Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat pertumbuhan aset sebesar 6% atau mencapai Rp123,2 triliun setelah 3 tahun merger.

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono menuturkan beberapa proyek strategis seperti Makassar New Port dan Bali Maritime Tourism Hub berkontribusi pada peningkatan asset Pelindo. Tak hanya itu, ada juga Jalan Tol Cibitung-Cilincing, serta kelanjutan pembangunan Terminal Kalibaru di Jakarta.

Selain itu, Pelindo juga berhasil mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT) di Medan, yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan.

“Tiga tahun pasca merger pada 1 Oktober 2021, aset Pelindo naik 6 % menjadi Rp123,2 triliun hingga pertengahan tahun ini,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Arif memaparkan pasca merger, Pelindo memiliki fokus utama yang menjaga waktu singgah kapal (port stay) lebih efisien, perusahaan memastikan kelancaran jaringan logistik, khususnya untuk kapal kontainer yang terjadwal.

Saat ini ketika akan memperpendek port stay terjadi transformasi yang sangat fundamental, termasuk infrastruktur, organisasi, dan sumber daya manusia.

"Logistik maritim, khususnya perjalanan kapal kontainer, sangat terjadwal sejak kapal datang dan pergi. Di pelabuhan berikutnya juga demikian, jadi jika tidak stabil, rencana seluruh jaringan kapal akan terganggu. Ini yang harus kita jaga," jelasnya.

Melalui standardisasi, lanjutnya, Pelindo pasca penggabungan telah berhasil melakukan perbaikan proses berbasis planning & control, pengembangan aspek sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur.

Pelindo juga melakukan berbagai upaya dalam peningkatan produktivitas bongkar muat, dimana tercatat sebagai contoh di Pelabuhan Sorong produktivitas bongkar muat melonjak dari semula 10 BSH (Box per Ship per Hour) menjadi rata-rata 25 BSH.

Standardisasi layanan peti kemas dan non peti kemas telah berhasil menurunkan port stay sehingga dapat berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional.

Sebelum merger, sebagai contoh waktu singgah kapal di pelabuhan Sorong bisa mencapai 72 jam. Kini, berkat transformasi yang dilakukan, port stay dapat mencapai rata-rata 24 jam. Mengapa ini penting? Mempersingkat port stay bukan hanya tentang mempercepat aktivitas bongkar muat, tapi juga menjaga stabilitas logistik maritim.

Kapal yang lebih cepat sandar dan pergi memastikan rantai pasok berjalan mulus tanpa penundaan, yang pada akhirnya menghindari gangguan perencanaan kapal dan efisiensi seluruh jaringan pelabuhan.

Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini mengatakan setelah merger disahkan, tidak ada masa untuk healing sejenak, karena merger itu bukan tujuan akhir.

“Merger adalah titik awal kita untuk melakukan transformasi dan yang namanya transformasi tidak pernah ada kata akhirnya," ujar Desty.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya.

Djoko memaparkan pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan dana besar dan investasi asing.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja masih mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan yang akhirnya melibatkan anggaran negara. Jadi, kalau ada rencana untuk melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, harus benar-benar dipikirkan ulang," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti ini bisa menjadi beban bagi negara jika tidak dihitung dengan cermat. Dia merujuk pada skema pembiayaan business to business (B2B) yang awalnya direncanakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi akhirnya melibatkan APBN setelah terjadi kekurangan dana.

"Pada awalnya dikatakan skemanya B2B, namun ketika anggaran tidak cukup, pemerintah juga ikut turun tangan. Ini menjadi beban bagi negara, yang seharusnya tidak terjadi jika perencanaan keuangannya matang," tambahnya.

Ia juga memperingatkan risiko kerugian jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak direncanakan dengan baik, apalagi mengingat bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum mencapai performa optimal.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat ini tampaknya terlalu berfokus pada Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain di Indonesia masih membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Ia merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan transportasi selalu terpusat di Jawa, padahal ada wilayah lain yang juga memiliki kebutuhan serupa.

"Sudah 5-10 tahun ini, pembangunan infrastruktur transportasi selalu berpusat di Jawa. Padahal, Indonesia ini luas dan banyak daerah di luar Jawa yang juga memerlukan perhatian," ungkapnya.

