Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga aktuaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Mei 2024, sembilan perusahaan asuransi belum memenuhi kebutuhan aktuaris.

Pemenuhan aktuaris menjadi krusial dalam rangka implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 74. PSAK 117 bertujuan untuk memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan asuransi maupun antar industri. Implementasi PSAK 117 diharapkan dapat efektif mulai 1 Januari 2025.

Paul Setio Kartono, Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) periode 2024-2026 menegaskan ketersediaan aktuaris di Indonesia seharusnya mencukupi kebutuhan industri asuransi. "PAI memiliki 532 anggota FSAI (Fellow Society of Actuaries of Indonesia) dan 285 ASAI (Associate of Society of Actuaries of Indonesia)," kata Paul kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024).

Sebagai pembanding, jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menurut BPS sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan asuransi umum mencapai 78 serta tujuh reasuransi.

Paul mengakui bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi beragam. Namun, ia menegaskan bahwa aktuaris layak mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan pegawai lain karena profesi ini memerlukan pendidikan panjang dan mematuhi kode etik serta standar praktik yang ketat.

"Dari program studi aktuaria di universitas terkemuka, hanya 20% yang bisa menjadi aktuaris," jelas Paul. PAI berencana menyetarakan ujian dengan lulusan mata kuliah tertentu di universitas yang program ajarannya telah diseleksi. PAI juga akan meningkatkan jumlah ujian setiap tahun dan menambah lokasi penyelenggaraan ujian.

"Saat ini, PAI juga melakukan perubahan ujian agar sesuai dengan tantangan zaman dan selaras dengan Asosiasi Aktuaria Internasional," tambah Paul.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan bahwa masalah pemenuhan kewajiban aktuaris di asuransi umum terkait dengan keterbatasan aktuaris untuk posisi appointed actuary (FSAI). AAUI juga mencatat perpindahan tenaga aktuaris ke perusahaan yang menawarkan kompensasi lebih tinggi.

"Inilah yang menyebabkan alokasi biaya menjadi tinggi," kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwiyanto, kepada Bisnis. Menurut Bern, perusahaan harus menawarkan remunerasi tinggi untuk menarik aktuaris, yang menjadi beban bagi perusahaan dengan kondisi keuangan menengah ke bawah.

Pemenuhan aktuaris di perusahaan asuransi dan reasuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK. Pasal 17 ayat (1) UU 40/2014 menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha. Pasal 17 ayat (2) menyebut perusahaan asuransi wajib mempekerjakan aktuaris yang cukup untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Selain untuk PSAK 117, keberadaan aktuaris penting untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan secara optimal. OJK mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024, meningkat 1,30% secara tahunan (year on year) dibandingkan Rp1.106,23 triliun pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaporkan daya tahan keuangan BPJS Kesehatan pada 2024. Sorotan ini seiring badan penyelenggara sistem kesehatan nasional (JKN) itu akan kembali mengalami klaim yang lebih besar dibandingkan iuran terkumpul.

Dalam laporan sepanjang 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan pembayaran klaim sebesar Rp158 triliun. Saat yang sama iuran yang diperoleh hanya Rp151 triliun. Selisih kekurangan pembiayaan ini kemudian ditambal dari hasil investasi.

Meski demikian, Ketua Komisi Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN Muttaqien menyatakan keuangan BPJS Kesehatan telah terjadi setelah setelah penyesuaian iuran. "Sejak penyesuaian iuran dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, posisi keuangan BPJS Kesehatan telah membaik dan memenuhi kriteria aset netto yang sehat," ujar Muttaqien kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Muttaqien menjelaskan penurunan rasio klaim BPJS Kesehatan saat pandemi berada pada level 68,29% pada 2020 dan turun 63,03% pada 2021. Namun, setelah dampak pandemi mereda, rasio klaim kembali meningkat menjadi 78,78% pada 2022 dan mencapai 104,72% pada 2023. "Diperkirakan pada tahun 2024 ini, rasio klaim akan tetap berada di atas 100%," tambahnya.

Rasio klaim di atas 100% artinya, iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan tidak mencukupi untuk membayarkan tagihan yang masuk dari layanan kesehatan. Perusahaan menggunakan hasil investasi untuk mengejar kekurangan pembayaran klaim maupun operasional badan.

Menurunnya kemampuan ini terlihat kesehatan BPJS Kesehatan dalam membayar klaim menurun dari 5,98 bulan klaim pada 2022 menjadi 4,37 bulan klaim pada 2023.

DJSN memperkirakan penurunan kemampuan bayar akan berlanjut pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian tarif fasilitas kesehatan melalui Permenkes No. 3 Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peningkatan kepercayaan peserta terhadap JKN yang mendorong pemanfaatan layanan.

