Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Raksa Pratikara mencatatkan hasil investasi sebanyak Rp55,6 miliar sampai dengan September 2024. Angka tersebut tumbuh 30,7% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp42,6 miliar pada September 2023.

Edy, Direktur Utama Asuransi Raksa Pratikara mengatakan kenaikan tersebut lebih dikarenakan kenaikan suku bunga deposito yang secara tahunan terdapat kenaikan. Adapun perusahaan paling banyak menempatkan investasi pada instrumen deposito berjangka.

“Kami adalah perusahaan yang sangat konservatif dalam segala aspek termasuk dalam melakukan penempatan investasi, di mana dari jumlah investasi sebesar Rp1,62 triliun yang kami miliki, lebih dari 70% kami tempatkan dalam bentuk deposito berjangka,” kata Edy kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Dia mengatakan sisanya perusahaan menempatkan investasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit obligasi korporasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Untuk saham maupun reksa dana kami tidak punya eksposure di sana,” imbuh Edy.

Edy menambahkan perusahaan sangat mengandalkan hasil underwriting dari bisnis asuransi. Dengan strategi ini maka profit dari bisnis asuransi dengan menjaga combine ratio seminim mungkin. Dia mengatakan perusahaan tidak memiliki strategi investasi khusus untuk menghadapi fluktuasi suku bunga apakah naik atau turun ke depan.

“Kami lebih fokus bagaimana menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepada kami dapat kami jaga dengan sebaik baiknya dengan menempatkan dana tersebut pada instrumen investasi yang paling aman meskipun hasil investasinya tidak sebesar pada instrumen yang punya risiko lebih tinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat hasil investasi industri asuransi umum mengalami peningkatan pada semester I/2024. Pada periode tersebut, industri asuransi umum memperoleh hasil investasi sebanyak Rp3,678 triliun yang mana meningkat 47,41% yoy dari sebelumnya Rp2,495 triliun.

Dari sisi total investasi, industri asuransi umum mencatatkan investasi sebanyak Rp115,9 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut juga mengalami peningkatan 19,49% yoy dari Rp97,04 triliun pada semester I/2023.

AAUI mencatat SBN menjadi instrumen investasi paling tinggi dengan porsi sebanyak 33,6% dari total investasi industri asuransi umum. Kemudian disusul oleh deposito berjangka dan sertifikat yang mencapai 20,8% yoy. Lalu ada reksadana dengan porsi 19,8%, investasi lain 10,9%, dan obligasi korporasi 10,3%. Saham menjadi instrumen investasi paling sedikit dengan porsi 4,6% dari total investasi asuransi umum pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet perusahaan teknologi seperti GOTO, Shopee dan Grab diyakini mampu terus mengoptimalkan potensi dari pengembangan layanan financial technology(fintech)lendingdi Indonesia.

Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut dinilai memiliki keunggulan kompetitif antara lain dukungan bank digital terafiliasi yang memungkinkan biaya dana yang lebih murah dan pengguna tetap (captive audience) dengan tingkat keterlibatan yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa angkat suara soal kelas menengah makan tabungan karena saldo rata-rata kelompok di bawah Rp100 juta terus menurun. Dia mengklaim LPS mencatat kelompok menengah ini tetap tumbuh.

Menurut dia, jika LPS membagi tabungan masyarakat dengan nilai di bawah Rp100 juta ke dalam beberapa kategori yakni klasidikasi di bawah Rp1 juta, kemudian Rp1 juta-Rp5 juta, Rp5 juta-Rp10 juta, Rp10 juta-Rp25 juta, Rp25 juta-Rp50 juta, dan terakhir Rp50 juta-Rp100 juta.

“Dari golongan itu yang paling rendah [tumbuhnya] di bawah 1 juta, yaitu 0,72%, mungkin terendah dalam tahun 2024 ini. Tapi, ini mungkin dari pertamanya enggak punya duit atau mungkin dengan bantuan langsung tunai [BLT] belum dikeluarin kali BLT-nya” ujarnya yang dikutip Rabu (9/10/2024).

Bila dirinci, per Agustus 2024 pertumbuhan atas simpanan Rp1 juta-Rp5 juta mencapai 5,92%. Kemudian, Rp5juta-Rp10 juta mencapai 6,16%, selanjutnya Rp10 juta-Rp25 juta 5,28% sementara itu Rp25 juta -Rp50 juta mencapai 5,73% dan Rp50 juta-Rp100 juta mencapai 5,19%.

