalah moral hazard.

“Jadi penting untuk adanya regulasi yang jelas agar tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pelaku UMKM yang baik dan jujur dan selain itu regulasi ini juga dapat diimplementasikan secara baik,” tuturnya.

Dari kacamata pengamat, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menyatakan bahwa aturan ini perlu dirumuskan secara jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada terkait hapus buku dan hapus tagih di perbankan.

Menurutnya, penting bagi aturan baru untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di sektor perbankan.

“Dan harus jelas kriteria pemutihannya karena prinsipnya kredit itu merupakan utang dan ada tanggung jawab serta kewajiban di sana untuk mengembalikannya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Dia menyebut, meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Startup di bidang akuakultur, eFishery memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja samanya dengan fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya, yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Head of Fund and Operation eFishery Diajeng Reisa Manik menjelaskan bahwa kerja sama pihaknya dengan Investree berlangsung dalam periode 24 September 2020 hingga 25 Mei 2024.

"Kerja sama tersebut telah berakhir pada tanggal 25/05/2024. Kami selalu melakukan evaluasi dalam kemitraan untuk memastikan keselarasan dengan strategi dan visi jangka panjang perusahaan," kata Reisa kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Pada 2020 Investree menjalin kerja sama dengan eFishery dengan komitmen mendukung pinjaman yang disalurkan kepada pembudidaya ikan di bawah ekosistem eFishery. Berdasarkan catatan Bisnis, sampai Mei 2022 Investree telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp122,2 miliar kepada UMKM pembudidaya ikan yang tersebar di Indonesia.

Reisa menjelaskan, dalam skema collecting pinjaman tersebut, eFishery berperan sesuai kesepakatan yang ada yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

"Saat ini seluruh kewajiban pembudidaya yang tergabung di dalam program eFishery telah lunas dengan kondisi lancar [tidak macet]. Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan mendukung pertumbuhan ekosistem yang positif," kata Reisa.

Seperti diketahui, pada Senin (21/10/2024) OJK telah mencabut izin usaha Investree berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Kasus Investree ini sebenarnya sudah mencuat sejak akhir 2023 ketika kredit macet perusahaan terus melonjak dan dinilai merugikan para pemberi pinjaman (lender).

Selanjutnya pada Januari 2024, OJK telah memberikan sanksi administratif ke Investree. Sanksi tersebut dikenakan lantaran platform itu melanggar ketentuan yang berlaku.

Per 17 Januari 2024, rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TKB90) dalam platform Investree sebesar 12,58%. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban kepada lender, yang mana ambang batas dari OJK tak lebih dari 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Broker asuransi PT Solusiutama Tekno Broker melihat potensi besar di sektor digital untuk meningkatkan kontribusi premi asuransi di Indonesia.

Delta Andreansyah, Head of B2C Igloo Indonesia menjelaskan berdasarkan data asosiasi kontribusi sektor digital dalam industri asuransi masih relatif kecil, hanya sebesar 0,8% dari total premi asuransi umum senilai Rp57,91 triliun hingga semester I/2024. Meski demikian, dia melihat kecilnya kontribusi sektor digital tidak menutup peluang untuk tumbuh.

Perubahan pola perilaku konsumen yang semakin bergeser ke platform digital, terutama dari generasi milenial dan Gen Z, menjadi peluang bagi pemasar asuransi berbasis digital seperti Igloo untuk menggarap bisnis yang lebih luas.

"Saat ini orang lebih mudah beralih ke digital karena kemudahan yang ditawarkan. Untuk itu, kami menyiapkan strategi dengan menggencarkan edukasi dan literasi asuransi kepada masyarakat," ujar Delta saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dia juga menyebut, strategi itu juga mencakup penggunaan konten media yang relevan untuk gen Z dan milenial. "Dan yang ketiga memang pada akhirnya bagaimana cara orang beli kan [bergeser ke digital]. Jadi istilahnya ada pipa-pipa yang harus kita lewati dulu," kata Delta.

Peluang yang terbuka lebar tersebut menurutnya perlu disambut dengan para pemain insurtech agar memberikan kepastian pelayanan kepada pelanggan, yakni berupa transparansi dan kemudahan pengajuan klaim.

Menurut dia, product awareness asuransi yang masih kecil di Indonesia menjadi tantangan bagi pemasar asuransi melalui saluran digital. Sebagai gambaran, per 2022 literasi keuangan sektor asuransi tercatat di level 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari mereka yang sudah paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

"Jadi kita ada segmen-segmen yang sudah aware mengenai asuransi, ada yang sudah aware mengenai finansial, tapi bagaimana caranya kita membawa orang yang belum aware jadi membeli. Jadi mungkin tantangannya di situ," kata Delta.

Adapun kontribusi segmen digital sebagai salah satu jalur distribusi premi asuransi umum di semester I/2024 ini turun dari 2,3% pada semester I/2023.

Hingga paruh pertama 2024, jalur distribusi paling memberi kontribusi besar masih dari pialang asuransi atau broker yang presentasenya mencapai 34,5%, naik dari 33,2% di semester I/2023.

Posisi kedua disusul oleh distribusi secara langsung dari perusahaan asuransi, yakni presentasenya sebesar 22,7%, naik tipis dari 22,6% pada paruh pertama 2023. Kemudian di posisi ketiga adalah distribusi dari agen yang presentasenya sebesar 9,2%, turun dari sebelumnya 14,3% pada semester I/2023.

"Untuk sekarang pialang yang masih mendominasi. Tapi sekarang generasi [milenial dan gen Z] mulai masuk digital. Peluang distribusi dari sektor digital cukup besar asalkan kita punya transparansi, dan di kita klaim bisa baik," pungkas Delta.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal memutihkan utang bank dari 6 juta petani dan nelayan. Regulator siap mendukung kebijakan pemerintah dengan tetap antisipasi risiko yang ada, salah satunya moral hazard.

Pemutihan utang tersebut akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kabarnya akan diteken Prabowo dalam waktu dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada beberapa hal teknis yang harus dibicarakan terlebih dahulu.

"Intinya kita support saja apa yang hal-hal positif," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Eks Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London pada periode 2010- 2013 tersebut juga memberi isyarat kesiapan perbankan apabila Prabowo mengeksekusi keinginannya itu, salah satunya dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN.

"Sebetulnya CKPN segala macam sudah memadahi. Kalau dari industri perbankan tidak ada masalah," kata Dian.

Saat ditanya berapa kisaran nilai utang yang akan dihapus lewat Perpres yang mau diterbitkan itu, Dian menyinggung soal moral hazard.

"Tinggal bagaimana nanti teknis operasionalnya. Tentu salah satu yang kita hindarkan adalah moral hazard dan pemerintah akan diskusi lebih lanjut masalah ini," pungkasnya.

Adapun rencana menghapus utang bank 6 juta nelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hashim mengatakan Perpres yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh OJK.

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.