Terakhir, Djoko menyampaikan bahwa investasi asing dalam proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, tidak menjadi masalah asalkan skemanya jelas dan tidak memberatkan negara.

"Selama investasi asing dilakukan dengan transparansi dan perencanaan matang, tidak masalah. Tapi jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba menjadi beban APBN, seperti yang terjadi sebelumnya," pungkas Djoko.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-buka terkait kelanjutan rencana pembentukan family office di Indonesia.

Luhut menyampaikan pada dasarnya presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyetujui rencana tersebut, namun terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

“Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15^th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Meski demikian, Luhut tak menyebutkan kementerian mana yang menghambat pembentukan family office.

Akibatnya, Luhut menyebut pemerintah Indonesia kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing. Pasalnya, Malaysia lebih dahulu mengumumkan pembentukan serupa family office.

Luhut menyampaikan terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya family office berbagai negara.

Dirinya bercerita, kala bertemu beberapa tokoh-tokoh kaya di Bali, banyak dari mereka yang mengaku senang berada di Indonesia.

“Mereka senang di sini, bilang ‘kalian bikinlah ini, ini, ini [family office].’ Kita study ke mana? Ke Singapura, bawa ke Hong Kong, pergi di Abu Dhabi,” jelasnya.

Alhasil, Luhut mengutus timnya untuk study banding untuk melahirkan family office, namun pada akhirnya harus terhenti.

Luhut lantas melapor ke presiden terpilih pada akhir September lalu terkait Malaysia yang memberikan pembebasan pajak family office mulai 2025

“Saya bilang presiden terpilih 2 minggu lalu. Dia bilang begini, ‘udah bang nanti kalau nanti kita cepat aja’. Ini saya optimis dengan presiden terpilih ini,” tutur Luhut.

Sebelumnya, Luhut menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara.

Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pengembangan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Baru Jatake yang merupakan bagian dari lintas Stasiun Tanah Abang - Stasiun Rangkasbitung.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan pertumbuhan volume pengguna KRL lintas Tanah Abang -Rangkasbitung atau Jalur Green Line terus meningkat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pengembangan Stasiun Tigaraksa dan pembangunan Stasiun Baru Jatake di Kecamatan pagedangan, Kabupaten Tangerang perlu dilakukan.

“Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pengembangan Stasiun Tigaraksa dan pembangunan Stasiun Baru Jatake di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ini merupakan bagian dari lintas Stasiun Tanah Abang - Stasiun Rangkasbitung, atau yang disebut lintas Green Line pada peta commuter,” kata Anne, Jumat (11/10/2024).

Anne menjelaskan pertumbuhan volume pengguna KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung atau Jalur Green Line terus meningkat.

Pada 2021 volumenya mencapai 123.125.910 pengguna, jumlahnya meningkat pada 2022 yaitu 215.049.396 pengguna.

Pada 2023 saat Pemerintah telah melakukan pelonggaran dan mencabut status Pandemi Covid-19 di Indonesia angkanya meningkat menjadi 290.890.677 pengguna.

Anne menjelaskan bahwa pembangunan Ekstensi Stasiun Tigaraksa dan Flyover Tenjo di antara Stasiun Tenjo dan Stasiun Cikaya telah dilakukan dengan revitalisasi dan perluasan bangunan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan Stasiun Tigaraksa merupakan hasil kolaborasi antara KAI, pemerintah, dan pihak swasta.

Konsep Transit Oriented Development (TOD) yang diterapkan di Stasiun Tigaraksa ini akan terhubung dengan kawasan pemukiman Agung Podomoro Land serta moda transportasi lainnya. Selain itu, flyover di Jalan Raya Tenjo akan dibangun untuk menghilangkan perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya.

Anne menyampaikan, KAI mencatat peningkatan volume penumpang KRL di Stasiun Tigaraksa yang melayani 220 perjalanan KRL per hari. Pada tahun 2021, Stasiun Tigaraksa melayani 817.723 pengguna, meningkat menjadi 1.197.03 pengguna di tahun 2022, dan mencapai 1.514.287 pengguna pada tahun 2023.

