Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah tersebut turun apabila dibandingkan pada periode Agustus lalu, di mana masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Terkait pemenuhan aktuaris tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, regulator terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan.

“Seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023, setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria dengan persyaratan memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari pihak berwenang, memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 tahun dan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris dalam hal ini adalah PAI.

Pemenuhan aktuaris penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74), di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 diharapkan dapat efektif dilakukan pada 1 Januari 2025.

Selain itu, kewajiban pemenuhan aktuaris oleh perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi.

Pasal 17 ayat (1) aturan tersebut menyebut perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama, pada ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Adapun, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah untuk memastikan kesiapan industri asuransi menghadapi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 pada 1 Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung perusahaan asuransi agar siap menerapkan standar PSAK 117.

“Kami di steering committee terakhir sudah sepakat untuk menerapkan ini, dan kami juga sudah melakukan parallel run. Saat ini, hasil parallel run triwulan III masih ditunggu, sebagian besar perusahaan telah menyampaikan dengan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan optimisme bahwa industri asuransi siap untuk penerapan PSAK 117 pada 2025 secara penuh,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sejak 2022, OJK membentuk komite pengawas sebagai steering committee untuk memastikan kesiapan industri asuransi. Salah satu tujuannya adalah untuk mendampingi perusahaan dalam mempersiapkan transisi ke PSAK 117 melalui serangkaian pengawasan, termasuk implementasi parallel run yang dijalankan secara bertahap hingga triwulan IV/2024.

OJK juga melakukan asistensi intensif bagi perusahaan yang masih mengalami kendala dalam penerapan standar baru ini. “Bagi perusahaan yang dinilai belum siap pada 2025, kami akan melakukan supervisory action dan pendampingan, serta menyusun rencana aksi yang mendukung implementasi PSAK 117,” lanjut Ogi.

Selain itu, OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi telah memenuhi persyaratan memiliki tenaga aktuaris yang memenuhi syarat. Hingga 28 Oktober 2024, tercatat masih ada sembilan perusahaan yang belum memiliki aktuaris atau belum mengajukan calon untuk dilakukan fit and proper test.

OJK telah meningkatkan sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ini serta meminta mereka untuk segera menyusun rencana tindak guna memenuhi kewajiban tersebut.

“OJK secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris, untuk memastikan tersedianya tenaga ahli yang memadai bagi industri ini,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri atas premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri atas aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnis buy now pay later (BNPL) ataupaylater yang dijalankan industri perbankan kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga September 2024.

Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, disampaikan bahwa porsi produk kredit paylater bank sebesar 0,26%, meningkatkan 0,02% dibandingkan bulan lalu. Baki debet dan jumlah rekening paylater bank juga mencatatkan laju pertumbuhan tinggi.

“Per September 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 46,42% YoY dari Agustus 2024 40,68%, menjadi Rp19,81 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Sabtu (2/11/2024).

Dari sisi jumlah rekening BNPL bank, OJK mencatat total 19,82 juta rekening hingga bulan kesembilan tahun ini, bertambah dari bulan lalu yang sebanyak 18,95 juta.

Namun demikian, belum terdapat penjelasan mengenai risiko kredit BNPL perbankan per September 2024. Per Agustus lalu, OJK mencatat risiko kredit terkait berada pada level 2,21%.

Senada, bisnis paylater yang dijalankan perusahaan pembiayaan juga terus bergeliat. Pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat sebesar 103,40% YoY ke level Rp8,24 triliun, naik dari pertumbuhan per Agustus 2024 sebesar 89,20% YoY.

Rasio kredit bermasalah yang tecermin dari non-performing finance (NPF) gross tercatat naik tipis dari 2,52% pada Agustus 2024 menjadi 2,60% pada September 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah bank mulai bersiap terjun ke bisnis paylater menyusul langkah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak akhir 2023.

Teranyar, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan rencana untuk merilis fitur buy now pay later dalam beberapa waktu mendatang.

