Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan perkembangan transaksi pembayaran terkini. Per Agustus 2024, transaksi kartu ATM/debit mengalami perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan kartu kredit.

Transaksi dan jumlah kartu kredit yang beredar tercatat masih tumbuh di tengah gempuran paylater. Nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp37,19 triliun per Juli 2024. Nilai transaksi tersebut naik 2,94% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp36,13 triliun.

Kenaikan tidak hanya tidak terjadi nilai transaksi, melainkan juga pada volume transaksi kartu kredit yang ikut tumbuh 15,35% secara tahunan. Volume tersebut naik menjadi 39,83 juta transaksi, dari yang sebelumnya 34,53 juta transaksi.

Selanjutnya, jumlah kartu kredit yang beredar pun tak kalah menanjak, yakni mencapai 18,16 juta unit pada Juli 2024 naik 2,66% (YoY) dibandingkan Juli 2023 yang sebanyak 17,69 juta unit. Hal ini seakan membuktikan bahwa bisnis kartu kredit masih terus bertumbuh di tengah gempuran ragam produk keuangan inovatif paylater.

Sementara, BI mencatat penurunan signifikan dalam transaksi melalui kartu ATM pada Agustus 2024, sementara transaksi digital banking, termasuk penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS), mengalami lonjakan pesat.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, transaksi digital banking tercatat mencapai 1.871,19 juta transaksi, tumbuh 31,11% secara tahunan, sementara transaksi uang elektronik (UE) meningkat 21,53% yoy dengan total 1.246,58 juta transaksi.

Transaksi melalui QRIS juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, mencapai 217,33% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant sebanyak 33,77 juta.

"Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal," kata Perry dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (19/9/2024).

Di sisi lain, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit mengalami penurunan 6,82% yoy menjadi 591,92 juta transaksi pada periode yang sama.

Bank Masih Rilis Produk Kartu Kredit untuk Anak Muda

Sejumlah bank masih gencar merilis beragam produk kartu kredit. Misalnya saja, PT Bank DBS Indonesia yang merilis Kartu Kredit digibank Z Visa Platinum yang terbuat dari bahan yang didaur ulang. DBS Indonesia pun menargetkan 50.000 kartu bisa terbit hingga akhir 2024.

Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom menyampaikan peluncuran ini juga menjadi upaya menjaga daya saing DBS Indonesia di pasar di tengah layanan paylater yang makin populer.

Dia juga menyebut milenial dan Gen Z yang berumur 25—30 tahun ini berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan kredit. Pasalnya, segmen ini berada dalam kelompok usia produktif dan sering kali aktif dalam transaksi digital dan konsumsi produk keuangan seperti kartu kredit.

"Untuk Z Card ini 2024 ini kami targetkan 50.000 [kartu]. Adapun, dengan target yang cukup ambisius ini, saya rasa jelas kita menyikapi penurunan tingkat suku bunga dengan positif lewat pilihan produk," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024).

Tak hanya DBS Indonesia, PT Bank UOB Indonesia bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga misalnya, yang meluncurkan produk kartu kredit co-branded anyar yakni UOB Telkomsel.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menjelaskan bahwa kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi pelat merah tersebut dijalin atas kebutuhan gaya hidup digital nasabah, tak terkecuali segmen Gen Z.

Menurutnya, gaya hidup digital Tanah Air telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, misalnya dalam hal penetrasi internet dan opsi berbelanja secara daring melalui lokapasar alias e-commerce.

Cristina memaparkan, pengguna internet dalam negeri saat ini telah mencapai 185,3 juta orang, yang mana 11,7% segmen Gen Y dan Gen Z tercatat memiliki pengeluaran rutin untuk hiburan dan rekreasi. Sementara itu, pihaknya juga mencatat bahwa 59,3% pengguna internet melakukan pembelian secara online tiap minggunya.

Pada saat yang sama, Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo menyebut bahwa geliat bisnis paylater itu tak serta-merta berujung pada masalah kompetisi dengan produk konvensional perbankan, dalam hal ini kartu kredit. Pasalnya, dia menilai ada kesempatan yang bisa dieksplorasi dari situasi tersebut.

