Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyaksikan pengucapan sumpah Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/9/2024).

Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

“Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Aida mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Aida menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Saat ini, Aida juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Aida resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022.

Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio klaim kesehatan asuransi jiwa pada Juni 2024 sempat menembus angka 105,7%. Artinya, pendapatan premi Rp11,19 triliun tidak bisa mengimbangi klaim dibayar sebesar Rp11,83 triliun. Namun, pada Juli 2024 kondisinya membaik mencatatkan rasio klaim pada level 72,21%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, premi asuransi kesehatan pada asuransi jiwa per Juli 2024 mencapai Rp17,24 triliun, naik 32,98% year-on-year (yoy). Sementara, klaim asuransi kesehatan di periode yang sama mencapai Rp12,45 triliun, atau naik 22,33% yoy.

Sementara di asuransi umum, premi asuransi kesehatan per Juli 2024 mencapai Rp5,83 triliun, naik 19,47% yoy. Klaim asuransi kesehatan di periode yang sama mencapai Rp4,1 triliun atau naik 7,99% yoy. Rasio klaim kesehatan di asuransi umum juga masih terjaga pada level 70,32%.

"Rasio klaim asuransi kesehatan, baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi umum masih terjaga di sekitar 80%," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis, dikutip Rabu (11/9/2024).

Ogi mengatakan inflasi medis pasca pandemi Covid-19 cenderung mengalami kenaikan yang menyebabkan tingginya biaya kesehatan. Hal tersebut berimbas kepada klaim asuransi kesehatan yang terus meningkat dan menyebabkan rasio klaim yang menjadi tinggi pada industri asuransi jiwa.

Seperti diketahui, rasio klaim kesehatan asuransi jiwa dalam dua periode berturut tembus 100%, masing-masing 105,7% pada semester I/2024 dan 103,7% pada semester I/2023.

Ogi mengatakan OJK saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak dari inflasi medis agar asuransi kesehatan terus dapat dinikmati masyarakat luas, yaitu dengan pembentukan Medical Advisory Board, diskusi dan kerja sama intensif antara industri asuransi dan penyedia layanan kesehatan, serta beberapa inisiatif lainnya.

Selain itu, OJK juga sedang menyusun database asuransi nasional, di mana hal ini nantinya dapat membantu industri asuransi untuk menaikkan akurasi seleksi risiko, termasuk risiko-risiko asuransi kesehatan.

"OJK juga sedang menyusun kajian komprehensif mengenai asuransi kesehatan, di mana hasil akhirnya akan digunakan untuk penyusunan surat edaran OJK mengenai asuransi kesehatan, yang bertujuan bagi industri agar dapat mempunyai sebuah guidelines penyelenggaraan dan tata kelola asuransi kesehatan secara lebih baik dan memprioritaskan manajemen risiko yang baik," tegas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) sampai Agustus 2024 lalu telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp4,7 triliun, atau tumbuh 19% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana mengatakan selaras dengan hal itu perusahaan juga tetap menjaga kualitas kredit macet atau Non Performing Financing (NPF).

"Pada bulan Agustus 2024, penyaluran pembiayaan Mandala masih stabil dengan NPF sebesar 2,26%, di mana angka ini masih terjaga di bawah rata-rata industri pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan perusahaan juga dalam keadaan yang sehat," kata Christel kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Adapun per Juli 2024 lalu kondisi NPF dalam industri pembiayaan secara keseluruhan mengalami kenaikan secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPF gross industri pembiayaan naik menjadi 2,75%, dari 2,69% pada Juli 2023. Sementara itu, NPF nett juga naik dari 0,73% pada Juli 2023 menjadi 0,84% pada Juli 2024.

"Kami melihat kenaikan kredit macet di industri pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan harga kebutuhan pokok serta melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah," kata Christel.

Dalam tren industri seperti itu, Christel menegaskan Mandala tetap fokus dalam menjaga kinerja yang baik dengan meningkatkan pengelolaan operasional dan penyaluran kredit yang tepat sasaran sesuai prinsip kehati-hatian.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk menjalankan berbagai strategi demi mengantisipasi dampak kenaikan NPF yaitu dengan menjaga tingkat pencadangan yang optimal, lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno juga menilai penurunan daya beli masyarakat saat ini memberi andil dalam tren NPF perusahaan pembiayaan.