Purbaya menyampaikan, capaian ini memang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, misal Rp10juga-Rp25 juta yang hanya tumbuh 5,5%. Kemudian, Rp 25 juta-Rp50 juta pada Juli 2024 tumbuh 5,13% dan Rp50 juta-Rp100 juta hanya tumbuh 4,13% pada Juli 2024.

“Sepertinya dari sini, golongan yang agak menengah mengalami perbaikan, ini berlawanan dengan apa yang kita baca di mana kelas menengah turun,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini tidak seburuk klaim fenomena makan tabungan. Pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan.

“Tentunya belum akhir, ini baru awal, tapi kita monitor. Tapi artinya, yang ditakutkan orang selama ini, kalau kita lihat data, ini ternyata tidak seburuk yang digembar gemborkan,” tandasnya.

Data LPS Masyarakat Makan Tabungan (Mantab)

Adapun, secara umum berdasarkan data Distribusi Simpanan yang dirilis LPS mencatat nominal tabungan masyarakat di bawah Rp100 juta tumbuh paling mini sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) dibanding kelompok simpanan lainnya.

Berdasarkan data LPS periode Agustus 2024, nominal simpanan di bawah Rp100 juta mencapai Rp1.061,42 triliun atau setara dengan 12,2% dari total simpanan Rp8.698,53 triliun.

Tercatat, pertumbuhan atas simpanan ini hanya meningkat 0,8% secara ytd. Adapun, secara tahunan tiering simpanan naik 5,3% yoy, sementara secara bulanan, angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,3%.

Sementara itu, simpanan nasabah tajir alias yang kerap didominasi oleh korporasi, tiering simpanan di atas Rp5 miliar ini masih menjadi simpanan dengan nominal terbesar yakni mencapai Rp4.630,51 triliun atau 53,2% dari total simpanan yang ada.

Bila dibandingkan dengan simpanan di bawah Rp100 juta, simpanan di atas Rp5 miliar ini tumbuh 2,1% secara ytd. Secara tahunan tumbuh 9,1% yoy, sedangkan secara bulanan mengalami penyusutan sebesar 0,9% MoM.

Selain itu, simpanan nasabah di tiering lainnya seperti simpanan nasabah dengan nominal Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 2,4% ytd. Secara tahunan tumbuh 5,1% yoy. Sedangkan, tiering simpanan Rp200 juta hingga Rp500 juta tumbuh 3% ytd. Lalu, secara tahunan tumbuh 4,5% yoy.

Selanjutnya, simpanan Rp500 juta hingga Rp1 miliar tumbuh 2,9% ytd. Adapun, secara tahunan tumbuh 5,7% yoy.

Kemudian, simpanan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tumbuh 3,4% secara ytd. Jika ditilik secara tahunan simpanan ini tumbuh 3,8% yoy. Terakhir, simpanan Rp2 miliar hingga Rp5 miliar tumbuh 1,8% ytd, sementara secara tahunan tumbuh 3,9% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meluncurkan ulang aplikasi digital perbankan nasabah bisnis atau non-perorangan, BNIdirect, dengan sejumlah fitur terbaru.

Direktur Digital & Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menyatakan bahwa sebelumnya layanan perbankan bisnis BNI terpisah dalam beberapa portal. Kini, nasabah dapat mengakses BNIdirect sebagai platform yang terintegrasi.

“Dengan tampilan yang baru, kami berharap BNIdirect versi terbaru ini bisa memudahkan para nasabah bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan yang lebih terencana, dalam satu portal korporat yang menawarkan solusi digital wholesale secara menyeluruh,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Paolo melanjutkan, aplikasi tersebut kini dilengkapi fitur yang mudah dioperasikan oleh pengguna (user-friendly). Nasabah hanya perlu menggunakan satu akun untuk mendapatkan seluruh fitur-fitur dari BNIdirect, sehingga memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja.

