Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menghantam seluruh sendi kehidupan di tingkat global pada 2020, termasuk sektor perekonomian. Kata “lockdown” sontak mengemuka dan menjadi salah satu kosakata yang paling dicari saat itu.

Seluruh wilayah mengunci akses keluar-masuk pergerakan manusia demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, mobilisasi logistik lumpuh, aktivitas bisnis sepi, geliat perekonomian lesu, karyawan dirumahkan, bahkan pertumbuhan ekonomi minus.

Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2,07% pada akhir tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah). Bahkan, pada kuartal kedua pun pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam, minus 5,35%. Tingkat pengangguran pun terkerek dari 5,25% menjadi 7,07%.

Jumlah penduduk miskin terdongkrak menjadi 10,19% pada akhir kuartal ketiga. Penerimaan negara tak terelakkan ikut terpukul. Pada bulan Mei, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif 38,64%.

Sebelumnya, dalam kurun lima tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,03%, dengan catatan sebagai berikut: 4,88% pada 2015, 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018), dan 5,02% (2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan kerja bersama, Pemerintah Indonesia merespons secara cepat dan jitu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pertama kali diterbitkan pada 2020 adalah ihwal upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terbit pada 31 Maret 2020. Belakangan, Perppu 1/2020 diundangkan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Payung hukum ini lahir dengan cepat di bawah situasi genting, mengingat pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020.

Perbesar

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dialokasikan untuk vaksinasi massal (Sumber gambar: Freepic)

Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). Belakangan, PP 23/2020 diperbarui dengan PP 43/2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) inilah yang menjadi jurus jitu untuk mempercepat “penyembuhan” dari keterpurukan kondisi ekonomi. Di saat wabah tersebut mengerem roda perekonomian, Pemerintah mengguyur sejumlah kebijakan countercyclical dengan menggenjot pengeluaran demi menanggulangi kontraksi dari guncangan ekonomi tersebut.

Batas toleransi defisit anggaran negara diperlonggar, boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selama tiga tahun mulai tahun 2020. Barulah pada tahun 2023, ambang batas defisit keuangan negara kembali ke pakem semula, yakni tidak boleh melebihi 3% dari PDB.

Perbesar

Pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi demi percepatan pemulihan (Sumber gambar: Freepic)

Selain belanja untuk sektor kesehatan seperti menyediakan vaksinasi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mewadahi para pelaku ekonomi dengan berbagai stimulus fiskal berupa insentif pajak. Sejumlah instrumen perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) agar membantu kemampuan ekonomi para pekerja. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, diberlakukan skema DTP sehingga para karyawan dapat menikmati gaji secara utuh. Realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2020 mencapai Rp1.710 miliar, meningkat tajam menjadi Rp4.339 miliar pada tahun 2021, dan melandai menjadi Rp2.109 miliar pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Kedua, PPh Final 0,5% untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stimulus ini terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp671 miliar, meningkat menjadi Rp801 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp178 miliar pada tahun 2022.

Perbesar

Sektor UMKM juga merupakan kelompok penerima stimulus fiskal PC-PEN (Sumber gambar: Freepic)

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan/atau DTP atas Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk Penanganan Covid-19. Pemanfaatan atas fasilitas ini pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.936 miliar, meningkat menjadi Rp4.460 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp1.720 miliar pada tahun 2022. Bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), pemeriksaan atas barang impor alat kesehatan dan vaksin juga dipercepat.

Keempat, fasilitas lainnya untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau percepatan pengembalian pendahuluan PPN, demi menjamin cashflow para Wajib Pajak. Berbagai skema tersebut antara lain pembebasan PPh Pasal 22 Impor; percepatan pengembalian pendahuluan PPN; pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku untuk penanganan Covid-19; pembebasan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa untuk penanganan Covid-19; serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil Nyata yang Dirasakan

Berkat formulasi kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, hati-hati, dan berintegritas –termasuk stimulus dari instrumen perpajakan–perekonomian Indonesia telah “sembuh” dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, dengan raihan 3,70% pada 2021, 5,31% (2022), serta 5,05% (2023). Hingga paruh pertama 2024, kita juga masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,92% year-on-year (Badan Pusat Statistik, diolah).