"Daya beli turun bukan kita bicara sekarang yang beli kendaraan turun, tapi juga terhadap kredit yang ada. Artinya apa, kenapa daya beli turun, artinya harga harga beras, jagung, bahan pokok meningkat, sampai hari ini juga tinggi. Pasti orang lebih pentingkan penuhi kebutuhan pokok dulu sehingga duitnya kepakai. Itu yang menyebabkan mungkin adanya gangguan terhadap pembayaran cicilan dan berakhir pada non performing," kata Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) berencana melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue.

Adapun, penawaran umum terbatas ini juga termasuk di dalamnya adalah rencana penyertaan modal dalam bentuk nontunai (inbreng) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Berdasarkan prospektus perusahaan, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham yang berada di dalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50.

“Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.185.000.000 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,996% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (11/9/2024).

Nantinya, pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan usai mendapatk persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat dalam 12 bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMHMETD tersebut.

Adapun, soal bentuk penyetoran, di mana Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 66,11% akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas aset milik Pemprov Banten, yakni berupa Eks Gedung Kantor Disperindag yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Lalu, Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berlokasi di Jl Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Kemudian, Gedung Samsat Cikokol Lama yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten serta Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten yang berlokasi di Jl Raya Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Sementara itu, bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

“Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan sebesar Rp114,1 miliar untuk melakukan pembelian tanah dan/atau bangunan," lapor manajemen BEKS.

Nantinya, aset tersebut akan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan serta sisanya untuk pengembangan bisnis perseroan.

Adapun, secara umum pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham perseroan.

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan dapat memperbaiki kondisi keuangan perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi menghadapi tantangan yang semakin sulit akibat efek perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana alam.

Di satu sisi, nilai kerugian akibat bencana alam di dunia terus melonjak tinggi. Di sisi lain, perusahaan asuransi secara global harus menanggung risiko yang lebih besar lantaran harga proteksi reasuransi yang kian meninggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar di tengah tren melesatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Kalau dibilang PHK semakin banyak klaimnya, akan berkaitan klaim JKP juga. Artinya akan menjadi beban untuk JKP," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Meski lonjakan klaim menjadi beban dana JKP, Timboel menilai angkanya masih kecil dibanding dengan aset kelolaan di program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP diatur sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Timboel menghitung bahwa dari komponen iuran yang dibayar pemerintah menggunakan APBN tersebut setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan mendapat pemasukan iuran JKP sekitar Rp1 triliun.

"Belum yang rekomposisi 0,24%. Artinya 0,22% saja sekitar Rp1 triliun, itu 0,24% anggaplah Rp1 triliun juga berarti Rp2 triliun. Kalau di data klaim kan hanya ratusan miliar. Kecil. Jadi ketahan dana masih sangat kuat," kata Timboel.

Dalam PP 37/2021, manfaat JKP bisa berupa uang tunai dan pelatihan kerja. Timboel melihat, sangat sedikit yang memanfaatkan pelatihan kerja dalam manfaat JKP ini. Dengan aset kelolaan yang masih besar, dia menyarankan dalam revisi PP/2021 tersebut pelatihan kerja menjadi wajib.

"Dengan rasio klaim yang relatif kecil, anggaran yang cukup besar, pendapatan iuran cukup besar, menurut saya anggaran pelatihan harus ditingkatkan. Ini yang kita dorong di revisi PP 37. Kita dorong pekerja PHK ini bisa kerja lagi sebagai pekerja formal, jangan informal," kata dia.

Adapun hingga 31 Juli 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar. Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren merger di industri perbankan nampaknya kian semarak hingga beberapa waktu ke depan. Berikut daftar aksi merger dari berbagai pemain bank selama satu dekade terakhir atau 10 tahun ke belakang.

Untuk diketahui, penguatan modal, perbaikan struktur keuangan di pasar hingga peralihan fokus secara grup menjadi salah satu pemicu aksi konsolidasi ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank UOB Indonesia menargetkan bisnis kartu kredit dapat bertumbuh melampaui industri hingga akhir tahun 2024.

Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo menjelaskan bahwa target tersebut dipatok baik dari segi jumlah pertumbuhan nasabah maupun dari pemakaian atau transaksi, meskipun tidak memberikan penjelasan terperinci.