Layanan terbaru juga menghadirkan user management yang lebih fleksibel, sehingga admin dapat mengelola akses dan izin dengan lebih cepat. “Dengan BNIdirect, nasabah bisnis akan dapat melakukan registrasi secara daring. Pengelolaan akun juga dilakukan di platform yang sama dengan layanan user management,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Paolo, nasabah dapat memantau pergerakan keuangan hingga pendampingan dari tim BNI dalam mengelola bisnis wholesale-nya. “Untuk yang baru bergabung, nasabah dapat membuka rekening giro non-perorangan untuk membuat akun BNIdirect,” tandasnya.

Terkait kinerja, BBNI membukukan laba Rp12,52 triliun per Juli 2024, tumbuh 3,25% secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi Rp12,12 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini meyakini ada potensi pertumbuhan kinerja yang lebih baik pada semester II/2024 dibandingkan paruh pertama tahun ini.

"Kalau semester I/2024 pertumbuhan kita masih banyak berada di bawah market, karena memang fokus pada perbaikan fundamental. Namun, progres terakhir menunjukkan bahwa kita mampu tumbuh secara lebih positif," ujarnya dalam Public Expose Live, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membuka pintu bagi Sea Group (Sea Ltd) untuk menggenggam saham minoritas bank digital perseroan, Hibank. Saat ini, Sea Grup telah bertindak sebagai tech partner dari sisi teknologi Hibank.

Sejauh ini, pemegang saham Hibank ialah BBNI selaku mayoritas dengan 63,92%. Sisanya, sebesar 36,08% dimiliki oleh PT Mayora Inti Utama. Peluang masuknya Sea Group ke Hibank berpotensi mendilusi saham kedua pemegang saham tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri fintech P2P lending atau pinjaman online bersiap atas implementasi pemangkasan manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online.

Sesuai ketentuan, manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif akan turun menjadi 0,2% per hari mulai 1 Januari 2025, dari yang saat ini berlaku 0,3% per hari. Sementara manfaat ekonomi pinjaman produktif mulai 1 Januari 2026 menjadi 0,067% per hari dari yang saat ini berlaku sebesar 0,1% per hari.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, karena hitungan bunganya ini harian, menurutnya bila diakumulasikan dalam sebulan termasuk tinggi. Dia mencontohkan bunga pinjaman konsumtif yang saat ini sebesar 0,3% per hari bila dalam sebulan menjadi 9%.

"Kalau dibandingkan dengan suku bunga BI ini kan sudah berlipat-lipat sehingga memang penurunan bunga ini perlu untuk menjadi pertimbangan OJK karena bunga yang tinggi juga mengakibatkan banyak dampak," kata Heru kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dampak dari bunga yang menurutnya tinggi tersebut adalah tingkat pengembalian pinjaman. Heru mengatakan, meskipun secara industri TWP90 P2P lending per Agustus 2024 ini masih aman di level 2,38%, tetapi tidak menutup kemungkinan ada penyelenggara yang mencatatkan TWP90 lebih dari 5%.

"Kita lihat penyedia yang besar-besar akhirnya kolaps juga karena tidak mampu mengembalikan. Saya pikir ini [pemangkasan] bukan masalah, [justru] salah satunya masalah bunga tinggi. Kalau bunga tinggi orang sulit mengembalikan," kata dia.

Meski demikian, Heru juga memahami keberlangsungan industri P2P lending ini harus dijaga. Untuk itu, menurutnya, OJK harus benar-benar ketat memberikan izin kepada penyelenggara P2P lending.

"Dan masyarakat juga harus diedukasi untuk bijak menggunakan pinjaman online dan berhati-hati menjadi investor pinjaman online," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pemangkasan bunga pinjaman online ini akan berdampak pada sisi permintaan pinjaman yang meningkat karena bunganya semakin kecil.

Akan tetapi, pemangkasan bunga pinjaman ini akan berdampak pada penurunan minat lender atau pihak pemberi pinjaman dana P2P lending, khususnya bagi lender P2P ritel.

"Bagi lender ya akan semakin sedikit pengembalian investasinya. Ini menurunkan minta investasi. Apalagi ini BI rate turun, investor lender akan mencari yang lebih menguntungkan secara pengembalian investasinya. P2P lending bisa menjadi salah satu alternatif investasi bagi mereka. Jadi harus berhitung dari sisi borrower, lender, dan industrinya," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons permintaan penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online untuk mengkaji implementasi pemangkasan manfaat ekonomi atau bunga pinjaman.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan, pihaknya senantiasa membuka komunikasi dan mendengar aspirasi dari industri P2P lending.