Target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pun terpenuhi. Pada tahun 2021, DJP membukukan Rp1.231,87 triliun penerimaan pajak (100,19% dari target penerimaan). Disusul dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak tercatat Rp1.716,8 triliun pada 2022 (115,6%) dan Rp1.869,2 triliun pada 2023 (102,8%).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei PEN yang diikuti oleh 1.492 responden (2020), sebagian besar responden menilai bahwa stimulus pajak dari Program PEN memang berguna. Sebanyak 36% responden menganggap bahwa PEN bermanfaat, dan 61% menilai bahwa PEN sangat bermanfaat.

Selain itu, para responden tertarik untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak dari Program PEN. Sekitar 34% responden beranggapan bahwa mereka tertarik memanfaatkan kembali stimulus pajak, dan 63% responden menilai bahwa mereka sangat tertarik memakai kembali stimulus pajak.

Grafik 1: Rata-rata persentase tingkat kebermanfaatan stimulus pajak

Perbesar

Grafik 2: Rata-rata persentase tingkat kebermanfaatan stimulus pajak ketertarikan untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak

Perbesar

Sumber: Laporan Hasil Survei PEN 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lulus ujian sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Adapun, Bahlil melakukan penelitian dengan judul 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Dia diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A pun mengumumkan kelulusan Bahlil. Dia menuturkan bahwa para penguji telah mempelajari disertasi yang Bahlil ajukan. Para penguji juga memperhatikan pembelaan Bahlil atas pertanyaan para penyanggah.

Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Bahlil. Selain itu, ketua program studi telah melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset Bahlil.

"Maka berdasarkan semua ini tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian stratejik dan global. Dengan yudisium cumlaude," tutur Ketut.

Adapun, hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global, menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.

Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Keempat, kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui hilirisasi nikel masih berdampak buruk bagi masyarakat sekitar industri. Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Mulanya, Bahlil menuturkan, nilai ekspor dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara cukup baik. Ia mencatat nilai ekspor nikel di dua wilayah itu sebelum hilirisasi atau 2017 hanya mencapai US$3,3 miliar.

Setelah hilirisasi atau pada 2023, nilai ekspor nikel melonjak menjadi US$34 miliar. Namun, dampak hilirisasi pada lingkungan dan masyarakat masih buruk. Bahlil mengatakan, masyarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.

"Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini. Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali [mencapai] 54% itu kena semua," ucap Bahlil.

Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali.

Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.

"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.

Namun, Bahlil mohon maklum atas dampak buruk itu. Dia berdalih itu terjadi karena hilirisasi adalah program baru. Karena itu, pemerintah belum punya pengalaman.

Kendati demikian, ketua umum Partai Golkar itu mengatakan hilirisasi tetap merupakan langkah baik yang diambil pemerintah.

"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," tutur Bahlil.

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Bahlil.

Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global itu menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Adapun, Bahlil dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.

Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Keempat, kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tak akan cukup direalisasikan dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, menyebut komitmen pemerintahan Prabowo Subianto salah satunya bakal difokuskan dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Hashim yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran akan fokus meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat di pedesaan hingga perkotaan.

"Dengan program tersebut diharapkan dalam 10 tahun ke depan akan terbangun lebih dari 30 juta hunian baru yang terdistribusi di pedesaan dan perkotaan," kata Hasyim.

Nantinya, program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Hashim menuturkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pamit dan mengaku tak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kendati telah bulat tekad tak akan menjabat sebagai menteri PUPR kembali, Basuki mengaku tetap berat hati untuk melepas kepemimpinannya di Kementerian PUPR.

“Saya berdua, bersama istri saya, Ibu Kartika Basuki mohon pamit, terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami berdua,” jelas Basuki di Kementerian PUPR, dikutip Rabu (16/10/2024).

