Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengalihkan kendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan kepemilikan tunggal alias single presence policy yang mengonsolidasikan kepemilikan satu BPR untuk satu pemerintah daerah itu akan berlaku dalam dua tahun ke depan.

“Ketentuan single presence policy atau kebijakan bahwa satu pemerintah harus memiliki satu BPR itu sudah dikeluarkan oleh kita, dan memang akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya,” katanya kepada wartawan usai peluncuran Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia memaparkan, di atas kertas, kepemilikan BPR tersebut akan tetap melekat pada pemerintah daerah terkait, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, pengelolaan operasional akan dilakukan oleh BPD. Menurut Dian, hal ini dilakukan karena bank daerah dinilai memiliki fondasi yang lebih kuat.

“Jadi BPD ini kita asumsikan lebih kuat. Dalam segalanya dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dengan demikian, apabila nantinya terjadi permasalahan yang mendera BPR, maka langkah penyelamatan dapat dilakukan dengan segera tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

“Jadi tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tetapi lebih cepat diselesaikan oleh BPD. Sebetulnya, kalau kita lihat, skalanya BPR itu sangat kecil kalau dibandingkan kekuatan BPD,” pungkas Dian.

Adapun, OJK juga resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa roadmap ini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

“Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal,” katanya dalam sambutan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) merespons wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal mengalihkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap program Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"[Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR] itu bisa dikaji permasing-masing daerah kan setiap provinsi ya, enggak sama," ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan yang bakal mengalihkan BPR milik Pemda kepada BPD juga berkaitan dengan ketentuan dengan single presence policy itu, di mana otoritas melarang pemerintah mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

"Sudah dikeluarkan oleh kita [single presence policy, kebijakan satu pemilik itu harus memiliki satu BPR], dan ini juga akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya," ucap Dian.

Nantinya, kata Dian, keberadaan BPR sendiri masih akan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara tidak langsung dan kepemilikannya dilakukan melalui BPD sebagai institusi.

Alasannya adalah karena BPD dianggap sebagai lembaga keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan BPR, baik dari segi permodalan serta tata kelola (governance).

"Nah, sehingga ke depannya, kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR itu di-rescue lebih cepat. Tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya. Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya [jika] dilihat skalanya, BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO) merekomendasikan rasio pengembalian dana pensiun sebesar 40% dari upah terakhir ketika masih aktif bekerja. Angka itu adalah hitungan untuk menjamin kehidupan layak para pensiunan.

Sementara di Indonesia saat ini, rasio manfaat pensiun yang ini hanya sekitar 10%—15% dari upah terakhir pekerja. Bahkan hitungan Asosasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) rasionya lebih kecil lagi, yakni di bawah 10%.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan untuk mencapai rasio 40% tersebut ada tiga faktor utama yang menjadi komponen di dalam besaran manfaat dana pensiun yang akan diterima peserta.

"Maka faktornya ada tiga yaitu besaran iuran, lamanya jadi peserta DPLK dan hasil investasi. Karena itu, edukasi dan kompetensi jadi hal penting di investasi," kata Syarif kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sayangnya, tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) dana pensiun dalam lima tahun terakhir dalam tren menurun. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja investasi dana pensiun. Semakin besar ROI yang dicapai, dapat dikatakan kinerja investasi dana pensiun semakin baik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun dari 2019 hingga 2023 cenderung menurun, yakni secara berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, menjadi 6,53% pada Desember 2023.

Sementara ROI per Agustus 2024 menunjukkan tren membaik, yakni berada di posisi 4,62%, membaik dibanding 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Mengingat tingkat pengembalian investasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai rasio 40% sesuai rekomendasi ILO, Syarif menekankan kapabilitas pengelola dana pensiun dalam mengelola investasi dana kelolaan peserta.

"Iya, karenanya kompetensi menjadi penting apalagi sesuai aturan pengelolaan investasi di DPLK tidak boleh lagi diserahkan ke pihak ketiga, berarti harus dikelola sendiri," kata Syarif.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan tingkat pengembalian investasi dana pensiun tidak bisa menjadi variabel yang berdiri sendiri.

"Untuk menjamin ke 40% dari penghasilan terakhir tergantung dari dukungan dana dari pemberi kerja, tidak hanya dari pengembangan investasi," kata Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta atau Bank DKI menjadi salah satu calon induk kelompok usaha bank (KUB). Adapun, PT BPD Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT akan masuk dalam KUB tersebut.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengungkapkan saat ini pihaknya dan Bank NTT tengah dalam tahap pembahasan draft shareholders agreement.