Selain Stasiun Tigaraksa, jalur green line baru lainnya adalah Stasiun Jatake. KAI bersama pemerintah dan swasta berkolaborasi membangun stasiun baru ini di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

“Pembangunan Stasiun Jatake merupakan bagian dari pengembangan konsep TOD. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Jatake pada Sabtu, 30 Maret 2024, dan ditargetkan akan melayani operasional KRL pada pertengahan tahun 2025,” jelas Anne.

Dia mengatakan, Stasiun Jatake dibangun di atas lahan seluas 2.435 m², dengan luas bangunan gedung stasiun 3.000 m² yang terdiri dari 3 lantai. Dirancang oleh Arkonin yang merupakan biro arsitektur terkemuka mengadopsi gaya modern tropis dengan tata ruang yang fungsional.

Panjang peron Stasiun Jatake mencapai 250 meter dengan lebar masing-masing peron 6 meter. Area dalam bangunan menyediakan zona aktivitas penumpang, zona komersial, dan area kantor KAI. Di luar bangunan, terdapat fasilitas parkir untuk mobil, motor, dan sepeda, serta penggunaan panel surya untuk efisiensi penggunaan listrik.

“KAI akan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kehadiran Stasiun Jatake dan pengembangan Stasiun Tigaraksa tentunya akan membuat perjalanan dengan KRL semakin nyaman dan efisien. Semoga penambahan fasilitas ini dapat menarik masyarakat untuk berpindah memilih transportasi massal seperti KRL sebagai dukungan dalam mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi untuk menjaga lingkungan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, skema multiprovider bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia sejatinya sudah didukung regulasi, kendati demikian masih perlu jaminan terkait keadilan level play field.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada badan usaha swasta selain PT Pertamina (Persero) yang ingin masuk dalam bisnis avtur di Indonesia.

"Dulu di awal-awal, saya agak lupa 2 tahun yang lalu, sempat ada salah satu major itu [Shell atau BP AKR] yang pernah bilang. Ya ingin ini lah ya, tinggal kita pastiin aja ini level playing field," kata Rachmat saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

Rachmat menyebut, persoalan multiprovider avtur tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Di sisa waktu 10 hari terakhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan mencoba untuk menggodok kebijakan yang lebih berdampak.

Adapun, ketentuan Pasal 2 Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM penerbangan terbuka di setiap bandar udara bagi seluruh badan usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar, dan transparan.

"So far sebenarnya multiprovider avtur itu secara regulasi udah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir harusnya seperti itu," ujar Rachmat.

Di samping itu, dia menuturkan, pemasok swasta harus menyanggupi kebutuhan avtur di berbagai wilayah, tak hanya di bandara tertentu saja. Selama ini, hanya Pertamina sebagai BUMN yang diamanatkan untuk memastikan kebutuhan pasokan avtur di bandara seluruh Tanah Air.

Pasalnya, pemerintah tak ingin pihak swasta lebih memilih rute gemuk tertentu sehingga membuat iklim usaha tidak kompetitif dan tidak adil untuk seluruh provider.

"Ya dia harus kasih di sini, dia harus menyediakan disini juga, jadi total harga, dan kita kan BBM satu harga ya, mungkin kalau avtur enggak, tapi kalau secara umum, kita mau harganya nggak terlalu jomplang kan. Jadi biasanya terjadi kayak cross subsidi lah, ini yang perlu kita pastikan," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Shell Aviation pernah menjual avtur di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya sejak 1 Oktober 2007. Kala itu, Shell Aviation menyewa tangki-tangki avtur milik Pertamina di Bandara Soekarno Hatta.

Lantaran memiliki kompetitor, harga jual avtur Pertamina kepada konsumen akhir jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan oleh kompetitor sejenis di pasar global, seperti Shell Aviation. Pada September 2009, Shell pun memutuskan untuk hengkang dari pasar avtur Indonesia.

