Bisnis.com, JAKARTA - China diprediksi akan menggelontorkan stimulus fiskal baru sebanyak 2 triliun yuan atau setara US$283 miliar. Dana jumbo ini seiring dengan upaya pemerintah setempat dalam menopang ekonomi dan meningkatkan kepercayaan.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), sejumlah investor dan analis menyebut, dana tersebut kemungkinan akan diperoleh pemerintah setempat dengan menjual lebih banyak obligasi pemerintah.

Berdasarkan survei Bloomberg terhadap 23 pelaku pasar, kabar tersebut kemungkinan diumumkan secepatnya pada hari Sabtu (12/10/2024) oleh Menteri Keuangan China, Lan Fo'an.

Di luar jumlah paket fiskal apa pun, target dukungan akan menunjukkan ke arah mana pemerintah akan mengarahkan perekonomiannya setelah bertahun-tahun melakukan ekspansi yang didorong oleh utang melalui investasi, khususnya di bidang real estate dan infrastruktur.

“Stimulus ini harus bersifat multi-tahun dan menyasar rumah tangga dan bukan memulai kembali kisah pertumbuhan yang didorong oleh investasi real estat. Yang penting adalah fokus stimulusnya, bukan ukurannya,” kata Pushan Dutt, profesor ekonomi di INSEAD.

Adapun, pemerintah China akan menggelar konferensi pers akhir pekan pada Sabtu besok yang akan memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat kebijakan fiskal. Hal ini terjadi ketika investor menilai seberapa jauh rencana pemerintah untuk melakukan upaya stimulus yang mendorong reli saham yang mengalahkan rekor dunia.

Selain itu, para pejabat setempat juga merencanakan pertemuan pada hari Senin pekan depan tentang peningkatan dukungan bagi perusahaan.

China telah memangkas suku bunga dan meningkatkan dukungan untuk properti dan pasar saham dalam serangkaian langkah yang diumumkan pada akhir September. Namun, para investor menuntut intervensi fiskal yang menurut para ekonom penting untuk meningkatkan kepercayaan.

Saham-saham dalam negeri China tetap berfluktuasi sepanjang minggu ini setelah mengakhiri reli 10 hari pada hari Rabu, karena para pejabat kecewa dengan tidak mengumumkan tidak adanya stimulus baru yang besar setelah libur selama seminggu. Indeks acuan CSI 300 turun lebih dari 1% pada awal perdagangan hari Jumat.

“Lembaga pemerintah kini diperkirakan akan merasakan denyut pasar sebelum menerbitkan kebijakan. Mereka harus menghindari membiarkan ekspektasi naik dan turun sehingga memberikan pukulan terhadap sentimen pasar," kata Ding Shuang, kepala ekonom untuk China dan Asia Utara di Standard Chartered Plc.

Sebagian besar responden, termasuk ekonom, ahli strategi dan fund manager, memperkirakan stimulus fiskal baru dalam enam bulan ke depan jika Menteri Keuangan Lan Fo’an tidak mengumumkannya pada hari Sabtu besok.

Mereka memperkirakan China akan menjual lebih banyak surat utang pemerintah untuk meningkatkan belanja publik hingga akhir tahun depan, dengan obligasi khusus menjadi pilihan yang paling mungkin. Empat responden mengantisipasi paket yang melebihi 3 triliun yuan.

Sebagian dari stimulus tersebut diharapkan menyasar konsumsi, yang selama ini menjadi titik lemah dalam pemulihan China pascapandemi. Responden mengatakan langkah-langkah tersebut mungkin mencakup beberapa hal, yakni lebih banyak subsidi untuk kelompok sasaran, seperti warga lanjut usia dan masyarakat miskin; Voucher konsumsi; Lebih banyak dukungan untuk keluarga dengan anak-anak; Jaring pengaman sosial yang lebih besar; serta, lebih banyak subsidi untuk pembelian barang konsumsi dan mobil.

Tim Ekonom Bloomberg Economics yang terdiri atas Chang Shu, David Qu dan Eric Zhu dalam laporannya memaparkan,inti dari pelemahan ekonomi China adalah kemerosotan properti dan kesehatan keuangan pemerintah daerah yang buruk. Hal ini menjadi sebuah kombinasi buruk yang menimbulkan tantangan kebijakan yang unik.

"Pemerintah telah menunjukkan pemikiran baru untuk mengatasinya. Ke depannya, kami mengharapkan periode eksplorasi dan eksperimen dengan alat-alat baru yang diterapkan di berbagai bidang dan pada skala serta kecepatan yang berbeda," jelasnya dalam laporan tersebut.

Meningkatkan konsumsi akan membantu menyeimbangkan kembali perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan, meskipun Beijing telah menahan diri untuk tidak memberikan bantuan langsung dalam skala besar karena kekhawatiran atas apa yang disebutnya welfarisme.