Strategi Menghindari Defisit BPJS Kesehatan

Untuk mencegah defisit, Muttaqien menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang optimal di sisi pendapatan dan pengeluaran. "BPJS Kesehatan harus melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan strategi di sisi pendapatan dan pengeluaran," tuturnya.

Di sisi pendapatan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan jumlah peserta aktif. Pada Juni 2024, tercatat ada 58,3 juta peserta non-aktif dari berbagai segmen, baik yang memiliki tunggakan maupun yang tidak. Sementara itu, di sisi pengeluaran, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kendali mutu dan biaya, termasuk pencegahan terjadinya kecurangan di fasilitas kesehatan.

Jika terdapat potensi defisit dalam skema JKN, Muttaqien menyebutkan tiga opsi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Pasal 38 menyatakan bahwa jika aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan bernilai negatif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian iuran, memberikan suntikan dana tambahan, dan/atau melakukan penyesuaian manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ketiga opsi tersebut dapat dilakukan melalui simulasi teknokratis, identifikasi, dan mitigasi risiko yang diperlukan sehingga didapatkan kebijakan JKN terbaik untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (MSIG Life) melaporkan unit link saham dolar Amerika Serikat (AS) mencatat imbal hasil tertinggi pada semester I/2024.

Equity Research & UL Strategy Manager MSIG Life Wiratama mengatakan penguatan unit link saham dolar AS didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS yang resilien terutama pada sektor teknologi. Sebaliknya, unit link saham domestik atau rupiah justru mengalami penurunan.

“Ini dikarenakan tekanan pada sektor perbankan yang mengalami deteriorasi kualitas aset sehingga memicu aksi jual investor terutama dana asing,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (9/7/2024).

Secara keseluruhan, Wiratama mencatat kinerja unit link MSIG Life masih lebih baik dibandingkan dengan IHSG (-2.88%) maupun LQ45 (-8.54%) dan IDX30 (-10.55%) dengan penurunan sebesar 0,88% selama semester I/2024. Pihaknya meyakini bahwa unit link akan membaik seiring dengan tekanan faktor eksternal yang sudah sebagian besar terjadi pada semester I/2024.

Sementara itu, pada semester II/2024, lanjut dia, terdapat peristiwa penting seperti pemilu Presiden AS dan pelantikan Presiden Indonesia yang dapat memicu volatilitas pasar. “Namun pandangan dasar kami, siklus suku bunga yang sudah berada di puncaknya sementara kondisi makro ekonomi domestik yang perlahan stabil dapat kembali menarik perhatian investor.”

Penurunan suku bunga global, lanjut dia, kepastian politik dan makro ekonomi dalam negeri serta pemulihan daya beli masyarakat Indonesia merupakan sentimen utama bagi pertumbuhan kedepannya. Pihaknya memastikan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link masih akan terus diminati masyarakat.

“Dengan jenis dana kelolaan yang masih menjadi pilihan utama menurutnya yaitu saham AS serta pendapatan tetap dan pasar uang,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan bank untuk bisa memulihkan sistem layanan utama yang diperlukan nasabah dalam waktu singkat yakni maksimal satu jam hingga dua jam saat terkena serangan siber.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan telah menetapkan standar dalam hal manajemen risiko di sistem masing-masing bank termasuk digital maturity hingga pengujian atas ketahanan ancaman siber.

“Tentu, salah satu isu yang penting kalaupun terjadi serangan, maka recovery time untuk waktu bisa memulihkan sistem itu kami tetapkan target yang sangat singkat, yaitu 1 jam hingga 2 jam sudah harus selesai untuk pelayanan utama yang diperlukan nasabah,” ujarnya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Oleh karena itu, OJK sendiri telah menyampaikan isu terkait ketahahanan siber harus betul-betul diperhatikan bank, utamanya terkait ketahanan siber dan melakukan langkah review terhadap sistem keamanan yang ada dan memastikan sistem IT yang mutakhir dan memiliki perlindungan yang maksimal,

Lebih lanjut, Dian menyinggung dengan adanya serangan siber di server Pusat Data Nasional (PDN), membuat pihaknya meningkatkan kewaspadaan agar masalah serupa terjadi di sektor lain, termasuk sektor jasa keuangan.

“Program pelatihan dan kesadaran digital atau digital awareness terus dilakukan,” ujarnya.

Adapun, OJK sendiri terus mengoptimalkan peran pengawas IT, di mana ahli IT OJK saat ini terus berkoordinasi dengan bank dan secara rutin melakukan assessment pada profil risiko IT bank.

Sebagaimana diketahui, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan terdapat dua ancaman utama yang saat ini mengintai perbankan, yaitu ransomware dan advanced persistent threat (APT).