"Jadi, kita lihat ke depannya pasti ada jalan paylater bisa berkolaborasi dengan kartu kredit," katanya.

Dia menjelaskan, secara prinsip, banyak fitur dari BNPL yang telah ada dalam installment kartu kredit sejak waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwasanya terdapat banyak kerja sama yang bisa dicapai antara kedua produk tersebut, mengingat hal serupa juga telah berjalan di industri keuangan.

Alasan Transaksi Kartu Debit Terus Susut

Terkait dengan ransaksi ATM/debit, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 turut mempercepat digitalisasi di sektor perbankan. "Covid-19 memaksa kita untuk melakukan digitalisasi," ujarnya.

Noviady juga menyebut kebijakan BI terkait QRIS untuk transaksi berukuran kecil (small ticket size) mengurangi kebutuhan akan uang tunai, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan penggunaan ATM.

"Di negara maju, penggunaan uang tunai semakin berkurang, sehingga ATM hanya digunakan untuk kebutuhan darurat," tambahnya.

Ekonom Senior Poltak Hotradero menjelaskan bahwa keberadaan ATM sering kali menjadi beban bagi perbankan, karena biaya pemeliharaan dan asuransi yang tinggi, yang berujung pada peningkatan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

"Penurunan jumlah ATM ini sudah menjadi tren global. Di China saja, ATM menurun hingga 150.000–200.000 unit per tahun. Ke depan, pembayaran digital akan semakin diminati," ujar Poltak.

Dia juga menambahkan bahwa dengan peralihan pembayaran ke digital, penggunaan uang tunai akan semakin berkurang, didukung oleh kebijakan bank sentral dunia yang menyadari bahwa penanganan uang tunai (cash handling) cukup mahal. Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, peran ATM dinilai semakin tidak relevan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

Sejalan dengan peningkatan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) Bank Sumut mengalami perbaikan, di mana NPL gross berada pada level 2,55% dari 2,78%. Adapun, NPL net menjadi 1,14% dari 1,29%.

Laporan keuangan PT Bank Sumut tanggal 30 Juni 2024 ini telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin Sumargo anggota jaringan Kreston International, dengan rekan penanggungjawab adalah Welly Adrianto, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 18 September 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

Sejalan dengan peningkatan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) Bank Sumut mengalami perbaikan, di mana NPL gross berada pada level 2,55% dari 2,78%. Adapun, NPL net menjadi 1,14% dari 1,29%.

Laporan keuangan PT Bank Sumut tanggal 30 Juni 2024 ini telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin Sumargo anggota jaringan Kreston International, dengan rekan penanggungjawab adalah Welly Adrianto, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 18 September 2024

Bisnis.com, MANDALIKA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui Program BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah). Kali ini, perseroan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip sistematis, menyeluruh, berkesinambungan serta mengutamakan pemberdayaan.

Program ini diselenggarakan di tengah persiapan perhelatan Internasional Indonesian MotoGP di Mandalika, yang juga bertepatan dalam peringatan World Clean Up Day yang setiap tahunnya diperingati pada 20 September.

Program Yok Kita GAS pertama yang dijalankan adalah pelatihan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 untuk 300 peserta, dimana nantinya peserta ini akan menjadi petugas pengelola sampah selama event MotoGP berlangsung pada 26-29 September 2024. Pelatihan ini berfokus pada mekanisme pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan berbagai metode inovatif.

Pelatihan juga memberi pengetahuan perihal pembuatan ecoenzym dan Pupuk Organik Cair (POC), hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah secara ekonomis. Pelatihan juga mengedepankan prinsip 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recondition, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover) sebagai panduan dalam pengelolaan sampah.

Sebanyak 300 petugas yang dilatih tersebut, akan mengelola sampah di area Sirkuit Mandalika seluas 1200 Ha. Sampah akan ditimbang, dihitung, dan dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Kedepannya, Program Yok Kita GAS ini diharapkan menjadi penopang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan juga menjadi alternatif pendapatan ekonomi masyarakat.