"Kita sudah sampai di dalam pembahasan draft untuk perjanjian pemegang saham ya, shareholders agreement. Mudah-mudahan kalau ini mulus, lancar, bisa [terwujud]," ujarnya usai agenda peluncuran roadmap Penguatan BPD tahun 2024—2027, Senin (14/10/2024).

Proses menjadikan Bank NTT sebagai anggota KUB Bank DKI pun diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini. Sayangnya, dia enggan membocorkan secara detail soal informasi waktu kepada publik.

"Masih ada beberapa hal yang kita masih diskusikan," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD wajib meningkatkan modal intinya minimal Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, atau cukup memiliki Rp1 triliun sepanjang BPD tersebut efektif tergabung menjadi anggota dari KUB.

Adapun, dalam rangka penyertaan modal, Bank NTT bakal melakukan rights issue yang nantinya akan diserap Bank DKI.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," ucap Agus.

Lebih lanjut, nantinya Bank DKI akan menjadi pemegang saham pengendali kedua setelahPemerintah Daerah NTT.Dengan begitu, Bank NTT akan menjadi grup usaha Bank DKI.

Adapun, soal perkiraan nilai rights issue masih dalam tahap pembahasan, di mana hal ini akan mengikuti kebutuhan Bank NTT dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Sebagai informasi, pembentukan KUB merupakan aksi korporasi bagi BPD yang belum memenuhi batas modal minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024. Melalui skema ini, BPD menginduk ke bank umum atau BPD lain yang memenuhi ketentuan atau disebut sebagai bank anchor.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, tujuan KUB adalah penguatan permodalan BPD. Sedangkan rekening kas umum daerah (RKUD) yang ditempatkan pada BPD merupakan penempatandengan peruntukkan jelas dan tidak terpengaruh dengan adanya KUB.

"Jadi ini tidak akan mengganggu manajemen keuangan di masing-masing pemerintah daerah, justru ini mendorong transaksi yang lebih baik," tutupnya, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi dana pensiun membeberkan penyebab tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) dana pensiun mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun dari 2019 hingga 2023 merosot tajam. Berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, menjadi 6,86% pada Desember 2023.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan faktor utama penurunan ROI ini adalah karena penurunan suku bunga atau kupon obligasi.

"Faktor utama penurunan suku bunga atau kupon obligasi karena sebagian besar investasi dana pensiun di fixeds income. Tidak memungkinkan mencapai ke level tahun 2019 karena sifat investasi dana pensiun adalah rollover," kata Bambang kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Bambang mengatakan, strategi yang bisa ditempuh dana pensiun untuk meningkatkan kinerja ROI adalah dengan menambah investasi pada instrumen saham dengan disertai analisis yang komprehensif. Diharapkan dengan begitu ROI danan pensiun meningkat melalui fluktuasi pasar saham.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus merinci ROI DPLK dalam kurun lima tahun terakhir selalu di bawah rata-rata ROI industri dana pensiun.

"Faktornya selain kondisi ekonomi, tentu edukasi dan kompetensi investasi," kata Syarif.

Berbeda dengan Bambang, Syarif yakin performa ROI dana investasi bisa kembali seperti pada 2019. Khusus DPLK, tercatat ROI dana pensiun ini pada 2019 sebesar 8,17%, turun menjadi 4,29% per Agustus 2024.

"Tentu bisa saja [kembali ke kinerja seperti di 2019], karena instrumen investasi yang kompetitif kan ada. Hanya pilihan investasi di DPLK adalah dipilih peserta maka edukasi sangat diperlukan," kata Syarif.

Karena pilihan investasi di DPLK ditentukan peserta, Syarif menjelaskan strategi untuk meningkatkan ROI dana pensiun ini adalah dengan melakukan edukasi kepada peserta. Syarif juga menegaskan turunnya ROI di DPLK ini tidak menjadi masalah dalam pembayaran manfaat dana pensiun.

"Terkait manfaat, sebenarnya di DPLK sudah tersedia saat peserta pensiun, tinggal besar investasi yang diperoleh saja. Lagi pula ada life cycle fund jadi pembayaran manfaat pensiun tidak masalah di DPLK," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan jumlah bank bangkut, dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dapat bertambah hingga akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya berpeluang menutup hingga 20 BPR/BPRS hingga penghujung tahun ini. Faktor keuangan menjadi masalah utama yang dihadapi bank-bank tersebut.