Basuki menyebut, dirinya telah tergabung menjadi bagian dari Kementerian PUPR selama 45 tahun, sedangkan usianya saat ini baru mencapai 70 tahun.

Seiring dengan perpisahan tersebut, Basuki meminta restu dan doa agar sisa hidupnya dapat penuh dengan kebahagiaan.

“Saya 45 tahun bekerja di PU, umur saya baru 70. Jadi, sebagian besar hidup saya di PUPR ini. Saat-saat ini, lah yang sangat saya galaukan bahwa saya akan sepenuhnya berpisah,” jelasnya dengan suara bergetar.

Pernyataan Basuki tersebut memperkuat asumsi bahwa Basuki benar-benar tak akan tergabung dalam kabinet presiden terpilih Prabowo - Gibran. Terlebih, dirinya juga tak terlihat di Kertanegara, kediaman Prabowo pada 14 – 15 Oktober 2024.

Adapun, sosok teknokrat Kementerian PUPR yang tampak terlihat menyambangi kediaman Prabowo yakni Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Diana mengaku diminta untuk turut serta membantu pemerintahan ke depan untuk menjabat sebagai pembantu presiden di bidang infrastruktur.

Untuk diketahui, Diana telah menjabat sebagai dirjen cipta karya di Kementerian PUPR terhitung sejak Desember 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap dua skenario yang bisa digunakan di kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Jika mengacu visi, misi, dan program Prabowo—Gibran, keduanya menyebut bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6%—7%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dua skenario yang telah dirancang Bapenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 akan diajukan kepada tim Prabowo.

Skenario pertama, Bappanes telah menyusun agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8% adalah dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yakni 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%.

Jika menggunakan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% selama 2025–2029.

Selanjutnya untuk skenario kedua, yakni melalui rancangan awal RPJMN 2025-2029. Di mana, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8% di tahun ketiga masa pemerintahan Prabowo—Gibran.

Maka, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% di tahun pertama, 7,6% di tahun kedua, 8,3% di tahun ketiga, 8% di tahun keempat, dan 7,8% di tahun kelima. Dengan begitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun adalah 7,7%.

“Buat kami yang penting adalah, bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk kita bisa akselerasi pertumbuhan ekonominya 8%, mau dengan skenario pertama di ujung [8%], atau dengan skenario dua [8% di tengah],” kata Amalina dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Amalia, kedua skenario ini bisa dilakukan, sehingga program yang dimiliki Prabowo—gibran akan lebih cepat terimplementasikan.

Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% bisa didorong dengan industrialisasi. Di mana, industrialisasi ini menjadi salah satu daya ungkit utama dari pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, melalui berbagai program pemerintahan sebagai stimulus terhadap perekonomian indoineisa.

“Misalnya, dengan pembangunan infrastruktur, kemudian nanti ada program makan bergizi gratis yang kemudian suplainya mengedepankan suplai lokal, ini akan bisa mendorong menggulirkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal, maka pengembangan industri akan difokuskan pada beberapa industri prioritas.

“Prioritas kita industri yang kedepan. Ini adalah sektor industri prioritas, yang kita tuangkan di dalam 20 tahun ke depan,” tuturnya.

Adapun, sektor industri prioritas yang masuk ke dalam rancangan awal RPJMN 2025–2029 antara lain hilirisasi sumber daya alam unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.

Untuk hilirisasi, Bappenas telah merancang agar dilakukan pengembangan terhadap agro seperti sawit dan kelapa. Lau, tambang seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Serta, sumber daya laut seperti rumput laut.

Sementara itu, untuk industri padat karya terampil adalah makanan dan minuman (mamin), alas kaki, dan tekstil dan produk tekstil. Berikutnya, untuk industri dasar antara lain kimia dan logam dasar.

Serta, industri padat teknologi inovasi adalah kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesin dan peralatan, dirgantara, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Bisnis.com, JAKARTA - Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBN berperan penting dalam menjelaskan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja keuangan Pemerintah selama satu tahun.