"Jadi angkanya itu mungkin selaras dengan market, kita enggak mau ketinggalan. Intinya begitu," ujar Herman dalam konferensi pers peluncuran kartu kredit UOB Telkomsel di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Bank Indonesia (BI) melalui Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan mencatat bahwa jumlah kartu kredit yang beredar per Juni 2024 mencapai 18 juta unit, lebih tinggi dibandingkan periode sama sebelumnya dengan jumlah 17,59 juta unit.

Perkembangan itu diiringi dengan meningkatnya volume transaksi kartu kredit dari 31,87 juta transaksi menjadi menjadi 37,07 juta transaksi, naik 16,33% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Alhasil, nilai transaksi kartu kredit pun tumbuh 4,18% (YoY) dari level Rp33,67 triliun menjadi Rp35,08 triliun per Juni 2024.

Itu sebabnya, PT Bank UOB Indonesia bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) resmi meluncurkan produk kartu kredit co-branded anyar yakni UOB Telkomsel.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menjelaskan bahwa kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi pelat merah tersebut dijalin atas kebutuhan gaya hidup digital nasabah, tak terkecuali segmen Gen Z.

"Kemitraan ini menegaskan ambisi kami menjadi the bank of choice bagi individu aspiratif di Indonesia," katanya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, gaya hidup digital Tanah Air telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, misalnya dalam hal penetrasi internet dan opsi berbelanja secara daring melalui lokapasar alias e-commerce.

Cristina memaparkan, pengguna internet dalam negeri saat ini telah mencapai 185,3 juta orang, yang mana 11,7% segmen Gen Y dan Gen Z tercatat memiliki pengeluaran rutin untuk hiburan dan rekreasi.

Sementara itu, pihaknya juga mencatat bahwa 59,3% pengguna internet melakukan pembelian secara online tiap minggunya.

"Peningkatan konektivitas ini telah menciptakan peluang bagi platform e-commerce untuk menjangkau basis nasabah yang lebih luas," sambungnya.

Melalui kartu kredit UOB Telkomsel, pihaknya menawarkan manfaat eksklusif seperti peningkatan tunjangan data, cashback pembelian online, serta rewards untuk pengeluaran sehari-hari. Hal ini menjadi bagian dari tujuan untuk menjadikan perbankan dan komunikasi lebih mudah dan menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (11/9/2024). Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu 11 September 2024.

Berdasarkan data Bloomberg,rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,17% atau 27 poin ke posisi Rp15.428 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,08% ke posisi 101,564.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,56%, baht Thailand menguat 0,34%, ringgit Malaysia menguat 0,23%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan peso Filipina menguat 0,38%.

Selanjutnya, won Korea menguat 0,40%, yuan China menguat 0,10%, dolar Singapura menguat sebesar 0,19%, dan dolar Taiwan menguat 0,15%. Sedangkan rupee India justru melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini (11/9), namun akan ditutup menguat direntang Rp15.400-Rp15.500.

Dia mengatakan bahwa pada perdagangan kemarin (10/9), mata uang rupiah ditutup menguat tipis 1 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 20 poin pada level Rp15.455 dari penutupan sebelumnya Rp15.456.

Ibrahim mengatakan bahwa antisipasi pemotongan suku bunga AS membantu membatasi kerugian secara keseluruhan, sementara, juga membendung kenaikan dolar. Namun, dolar AS mendapat beberapa tawaran beli pada pekan ini, di tengah posisi sebelum pembacaan inflasi.

Menurutnya, fokus pekan ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen, yang akan dirilis, untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi AS.

Adapun tanda-tanda meredanya inflasi kemungkinan akan memacu peningkatan taruhan pada suku bunga yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang.

Pembacaan inflasi ini muncul hanya sepekan sebelum pertemuan Federal Reserve, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September, kata Ibrahim, juga menjadi pendorong utama melemahnya dolar AS baru-baru ini, mengingat pemangkasan tersebut kemungkinan akan memicu siklus pelonggaran oleh The Fed.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (11/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 dan harga jual sebesar Rp15.420 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.315 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.403 dan Rp15.433 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.530 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.420 dan harga jual sebesar Rp15.440 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.406 dan Rp15.426.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.275 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.625 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - AgenBRILink memiliki peran krusial dalam menyediakan akses keuangan hingga ke pelosok Indonesia.