Direktur Consumer Banking Bank Permata Djumariah Tenteram mengakui adanya rencana perseroan untuk merambah layanan tersebut, meskipun belum dapat memastikan target waktu peluncurannya.

Sementara itu, Riga Sunkara selaku Division Head of Digital Business Bank Permata menjelaskan bahwa fitur paylater menjadi salah satu masukan yang ditampung dalam pengembangan aplikasi mobile banking Bank Permata, Permata ME.

“Tentunya semua feedback atau masukan mengenai ada paylater, itu kita akan jadikan sebagai pengembangan selanjutnya, sehingga terus berkelanjutan,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari sampai dengan 28 Oktober 2024 telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Tidak hanya itu, OJK juga menemukan dan menghentikan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Oleh sebab itu, dari 2017– Oktober 2024, terdapat 10.891 entitas ilegal yang telah diblokir yang terdiri dari 1.460 investasi ilegal, 9.180 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal.

Dari sisi pengaduan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan regulator telah menerima telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

“Dari total tersebut, 13.020 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, Kiki menambahkan OJK juga telah menerima 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Kiki, OJK telah meminta pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

“Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih [debt collector] terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan,” kata Kiki.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI pun telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Adapun jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir adalah sebagai berikut:

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kinerja positif di sektor pembiayaan atau industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan piutang perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024, mencapai Rp501,78 triliun.

Agusman menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi, yang naik sebesar 9,76% yoy. Selain itu, profil risiko perusahaan pembiayaan juga menunjukkan tren positif.

“Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF [non-performing financing]grosstercatat sebesar 2,62% per September 2024,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Angka tersebut turun apabila dibandingkan pada Agustus 2024, di mana NPF mencapai 2,66%. Sementara itu, NPF net mencapai sebesar 0,81%, yang juga turun dari Agustus 2024 yakni 0,83%. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan pembiayaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan di tengah kenaikan piutang.

Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan juga berada dalam batas yang sehat di angka 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sektor modal ventura, kinerja mengalami kontraksi dengan pembiayaan turun 8,10% yoy pada September 2024. Meski demikian, nilai pembiayaan masih tercatat di angka Rp16,25 triliun.

Sementara itu, Agusman menyebut industri fintech peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 33,73% yoy dengan total nominal mencapai Rp74,48 triliun pada periode yang sama.

OJK juga melaporkan bahwa tingkat risiko kredit macet (TWP90) P2P lending stabil di angka 2,38%, menunjukkan manajemen risiko yang cukup baik di sektor ini.

Untuk layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan tercatat melonjak signifikan sebesar 103,40% yoy, menjadi Rp8,24 triliun pada September 2024, dengan NPF gross sebesar 2,60%.

Bisnis.com, JAKARTA - BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya”, ungkap Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, ungkap Vanessa.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi bahwa penyaluran kredit oleh perbankan pada akhir 2024 akan tumbuh sesuai target, yakni pada rentang 9%-11% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa realisasi pertumbuhan kredit bank per September 2024 mencapai 10,85% YoY. Secara garis besar, angka ini dinilai sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) hingga bulan kesembilan tahun ini.

“Proyeksi pertumbuhan juga sesuai hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK [SBPO] triwulan III/2024, yaitu padarange10%-12%. Sehingga, pertumbuhan kredit pada triwulan IV/2024 diproyeksikan tumbuh cukup stabil,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, dari sisi laba, Dian juga memperkirakan perolehan perbankan pada penghujung tahun ini akan tumbuh, meskipun tak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan arah kebijakan moneter global yang menjadidovish.

Pihaknya berharap agar penurunan suku bunga dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perbankan, utamanya terkait penurunancost of fundalias biaya dana. Pada gilirannya, transmisi kebijakan moneter yang dilakukan perbankan diperkirakan dapat menurunkan beban bunga.

“Dan pada akhirnya perbankan dapat mempertahankan NIM [net interest margin/rasio bunga bersih] sesuai target yang ditentukan masing-masing bank,” tuturnya.