Menelisik jejak sepuluh tahun terakhir, pertanggungjawaban APBN yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menghadirkan pertanggungjawaban yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel. LKPP dapat menggambarkan capaian kinerja keuangan Pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa APBN hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, sehingga informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan.

Perbesar

Gambar 1. Sampul depan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur SAP berbasis Cash Towards Accrual (CTA). Dengan terbitnya PP tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki landasan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas. Seluruh transaksi keuangan negara, baik yang merupakan hak maupun kewajiban, dapat tercatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai di dalam LKPP.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi penuh penerapan akuntansi berbasis akrual, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya dikonsolidasi dalam LKPP. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momen penting bagi Indonesia memasuki babak baru pertanggungjawaban keuangan negara. LKPP Tahun 2015 menjadi milestone penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Perkembangan Opini LKPP

Perjalanan Pemerintah menyusun laporan keuangan sudah dimulai sejak tahun 2005, dengan penyusunan LKPP 2004. Pada tahun-tahun awal, Pemerintah masih berkutat dengan penyusunan saldo awal yang kredibel, antara lain dengan penelusuran aset Barang Milik Negara (BMN), penertiban rekening Pemerintah, hingga perbaikan tata kelola administrasi pengeluaran dan pendapatan negara. Dengan berbagai upaya di tengah keterbatasan tersebut, pada lima tahun pertama penyusunan LKPP (LKPP Tahun 2004 s.d. 2008), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer.

Opini BPK mulai menunjukan adanya perbaikan pada LKPP tahun 2009, di mana Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perbaikan kualitas opini ini tidak terlepas dari berbagai usaha Pemerintah melalui perbaikan dari sisi regulasi, kebijakan, dan aplikasi yang digunakan. Dalam kurun tahun 2010 s.d. 2015 Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai dua sasaran yaitu terwujudnya LKPP berbasis akrual sekaligus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem informasi dan regulasi yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual memegang peranan penting di dalam upaya pencapaian kedua sasaran tersebut. Beberapa sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) digunakan pada saat itu. Dari sisi regulasi, Pemerintah mempersiapkan aturan yang secara detail mengatur implementasi SAP berbasis akrual mulai dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, hingga penerbitan petunjuk teknis.

Perbesar

Gambar 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK (20 September 2016)

Atas LKPP Tahun 2016 akhirnya Pemerintah memperoleh Opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Raihan ini dapat dipertahankan delapan tahun berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2023.

Upaya Mempertahankan Opini WTP

Mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahunnya selalu berbeda dan membutuhkan usaha yang tidak ringan. Pada LKPP Tahun 2018, Pemerintah harus menjelaskan proses revaluasi yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap Pemerintah secara signifikan. BPK dapat menerima hasil revaluasi aset dimaksud pada LKPP Tahun 2019 dengan kenaikan aset tetap dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,60 triliun.

Dengan kebijakan extraordinary yang diterbitkan demi menjaga perekonomian nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19, Pemerintah harus mempertanggungjawabkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total realisasi selama tiga tahun sebesar Rp1.627,23 triliun (data LKPP 2020, 2021, dan 2022). Seluruh tantangan ini tidak hanya soal mempertahankan opini WTP, melainkan juga untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas setiap program yang dilaksanakan secara kredibel, transparan, dan akuntabel.

Perbesar

Gambar 3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dari BPK RI kepada DPR RI (8 Juli 2024)

Peningkatan kualitas LKPP juga tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah seperti penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan APBN, penyempurnaan regulasi, kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, peningkatan kualitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pemantauan secara berkala atas penyelesaian rekomendasi BPK. Pemerintah pun berkoordinasi aktif dalam penyelesaian dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan data BPK, hingga semester II Tahun 2023, Pemerintah telah menyelesaikan 987 rekomendasi atau 96,56% sejak tahun 2004 hingga 2022.