“Mungkin, angka 20 [bank bangkrut] mungkin. Karena memang ada yang bermasalah,” katanya kepada wartawan usai peluncuranRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa jumlah tersebut hanya merupakan perkiraan dari OJK. Menurut Dian, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya penyehatan agar jumlah BPR/BPRS yang bangkrut tak bertambah.

“Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Sebenarnya bisa dikatakan sekarang sudah ada upaya penyehatan. Dengan menambah modal, investor baru, segala macam itu selesai sebenarnya. Itu yang sedang diusahakan sekarang,” pungkasnya.

Adapun, OJK telah mencabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS sepanjang tahun ini. Terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital dicabut izin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Tanah Air.

Sebelumnya, Dian menyebut bahwa pencabutan izin usaha itu merupakan bentuk upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional sekaligus melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan serta penciptaan nilai dengan menjalin kerjasama strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Adapun, kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar serta disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (14/10).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Terutama, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” terang Alexandra dalam sambutannya.

Lebih lanjut, bank berlogo pita emas ini juga tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pelatihan dan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri berkomitmen untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan, dan UMKM di sektor kelautan.

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk-produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” ungkapnya.

Alexandra menilai, dengan adanya kolaborasi ini, ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Instrumen pasar uang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mulai banyak diburu asing. Sejak diperkenalkan pada akhir tahun lalu, outstanding SRBI hingga 4 Oktober 2024 telah mencapai Rp928,2 triliun.

BI mencatat volume transaksi di SRBI juga terus meningkat. Volume harian SRBI yang berada di angka Rp1,03 triliun per September 2023, kini menjadi Rp12,86 triliun pada Oktober 2024. Adapun, transaksi SRBI didominasi oleh tenor 12 bulan.

SRBI pun dinilai sebagai salah satu instrumen pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar dan outlet utama inflow portofolio asing. Kepemilikan asing di SRBI memang terus menanjak. Per 4 Oktober 2024, kepemilikan nonresiden di SRBI mencapai Rp252 triliun atau setara 27,2%.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengatakan SRBI merupakan salah satu jurus operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing serta mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

"Kini, SRBI sudah berkembang besar. Produknya menarik. Sektor ini di market diminati baik domestik dan asing," tutur Donny acara peluncuran harga pasar wajar sekuritas BI pada Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, dia mengatakan keberadaan SRBI akan menjadi longlasting atau bertahan lama. Mengingat likuiditas yang terbentuk serta efektivitas yang dicapainya dalam stabilisasi rupiah.

"SRBI akan longlasting, tapi nanti variasi strateginya yang akan disesuaikan dengan konteks tantangan yang dihadapi," ujarnya.

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan SRBI memang menjadi jurus BI saat rupiah mengalami kontraksi. Akan tetapi, kini SRBI juga dinilai sebagai alternatif instrumen investasi di pasar uang yang menarik.

"Saat kondisi penuh ketidakpastian, investor cari instrumen investasi yang lebih safety. Money market menjadi salah satu pilihan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) industri dana pensiun per Agustus 2024 membaik secara bulanan maupun tahunan. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja investasi dana pensiun. Semakin besar ROI yang dicapai, dapat dikatakan kinerja investasi dana pensiun semakin baik.

Kinerja investasi dana pensiun ini menjadi salah satu faktor besaran manfaat yang didapatkan peserta dana pensiun, selain juga faktor besaran iuran dan periode lamanya seseorang menjadi peserta dana pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ROI dana pensiun pada Agustus 2024 berada pada posisi 4,62%, membaik dibandingkan dengan 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Apabila dipilah berdasarkan jenis dana pensiun dan programnya, ROI Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) per Agustus 2024 sebesar 4,82%, DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) sebesar 4,81%, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 4,29%. Semuanya membaik secara bulanan, tetapi secara tahunan hanya DPPK-PPMP yang turun dari 4,87% pada Agustus 2023.

Meski secara umum trennya membaik secara bulanan maupun tahunan, nyatanya performa investasi dana pensiun dalam lima tahun terakhir turun signifikan.

OJK mencatat ROI dana pensiun dari 2019 hingga November 2023 merosot tajam. Berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, dan berakhir pada 5,87% per November 2023.