Perbesar

Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI berkomitmen membangun budaya keberlanjutan melalui program Zero Waste to Landfill, yang mencakup edukasi bagi pekerja tentang pengelolaan sampah dan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

“Sebagai bagian dari program ini, BRI juga memperkenalkan mesin Reverse Vending Machine (RVM) di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik” ujarnya.

Melalui Program RVM Botol Plastik BRI Peduli – Tukar Botolmu Raih Poinmu, BRI memperkenalkan 2 (dua) mesin RVM di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Bagi masyarakat yang memasukkan botol Plastik ke mesin ini, akan mendapatkan poin, yang bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet.

“Kedua program ini adalah upaya BRI untuk memeriahkan World Clean Up Day yang merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membantu masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan”, jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada perdagangan Senin, 23 September 2024, di level Rp15.145 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tercatat menguat sebesar 0,03% atau 5 poin dibandingkan posisi sebelumnya. Sementara itu, indeks dolar AS juga terpantau naik 0,07% ke level 100,79.

Berbeda dengan rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya justru mengalami pelemahan. Yen Jepang melemah 0,36%, dolar Taiwan turun 0,04%, dan won Korea Selatan melemah 0,31%. Selain itu, peso Filipina melemah 0,14% dan baht Thailand turun tipis 0,01%. Di sisi lain, rupee India mencatat penguatan sebesar 0,14%, serupa dengan pergerakan positif rupiah.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan bahwa pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif namun diperkirakan akan ditutup menguat dalam kisaran Rp15.070 hingga Rp15.180 per dolar AS.

Pada perdagangan pekan lalu, rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, Federal Reserve AS (The Fed) memulai siklus pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin, di batas atas ekspektasi pasar. Namun, Ketua The Fed, Jerome Powell, memberikan prospek yang kurang dovish untuk suku bunga jangka menengah hingga panjang, mengindikasikan bahwa suku bunga netral akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mengikuti langkah The Fed dengan memangkas suku bunga acuan tambahan sebesar 75 hingga 100 basis poin, sehingga berada di kisaran 5,25%-5,00%. Pemangkasan ini bertujuan untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi, yang sempat melambat akibat tingginya suku bunga kredit perbankan.

Kebijakan pelonggaran moneter ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) dan pada akhirnya mendorong penurunan suku bunga kredit, yang akan memberikan dampak positif bagi industri perbankan. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia tetap stabil, sementara cadangan devisa terus meningkat. Pada Agustus 2024, inflasi tahunan turun sedikit menjadi 2,12% dari 2,13% pada bulan sebelumnya, yang masih berada dalam kisaran target BI sebesar 1,5%-3,5%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (23/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.160 dan harga jual sebesar Rp15.180 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.005 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.305 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.163 dan Rp15.183 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.065 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.265 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.140 dan harga jual sebesar Rp15.160 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.163 dan Rp15.183.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.000 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bahwa hasil investasi tidak akan mampu menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang terus meningkat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup klaim jaminan kesehatan yang diajukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tercatat mencapai Rp151,69 triliun, sementara beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun. Angka ini berbeda dengan kondisi tahun 2022, di mana pendapatan iuran sebesar Rp144,04 triliun mampu menutupi beban klaim yang hanya sebesar Rp113,47 triliun.

Meskipun pada 2023 terjadi defisit antara pendapatan dan klaim, surplus tetap tercapai berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp5,71 triliun, naik signifikan 97,92% dibandingkan dengan Rp2,88 triliun pada 2022.

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan masih memiliki aset hasil investasi, namun diperlukan penyesuaian mengingat kondisi yang semakin menantang. "Kita masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tapi memang sudah waktunya untuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," ujar Ghufron dikutip Minggu (22/9/2024).

Adapun investasi BPJS Kesehatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Instrumen investasi yang diperkenankan untuk DJS Kesehatan dalam beleid tersebut terbatas pada deposito (termasuk deposit on call), Giro Premium, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

"Kita diatur oleh peraturan pemerintah dalam investasi itu. Keuangan negara, contoh surat berharga negara misalnya. Deposito juga ada." kata Ghufron.