Selain itu, pada 2019, PT AKR Corporindo Tbk. dan BP juga sempat berencana ekspansi bisnis distribusi avtur di Indonesia timur. Untuk membidik peluang tersebut, AKR membentuk unit usaha baru bersama dengan Air BP dengan skema joint venture. Melalui entitas anak usaha yang bernama PT Dirgantara PetroIndo Raya, AKR Corporindo telah memasok avtur di Bandara Khusus IMIP, Worowali, Sulawesi Tengah.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Shell maupun BP AKR belum memberikan tanggapan terkait kesiapan memasok avtur di Indonesia.

Terkait penyediaan avtur oleh Pertamina, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai tidak ada praktik monopoli penjualan avtur yang disinyalir membuat harga tiket pesawat mahal.

Dia menjelaskan, dalam teori ekonomi, pasar monopoli didefinisikan sebagai kondisi pasar di mana hanya terdapat penjual tunggal yang menguasai pasar. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak terdapat pesaing bagi sebuah perusahaan.

Menurut Komaidi, monopolis akan bertindak sebagai penentu harga atau price-maker dan memiliki fleksibilitas untuk menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi.

"Jika mengacu pada ketentuan regulasi dan fakta di lapangan, pasar avtur di dalam negeri dapat dikatakan tidak mengarah pada kondisi monopoli," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana ‘penggemukan’ alias penambahan kementerian/lembaga (K/L) dalam kabinet Prabowo-Gibran kelak, ekonom menilai hal tersebut menimbulkan paradoks.

Bagaimana tidak, Prabowo juga menginginkan adanya debirokratisasi dan deregulasi untuk membuat proses perizinan yang lebih cepat. Namun beriringan dengan penambahan jumlah kementerian, yang kabarnya menjadi 46 dari 34 kementerian yang saat ini ada.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira memandang rencana Prabowo-Gibran tersebut hanya akan membuat koordinasi menjadi semakin rumit dan berisiko tumpang tindih peraturan yang akan dikeluarkan ke depannya.

“Seharusnya untuk debirokrasi cukup memaksimalkan fungsi dirjen [direktorat jenderal] di kementerian eksisting. Jadi jangan sampai memperbanyak jumlah birokrasi teknis dengan pembentukan K/L, ego sektroal bisa naik,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, birokrasi harusnya semakin ramping dan semakin cepat dalam mengambil keputusan. Sementara regulasi yang dibuat harus lebih berkualitas dengan partisipasi pelaku usah dan masyarakat.

Alhasil, ketika regulasi itu keluar, dapat memangkas banyak sekali rantai birokrasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan penyempurnaan dari Online Single Submission (OSS) baik di level pusat dan daerah.

“Jadi tidak bisa dijawab dengan penambahan K/L, akan sangat paradoks, dibutuhkan biaya yang besar,” lanjutnya.

Bhima mengambil contoh pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menghimpun beragam ketentuan, namun kualitasnya rendah dan kurang memiliki partisipasi yang bermakna. Alhasil justru menjadi hambatan birokrasi dan ketidakpastian birokrasi.

Salah satunya pada ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), setiap tahunnya penghitungan upah selalu mengalam perubahan. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan kepastian terkait pengupahan.

Pada kesempatan lain, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan bahwa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, butuh dorongan dari swasta. Namun pada parktiknya, swasta kerap terhalang regulasi dan birokrasi.

“Birokrasi kita terlalu gemuk dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan dan perizinan. Intinya adalah penguatan government, ujung-ujungnya adalah debirokrasi dan deregulasi,” ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad menekankan bahwa keinginan Prabowo tersebut telah tercantum dalam Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Mungkin orang bertanya, kalau begitu kenapa mesti nambah? Yang disebut nambah itu adalah kementerian dan lembaga. Cuma di internal, satu persatu kementerian dan lembaga kita harapkan ada di debirokratisasi dan diregulasi supaya swasta ini bisa maju cepat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan jumlah penumpang pada layanan Kereta Api (KA) Kelas Eksekutif sebesar 9,43 juta penumpang hingga triwulan III/2024. dengan total 9.432.458 penumpang.

VP Public Relation KAI Anne Purba mengatakan capaian ini mengalami kenaikan 5,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, di mana tercatat 8.921.907 penumpang.