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN). UU ini dirumuskan dengan mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama dengan Pemerintah, DPR menyampaikan rekomendasi yang berperan penting meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam UU P2 APBN.

Perbesar

Gambar 4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI)3 September 2024)

Dalam hal regulasi, setiap tahun terus dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi berbagai rekomendasi dan menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis. Tahun 2023 sejumlah regulasi disempurnakan, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data, menjaga akuntabilitas dan transparansi LKPP, serta mengantisipasi risiko audit periode berikutnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Upaya-upaya perbaikan yang krusial dalam teknis penyusunan LKPP oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di antaranya:

• Penerapan rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan instansi (penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL) terotomatisasi melalui sistem E-Rekon&LK pada tahun 2016. Pada tahun ini juga mulai dilakukan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi instansi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi yang digunakan sebelumnya. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Dengan penggunaan SAKTI, seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

• Pemerintah melakukan inovasi strategis dengan pengembangan Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengakomodasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan efektif menjadikan LKPP yang lebih akurat, akuntabel, dan berkualitas.

• Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan dan peluncuran Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Di dalam aplikasi ini terdapat daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

• Implementasi SAKTI dan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) pada seluruh instansi. Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh instansi K/L menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah.

Opini WTP: Apa Selanjutnya?

Perbesar

Grafik 1. Perjalanan Opini untuk WTP

Mempertahankan opini WTP memerlukan upaya keras setiap tahunnya, tetapi Pemerintah juga ingin terus mendorong agar pertanggungjawaban APBN makin kredibel, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN.

Integrasi pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan keluaran (output) dari setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi. Dengan demikian, seluruh capaian output dapat menjadi bahan evaluasi dalam ketercapaian hasil (outcome) dari program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, LKPP tidak lagi hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Upaya dalam menyusun pertanggungjawaban APBN yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel pun diharapkan dapat menjadi bukti bahwa APBN benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi alat negara yang berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan peningkatan tekanan eksternal dan transisi pemerintahan indonesia menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di level 6%.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga merupakan antisipasi dari aspek-aspek pemberat untuk menjamin stabilitas makro ekonomi Indonesia.

“Bila suku bunga acuan dipertahankan di level 6%, kami pun akan mendukung karena tetap prudent dengan konteks yang ada dan tetap kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Shinta mengatakan saat ini, pasar juga harus realistis terhadap beberapa kondisi eksternal dan internal. Menurutnya tekanan eksternal saat ini meningkat terutama terkait dengan eskalasi konflik geopolitik dan pergerakan nilai tukar yang melemah terhadap dolar AS.

Sementara itu, Shinta menjelaskan dari dalam negeri saat ini sedang berada di tahap transisi kepemimpinan yang dapat menciptakan volatilitas dan spekulasi pasar yang berlebihan.

Meskipun demikian, Shinta meyakini bahwa BI memiliki ruang gerak yang cukup untuk menurunkan suku bunga acuan dan menciptakan quantitative easing yang lebih signifikan di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus pertumbuhan kinerja ekonomi nasional.

“Kami meyakini BI akan terus berupaya untuk menurunkan suku bunga hingga akhir tahun bila risiko-risiko yang kita hadapi di sisi moneter lebih rendah,” imbuh Shinta.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Adapun, dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Thailand memangkas suku bunga acuannya untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun. Kebijakan ini merupakan langkah mengejutkan mengingat bank sentral tersebut telah lama menolak seruan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (16/10/2024), Bank of Thailand (BOT) memberikan suara 5—2 untuk memotong tingkat pembelian kembali satu hari sebesar seperempat poin persentase menjadi 2,25% pada pertemuan hari Rabu.

Sebanyak lima dari 28 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memproyeksikan pemangkasan suku bunga tersebut. Adapun, BOT terakhir kali melakukan penurunan suku bunga pada Mei 2020.

Dua anggota Komite Kebijakan Moneter BOT menyerukan agar suku bunga dipertahankan tidak berubah. Tingkat suku bunga di Thailand dipertahankan pada 2,5% sejak kuartal keempat tahun lalu.