Pada kesempatan lain, Gufron sempat mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp4,7 triliun. Strateginya adalah dengan penempatan portofolio dengan komposisi 50% pada deposito dan 50% pada SBN.

“Strategi ini dipilih dikarenakan penurunan DJS dari tahun sebelumnya sebesar Rp86,6 menjadi menjadi Rp68 triliun [2024F] sehingga diperlukan cash buffer pada aset likuid yaitu deposito untuk memastikan likuiditas terpenuhi selaras dengan peningkatan beban manfaat sebagai dampak kenaikan tarif tahun 2023,” kata Ghufron.

Secara regulasi BPJS Kesehatan memungkinkan melakukan evaluasi tarif 2 tahun sekali, nyatanya pemerintah sudah menahan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Kondisi ini kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Dengan iuran yang belum naik meski ada inflasi medis, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan mengambil strategi antara lain dengan melakukan pengendalian fraud atau kecurangan. Fraud ini membuat BPJS Kesehatan harus membayar klaim lebih besar dari yang semestinya.

"Colllection rate juga kita naikkan dengan kerjasama dengan berbagai channel payment, jadi pembayarannya sudah lebih dari 190.000 channel. Jadi dipermudah," kata Ghufron.

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Saat ini dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 membuka ruang dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan. Regulasi ini mengamatkan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025

Ghufron mengatakan apabila KRIS berlaku, akan dilakukan kenaikan tarif khususnya bagi kelas I dan II. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya naik juga. Kalau kelas III tidak akan naik," tandasnya.

Kerugian Akibat Fraud

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengestimasi kerugian masyarakat akibat kecurangan atau fraud di bidang layanan kesehatan di Indonesia mencapai Rp20 triliun.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan hitungan tersebut berdasarkan data asosiasi antifraud Amerika Serikat (AS) di bidang kesehatan di mana kerugian akibat fraud bidang kesehatan mencapai 10% dari jumlah pengeluaran kesehatan masyarakat. Bila dinominalkan, nilanya mencapai US$300 miliar.

"Tadi saya bincang-bincang kira-kira pengeluaran masyarakat di Indonesia berapa untuk layanan kesehatan, di atas Rp200 triliun. Kalau kita ambil 10%, itu berarti sekitar Rp20 triiun kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh fraud di bidang layanan kesehatan," kata Alexander dalam agenda BPJS Kesehatan di Jakarta, pekan lalu (19/9/2024).

Jumlah tersebut belum termasuk fraud dalam bidang pengadaan fasilitas kesehatan. Pria yang pernah punya karier panjang (1987-2011) di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) ini mengaku pernah melakukan audit di sebuah rumah sakit. Dari audit tersebut ditemukan markup anggaran pengadaan hingga 1.000% dari anggaran yang semestinya.
"Dan sampai sekarang kami masih meyakini pengadan alat-alat kesehatan maupun obat belum sepenuhnya bebas dari fraud atau kecurangan," ujarnya.

KPK bersama BPJS Kesehatan telah membentuk tim bersama. Tim tersebut telah menemukan tiga rumah sakit melakukan fraud atas klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian negara yang disebabkan fraud tersebut ditaksir sebesar Rp35 miliar.

"BPJS Kesehatan sudah kerja sama dengan KPK dalam rangka memetakan titik-titik fraud di bidang layanan kesehatan. Beberapa waktu lalu ada tiga rumah sakit itu melakukan fraud. Sebetulnya kami yakin jauh lebih banyak dari itu," tandasnya.

Daya Beli Pengaruhi Kemampuan Mengiur
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada kemampuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar iuran, terutama dari kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Deflasi yang terjadi dari Mei hingga Agustus 2024 menjadi salah satu indikator penurunan daya beli. Hingga Juli 2024, jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran mencapai 17,553 juta peserta, dengan total tunggakan sebesar Rp14,12 triliun.