Salah satu contohnya adalah Kursumawati, seorang AgenBRILink di Serbalawan, Medan, yang terus berkomitmen untuk menjalankan misi ini.

Seperti diketahui, AgenBRILink sendiri merupakan perluasan layanan BRI di mana agen menyediakan layanan perbankan secara langsung.

Layanan ini mencapai seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Kursumawati bergabung menjadi AgenBRILink pada tahun2018 dan memiliki semangat untuk menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan dan keuangan kepada masyarakat sekitar.

“Saya memiliki keinginan dalam menjalankan peran sebagai AgenBRILink untuk mendekatkan diri kepada masyarakat yang ada di sekitar saya, dan senang sekali hingga bisa berteman dan bersaudara dengan mereka,” ujarnya.

Rasa percaya diri dan komitmennya sebagai wanita hebat AgenBRILink akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa, dimana Kursumawati sudah mendirikan 4 cabang AgenBRILink dan mendapatkan hadiah mobil dari kelas jawara pada tahun 2024.

Hingga saat ini Kursumawati juga terus menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan.

Kegigihan usaha yang dilakukan Kursumawati mencerminkan bahwa menjadi wanita hebat AgenBRILink merupakan kisah inspiratif bagi wanita-wanita di luar sana.

Jumlah AgenBRILink kini telah mencapai 1 juta agen per 25 Juli 2024. Dengan jumlah mencapai 1 juta AgenBRILink, jumlah transaksi finansialnya mencapai lebih dari 645 juta kali dengan volume lebih dari Rp800 triliun dan menghasilkan fee based income Rp895,4 miliar.

AgenBRILink tersebut mampu menghadirkan solusi praktis dan mudah dijangkau masyarakat.

Dengan adanya 1 juta AgenBRILink, diharapkan semakin memperluas cakupan layanan keuangan dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil.

Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam menghadirkan solusi keuangan yang efisien, terjangkau, dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat.

M. Candra Utama selaku SEVP Ultra Mikro BRI menyampaikan penghargaan kepada para wanita hebat yang menjadi AgenBRILink. Mereka tidak hanya mendukung keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan.

"Oleh karena itu, kami akan terus fokus pada pemberdayaan, sehingga semakin banyak wanita hebat yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Selain itu, BRI akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para AgenBRILink, khususnya AgenBRILink wanita, dengan memberikan berbagai program penghargaan menarik sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum syariah PT Asuransi Jasindo Syariah menyatakan kesiapannya untuk menerima pengalihan portofolio Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan asuransi yang memutuskan untuk mengalihkan portofolio syariahnya.

Diketahui, UUS PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berhasil melakukan pemisahan pada 2016 dengan mendirikan Jasindo Syariah.

Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan kesiapan perusahaan tersebut untuk menerima pengalihan portofolio dalam rangka mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia yang terus berkembang.

“Portofolio yang diterima tentunya harus merupakan portofolio yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Keberlanjutan pengelolaan portofolio akan dilakukan dengan prinsip ta'awun,” kata Wahyudi saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, lanjut Wahyudi, pengalihan portofolio tentunya memerlukan pengkajian mendalam. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan perseroan agar dapat mempertahankan kinerja optimalnya dalam kancah industri asuransi syariah.

Kemudian, Wahyudi menyebut pengalihan juga hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dan kondisi portofolio sesuai dengan ketentuan regulasi.“Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengalihan tidak bisa dilanjutkan,” kata Wahyudi.

Secara keseluruhan, sebagai perusahaan yang sudah berhasil spin off, Wahyudi mengatakan pihaknya menilai bahwa pemisahan UUS merupakan hal yang baik dan positif. Pasalnya dengan semakin banyak perusahaan full fledge maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mempercayakan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Selain itu, struktur perusahaan yang telah full fledge tentunya lebih kuat dibandingkan UUS,” katanya.

Wahyudin menambahkan spin off asuransi syariah juga dapat mengundang investor berbasis syariah, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan modal untuk industri syariah secara keseluruhan, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat, harapannya indeks literasi dan inklusi syariah terus menanjak naik.

Sejak berhasil melakukan spin-off, Jasindo Syariah mengklaim telah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Menurut Wahyudin, ini ditandai dengan peningkatan kontribusi dan aset perusahaan yang terus bertumbuh.