Adapun, China umumnya mengandalkan investasi infrastruktur untuk mengangkat perekonomian dari kemerosotan yang terjadi di masa lalu. Namun, kejenuhan infrastruktur setelah urbanisasi selama beberapa dekade berarti membuang-buang uang pada sektor ini mungkin kurang efektif dalam memacu pertumbuhan saat ini.

Mengingat semakin besarnya tantangan dalam menemukan proyek berkualitas untuk berinvestasi, beberapa responden memperkirakan Menteri Keuangan China akan melonggarkan pembatasan penggunaan obligasi daerah khusus dan mengizinkan dana tersebut digunakan untuk tujuan seperti membeli kembali tanah atau bangunan dari pengembang.

Produk domestik bruto China tumbuh pada laju terlemah dalam lima kuartal pada bulan April-Juni. Data sejak saat itu menunjukkan permintaan domestik masih lemah, dengan deflasi menunjukkan tanda-tanda peningkatan di tengah lesunya kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

Para ekonom selama berbulan-bulan telah meminta pemerintah untuk meningkatkan belanja publik untuk mengatasi kekurangan tersebut, namun meningkatnya risiko utang daerah dan merosotnya pendapatan dari penjualan tanah telah menghambat upaya pemerintah.

Kebijakan fiskal pada 2024 sejauh ini telah menjadi hambatan bagi perekonomian, dengan belanja anggaran secara luas menyusut hampir 3% dalam delapan bulan pertama dibandingkan tahun sebelumnya, tertinggal jauh dari rencana peningkatan laporan anggaran pemerintah pada bulan Maret.

Beberapa responden berpendapat bahwa pemerintah pusat akan meminjam lebih banyak untuk meringankan beban fiskal di tingkat daerah, seperti dengan menukar apa yang disebut utang “tersembunyi” di wilayah China dengan obligasi yang memiliki biaya bunga lebih rendah.

Beijing juga dapat meningkatkan pembayaran transfer untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari seperti membayar pegawai negeri.

China telah merencanakan untuk menjual hampir 9 triliun yuan obligasi pemerintah baru tahun ini untuk membantu menutup kekurangan belanja pemerintah, menurut anggaran tahunan. Kuota baru apa pun yang melebihi jumlah tersebut harus disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional atau badan eksekutifnya, Komite Tetap.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BoK), memangkas suku bunga acuannya 25 basis poin menjadi 3,25%.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), bank sentral menurunkan suku bunga acuan setelah pasar properti menunjukkan tanda pemulihan dan menurunnya tekanan inflasi.

Keputusan pemangkasan tersebut sebelumnya telah diprediksi oleh 20 dari 22 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Dua responden lainnya memperkirakan bank akan mempertahankan suku bunga pada 3,5% untuk membantu mengendalikan harga rumah yang berisiko memacu lebih banyak utang rumah tangga.

Dengan kebijakan itu, BOK bergabung dengan gelombang perubahan arah bank sentral untuk memulai siklus pelonggaran dalam upaya menghidupkan kembali momentum perekonomian saat tekanan inflasi telah mereda.

Bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed pada bulan lalu memangkas suku bunga acuannya sebesar setengah poin persentase untuk memastikan pendaratan lunak atau soft landing bagi perekonomian lebih diutamakan daripada upaya melawan inflasi.

“Penurunan suku bunga tidak hanya merespons konsumsi yang lesu, namun juga menunjukkan BOK mampu sedikit melonggarkan tekanan mengingat tekanan yang mendorong tingkat inflasi kembali di atas 2% tampaknya terbatas,” kata Ahn Yea-ha, analis di Kiwoom Securities. Co

Ahn memperkirakan pelonggaran kebijakan moneter BOK akan dilakukan bertahap dengan bank sentral menahan suku bunga pada November mendatang.

Sebelum pemangkasan ini, BOK telah mempertahankan suku bunga pada tingkat 3,5% selama lebih dari satu setengah tahun. Para pengambil kebijakan memperpanjang pola bertahan dalam beberapa bulan terakhir di tengah kekhawatiran bahwa sinyal awal dari perubahan tersebut mungkin akan semakin memicu rebound di pasar perumahan dan mengancam stabilitas keuangan.

Pemotongan suku bunga mencerminkan kekhawatiran atas stagnannya belanja swasta dan risiko kredit terkait industri konstruksi. Hal tersebut karena sebagian besar peminjam menggunakan suku bunga mengambang, beban bunga telah memberikan hambatan pada konsumsi, sehingga mendorong beberapa anggota parlemen menyerukan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

“Mengingat sentimen negatif yang ada dan pemotongan suku bunga yang cukup besar oleh The Fed, pasar memperkirakan penurunan suku bunga yang lebih cepat oleh BOK untuk mendukung pertumbuhan dan momentum ekonomi,” kata ekonom Standard Chartered Bank, Chong Hoon Park dan Nicholas Chia dalam sebuah catatan sebelum pengambilan keputusan.