Jika dipilah berdasarkan jenis dana pensiun, DPLK merupakan dana pensiun yang mengalami penurunan ROI paling signifikan, yakni dari 8,17% pada 2019 menjadi 5,24% pada November 2023. Bahkan, ROI DPLK pada 2022 berada di level 3,14%.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, OJK menjelaskan penurunan tajam ROI dana pensiun tersebut disebabkan oleh beragam faktor seperti kondisi pasar hingga faktor sumber daya manusia (SDM).

"Salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki dana pensiun adalah kemampuan pengelolaan dana. Namun, masih terdapat dana pensiun yang mengalihkan pengelolaan asetnya pada pihak ketiga," tulis peta jalan OJK tersebut, dikutip Senin (14/10/2024).

Dijelaskan dalam peta jalan tersebut, tantangan lainnya yang dihadapi dana pensiun dalam mengoptimalkan hasil investasi mereka adalah sebagian besar DPPK masih memiliki investasi yang tidak liquid, contohnya dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. OJK menilai hal tersebut dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.

Selain itu, OJK juga mencatat underlying asset yang belum sesuai dengan kewajiban pembayaran manfaat dana pensiun dapat menjadi permasalahan serius dalam manajemen dana pensiun.

"Dana pensiun harus memastikan bahwa aset yang dimiliki sejalan dengan profil risiko liabilitas. Jika tidak, risiko defisit atau ketidakcocokan dapat terjadi," tulis OJK dalam peta jalan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan peta jalan atauRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwaroadmapini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

"Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal," ujar Mahendra dalam sambutannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, bank daerah merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah yang turut mendorong arah pertumbuhan berkelanjutan perekonomian dalam negeri, terutama pada era perekonomian global yang tidak menentu.

Dengan adanya peta jalan ini, OJK selaku regulator berupaya memproyeksikan agenda dan prioritas yang jelas bagi BPD untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

"Sehingga BPD benar-benar menjadi solid dan kuat, benar-benar mendapatkan kontribusi nilai tambah terbaik bagi pembangunan perekonomian daerah, bagi perusahaan-perusahaan di daerah termasuk tentunya UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], dan juga bagi menunjang perekonomian nasional," jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

"Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tantangan pengembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada masa mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa BPD dapat meningkatkan perannya dalam industri perbankan Tanah Air dengan menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

“Selain masalahgovernance, pada hakikatnya kita sudah harus menghadapi tantangan SDM, tantangan IT, dan tantangan persaingan,” katanya di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia memerinci, BPD pada dasarnya memiliki kelebihan dari sisi modal yang berasal dari pemerintahan daerah (pemda) masing-masing, serta pangsa pasar yang banyak menyasar segmen spesifik yakni aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan.

Kendati demikian, alih-alih hanya berfokus pada kredit konsumsi, Dian menilai bahwa bank daerah dapat merambah produk lain yang lebih luas sebagaimana bank lainnya.

“Tentu saja BPD ini sebagai lembaga intermediasi harus memiliki variasi produk yang lebih luas lagi. Kredit konsumsi sebagian sudah dijalankan, tapi sebagiannya mungkin masih menghadapi hambatan karena masalah keahlian dan lain sebagainya,” tuturnya.

Itu sebabnya, OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 demi mewujudkan BPD yang lebih resilien, kompetitif, dan berkontribusi lebih.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

“Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion,” pungkas Dian.

Adapun, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK Juli 2024, kelompok BPD membukukan laba Rp7,81 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini.

Kendati naik sebesar Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini masih minus 4,17% dari perolehan Juli 2023 sebesar Rp8,15 triliun.

Alhasil, secara perolehan laba bersih, BPD berada di belakang kelompok bank lain seperti bank BUMN, bank swasta, hingga kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing hingga Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait lesunya penyaluran kredit sindikasi saat pertumbuhan kredit nasional tumbuh tinggi.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 mengalami penurunan tajam, anjlok hingga 43% secara year on year (YoY) menjadi hanya US$14,14 miliar.

Sementara itu, menurut data OJK hingga bulan kedelapan tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan yoy. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 9,06% pada periode sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga tengah dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.

Lebih lanjut, kata Dian, di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional yang justru positif kian membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

“Kalau kita lihat dari data per sektor, memang keliatan sektor-sektor mana yang booming, sektor-sektor mana yang agak slowdown dan itu tidak terkait sebetulnya dengan persoalan apakah kredit disalurkan atau tidak disalurkan,” bebernya.

Sebaliknya, Dian menyebut, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut. “Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” tandasnya.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Saat dihubungi terpisah, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

Adapun, BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.