"Iya jelas. Itu [daya beli turun] mempengaruhi [tunggakan JKN]." kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Dengan kondisi ini, Ghufron mengatakan pihaknya lebih aktif jemput bola mengunjungi peserta dari rumah ke rumah. Dia menjelaskan, apabila peserta yang menunggak ternyata memang tidak mampu bisa beralih menjadi peserta Penerima Bantuain Iuran (PBI) dari peserta mandiri.

"Yang memang tidak mampu betul ya kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, atau dengan Kementerian Sosial," kata Ghufron.

Sebagai infornasi, pemerintah daerah sekarang bisa menggunakan anggaran dari dana transfer daerah untuk membayar iuran peserta program JKN BPJS Kesehatan peserta PBI.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Dalam beleid terbaru tersebut, terdapat penambahan ayat dalam Pasal 3 yang mengatur pemakaian dana transfer daerah untuk iuran peserta PBI.

"Pembayaran kontribusi iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari transfer ke daerah," tulis ayat (6) Pasal 3 Permenkeu 51/2024.

Besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Iuran bagi peserta PBI ini dibayar dengan anggaran pemerintah. Adapun ketentuan untuk peserta yang bisa menjadi peserta PBI program Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menyambut baik rencana program pensiun tambahan bersifat wajib. Hal ini disebut akan menaikkan aset kelolaan dari dana pensiun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife hingga Agustus 2024 mencapai Rp5,6 triliun dan ditargetkan menjadi Rp6,7 triliun di akhir 2024 ini.

"Apalagi kalau ada harmonisasi dana pensiun itu memberikan peluang juga ada iuran tambahan bagi dana pensiun, itu memberi satu peluang untuk menaikkan aset DPLK," kata Deny dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain dengan strategi yang dilakukan di internal, DPLK PertaLife juga menyambut program pensiun bersifat wajib sebagai stimulus pertumbuhan aset kelolaan dana pensiun yang ditargetkan pada tahun depan mencapai Rp10—12 triliun.

"Kalau digabung potensinya, itu ada penambahan [dari] perubahan peraturan perusahan, kemudian ada tambahan PSL [Past Service Liability], itu kalau ditambah [dengan potensi program pensiun wajib] kurang lebih [targetnya] Rp10—12 triliun," kata Deny.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagaimana diketahui, program pensiun tambahan bersifat wajib ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun peraturan pelaksanaan dari UUP2SK harus ditetapkan 2 tahun sejak UUP2SK ditetapkan, yang artinya paling lambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens akhirnya bebas setelah disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 di Papua Pegunungan. Pilot dari maskapai milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tiba di Jakarta pada Sabtu 9 September 2024.

Praktisi dan pengamat asuransi penerbangan Arman Juffry menjelaskan bahwa perlindungan asuransi bagi pilot utamanya adalah sebuah proteksi kecelakaan personal atau asuransi kecelakaan yang menimbulkan kehilangan jiwa atau luka-luka, baik ketika terbang atau risiko di darat.

Selain itu, juga ada asuransi yang menjamin apabila pilot harus kehilangan lisensi penerbabngan selama memenuhi faktor-faktor yang dijamin di dalam polis asuransi.

Sedangkan dalam kasus penyanderaan seperti kasus pilot Susi Air, Arman menjelaskan hal itu termasuk bentuk manfaat dari asuransi tambahan dari war risk insurance atau asuransi risiko perang/huru-hara.

"Jadi ada jenis perlindungan untuk risiko penculikan pilot yang termaktub dalam asuransi war risk pada aviation insurance, termasuk juga huru-hara dan kerusuhan," kata Arman kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Arman juga menjelaskan, di dalam asuransi penerbangan juga terdapat pilot error clause, yakni ketentuan dalam asuransi penerbangan yang menjamin kesalahan seorang pilot saat mengoperasikan penerbangan sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat.

Selain itu, juga terdapat landing error clause yang merupakan perlindungan asuransi ketika pilot melakukan kesalahan pendaratan atau landing.

Adapun, kasus yang menimpa pilot Susi Air bermula dari pesawat yang dikemudikan Philip Mark Mehrtens mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat itu, pesawat Susi Air menurunkan lima penumpangnya. Namun tiba-tiba, kelompok KKB disebut menyerang pesawat tersebut yang kemudian membakar pesawat milik Susi Air, dan menyandera Philip Mark Mehrtens.