Adapun sampai dengan semester I 2024, perseroan mencatatkan kontribusi sebesar Rp154,46 miliar, tumbuh 49,18% dari periode tahun sebelumnya.

“Saat ini Jasindo Syariah berfokus pada empat lini bisnis sebagai pilar utama yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan di tahun ini,” katanya.

Pada semester II/2024, Wahyudi mengatakan perusahaan akan fokus menjalankan beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan. Salah satunya dengan optimalisasi penjualan produk yang sudah ada.

Selain itu, Jasindo Syariah akan meningkatkan fokus pada produk-produk yang sudah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan, melakukan kampanye pemasaran, serta promosi yang optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah akan memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.Strategi lainnya, yakni melakukan peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

“Caranya mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan,” kata Wahyudi.

Terakhir, Jasindo Syariah juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan sumber dana nonDPKperbankan bertahap meningkat secara tahunan sebesar 12,97% sejalan dengan strategi bank dalam mengelola kebutuhan likuiditas.

Berdasarkan laporan Perkembangan Pasar Keuangan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), peningkatan sumber dana nonDPK dikontribusi oleh Pinjaman/Pembiayaan Diterima sebesar Rp69,06 triliun dan Kewajiban Bank Lain sebesar Rp11,22 triliun terhadap posisi Juli 2024.

LPS menyebut, sumber dana nonDPK dapat menjadi alternatif untuk mendukung penyaluran kredit selain sumber tradisional berupa DPK.

Diketahui, pemanfaatan pendanan nonDPK sendiri masih didominasi bank skala menengah dan besar sebagai upaya diversifikasi dan memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang.

“Kondisi likuiditas perbankan yang masih ample serta adanya potensi selisih biaya dana menyebabkan pertumbuhan dana nonDPK belum signifikan meningkat,” tulis LPS yang dikutip Selasa (10/9/2024).

Adapun, kebutuhan perbankan untuk ekspansi kredit dan memenuhi kebutuhan customer diperkirakan dapat mendorong porsi pendanaan nonDPK.

Pada saat yang sama, risiko dari ketidakpastian yang mendorong volatilitas pasar keuangan dan arah kebijakan suku bunga yang masih dipertahankan tinggi mempengaruhi appetite bank dalam mengakses pendanaan nonDPK.

Beberapa bank nampak menggunakan opsi pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK), salah satunya, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi yang mengatakan pendanaan nonDPK diperlukan perseroan tak hanya untuk ekspansi kredit, tetapi juga untuk pemenuhan rasio net stable fund yang dipersyaratkan.

“Untuk BJB sendiri pendanaan nonDPK tahun ini selain menerbitkan obligasi subordinasi yang telah dieksekusi sebesar Rp1,44 triliiun rupiah. Perseroan juga akan menerbitkan sustainable bond di akhir semester kedua tahun ini senilai Rp1,5 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Tak hanya bank menengah, dari kelompok bank jumbo, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi sempat mengatakan pada 2024 perseroan optimistis bahwa pertumbuhan DPK dapat mendukung ekspansi bisnis, kebutuhan likuiditas secara operasional bank.

Menurutnya, Bank Mandiri juga akan terus memonitor kondisi likuiditas pasar sepanjang sisa tahun 2024.

“Apabila dibutuhkan, Bank Mandiri memiliki beberapa opsi dalam rangka pendanaan jangka panjang seperti transaksi bilateral maupun penerbitan surat berharga,” ucapnya.

Saat ini, Bank Mandiri masih memiliki sisa platform penerbitan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond Berkelanjutan I sebesar Rp5 triliun dari total platform Rp10 triliun.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga masih memiliki sisa platform EMTN, Euro Medium-Term Notes Program sebesar US$2,9 miliar dari platform US$4 miliar.

Adapun, jika dilihat dari segi pendanaan, DPK Bank Mandiri dapat mengimbangi laju pertumbuhan kredit, meski pertumbuhannya tidak sekencang kredit yang disalurkan. DPK Mandiri tumbuh 15,45% yoy mencapai Rp1.651,02 triliun.

Sementara itu, rasio LDR Bank Mandiri meningkat 480 basis poin (bps) mencapai 90,48% pada semester I/2024, dari sebelumnya 85,68%.