Namun, mereka menyebut sentimen negatif terhadap perekonomian Korea terlalu berlebihan, dan BOK kemungkinan akan tetap berhati-hati dalam menurunkan suku bunga dasar secara agresif karena mempertimbangkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Adapun, pemerintah telah berusaha mengendalikan pasar perumahan dengan berjanji untuk meningkatkan pasokan rumah dan dengan meluncurkan peraturan yang lebih kuat mengenai pinjaman hipotek.

Analis Goldman Sachs, Goohoon Kwon dan Andrew Tilton dalam laporannya menyebut, pelonggaran kebijakan moneter dengan kecepatan terukur juga dapat membantu merekayasa soft landing pasar properti melalui koordinasi yang erat dengan regulator keuangan.

“Dengan pertumbuhan ekspor yang moderat dan potensi hambatan lain terhadap perekonomian, BOK kemungkinan akan melakukan pemotongan seperempat poin setiap kuartal hingga mencapai angka 2,5% pada kuartal ketiga tahun depan,” jelasnya.

Adapun, Gubernur BOK, Rhee Chang-yong, akan mengadakan konferensi pers pada Jumat malam untuk menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan suku bunga di masa depan. Selain mengungkapkan berapa banyak anggota dewan yang berbeda pendapat terhadap keputusan terbaru, gubernur kemungkinan akan menguraikan ekspektasi di antara anggota dewan mengenai suku bunga selama tiga bulan ke depan.

Faktor-faktor yang akan membantu memperkuat spekulasi mengenai pemotongan berikutnya termasuk belanja konsumen yang tidak terlalu tinggi, risiko kredit yang melemahkan investasi di industri konstruksi dan ketidakpastian geopolitik seperti ketegangan perdagangan AS-China dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Produk domestik bruto Korea Selatan menyusut secara tak terduga pada kuartal kedua setelah ekspansi yang lebih kuat dari perkiraan pada awal 2024. Penurunan investasi membebani aktivitas ekonomi dengan meningkatnya biaya pinjaman dan prospek konsumsi yang tidak menentu sehingga melemahkan sentimen.

Meski begitu, para pengambil kebijakan menganggap remeh penurunan pertumbuhan ini hanya bersifat sementara.

Penguatan nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar AS sejak pertengahan Agustus mungkin telah memberikan keyakinan kepada pihak berwenang bahwa mata uang tersebut dapat menahan dampak penurunan suku bunga. Bahkan dengan kenaikan tersebut, won tetap menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Indonesia untuk tetap mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Undang-undang Anti Deforestasi Eropa (European Union Deforestation-Free Regulations/EUDR), meski Uni Eropa mengusulkan untuk menunda penerapan kebijakan ini.

Selain mempersiapkan diri untuk menghadapi EUDR, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi agar regulasi itu dibatalkan lantaran merugikan Indonesia.

“Bukan berarti menolak itu dengan tinggal diam, kita mempersiapkan diri, menyesuaikan untuk bisa mengikuti apa itu EUDR, yang dipersyaratkan EUDR, yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya,” kata Dyna di sela-sela agenda Trade Expo Indonesia, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, untuk membenahi ekosistem kelapa sawit nasional, Indonesia tengah mempersiapkan dan membangun dashboard nasional. Dyna juga menyebut, Indonesia juga sudah bersiap untuk melakukan green campaign terhadap minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Menurutnya, CPO bukanlah komoditas berbahaya dan tidak ada deforestasi. Dia menuturkan, CPO merupakan produk yang cukup efektif dan efisien dibanding produk minyak organik lainnya.

“Karena kenapa? Karena dia tidak sekali menghasilkan, selesai. Kalau yang lain, produk-produk dari agrikultura yang lain, selain CPO itu dia ditanam, dipanen sekali, selesai. Dia harus pembibitan lagi, menanam lagi,” tuturnya.

Dari sisi kandungan, Dyna menyebut bahwa kandungan CPO lebih baik dibanding minyak lainnya. Hanya saja, Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang memberikan black campaign terhadap CPO.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penelitian terhadap CPO untuk memerangi black campaign, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengurangi deforestasi.

Dalam catatan Bisnis, Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi selama 1 tahun.

Keputusan ini diambil usai mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia. Reuters dalam laporannya mengatakan, kebijakan ini awalnya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Namun, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.

Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut.

Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.

Dengan adanya usulan penundaan tersebut, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026. Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE.

“Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal,” kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan sejumlah tugas besar kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di masa pemerintahan mendatang, salah satunya terkait tugas peningkatan lifting minyak dan gas bumi Indonesia.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak harus naik dengan cara apapun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki produktifkan," ujar Jokowi dalam sambutannya saat Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-79 dan Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024) malam.