Selang 1,5 tahun kemudian, Satgas Cartenz berhasil membebaskan Philip dengan cara pendekatan soft approach daripada hard approach. Pada intinya, upaya itu dilakukan melalui pendekatan sejumlah tokoh agama, adat, hingga keluarga dekat dari Egianus Kogoya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit perbankan meningkat 12,40% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7.514,6 triliun pada Juli 2024, dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat dan kemampuan bayar yang tetap kuat. Performa itu dapat turut dinikmati manfaatnya oleh perusahaan asuransi, melalui produk asuransi jiwa kredit.

Sementara itu, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kredit pemilikan rumah (KPR), secara sektoral pertumbuhan kredit yang tinggi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor industri listrik, gas, dan air dan sektor pengangkutan.

Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengungkap pertumbuhan kredit perbankan berdampak positif terhadap industri asuransi khususnya pada lini bisnis asuransi jiwa kredit (AJK) karena terbuka lebarnya peluang untuk melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Chief Alternative Distribution Sequis Harmoko Wahyudi mengatakan peluang tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi sehingga berpotensi meningkatkan kerja sama dengan industri perbankan, multifinance dan perusahaan pembiayaan lainnya. Per Agustus, Sequis pun mencatat pertumbuhan premi yang cukup signifikan di lini asuransi jiwa kredit yang mencapai 140% dibanding periode yang sama pada 2023.

"Tren pertumbuhan yang terus positif selama tiga tahun terakhir, khususnya dalam setahun terakhir ini didorong oleh adanya implementasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur perlindungan bagi debitur melalui asuransi jiwa kredit dan asuransi gagal bayar jika debitur gagal melunasi pinjaman, baik karena meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya," kata Harmoko kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024).

Harmoko menyebut regulasi ini memberikan angin segar bagi penyelenggaraan bisnis asuransi jiwa kredit, termasuk bagi Sequis karena meningkatnya kebutuhan perusahaan pembiayaan terhadap produk tersebut.

Hingga Agustus 2024, Harmoko menyebut klaim asuransi jiwa kredit Sequis juga menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil dibanding tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Sequis mencatat penurunan klaim sebesar 36%.

Hal tersebut, lanjut Harmoko, terjadi karena perusahaan menerapkan prinsip underwriting yang hati-hati (prudent underwriting) dan pengelolaan hingga pemrosesan klaim yang lebih efisien sehingga rasio Klaim dapat tetap terjaga dengan baik sehingga keuangan perusahaan tetap stabil dan turut berkontribusi pada terjaganya kinerja asuransi jiwa kredit Sequis.

Sequis pun optimistis kinerja asuransi jiwa kredit akan tetap kuat hingga akhir 2024 dan masih tetap kuat hingga tahun depan.

"Regulasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap produk asuransi kredit tetapi juga mendukung pertumbuhan kredit yang inklusif dan berkelanjutan," kata Harmoko.

Harmoko menambahkan pihaknya menilai masih adanya pemberlakuan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Desember 2024 menjadi daya dorong bagi masyarakat segera membeli properti (rumah). Menurutnya insentif bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan pajak yang lebih rendah tentu menjadi stimulus untuk mengambil kredit perumahan.

"Relaksasi PPN ini akan langsung mempengaruhi pasar properti dan tentu ikut meningkatkan permintaan terhadap AJK dan memperkuat posisi kami dalam industri ini," katanya.

Target Bisnis Sequis

Sequis pun optimistis dapat mencapai target penjualan produk asuransi jiwa kredit hingga akhir tahun ini dan memanfaatkan dua momen ini untuk meningkatkan penjualan pada tahun depan.

"Kami berencana melakukan ekspansi penjualan AJK hingga ke kota-kota satelit dan pulau Jawa. Kami menargetkan dapat memperoleh target premi dari AJK mencapai 100% atau meningkat dua digit," ungkap Harmoko.