“Layanan KA kelas eksekutif tentunya dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang lebih mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan,” kata Anne dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Beberapa KA dengan volume penumpang tertinggi di antaranya KA Joglosemarkerto dengan 309.456 penumpang, KA Kertajaya dengan 279.203 penumpang, KA Matarmaja dengan 278.638 penumpang, KA Jayakarta dengan 275.942 penumpang, dan KA Logawa dengan 261.707 penumpang.

Anne mengeklaim layanan KA kelas Eksekutif terus berinovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Salah satu inovasi tersebut adalah kehadiran layanan kereta eksekutif New Generation yang sudah diterapkan pada beberapa rute, seperti KA Argo Dwipangga, KA Argo Lawu, KA Taksaka, KA Argo Bromo Anggrek, dan KA Lodaya.

Anne juga menekankan bahwa KAI akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu perjalanan, dengan harapan masyarakat semakin memilih transportasi kereta api sebagai pilihan utama.

Berikut adalah lima kereta api (KA) dengan volume penumpang tertinggi sepanjang tahun 2024:

1. KA 167 - Joglosemarkerto: 309.456 penumpang
2. KA 220 - Kertajaya: 279.203 penumpang
3. KA 233 - Matarmaja: 278.638 penumpang
4. KA 217 - Jayakarta: 275.942 penumpang
5. KA 212 - Logawa: 261.707 penumpang

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan Istana Negara telah selesai tepat waktu. Namun, peresmian tidak bisa dilakukan bersama dengan Istana Garuda.

Menurutnya, meskipun Istana Garuda merupakan salah satu bangunan penting lainnya di kawasan tersebut, tetapi tak bisa turut diresmikan karena masih dalam tahap penyelesaian.

Jokowi menyebut bahwa Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto setelah bangunan tersebut rampung.

"Hari ini saya akan resmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto," ucapnya usai meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, Kepala Negara memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil akhir pembangunan yang dinilai memiliki kualitas yang baik.

"Kalau dari sisi kualitas saya harus ngomong apa adanya, bagus. Finishing-nya bagus, pengecatan bagus, sampai detail-detail ukiran bagus," ujarnya.

Presiden Ke-7 itu pun optimistis bahwa kualitas bangunan ini akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dengan baik.

Apalagi, kata Jokowi bangunan tersebut memang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas besar yang memerlukan ruang yang luas dan representatif.

"Kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar yang butuh tempat yang gede bisa dilakukan di sini di IKN," tuturnya.

Presiden asal Surakarta itu juga menekankan bahwa tidak ada upaya untuk tergesa-gesa dalam pembangunan, tetapi semuanya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali menegaskan pentingnya proses pembangunan yang matang.

"Kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Pakistan untuk berhenti mendirikan zona industri apa pun yang menawarkan insentif bagi investasi. Langkah ini berpotensi menghambat upaya Pakistan untuk menarik lebih banyak industri China masuk ke negara tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), permintaan tersebut tercantum dalam laporan IMF yang dirilis 10 Oktober 2024. Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah Pakistan menahan diri untuk memberikan insentif seperti keringanan pajak dan subsidi ke zona ekonomi khusus yang baru atau yang sudah ada.

Nathan Porter, kepala misi IMF untuk Pakistan mengatakan, pihaknya meminta Pakistan untuk menawarkan kondisi yang setara kepada dunia usaha untuk menarik investasi tanpa merusak basis pajak negara tersebut.

Persyaratan IMF ini diungkapkan ketika Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, tengah berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan China untuk mengalihkan lebih banyak industri ke Pakistan sehingga memberikan momentum baru bagi proyek-proyek di bawah program Belt and Road Initiative (BRI).

Pakistan telah merencanakan untuk membangun setidaknya sembilan zona ekonomi khusus di bawah proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan yang sedang dalam berbagai tahap pembangunan.

Porter mengatakan, Pakistan telah memberikan perlindungan atau konsesi kepada sektor-sektor yang produktivitasnya rendah. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Pakistan belum mampu mencapai tingkat pertumbuhan berkelanjutan seperti yang dimiliki banyak negara lain di kawasan.