Ransomware sendiri merupakan malware yang digunakan untuk menyandera aset korban, seperti dokumen, sistem, ataupun perangkat.

Sementara itu, APT merupakan attack campaign yang dilakukan oleh kelompok serangan siber atau threat actor. APT menggunakan metode dan teknik yang dirancang untuk melakukan serangan siber secara terus-menerus tanpa terdeteksi, mendapatkan akses ke sistem, dan bertahan dalam sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama.

“Dari sisi regulasi Bank Indonesia dan OJK juga sudah respons, di mana bank harus siap dengan ancaman siber, mitigasi risiko terkait siber diwajibkan dan harus disusun [bank],” ujar Manggala Informatika Ahli Muda pada Direktorat Keamanan Siber Sektor Keuangan Perdagangan dan Pariwisata BSSN Ishak Farid.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank digital memberikan penawaran bunga deposito tinggi hingga 9% untuk menarik minat nasabah menyimpan dana. Namun, terdapat tantangan bagi bank digital dari upaya pemberian bunga deposito tinggi itu.

Tercatat, sejumlah bank digital memberikan bunga simpanan, termasuk deposito yang tinggi. Bank digital milik Sea Group PT Bank Seabank Indonesia misalnya menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun.

PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC menawarkan bunga deposito tembus 8% per tahun. PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75% per tahun.

Bahkan, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun.

Bunga deposito bank digital itu bahkan jauh di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank umum 4,25%. Artinya, simpanan nasabah di bank tersebut tidak dijamin LPS.

Presiden Direktur Krom Bank Indonesia Anton Hermawan mengatakan pemberian bunga simpanan yang tinggi merupakan salah satu upaya bank digital agar bisa bersaing meraup nasabah. Sebab, tanpa penawaran bunga simpanan yang menarik, sulit bagi bank-bank digital untuk mengambil hati masyarakat untuk menyimpan dananya.

Namun, dengan pemberian bunga tinggi itu, ada tantangan yang harus dijawab bank digital. "Dengan interest rate yang tinggi, ada tanggung jawab, untuk menjadi bisnis yang profitable bagi bank," kata Anton dalam acara diskusi media terbatas pada Selasa (9/7/2024).

Bank digital pun kemudian menerapkan strateginya tersendiri. "Akhirnya bank digital salurkan dana yang mahal ke loan yang cukup aman, risk bisa dipertahankan, dan menghasilkan return besar," ujar Anton. Dengan begitu, bank digital tetap bisa meraup laba meski mempunyai beban pendanaan yang mahal.

Perbesar

Seabank Indonesia/Istimewa

Presiden Direktur SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley juga mengatakan sejumlah bank digital memang memberikan bunga simpanan tinggi untuk meraup nasabah. Akan tetapi, pemberian bunga itu tetap mengacu perhitungan yang matang.

Dia menyatakan model bisnis bank digital berbeda dengan bank konvensional, sehingga bank digital bisa memberikan bunga simpanan tinggi. "Bunga lending [bank digital] juga gede, jadinya berani kasih bunga funding tinggi," ujarnya.

Senior Vice President Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan bank digital memang menawarkan bunga simpanan tinggi, namun bank mengkompensasinya dengan bunga kredit yang tinggi pula. "Oleh karena itu, kami tetap menghasilkan NIM [margin bunga bersih] yang lebih tinggi," ujarnya.

Adapun, Bank Amar memberikan bunga kredit tinggi karena menyasar segmentasi pasar yang berbeda. "Kami menyasar segmen ritel mikro, tentunya mereka adalah segmen yang profil risiko lebih tinggi," kata David.

Segmentasi pasar tersebut tidak banyak dirambah perbankan. "Mungkin banyaknya adalah fintech yang men-tap segmen tersebut," tuturnya.

Meski begitu, dengan pemberian bunga deposito tinggi, pilihan kembali lagi jatuh ke masyarakat. "Kalau memang mereka mencarinya adalah interest hunter, kami kasihkan. Di Amar Bank ada caranya itu mendapatkan deposito 9%, namun mereka di-lock sampai 3 tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Ahli pemasaran sekaligus Wakil Rektor I Universitas Prasetiya Mulya Agus W. Soehadi mengatakan bagi bank digital, untuk masuk ke pasar dan bersaing memang dibutuhkan ongkos yang banyak. Ditambah, saat ini persaingan bank digital makin ketat karena bermunculan bank-bank digital baru.

Akan tetapi, Agus mengatakan pada akhirnya layanan bank digital akan mirip satu sama lain. Dengan kondisi demikian, bank digital mesti memikirkan strategi untuk membuat nasabah bertahan.