Komite tersebut juga mengatakan ekspektasi inflasi masih sesuai target. Mereka memperkirakan inflasi inti tahun ini sebesar 0,5%.

Bank sentral secara konsisten memberi isyarat bahwa mereka tidak akan mudah menyerah pada tekanan pemerintah untuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan perekonomian. Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput akhir bulan lalu mengatakan sangat penting bagi bank sentral untuk memiliki independensi dalam menetapkan kebijakan moneter.

Hanya beberapa jam sebelum keputusan tersebut, Menteri Perdagangan Pichai Naripthaphan menyerukan pemotongan 50 basis poin tahun ini. Federasi Industri Thailand juga menegaskan kembali seruannya untuk pengurangan 25 basis poin untuk meringankan beban keuangan bagi dunia usaha.

Kurs mata uang Baht merosot ke sesi terendah terhadap dolar AS menyusul keputusan penurunan suku bunga tersebut pada 33,384 per dolar. Sementara itu, pasar saham Thailand memperpanjang kenaikannya.

Perdana Menteri baru Paetongtarn Shinawatra melanjutkan agenda pendahulunya untuk lebih mengontrol bank sentral. Meskipun dia tidak secara langsung mendorong penurunan suku bunga, para menteri di kabinetnya telah berulang kali menyerukan biaya pinjaman yang lebih rendah, dengan alasan inflasi yang rendah dan kekuatan mata uang baht.

Mata uang lokal menguat 14% pada kuartal terakhir, membuat ekspor negara tersebut lebih mahal dibandingkan pesaingnya.

Meskipun negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh dengan laju tercepat dalam lima kuartal pada periode April—Juni, negara ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya, tertatih-tatih oleh utang rumah tangga yang sangat besar dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah yang sebagian besar berasal dari China.

Bisnis.com, JAKARTA -Ekonom mengungkapkan permasalahan mengenai impor dan ekspor menjadi tugas utama yang harus diselesaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) baru.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyampaikan, ada beberapa poin yang menjadi catatan untuk pengganti Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas). Pertama, penguatan ekspor dan diversifikasi pasar mengingat situasi ekonomi dan politik dunia kian meresahkan.

“Menteri selanjutnya harus mampu membuka pasar baru untuk ekspor sehingga tidak mengalami ketergantungan dengan 1-2 negara,” kata Wisnu kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Kedua, memastikan kestabilan harga domestik utamanya pangan. Dia mencontohkan, harga beras pada Februari 2024 sempat melambung tinggi dan langka.

Belajar dari kondisi tersebut, menurutnya pemerintah perlu memperluas pengawasan dan pengendalian harga, disamping perbaikan infrastruktur perdagangan seperti sistem rantai pasok, pergudangan, dan lainnya.

Ketiga, mendorong digitalisasi perdagangan dan pengembangan UMKM bersama Kementerian yang membidangi UMKM. Menurutnya dengan digitalisasi, penerimaan negara akan meningkat melalui pemasukan pajak.

“UMKM kita juga harus tumbuh setidaknya mencapai 4% dari total penduduk,” ujarnya.

Terakhir adalah pengawasan produk impor. Wisnu menilai, selama ini beberapa produk impor masuk dengan bebas ke Tanah Air dan mempengaruhi industri dalam negeri. Sebagai contoh, masuknya impor baju-baju bekas telah merusak industri tekstil Indonesia sehingga membuat sejumlah perusahaan terancam gulung tikar.

Selain itu, pemerintah mendatang juga perlu mewaspadai potensi ancaman aplikator jual beli produk impor seperti impor. “Jangan sampai pasar kita dibanjiri barang-barang yang sifatnya substitusi barang domestik,” tegasnya.

Di sisi lain, Wisnu turut merespon mengenai kabar bahwa posisi Mendag akan diisi oleh calon internal Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, hal ini dapat menjadi kabar baik lantaran pihak yang bersangkutan tak perlu mengalami learning curve.