Per September 2024, OJK mencatatkan penyaluran kredit perbankan sebesar Rp7.579,25 triliun, dengan laju pertumbuhan 10,85% YoY. Persentase ini terkontraksi dibandingkan angka 11,40% pada Agustus 2024.

Kualitas kredit perbankan dinilai tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Terkait laba,Statistik Perbankan Indonesia(SPI) OJK per Agustus 2024 mencatat industri perbankan telah mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun. Raihan ini tumbuh 6,42% YoY dari Agustus 2023 yang sebesar Rp160,7 triliun.

Bisnis.com, BANTEN – Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung industri kopi Indonesia dengan kembali terlibat di Jakarta Coffee Week (Jacoweek 2024). Menginjak tahun ke-9, acara bergengsi bagi pencinta kopi ini berlangsung pada 1-3 November di Hall 5, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.

Mengusung tema “Celebration”, Jacoweek 2024 menjadi ajang penghormatan bagi kontribusi luar biasa barista, petani kopi, dan seluruh penikmat kopi tanah air yang terus mengharumkan nama kopi Indonesia di tingkat global.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa kehadiran Bank Mandiri di Jacoweek adalah perwujudan nyata dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, khususnya industri kopi yang kini semakin digemari lintas generasi.
“Jacoweek telah menjadi ajang penting yang menggerakkan potensi besar industri kopi Indonesia dan membangun komunitas kuat di dalamnya. Melalui dukungan ini, Bank Mandiri ingin berperan dalam memperkuat semangat kolaborasi dan kontribusi yang terus mendorong industri kopi Indonesia mencapai prestasi global.” ujar Alexandra di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/11).
Alexandra juga menyoroti peran kopi sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Bank Mandiri pun melihat peluang untuk mengakomodasi kebutuhan ini melalui Livin’ by Mandiri, aplikasi finansial yang mendukung gaya hidup nasabah. “Bank Mandiri melihat industri kopi bukan hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Livin’ by Mandiri sekarang hadir sebagai #BeyondSuperAPP untuk mendukung kebutuhan finansial dan lifestyle semua nasabah.

Salah satu inovasi kami, adalah pembayaran yang seamless melalui fitur QRIS Livin’ dengan sumber dana tidak hanya Tabungan, tetapi juga Kartu Kredit dan Paylater. Ini merupakan yang pertama di Indonesia,” imbuhnya.
Bukan tanpa sebab, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin' by Mandiri terus bertumbuh pesat, mencapai lebih dari 27,6 juta pengguna hingga September 2024. Total nilai transaksi melalui platform ini pun sudah menembus Rp 2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,8 miliar transaksi.

Selama Jacoweek 2024, Bank Mandiri juga menyediakan berbagai program menarik yang ditujukan bagi nasabah dan pengunjung Jacoweek 2024. Mulai dari cashback atau diskon hingga 50% menggunakan QRIS Livin’ by Mandiri, Mandiri Debit, Mandiri Kartu Kredit, dan Livin’poin. Lalu ada Flash Sale Rp1 untuk beberapa produk menarik dengan bertransaksi menggunakan QRIS Livin’ by Mandiri dengan sumber dana Paylater.

Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai program menarik lainnya, seperti Raffle dengan hadiah mulai dari Hydro Flask dan Coffee Grinder. “Kami berharap semua pengunjung dapat merasakan pengalaman bertransaksi yang menguntungkan dan menyenangkan selama Jacoweek 2024 berlangsung,” ungkapnya.

Alexandra menambahkan, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Bank Mandiri mengajak seluruh pencinta kopi untuk ikut bergabung dalam merayakan kekayaan serta ikut berkontribusi dalam mendukung kemajuan industri kopi spesialti Indonesia. Lewat kolaborasi ini, bank berlogo pita emas ini berharap Jacoweek 2024 bisa menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara sektor keuangan dan industri kopi, membuka peluang baru, serta menghadirkan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.