Demi mencapai target premi, Harmoko menyebut strategi yang akan diterapkan adalah fokus pada pengembangan produk yang inovatif sesuai dengan permintaan pasar, meningkatkan kemitraan dengan bank, multifinance, dan perusahaan pembiayaan lainnya dengan berfokus pada lembaga yang memiliki reputasi baik.

Sequis juga akan menjaga kemitraan dengan mitra yang sudah berlangsung saat ini dengan melakukan inovasi pada produk yang sudah ada dan menambah kerja sama yang relevan dengan kebutuhan nasabah serta meningkatkan sistem underwriting yang hati-hati untuk menjaga rasio klaim tetap terkendali.

"Kami juga merasa perlu meningkatkan upaya literasi keuangan pada nasabah dan masyarakat agar dapat mengelola finansial dengan baik sehingga dapat tercukupinya dana untuk memenuhi kebutuhan primer serta memahami perlunya perlindungan asuransi selama masa kredit yang mereka ambil," kata Harmoko.

Saat ini, Sequis memiliki lebih dari 25 mitra perbankan, multifinance, dan perusahaan pembiayaan lainnya untuk kerja sama asuransi jiwa kredit. Harmoko mengungkap bahwa peluang menambah rekanan tentu tetap terbuka namun pihaknya lebih berfokus pada menjaga dan meningkatkan kualitas daripada kuantitas.

"Kami akan memperluas cakupan produk seperti asuransi kredit motor, mobil, rumah, dan multiguna sehingga dapat memperkuat kemitraan dengan menyediakan perlindungan untuk segala kebutuhan mereka," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menargetkan kelolaan dana pensiun di akhir 2024 ini mencapai Rp6,7 triliun. Sampai Agustus 2024, dana pensiun di bawah payung PT Pertamina (Persero) itu telah mengelola Rp5,6 triliun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan tahun 2025 nanti dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife ditargetkan bisa menyentuh angka dua digit.

"Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 triliun sampai Rp12 triliun," kata Deny, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Deny menjelaskan, saat ini terdapat Rp6,8 triliun Past Service Liability (PSL) yang berada di rekening PT Pertamina (Persero). Dana tersebut milik pekerja yang direkrut langsung oleh Pertamina namun belum menyetorkan dananya ke DPLK PertaLife.

"Yang di kita baru PSL pekerja perbantuan. Di Pertamina ada dua, ada funding PSL pekerja perbantuan dan PSL pekerja direct hired Pertamina. Ini yang PSL direct hired Pertamina [Rp6,8 triliun] agar masuk ke DPLK PertaLife," kata Deny.

Adapun strategi yang dilakukan PertaLife untuk mencapai target dana pensiun tersebut antara lain adalah dengan meluncurkan virtual akun DPLK PertaLife. Deny menjelaskan, virtual akun tersebut bisa digunakan peserta DPLK PertaLife untuk membayar iuran sukarela secara online.

Kedua, sambungnya, DPLK PertaLife juga sedang menyiapkan revisi peraturan perusahaan yang mengatur perluasan manfaat dana pensiun untuk manfaat kesehatan, manfaat ibadah, hingga manfaat pendidikan.

"Ini kita dorong untuk kita ubah agar peraturan kita dapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mudah-mudahan di Q1-2025 nanti sudah bisa disetujui OJK," kata Deny.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak empat bank BUMN dari Indonesia masuk dalam daftar World’s Most Trustworthy Companies 2024 versi Newsweek dan Statista.

Newsweek dan Statista telah mengembangkan metodologi yang komprehensif untuk menyusun peringkat perusahaan-perusahaan paling dapat dipercaya di dunia.

Sebagaimana diketahui, daftar ini merujuk pada perusahaan-perusahaan yang diakui memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, dan karyawan.

Adapun, proses penyusunan daftar ini ini mengikuti tiga langkah utama. Pertama, aspek cakupan, yakni semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan berkantor pusat di salah satu negara target, dengan pendapatan lebih dari $500 juta, dimasukkan dalam daftar awal proyek ini.

Kedua, adanya survei ekstensif, yaitu analisis yang didasarkan pada survei independen dengan melibatkan lebih dari 70.000 peserta dari negara-negara target.