“Jadi, cara lama seperti membakar uang untuk memberikan promosi atau benefit tertentu kepada nasabah sudah tidak terlalu efektif, dan tidak terlalu baik bagi keberlanjutan bisnis," ujar Agus dalam keterangan tertulis.

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira juga mengatakan di tengah penawaran bunga tinggi itu, menjadi tantangan bagi bank digital agar tetap bisa mempertahankan loyalitas nasabah.

Bank digital menurutnya bisa menjalankan sejumlah strategi kolaborasi seperti menggandeng e-commerce dan platform dompet digital sebagai menjadi alternatif agar tidak terjadi penumpukan beban promosi.

“Dengan itu terbentuk loyalitas secara natural, secara alamiah, sehingga branding dan juga loyalitas konsumennya akan berulang,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Fitur Bank Garansi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pasalnya, melalui kerja sama dengan bank, layanan ini bisa membantu menjamin kelangsungan usaha Anda.

Secara umum, Bank Garansi atau jaminan bank merupakan sebuah perjanjian dengan bank yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Bank Garansi menjadi sebuah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi.

Dengan adanya Bank Garansi, pelaku usaha yang menjadi pihak ketiga akan merasa lebih aman dan percaya kepada nasabah. Dengan begitu, transaksi keuangan pun dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendapatkan Bank Garansi, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke bank. Biasanya, proses pengajuan jaminan bank secara konvensional akan memakan waktu yang relatif cukup lama serta biaya yang tinggi. Namun dengan hadirnya QLola by BRI, layanan Bank Garansi bisa diakses secara lebih mudah dan praktis. Bahkan, pelaku usaha dapat mengajukan jaminan bank dan monitoring secara online.

Keuntungan Bank Garansi QLola by BRI

Director of Wholesale and Institution Business Agus Noorsanto dalam acara Power Lunch - CNBCIndonesia, menyampaikan BRI sejalan dengan terus melakukan transformasi dan inovasi di berbagai produk dan layanan untuk memanjakan nasabah. Salah satunya dengan adanya QL]ola by BRI.

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat nasabah pelaku usaha melalui hadirnya fitur Bank Garansi pada ekosistem Cash & Trade QLola by BRI. Berikut sejumlah keuntungan yang wajib Anda ketahui.

Fleksibilitas Jaminan

Fitur Bank Garansi QLola by BRI menawarkan kemudahan dalam pengajuan jaminan bank atas beberapa jenis transaksi, antara lain.

• Jaminan Penawaran (Bid Bond)
• Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
• Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)
• Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah
• Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)
• Jaminan Distributor
• Jaminan Lainnya

Pelayanan Lebih Cepat

Proses pengajuan Bank Garansi di QLola by BRI lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan Bank Garansi secara konvensional. Sebab, proses pengajuan Bank Garansi ini bisa dilakukan secara online hanya lewat platform QLola by BRI.

Pengajuan Online Tanpa Perlu ke Kantor Bank
Bank Garansi dari QLola by BRI menyediakan fitur pengajuan secara online, seperti E-Application dan Real-Time Status Tracking. Fitur E-Application dapat memudahkan nasabah mengajukan permohonan penerbitan secara online. Dengan begitu, Anda tak perlu datang langsung ke unit kerja BRI yang melayani penerbitan bank garansi ini.

Ada pula fitur Real-Time Status Tracking yang akan memudahkan nasabah dalam memantau proses penerbitan bank garansi secara transparan dan real-time. Kedua fitur ini dapat membantu pelaku usaha mengurus permohonan jaminan dari bank dengan lebih ringkas dan cepat, tanpa harus repot pergi ke kantor cabang.

Biaya Lebih Kompetitif

Pemanfaatan Bank Garansi di QLola by BRI dapat meminimalisasi risiko dan kecurangan dengan proses administrasi yang diotomatisasi dan disederhanakan. Selain itu, fitur ini juga menawarkan biaya penerbitan Bank Garansi yang lebih kompetitif dan kompatibel dengan sistem-sistem perusahaan dan bank mitra. Biaya jaminan bank juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

Format Disesuaikan dengan Kebutuhan
Terakhir, QLola by BRI menawarkan format Bank Garansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Format jaminan bank dari QLola by BRI dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, persyaratan pihak ketiga, serta kebutuhan nasabah.

Itulah sederet keunggulan dan manfaat yang bisa Anda dapatkan. Manfaatkan fitur Bank Garansi di QLola by BRI untuk usaha Anda.

#BRI #QLolabyBRI #AccesstoSuccess

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal untuk tidak lagi melakukan relaksasi alias perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak pandemi Covid-19.