“Melalui dukungan kami pada setiap aspek acara, mulai dari eksibisi hingga berbagai penawaran menarik, kami berkomitmen untuk tidak hanya memberikan pengalaman kopi yang berkesan, tetapi juga mendukung seluruh pihak yang terlibat dalam mengangkat nama kopi Indonesia di panggung dunia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat 14 perusahaan dana pensiun serta delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah perusahaan dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus oleh OJK tidak berubah dari Januari 2024, tetap sebanyak 14 perusahaan.

Namun, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus mengalami peningkatan sejak awal tahun. Pada Januari 2024, ada tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk pengawasan khusus, tetapi kini jumlahnya bertambah.

“OJK melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun, dan delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dalam rangka penegakan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Selain itu, sampai dengan 28 Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 43 sanksi. Regulator juga terus melakukan pengawasan supervisory action sesuai ketentuan bagi asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

“Di mana masih terdapat 29 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk melakukan penilaian dan kepatutan,” kata Ogi.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai senilai Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebesar 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.115 triliun.

Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Pada industri dana pensiun, Ogi mengungkap total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% yoy dengan nilai sebesar Rp1.500,06 triliun, meningkat dari posisi September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024, dengan posisi aset pada September 2023 Rp45,91 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan fintech peer to peer (P2P) lending. Perluasan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK atau POJK SLIK.

Dengan penambahan pelapor ini, data debitur diharapkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen risiko kredit bagi lembaga keuangan.

Untuk mendukung POJK tersebut, OJK pun baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 yang merupakan ketentuan untuk mengatur penilaian kualitas tagihan subrogasi dalam kegiatan penjaminan dan suretyship, yang merujuk pada POJK Nomor 11 Tahun 2024.

Aturan ini mewajibkan perusahaan asuransi umum, asuransi syariah, serta perusahaan penjaminan untuk melaporkan tagihan subrogasi pada SLIK dengan kategori kualitas tertentu.

“Dalam memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan PPDP OJK menerbitkan SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang penilaian kualitas atas tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan suretyship yakni SEOJK Subrogasi. SEOJK ini merupakan pedoman pelaporan ke dalam SLIK mengenai penilaian aset tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, suretyship bagi perusahaan asuransi dan penjaminan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

SEOJK ini berlaku sejak 27 September 2024 untuk membantu memastikan ketertiban pelaporan kreditur serta transparansi pelaksanaan kegiatan penjaminan. Aturan tersebut mencakup penilaian kualitas tagihan subrogasi.

Adapun tagihan subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin oleh perusahaan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah.

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (20/2/2024)/Bisnis-Rika Anggraeni

Kreditur melakukan penyesuaian pencatatan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah dikurangi nilai klaim yang diterima oleh kreditur.

Penilaian kualitas tagihan subrogasi atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada kualitas tagihan ditetapkan menjadi lancar atau macet. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi, ditetapkan lancar apabila debitur melakukan pembayaran tagihan subrogasi sebesar 100% dari total tagihan.

Kemudian, macet, apabila debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran tagihan subrogasi, tetapi tidak melunasi 100% dari total tagihan.

Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran debitur atas tagihan subrogasi dan menyampaikan laporan melalui sistem layanan informasi keuangan.

Kemudian, penilaian kualitas penjaminan dan suretyship. Adapun penilaian kualitas penjaminan dan suretyship terhadap pihak terjamin (principal) ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kinerja pihak terjamin atau principal.

Penilaian kinerja pihak terjamin atau principal sebagaimana dimaksud meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya.

Penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan lancar, apabila pihak terjamin atau prinsipal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Kemudian, kurang lancar, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan.

Lalu, macet, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan dan terdapat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan atau obligee.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee atas penyelesaian kewajiban dari pihak terjamin atau principal. Perusahaan memperoleh hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee secara berkala berdasarkan kesepakatan para pihak.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.