Dia menuturkan, berbagai masukan dari industri tersebut kemudian akan dipelajari oleh OJK sebagai bagian dari upaya OJK dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan manfaat ekonomi di sektor P2P lending ini.

"Kelayakan penurunan batas maksimum manfaat ekonomi tentunya perlu mengacu kepada reviu komprehensif yang sedang dilakukan oleh OJK," kata Edi kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Saat ini, reviu terhadap pembatasan maksimum manfaat ekonomi tersebut kata dia masih dilakukan pendalaman oleh OJK. Dalam pendalaman tersebut, OJK mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen.

Edi menegaskan pada dasarnya OJK senantiasa mendorong industri P2P lending untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan serta manajemen risiko agar dapat menjadi industri yang sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pembiayaan produktif dan UMKM.

Seperti yang dia jelaskan, kinerja industri ini akan menjadi salah satu acuan dalam implementasi pemangkasan bunga pinjaman onilne. Namun, pada faktanya, OJK masih mencatat terdapat 19 dari 100 penyelenggara P2P yang kredit macetnya alias TWP90 di atas 5%, serta masih terdapat 16 penyelenggara belum memenuhi modal minimal sebesar Rp7,5 miliar.

"Terhadap penyelenggara yang belum dapat memenuhi ketentuan, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Edi.

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman online secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Sebelumnya, Direktur Bisnis dan Operasional PT Kredit Pintar Indonesia Kokko Cattaka berharap OJK memberikan relaksasi pemangkasan bunga pinjaman ini.

"Kami berharap agar kebijakan penurunan bunga ditunda agar industri LPBBTI dapat terus memberikan layanan yang berkelanjutan serta dapat tumbuh dan bersaing dengan industri keuangan lainnya," kata Kokko kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) 360Kredi Kuseryansyah mengatakan, pihaknya berharap OJK mempertimbangkan masyarakat segmen unbanked sebelum mengimplementasikan pemangkasan bunga atau nilai manfaat ekonomi pinjaman online tahun depan.

Apalagi, menurutnya, P2P lending merupakan sektor penting bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses pembiayaan.

"Tentu kami berharap hal-tersebut menjadi pertimbangan bagi OJK untuk menguatkan kinerja platform dan memberi ruang gerak beroperasi dengan manfaat ekonomi yang saat ini berjalan lebih lama," kata Kuseryansyah.

Bisnis.com, MANGUPURA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kembali menggelar Indonesia Rendezvous (IR) ke-28 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 9–12 Oktober 2024. Acara tahunan tersebut kali ini berfokus pada diskusi mendalam tentang pentingnya menjaga stabilitas dan mengurangi risiko yang memengaruhi ekosistem asuransi, baik di tingkat nasional maupun global.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berharap supaya acara ini mampu menciptakan solusi yang relevan dan dapat diterapkan di seluruh dunia.

“Harapan kami sebagai industri asuransi adalah bahwa acara ini bisa menciptakan solusi terbaik yang bisa diimplementasikan di ekosistem asuransi global,” kata Budi dalam acara Reconnecting Dinner di Sofitel Hotel, Bali, Kamis (9/10/2024).

Budi menekankan pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman antarnegara dalam menjaga keberlanjutan sektor asuransi yang dihadapkan pada tantangan risiko global yang semakin kompleks. Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara, terutama di kawasan Asia, untuk menghadapi tantangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas industri asuransi.

“Kami bersyukur bisa belajar dari pemimpin Asosiasi Asuransi General Korea Selatan, serta semua delegasi dari berbagai negara,” katanya.

Budi berharap melalui diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama acara, industri asuransi dapat menemukan strategi yang lebih baik untuk melindungi perusahaan dari risiko yang semakin berkembang, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan geopolitik yang cepat.

Indonesia Rendezvous diselenggarakan AAUI setiap tahun sebagai wadah atau forum pertemuan para pelaku industri asuransi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tentunya untuk dapat terhubung dan saling berbagi bisnis. Pada tahun ini, tercatat peserta yang hadir berjumlah lebih dari 750 peserta yang mana naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 640 peserta.

Acara dihadiri perwakilan 15 negara meliputi Korea, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat (AS), China, Thailand, Perancis, Mauritius, Bahrain, Kanada, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending, Akseleran berkomentar soal apa yang harus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga pertumbuhan industri P2P lending.