Otoritas sebelumnya telah mengumumkan restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret 2024. Namun, pemerintah sempat melempar wacana agar otoritas lembaga keuangan itu memberikan kelonggaran dengan kembali memperpanjang restrukturisasi kredit Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tani Fund Madani Indonesia atau TaniFund telah mengajukan pembentukan tim likuidasi usai pencabutan izin perusahaan pada 3 Mei 2024.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, regulator masih menelaah kelayakan tim likuidasi yang diajukan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending tersebut.

“Tani Fund telah mengajukan pembentukan tim likuidasi dan saat ini OJK sedang dalam proses penelaahan kelayakan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Selasa (9/7/ 2024).

Sebagai informasi, pelaku jasa keuangan yang dicabut izinnya wajib membentuk tim likuidasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022.

Dalam pasal 85 peraturan tersebut berbunyi penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan terhadap TaniFund, OJK sebelumnya menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana umum. Saat ini proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund masih berjalan.

OJK juga menjelaskan pencabutan izin usaha terhadap TaniFund merupakan proses penegakan kepatuhan atau enforcement yang dilakukan OJK karena perusahaan ini tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Perusahaan juga tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Regulator juga memastikan telah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.

Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Adapun, berdasarkan neraca penutupan inhouse yang disampaikan kepada OJK usai pencabutan izin usaha, aset TaniFund tercatat senilai Rp3 miliar.

Sementara itu, berdasarkan dari situs resminya, jumlah pinjaman tersalurkan Rp520,9 miliar dengan total yang dibayar Rp398,3 miliar. Apabila mengacu data tersebut, nilai pinjaman yang belum dikembalikan senilai Rp122,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Transaksi judi online kian meresahkan hingga memanfaatkan kemudahan pembukaan rekening di bank. Adapun, bank digital, seperti Krom Bank, yang menawarkan kemudahan pembukaan rekening pun melakukan berbagai antisipasi transaksi judi online.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Indonesia Anton Hermawan mengatakan pada dasarnya bank digital seperti Krom Bank selalu mengikuti semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk mengenai pembukaan rekening.

Adapun, dalam pembukaan rekening, pihak bank memang sulit mendeteksi tujuan pemanfaatan untuk judi online. Namun, setidaknya pihak bank bisa melakukan proses verifikasi identitas pengguna secara digital atau e-KYC secara ketat.

"Kami menyiapkan semua cara menanggulangi semua itu. Pembukaan rekening yang dilakukan tidak oleh orang bersangkutan, kami cegah masuk," katanya dalam acara diskusi media terbatas pada Selasa (9/7/2024).

Bahayanya saat ini, teknologi deepfake pun kian marak. Melalui penyalahgunaan deepfake, orang bisa menjalankan verifikasi digital seperti dalam pembukaan rekening bank dengan menggunakan identitas orang lain.

Selain itu, bank digital pun aktif melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait untuk membendung pemanfaatan transaksi judi online.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian online, akan diidentifikasi dan tercatat dalam daftar hitam alias di-blacklist.

Adapun, konsekuensi dari masuk ke dalam daftar hitam ini adalah bahwa orang-orang tersebut tidak diizinkan untuk membuka rekening di bank.

“Kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, mereka tidak bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Senin (8/7/2024).

Dalam pemberantasan judol, OJK memang melakukan kampanye masif bersama pihak perbankan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penguatan dengan terus melakukan koordinasi dengan pimpinan bank, sehingga penanganan judol benar-benar dilakukan secara baik dan sistematis.

Lebih lanjut, pihaknya terus mengintensifkan minimalisir jual beli rekening dengan terus meminta bank melakukan edukasi secara publik kepada para nasabahnya.

“Kami juga mengharapkan bank mengoptimalkan teknologi informasi [TI] dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judol, karena saya kira dengan transaksi ribuan dan jutaan per hari di bank-bank itu, tentu sistem IT menjadi andalan ke depan,” ujarnya.

Kemudian, Dian menjelaskan terkait dengan pemblokiran rekening sendiri bank sejauh ini memang melakukan profiling. Adapun, hasil profiling tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

“Dan kami pertukarkan semua data antarbank terkait rekening itu, jadi semua bank tahu siapa yang terlibat dalam transaksi judol,” ujarnya.

Penyempurnaan parameter untuk mendeteksi judi online juga terus dilakukan dengan menggunakan sistem IT yang dimiliki bank.

Saat ini, Dian mengakui bahwa adanya kesulitan dalam jual beli rekening di deteksi awal, sehingga bank harus terus mengupayakan profil risiko di setiap nasabah dan pemantauan terkait kseruaian profil tersebut dengan transaksi yang ada.