Permintaan dari IMF diperkirakan akan segera mencapai zona pemrosesan ekspor baru yang rencananya akan dibangun pemerintah di lokasi Pabrik Baja Pakistan di Karachi, ibu kota komersial Pakistan di selatan.

Pemerintah Pakistan, yang baru saja mendapatkan pinjaman US$7 miliar dari IMF, berupaya mengundang sekitar 100 industri besar China untuk berinvestasi di kawasan tekstil yang akan mulai dibangun oleh Ruyi Shandong Group di provinsi Sindh selatan dan Punjab tengah pada akhir tahun ini.

Pemerintahan Sharif telah merayu investor dengan menawarkan insentif pajak khusus, termasuk pengecualian pembayaran pajak dan bea masuk atas barang impor, kepada bisnis yang didirikan di kawasan industri tersebut.

China telah membangun proyek infrastruktur dan energi besar di Pakistan untuk mendorong proyek koridor ekonomi andalan mereka yang telah membantu negara tersebut namun membuat negara tersebut terbebani oleh utang yang sangat besar.

Sebelumnyam IMF telah menyetujui untuk memulai program pinjaman kepada Pakistan senilai US$7 miliar. Kesepakatan ini membuka pendanaan penting untuk mempertahankan pemulihan ekonomi Pakistan dari krisis.

Dewan eksekutif IMF memberikan persetujuan akhir untuk program 37 bulan tersebut pada 25 September 2024 lalu, kata kantor perdana menteri dan IMF dalam pernyataan terpisah.

Adapun, Gubernur Bank Negara Pakistan, Jameel Ahmad menuturkan, langkah ini memungkinkan pencairan segera pinjaman tersebut sebanyak sekitar US$1,1 miliar.

“Program baru ini memerlukan kebijakan dan reformasi yang baik untuk mendukung upaya berkelanjutan pihak berwenang dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, mengatasi tantangan struktural yang besar, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan yang lebih kuat, lebih inklusif, dan tangguh,” kata IMF dalam pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menanggapi isu tarif listrik industri di Indonesia yang disebut lebih mahal sehingga investasi data center lari ke negara tetangga.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, potensi insentif dapat diberikan untuk insentif terhadap industri yang strategis dan mampu memberikan dampak berganda bagi Indonesia.

“Pertama, kita perlu memutuskan apakah investasi data center ini kita anggap sebagai industri strategis. Jika iya dan itu yang kita ingin coba, ada preseden-preseden kita memberikan insentif-insentif,” kata Rachmat kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).

Menurut Rachmat, untuk merumuskan insentif tersebut, pemerintah masih perlu mempertimbangkan seberapa strategis industri tersebut dan insentif apa yang cocok untuk diberikan. Stimulus dari sisi energi misalnya untuk industri yang menggunakan batu bara rendah atau gas untuk industri.

“Kita mau diberikan insentif apa, dan ya kalau memang kita sudah putuskan itu strategis, ya kita harus kompetitif lah ya untuk bisa membuat ini lebih menarik,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk menggairahkan investasi data center, Rachmat juga menyebut pentingnya konektivitas, infrastruktur untuk kebutuhan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

“Saat ini juga banyak yang menginginkan bukan hanya listrik biasa, tapi dia pengen listrik yang hijau, jadi hal-hal itu dan mungkin next-nya juga ada soft infrastrukturnya, ada nggak orang-orang yang bisa jadi operatornya, mastiin itu bisa berjalan dan sebagainya,” tuturnya.

Kendati demikian, Rachmat menegaskan Indonesia harus melihat peluang dari investasi tersebut yang juga dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sebagai contoh, pengembangan manufaktur perakitan server.

“Misalnya, bisa nggak servernya kita rakit di Indonesia jadi bikin lapangan kerjaan baru gitu, kalau nggak nanti kita jadi tempat parkir aja kan, jadi itu juga yang perlu kita coba, strategi kita seperti apa nih untuk meningkatkan multiplier effect untuk industri ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengungkapkan alasan Google yang memilih berinvestasi di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Budi menuturkan, ada tiga faktor yang membuat Google lebih memilih Malaysia dibandingkan dengan Indonesia.