“Harapannya, orang tersebut bisa langsung kerja dan mengetahui permasalahan yang ada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum memulai konstruksi penambahan jumlah rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan meskipun jumlah menteri pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan bakal lebih banyak dari kabinet Jokowi.

“Sama dengan kantornya, kantornya [di IKN] juga kan masih diakomodir. Belum ada arahan penambahan rumah menteri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Rabu (16/10/2024).

Adapun, saat ini, Kementerian PUPR membangun sebanyak 36 rumah menteri di IKN, di mana 29 unit di antaranya telah rampung dikerjakan.

Sisanya, sebanyak 7 unit rumah menteri di IKN ditargetkan bakal dikebut rampung pada akhir bulan ini.

“Sekarang 29 unit ya, tinggal 7 lagi. Sebenarnya akhir bulan ini targetnya selesai, karena ada beberapa kemarin pemindahan lokasi dan sebagainya,” tuturnya.

Akan tetapi, Iwan memastikan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah menteri tambahan ke depan.

Dalam rancangannya, penambahan rumah menteri di IKN idealnya bakal dilakukan di wilayah pengembangan 1B dan 1C.

“Ya masih ada [tanahnya], ini kan yang kita bangun sekarang ini kan di WP1 A ya di KIPP, jadi masih banyak lokasi. Dan sebenarnya kalau lihat tempatnya mungkin lebih ideal ada yang di 1B misalnya atau 1C gitu,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua ruas tol di Sumatra Utara dan Provinsi Jambi, pada Rabu (16/10/2024).

Peresmian dipusatkan di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara. Kedua ruas tol tersebut adalah ruas Betung-Tempino seksi 3 Bayung Lencir-Tempino di Provinsi Jambi dan ruas Indrapura-Kisaran seksi 2 Lima Puluh-Kisaran di Provinsi Sumatra Utara.

"Pada siang hari ini saya resmikan jalan tol ruas Indrapura-Kisaran seksi 2 Lima Puluh-Kisaran di Provinsi Sumatera Utara dan jalan tol ruas Betung-Tempino Jambi seksi 3 Bayung Lencir-Tempino di Provinsi Jambi," ujarnya dalam forum itu.

Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa kedua jalan tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatera.

Hal tersebut penting dalam rangka meningkatkan mobilitas dan daya saing ekonomi daerah.

"Dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali," ungkapnya.

Presiden asal Surakarta juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol di Indonesia melibatkan berbagai sumber pendanaan, baik dari sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pembangunan dengan campuran sumber pendanaan tersebut diperlukan, terutama pada proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) yang rendah, di mana peran APBN menjadi penting untuk menopang pembiayaan.

"Karena kalau jalan tol masih IRR-nya masih rendah, kecil, mau tidak mau APBN harus masuk," ucapnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menjelaskan bahwa Tol Bayung Lencir-Tempino seksi 3 sepanjang 34 km yang dibangun di Provinsi Jambi dengan anggaran Rp5,6 triliun, memakan waktu dua tahun untuk diselesaikan.

Sementara itu, jalan tol Indrapura-Kisaran sepanjang 47,75 km di Sumatera Utara, dibangun sejak 2018 dengan investasi Rp6,32 triliun, sehingga untuk membangun kedua ruas tol itu membutuhkan Rp11,92 triliun

Ruas Indrapura-Kisaran terdiri dari dua seksi, yakni seksi 1 Indrapura-Lima Puluh sepanjang 15,6 km dan seksi 2 Lima Puluh-Kisaran sepanjang 32,15 km.

Jokowi pun berharap kedua ruas tol tersebut akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, baik di Jambi maupun Sumatera Utara, sehingga memperkuat daya saing kedua provinsi tersebut.

"Ini akan menjadi daya saing dan akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, baik di Provinsi Sumatera Utara maupun yang tadi di Provinsi Jambi," pungkas Jokowi.