“Karena, enggak ada orang yang membuka rekening dan mengatakan rekening akan saya jual,” ucapnya.

Menurut Dian, parameter untuk memberantas judol dengan jual beli rekening pun memiliki parameter yang berbeda dengan kasus pencucian uang. Pasalnya, berbanding terbalik di mana pencucian uang melibatkan skala besar, justru transaksi judol melibatkan nominal transaksi kecil bahkan hanya Rp10.000

“Transaksi kecil [uang Ro10.000] ini yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini parameternya sudah kita pakai untuk transaksi yang kecil tapi sering dan dilakukan penarikannya dengan segera ini juga jadi salah satu indikator,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perbankan digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei 2024, Bank Indonesia (BI) mencatat nominal transaksi perbankan digital mencapai Rp5.570,49 triliun atau meningkat 10,82% secara tahunan.

Berdasarkan riset terbaru Populix yang bertajuk “Studi Analisis Ekosistem dan Persepsi terhadap Bank Digital di Indonesia” menunjukkan bahwa keamanan, kemudahan transaksi, hingga kenyamanan penggunaan aplikasi menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan bank digital di Indonesia.

Apabila dirinci, keamanan data dan transaksi (31%), fleksibilitas dalam mengakses aplikasi (12%), fitur aplikasi yang lengkap (12%), integrasi dengan layanan keuangan lain (11%), dan adanya promo khusus (10%) sebagai fitur-fitur yang dicari dari aplikasi bank digital.

VP of Research Populix Indah Tanip mengatakan pertumbuhan perbankan digital didorong kuat oleh Gen Z yang menempati kelompok generasi terbesar di Indonesia saat ini.

Keterbukaan Gen Z terhadap internet dan teknologi mendorong generasi ini untuk memiliki ekspektasi berbeda terhadap produk dan layanan perbankan.

“Oleh karena itu, para pemain bank digital dituntut untuk terus berinovasi memberikan solusi perbankan dan fitur-fitur yang sesuai dengan harapan para nasabah lintas generasi, terutama Gen Z,” ujarnya dalam Press Conference Persepsi Gen Z terhadap Bank Digital di Indonesia, Selasa (9/7/2024)

Lebih lanjut, di antara para pemain bank digital di Tanah Air, SeaBank menjadi yang paling banyak dipilih oleh Gen Z dengan market share sebesar 57%, lalu diikuti Bank Jago 36%, dan Blu by BCA 26%.

Secara khusus bagi responden di area Jabodetabek, studi menemukan bahwa responden cenderung menggunakan 2-3 aplikasi bank digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Adapun, pengguna bank digital kerap memanfaatkan aplikasinya untuk isi ulang e-wallet (54%), transfer antar bank (49%), berbelanja di e-commerce atau platform online (48%), serta transfer antar rekening (47%).

Survei memperlihatkan beberapa alasan yang mendorong Gen Z memutuskan untuk menggunakan bank digital dalam mendukung kebutuhan transaksi mereka, seperti kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transfer dana, integrasi dengan e-wallet dan layanan pembayaran lain, fleksibilitas untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, biaya admin yang lebih terjangkau, mendukung berbagai transaksi dalam satu aplikasi, serta berbagai hal lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih bank digital, seperti biaya admin dan biaya transfer yang rendah (56%), program promosi/diskon/cashback (52%), keamanan bank (50%), desain aplikasi yang mudah digunakan (49%), fleksibilitas dalam transaksi sehari-hari (47%), dan masih banyak lagi.

Secara umum, SeaBank paling banyak dipilih Gen Z untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari mengingat fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank ini seperti bebas biaya admin dan transfer, menyediakan banyak program promosi yang menarik, dan memiliki aplikasi yang mudah digunakan

Sementara itu, Bank Jago dipilih karena terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain, dan Blu by BCA dipilih karena keamanan aplikasi dan layanan pelanggan yang responsif.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Central Asia (BCA) memberikan fasilitas kepada nasabah pemegang kartu kredit untuk melakukan tarik tunai. Cara tarik tunai dari kartu kredit BCA bisa dilakukan di mesin ATM atau lewat mobile banking. Berikut cara ambil tunai dari kartu kredit BCA melalui mesin ATM dan mobile banking.

Tarik tunai dari kartu kredit BCA menjadi solusi kilat jika nasabah membutuhkan uang tunai. Proses tarik tunai dari kartu kredit BCA dapat dilakukan di seluruh ATM BCA dan ATM Bersama.

Bahkan kini tarik tunai kartu kredit BCA tak perlu repot ke ATM. Anda bisa melakukannya dengan mudah dan praktis melalui aplikasi M-Banking BCA. Untuk menghindari penarikan tunai berlebihan, sebaiknya atur limit tarik tunai di BCA Online atau melalui Halo BCA.