Pertama, terkait dengan tarif listrik industri di Malaysia yang lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. "Listrik mereka 8 sen per kilowatt-hour [kWh],” kata Budi saat ditemui di kawasan Cawang, Rabu (9/10/2024).

Selain listrik, faktor kedua adalah terkait dengan bebasnya biaya pajak untuk barang modal yang sudah diterapkan di Negeri Jiran.

Ketiga, adalah adanya kepastian hukum untuk investasi yang kuat di Malaysia sehingga mudah masuknya investasi ke Negeri Jiran dibanding ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (11/10/2024).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa hari ini, Bandara IKN sudah didarati oleh pesawat kepresidenan Boeing 737-800 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan.

“Iya [hari ini], dan bukan uji coba ya, sudah penerbangan presiden dalam rangka acara di IKN,” kata Adita kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Adita menambahkan pesawat tersebut membawa rombongan Jokowi, sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjemput di Bandara IKN.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, runway Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024.

“Insyaallah pengerjaan bagian runway ini akan selesai pada 10 [Oktober] pagi dan sorenya akan dilakukan uji coba pendaratan," ujar Budi Karya, Minggu (6/10/2024).

Sebelumnya, Pesawat Kepresidenan dengan tipe RJ85 sukses mendarat di Bandara Nusantara, mengantarkan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Kalimantan. Setelah bertambah tebal dan luas, runway bandara akan siap untuk didarati Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 737-800 yang berukuran lebih besar dari RJ85.

"Sebelum pesawat Presiden landing, kami akan melakukan proving flight dengan pesawat sejenis, sama seperti sebelum pendaratan RJ85 di Bandara Nusantara," lanjut Menhub.

Pada kesempatan ini, Budi Karya juga meninjau progres pembangunan terminal bandara bersama dengan tiga arsitek Bandara Nusantara, yakni Yori Antar, Adi Purnomo (Mamo) dan Reza Wahjudi (Bobos).

Pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter². Bandara Nusantara nantinya dapat melayani pendaratan pesawat hingga jenis terbesar B-777 300 ER dan A380.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024)

Jokowi meyakini kehadiran Mayapada Hospital Nusantara dapat meyakinkan aparatur sipil negara (ASN) hingga masyarakat umum untuk berpindah ke IKN.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun melanjutkan bahwa investasi tersebut juga dapat membangkitkan kepercayaan diri para investor untuk ikut masuk berbisnis di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan timur itu.

"Saya apresiasi yang dilakukan Mayapada berkontribusi berikan confident kepada ASN yang mau pindah ke Nusantara, masyarakat yang ingin pindah ke Nusantara, dan juga investor yang mau investasi di ibu kota Nusantara," ujar Jokowi.

Pembangunan infrastruktur yang diresmikan Kepala Negara kali ini merupakan rumah sakit yang dibangun oleh grup usaha Dato Sri Tahir, salah satu orang terkaya di Indonesia yang menghabiskan anggaran Rp500 miliar. Rumah sakit ini bekerja sama dengan Apollo Hospital dari India.

Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan selama ini urusan kelengkapan ekosistem di ibu kota baru memang sering menjadi pertanyaan para investor untuk yakin dalam menanamkan modal di Indonesia.

Setidaknya, kata Jokowi, kehadiran fasilitas ini akan memberikan angin segar bagi investor dalam melihat pembangunan dari sisi kesehatan yang menjadi pertanyaan paling banyak didapatkan olehnya.

"Setiap ada investor ingin datang ke IKN baik itu dalam maupun luar negeri, selalu yang ditanyakan adalah dua. 'Pak, kalau saya pindah ke sini anak-anak pindah ke sini apakah ada sekolah?' Ada juga, 'kalau saya pindah ke Ibu Kota Nusantara sama anak-anak saya apakah kalau sakit ada rumah sakit yang kualitasnya baik?' begitu," tuturnya.

Menurutnya, dengan kehadiran fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan yang berstandar nasional akan memberi gairah bagi masyarkat untuk pindah ke IKN.

"Sekarang ini saya bisa jawab, ada ini rumah sakit Mayapada, Mayapada Hospital Nusantara dengan kualitas pelayanan baik dan berstandar internasional," pungkas Jokowi.