Saat ini, pertumbuhan industri P2P lending masih positif meskipun tak lepas dari beberapa tantangan. Per Agustus 2024, tercatat outstanding pembiayaan pinjaman online tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) menjadi Rp72,03 triliun dengan catatan perolehan laba mencapai Rp656,8 miliar, naik dibanding bulan Juli.

Meski begitu, nyatanya OJK masih mencatat terdapat 19 dari 100 penyelenggara P2P yang kredit macetnya alias TWP90 di atas 5%, serta masih terdapat 16 penyelenggara belum memenuhi modal minimal sebesar Rp7,5 miliar. Belum lagi, ada wacana pemangkasan manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online mulai tahun depan.

Merespons kondisi itu, Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan, penurunan bunga pinjaman online yang dilakukan OJK tidak terlalu berdampak pada Akseleran. Alasannya, rata-rata bunga pinjaman Akseleran dipatok sebesar 2% per bulan. Akan tetapi, Ivan mengatakan, pihaknya hanya minta satu hal kepada OJK.

"Dari kami, yang saat ini terus kami dorong adalah peningkatan batas ticket size pinjaman dari maksimal Rp2 miliar per penerima pinjaman, menjadi Rp10 miliar," kata Ivan kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Seperti diketahui, OJK saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang saat ini Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Ivan menjelaskan, secara definisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun sehingga dengan ketentuan batas atas saat ini yang sebesar Rp2 miliar, menurutnya masih kurang.

Menurutnya, bila batas atas penyaluran pinjaman ke sektor produktif sudah ditingkatkan akan menjadi win-win solution bagi industri P2P lending dan pihak peminjam.

"Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif. Kalau ini gol, di satu sisi pelaku usaha menengah akan sangat terbantu. Di sisi lain, volume kami bisa naik. Pendapatan naik, laba juga makin sehat," kata Ivan.

Ivan juga tak menutup mata dengan kondisi industri bahwa terdapat 19 penyelenggara P2P yang memiliki catatan TWP90 di atas 5%. Maka dari itu, menurutnya, industri P2P lending akan tetap berkomitmen menjaga kualitas portofolio pinjaman ketika peluang penyaluran terbuka lebih lebar bila batas atas sudah direvisi.

"Jadi tidak hanya penyaluran dan outstanding bertumbuh, tapi dari kualitas pinjaman juga perlu dijaga baik sehingga gagal bayar tidak tinggi. Kalau tinggi, itu tidak baik untuk sustainability industri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Putera Sampoerna punya alasan tersendiri menjual sebagian saham di Bank Sampoerna International. Bisnis Indonesia edisi Jumat (9/10/1992) merekam alasan Putera Sampoerna melepas sebagian besar saham Bank Sampoerna.

Perlu dicatat, Bank Sampoerna International ini berbeda dengan Bank Sahabat Sampoerna. Kendati punya nama yang hampir sama, sejarah kedua bank bergerak ke arah yang berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam tiga bulan berturut-turut, Juni sampai Agustus 2024 selalu lebih tinggi dari BNPL perbankan. Namun dari segi nominal, BNPL perusahan pembiayaan masih kalah.

Direktur PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) Iwan Dewanto menjelaskan alasannya adalah segmentasi BNPL multifinance dengan perbankan berbeda.

Segmentasi BNPL perbankan menyasar kepada masyarakat yang sudah terakses pembiayaan bank atau banked, sedangkan BNPL multifinance lebih menyasar segmentasi masyarakat unbanked.

Iwan mengatakan, populasi unbanked di Indonesia sangat besar mencapai 67%. Sayangnya, pangsa pasar yang besar itu tidak serta-merta menjadi peluang dan potensi multifinance.

"67% itu profil risikonya pasti lebih tinggi. Namanya unbanked, mau tidak mau profil risiko lebih tinggi. Pangsa pasar iya di depan mata, tapi dari credit scoring kita harus kita perkuat," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Karena tidak hanya fokus menggenjot besaran pembiayaan BNPL, industri multifinance juga dituntut tetap menjaga rasio kredit macet alias nonperforming financing (NPF).

Adapun NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik pada level 2,52%.