Lunasi tagihan tarik tunai tepat waktu untuk menghindari bunga yang tinggi. Gunakan cara tarik tunai kartu kredit BCA di ATM atau Mobile Banking hanya untuk keperluan mendesak, karena biayanya lebih tinggi dibandingkan transaksi lain.

Biaya tarik tunai kartu kredit BCA adalah sebesar 4% dari total penarikan atau minimal Rp 40.000, tergantung mana yang lebih besar. Bunga dihitung sejak tanggal transaksi tarik tunai hingga pelunasan penuh, sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Transaksi tarik tunai akan dicatat sebagai transaksi tunai dan tidak dapat dicicil.

Cara Tarik Tunai Kartu Kredit BCA di ATM

• Datang ke ATM BCA terdekat.
• Masukkan kartu kredit BCA ke dalam mesin ATM.
• Pilih menu "Transaksi".
• Masukkan PIN kartu kredit BCA.
• Pilih menu "Cash Advance".
• Pilih menu "Tunai".
• Masukkan nominal dana yang ingin ditarik. Pastikan jumlahnya tidak melebihi limit tarik tunai dan sesuai dengan kelipatan yang diperbolehkan (misalnya Rp50.000).
• Konfirmasi transaksi.
• Ambil uang tunai yang keluar dari mesin ATM.
• Ambil struk sebagai bukti transaksi.

Cara Tarik Tunai Kartu Kredit BCA di M Banking

• Buka aplikasi Mobile Banking BCA di smartphone Anda.
• Login menggunakan PIN M-Banking BCA.
• Pilih menu "Cardless".
• Pilih "Tarik".
• Pilih rekening sumber dana yang ingin digunakan untuk membayar biaya tarik tunai.
• Masukkan nominal dana yang ingin ditarik.
• Pastikan jumlahnya tidak melebihi limit tarik tunai dan sesuai dengan kelipatan yang diperbolehkan (misalnya Rp50.000).
• Pilih kartu kredit BCA yang ingin digunakan untuk tarik tunai.
• Masukkan PIN kartu kredit BCA.
• Konfirmasi transaksi.
• Ambil kode tarik tunai yang ditampilkan di layar aplikasi.

Pengambilan Uang Tunai:

• Datang ke ATM BCA terdekat.
• Pilih menu "Cardless".
• Pilih "Penarikan Tunai".
• Masukkan kode tarik tunai yang diperoleh dari aplikasi Mobile Banking BCA.
• Ambil uang tunai yang keluar dari mesin ATM.
• Ambil struk sebagai bukti transaksi.

Cara Tarik Tunai Kartu Kredit BCA Tanpa Kartu

• Buka aplikasi Mobile Banking BCA di smartphone Anda.
• Login menggunakan PIN Mobile Banking BCA.
• Pilih menu "Cardless".
• Pilih "Tarik".
• Pilih rekening sumber dana yang ingin digunakan untuk membayar biaya tarik tunai.
• Masukkan nominal dana yang ingin ditarik.
• Pastikan jumlahnya tidak melebihi limit tarik tunai dan sesuai dengan kelipatan yang diperbolehkan (misalnya Rp50.000).
• Pilih kartu kredit BCA yang ingin digunakan untuk tarik tunai.
• Masukkan PIN kartu kredit BCA.
• Konfirmasi transaksi.
• Ambil kode tarik tunai yang ditampilkan di layar aplikasi.

Pengambilan Uang Tunai:

• Datang ke ATM BCA terdekat.
• Pilih menu "Cardless".
• Pilih "Penarikan Tunai".
• Masukkan kode tarik tunai yang diperoleh dari aplikasi M-Banking BCA.
• Ambil uang tunai yang keluar dari mesin ATM.
• Ambil struk sebagai bukti transaksi.

Perbedaan Tarik Tunai Kartu Kredit dan Gesek Tunai

1. Metode Transaksi

• Tarik Tunai Kartu Kredit: Dilakukan melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu kredit untuk menarik uang tunai. Transaksi ini dicatat sebagai transaksi tarik tunai oleh bank penerbit kartu kredit.
• Gesek Tunai (Gestun): Dilakukan di toko atau penyedia jasa yang memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk menggesek kartu kredit dan memberikan uang tunai. Transaksi ini dicatat sebagai pembelian oleh sistem kartu kredit.

2. Biaya dan Bunga

• Tarik Tunai Kartu Kredit: Dikenakan bunga sekitar 2,95% per bulan, serta biaya administrasi yang dikenakan langsung pada saat penarikan tunai di ATM.
• Gesek Tunai (Gestun): Biasanya dikenakan biaya tambahan oleh penyedia jasa gestun. Bunga yang dikenakan sama seperti bunga pembelian barang, tetapi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan tarik tunai di ATM.