Para peserta diminta untuk menilai perusahaan yang mereka kenal dan yang berkantor pusat di negara mereka berdasarkan tiga aspek kepercayaan: kepercayaan investor, kepercayaan pelanggan, dan kepercayaan karyawan. Secara keseluruhan, sebanyak 230.000 evaluasi perusahaan dikumpulkan.

Ketiga, aspek social listening, di mana untuk setiap perusahaan yang mendapatkan cukup banyak evaluasi, dilakukan analisis social listening.

Tahap ini melibatkan analisis sentimen perusahaan di berbagai segmen media online, dengan penilaian terhadap penyebutan perusahaan sebagai positif, netral, atau negatif. Secara total, lebih dari 995.000 penyebutan dikumpulkan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga diteliti untuk memastikan tidak ada skandal atau litigasi terbaru yang dapat merusak citra kepercayaan mereka.

Kemudian, skor akhir dihitung dengan proporsi 40% kepercayaan pelanggan, 40% kepercayaan investor, dan 20% kepercayaan karyawan.

Skor dari tahun sebelumnya juga diperhitungkan dengan bobot yang lebih rendah, mengingat kepercayaan dibangun dalam jangka waktu yang panjang.

"1.000 perusahaan dengan peringkat terbaik dalam tiga dimensi kepercayaan diberikan penghargaan. Daftar teratas disajikan oleh industri," tulis Newsweek yang dikutip Minggu (22/9/2024).

Dalam kategori bank, Bank Mandiri dan BRI masing-masing berada di urutan ke-16 dan ke-17, kemudian menariknya muncul nama salah satu pemain bank syariah, yaitu BSI di urutan ke-30 dan di urutan ke-36 ditempati oleh BNI.

Sementara itu, BCA (BBCA) tetap kokoh di posisi satu mengalahkan DBS Group asal Singapura dan Banco do Brasil, yakni bank Brasil.

Bank Mandiri (BMRI)

Bank Mandiri merupakan bank pelat merah yang saat ini dipimpin oleh Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama. BMRI telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juli 2003.

Bank Mandiri mencatatkan realisasi laba bersih secara konsolidasi tumbuh 5,23% YoY menjadi Rp26,6 triliun pada semester I/2024. Pertumbuhan laba tersebut diikuti dengan penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp1.532 triliun pada enam bulan pertama 2024, tumbuh 20,5% secara year on year (YoY).

BRI (BBRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI yang fokus menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini dipimpin oleh Sunarso sebagai Direktur Utama.

Tercatat, BRI berhasil mencatatkan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan ke pemilik sebesar Rp29,7 triliun per Juni 2024. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp29,42 triliun. Sedangkan total laba bersih komprehensif mencapai Rp29,99 triliun.

Pertumbuhan laba BRI didorong oleh kenaikan kredit yang disalurkan menjadi Rp1.264,77 triliun secara konsolidasi, melonjak 5,59% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1.197,75 triliun.

BSI (BRIS)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

BSI yang saat ini dipimpin oleh Hery Gunardi sebagai Direktur Utama membukukan laba bersih Rp3,39 triliun pada semester I/2024. Nilai laba BSI ini naik 20,28% YoY dibandingkan periode sebelumnya Rp2,82 triliun pada semester I/2023.

BNI (BBNI)

PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) atau BNI merupakan salah satu bank pelat merah yang fokus pada segmen korporasi. Perusahaan yang dikomandoi oleh Royke Tumilaar itu membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024.

Pada saat yang sama penyaluran kredit BNI tumbuh 11,71% (YoY) menjadi Rp726,98 triliun. BNI mencatat total aset Rp1.072,45 triliun dan dana murah (CASA) sebesar Rp545,69 triliun pada akhir Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank perekonomian rakyat (BPR) mencatatkan pemburukan kualitas kredit, tecermin dari rasio kredit bermasalah alias NPL yang membengkak pada tujuh bulan pertama 2024 alias hingga Juli 2024.

Adapun, seiring memburuknya kualitas kredit, sudah ada 15 bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% (year on year/YoY).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yangmakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM]," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.