"Jangan sampai langsung diambil semua [potensi 67% masyarakat unbanked], tapi dampaknya ke NPF bagaimana. Jadi, unbank profil risiko lebih tinggi otomatis credit scoring kita perkuat," kata dia.

Sementara dari sisi kemampuan multifinance, Iwan menegaskan tidak ada isu dari sisi permodalan dan pendanaan. Menurutnya, semua perusahaan pasti mematuhi peraturan modal minimum yang diatur oleh OJK.

Iwan juga optimistis pembiayaan BNPL multifinance akan tetap terjaga. Hal itu selaras dengan pertumbuhan Indodana Finance. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan mengatakan Indodana hingga semester I/2024 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan BNPL dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Dari likuiditas kita juga tidak ada masalah karena kami kerja sama dengan beberapa bank untuk pendanaan di kita. Jadi di sisi likuiditas tidak ada masalah. Termasuk di industri. Mau berapapun, tidak ada isu di likuiditas," tegas dia.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan (PP) pada Juni 2024 tumbuh 47,81% YoY dengan nilai Rp7,24 triliun. Sedangkan baki debet BNPL perbankan pada Juni 2024 tumbuh 47,42% dengan nilai Rp17,72 triliun.

Sementara pada Juli 2024, piutang pembiayaan BNPL PP naik 73,55% YoY dengan nilai Rp7,81 triliun, sedangkan baki debet BNPL perbankan naik 36,66% dengan nilai mencapai Rp18,01 triliun.

Terbaru, pada Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL PP bahkan tumbuh 89,20% YoY dengan nilai Rp7,99 triliun dengan baki debet BNPL perbankan mencatat kenaikan 40,68% YoY dengan nilai Rp18,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir buka suara terkait dampak positif usai Bank Indonesia bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan perbankan membentuk dan mengembangkan Central Counterparty (CCP).

Adapun, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun, lembaga berperan sebagai pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) melaporkan dengan melihat perkembangan pasar uang dan valuta asing di masa depan, perseroan optimis hal tersebut akan berdampak positif bagi Danamon.

Treasury & Capital Market Head Bank Danamon Herman Savio mengatakan CCP tidak hanya mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valuta asing, tetapi juga memitigasi risiko kredit yang sebelumnya bersifat bilateral antarbank.

“Sehingga prosesnya menjadi tersentralisasi dan memungkinkan Danamon untuk beroperasi dengan lebih aman,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, keberadaan CCP menciptakan ekosistem perbankan yang lebih stabil dan efisien di sektor pasar uang dan valuta asing.

Dengan demikian, transaksi di pasar uang dan valuta asing yang lebih aman dan efisien memungkinkan Danamon untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas jangkauan pasar, sehingga mampu meningkatkan volume transaksi kedepannya.

“Hal ini akan membuka peluang bagi Danamon untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam bentuk fee income dari layanan yang ditawarkan,” ungkap Herman.

Senada, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga melihat bahwa kehadiran CCP akan membawa dampak positif bagi perbankan, termasuk gagal bayar bisa diminimalisir.

“Jadi kan ada orang di tengah yang membantu antara penjual sama pembeli. Barang enggak akan di-delivery kalau uangnya gak ada. Sebaliknya juga, uang gak dikasih, barang juga gak akan [di-delivery],” ucap Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan demikian, dengan adanya lembaga tersebut membuat counterparty risk dapat terkontrol lantaran risiko kegagalan transaksi yang kecil.

“Soal risiko likuiditas, ya likuiditas itu enggak akan jalan kalau barangnya enggak ada,” ujarnya.

Hal ini juga menghindari terjadinya market bubble. “Orang beli-beli-beli, duitnya enggak ada atau sebaliknya orang jual-jual-jual, barangnya gak ada,” ucapnya.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas termasuk dalam pembentukan Central Counterparty (CCP).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan keterlibatan BCA di CCP PUVA merupakan wujud komitmen perseroan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia, serta upaya pemenuhan amanat UU PPSK, Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, dan komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

“Kami optimistis kehadiran CCP dapat berdampak positif serta meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valuta asing,” katanya kepada Bisnis.

Kehadiran CCP, katanya, juga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, serta menekan risiko transaksi yang menggunakan mekanisme over the counter (OTC) termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis dalam hal ini sudah aa delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Alhasil, total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.