3. Legalitas dan Risiko

• Tarik Tunai Kartu Kredit: Sepenuhnya legal dan diatur oleh bank penerbit kartu kredit. Penggunaannya diakui oleh institusi keuangan.
• Gesek Tunai (Gestun): Meskipun praktis, gestun seringkali tidak direkomendasikan oleh bank karena risiko penipuan dan penyalahgunaan. Transaksi ini juga bisa melanggar kebijakan bank tertentu dan menimbulkan masalah hukum bagi pengguna.

Itulah tadi tutorial lengkap cara tarik tunai dari kartu kredit BCA di ATM ataupun Mobile Banking.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online (judol). Bahkan, belakangan marak fenomena jual beli rekening untuk judol.

OJK pun akan memberikan konsekuensi berat kepada para pelaku perjudian, baik itu bandar maupun fasilitator lainnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian online, akan diidentifikasi dan tercatat dalam daftar hitam alias di-blacklist.

Adapun, konsekuensi dari masuk ke dalam daftar hitam ini adalah bahwa orang-orang tersebut tidak diizinkan untuk membuka rekening di bank.

“Kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, mereka tidak bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal,” ujarnya pada awak media dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Dalam pemberantasan judol, OJK memang melakukan kampanye masif bersama pihak perbankan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penguatan dengan terus melakukan koordinasi dengan pimpinan bank, sehingga penanganan judol benar-benar dilakukan secara baik dan sistematis.

Lebih lanjut, pihaknya terus mengintensifkan minimalisir jual beli rekening dengan terus meminta bank melakukan edukasi secara publik kepada para nasabahnya.

“Kita juga mengharapkan bank mengoptimalkan teknologi informasi [TI] dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judol, karena saya kira dengan transaksi ribuan dan jutaan per hari di bank-bank itu, tentu sistem IT menjadi andalan ke depan,” ujarnya.

Kemudian, Dian menjelaskan terkait dengan pemblokiran rekening sendiri bank sejauh ini memang melakukan profiling. Adapun, hasil profiling tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

“Dan kita pertukarkan semua data antarbank terkait rekening itu, jadi semua bank tahu siapa yang terlibat dalam transaksi judol,” ujarnya.

Penyempurnaan parameter untuk mendeteksi judi online juga terus dilakukan dengan menggunakan sistem IT yang dimiliki bank.

Perbesar

Warga mengakses platform judi online di Jakarta, Rabu (24/1/2024). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Saat ini, Dian mengakui bahwa adanya kesulitan dalam jual beli rekening di deteksi awal, sehingga bank harus terus mengupayakan profil risiko di setiap nasabah dan pemantauan terkait kseruaian profil tersebbut dengan transaksi yang ada.

“Karena, enggak ada orang yang membuka rekening dan mengatakan rekening akan saya jual,” ucapnya.

Menurut Dian, parameter untuk memberantas judol dengan jual beli rekening pun memiliki parameter yang berbeda dengan kasus pencucian uang.

Pasalnya, berbanding terbalik di mana pencucian uang melibatkan skala besar, justru transaksi judol melibatkan nominal transaksi kecil bahkan hanya Rp10.000

“Transaksi kecil [uang Ro10.000] ini yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini parameternya sudah kita pakai untuk transaksi yang kecil tapi sering dan dilakukan penarikannya dengan segera ini juga jadi salah satu indikator,” tuturnya.

Kondisi di Mandiri, BNI, BRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkuat komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan Bank Mandiri tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online.

Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” tegas Ali dalam keterangan persnya, Selasa (9/7/2024).

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu. Dengan metode ini, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence) pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Ali, lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah.

Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” imbuhnya.

Dari kelompok Himbara lainnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terus aktif memberantas praktik judi online dengan memblokir rekening yang digunakan pelaku untuk menampung praktik haram tersebut. Perusahaan telah mengantongi sejumlah daftar rekening terindikasi.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan teknologi yang dimiliki perseroan dan senantiasa berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memblokir rekening BNI.

“Ada [upaya pemblokiran]. Jadi kita pun kasih feedback ke OJK, karena kita punya data management. Kita sudah punya indikasi [yang terlibat] judol, kan teknologi sudah ada. Tapi yang punya hak untuk bilang tutup [rekening] OJK,” ujarnya pada awak media, Jumat (5/7/2024)

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) secara berkala memberantas praktik judi online dengan mencari rekening BRI yang digunakan pelaku untuk menampung uang judi online.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk didata.

Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

“Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (30/6/2024).