Presiden ke-7 RI itu menuturkan, tren penurunan produksi migas menyebabkan bengkaknya pengeluaran anggaran negara. Saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani siang harinya, dia diingatkan untuk tidak membiarkan lifting terus menurun.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya kecil turun 100, turun 50. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor kita, minyak dan gas kita itu ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," jelasnya.

Dia pun mendorong langkah peningkatan produksi migas harus terus dilakukan oleh BUMN, swasta, maupun perusahaan asing. Jokowi meminta semua cara harus dilakukan untuk meningkatkan produksi dan lifitng minyak.

"Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun seliterpun, harus naik, setiap tahun harus naik," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menargetkan peningkatan lifting minyak 200.000 barel per hari (bopd) dengan beberapa catatan.

"Itu adalah upaya strategi, upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idel, kemudian mengintervensi sumur-sumur aktif dengan teknologi, contoh EOR," kata Bahlil ditemui usai agenda Penghargaan Subroto 2024.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong penetrasi dalam rangka melakukan eksplorasi baru. Untuk itu, dia tak ingin ada hambatan regulasi dan akan memberikan stimulus untuk membuat investasi di Indonesia lebih kompetitif.

"Tujuannya cuma satu, menaikkan lifting itu sama dengan meningkat pendapatan negara, mengurangi impor, memperbaiki neraca pendagangan, dan memperbaiki neraca pembayaran, dan devisa kita bisa kita jaga," terangnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 bopd.

Meskipun sempat naik menjadi 829.000 bopd pada 2016, angka ini terus menurun hingga mencapai 605.400 bopd pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960.000 boepd pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Belanja K/L mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024).

Wahyu lanjut memaparkan program unggulan pemerintahan baru 2025 telah ditampung di belanja K/L sebesar Rp121 triliun. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan memberi makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Program unggulan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Serta program penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun. Di samping itu, masih terkait belanja unggulan pemerintahan baru di sektor kesehatan, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Sementara itu, alokasi program unggulan lainnya dari pemerintahan baru yang ditampung di APBN 2025 mencakup renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun.

Tak hanya itu, program unggulan di sektor ketahanan pangan pun telah dialokasikan sebesar Rp15 triliun antara lain untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi 80 ribu hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150 ribu hektar.

Wahyu menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN yang spesial karena didesain untuk mendukung agar transformasi berjalan efektif dan lancar. Namun di lain sisi, tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

“Makanya di dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular. Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” tutup Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) telah resmi membuka operasional Rumah Sakit Hermina pertama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun, investasi yang digelontorkan mencapai Rp650 miliar untuk master plan.

Direktur Utama HEAL Hasmoro mengatakan, saat ini anggaran investasi yang telah terserap sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan 5 lantai. Master plan akan dilanjutkan hingga 8 lantai.

"Saat ini baru kami buka 50 tempat tidur dan setelah grand opening akan kami lanjutkan pembangunan untuk mencapai 100 tempat tidur di awal tahun 2025," kata Hasmoro, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Dia menuturkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Hermina perdana di IKN merupakan bentuk komitmen Grup Hermina Rumah Sakit untuk mendukung program pemerintah dalam pelayanan kesehatan khususnya di ibu kota baru.

Bangunan rumah sakit ini berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi dengan luas bangunan master plan 28.210 meter persegi berkapasitas 200 tempat tidur.

"Berdirinya rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang 50 di dalam grup Hermina. Rumah Sakit Nusantara dibangun di IKN merupakan rumah sakit dengan bangunan bertaraf internasional yang pertama bagi Grup Hermina," tuturnya.

Di samping itu, dia melaporkan bhawa dari akhir 2014 hingga 2024, rumah sakit Hermina telah berkembang dari 21 rumah sakit menjadi 51 rumah sakit. Artinya, rata-rata terbangun tiga rumah sakit dalam 1 tahun.

"Jumlah tempat tidur rumah sakit naik dari 1.600 tempat tidur pada tahun 2014 menjadi 7.700 tempat tidur di akhir tahun 2024 atau tumbuh 6.100 tempat tidur berarti tumbuh 610 tempat tidur per tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasmoro menerangkan bahwa rumah sakit ini tersebut merupakan rumah sakit umum yang fokus pada pelayanan gawat darurat, traumatologi ibu dan anak, khususnya perinatologi.

"Kami juga ikut serta menjalankan program-program pemerintah di bidang kesehatan Termasuk juga pelayanan pasien BBJS yang alhamdulillah komitmennya sudah ditandatangani di BPJS," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan rumah sakit Hermina di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hari ini, Jumat (11/10/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa rumah sakit ini memiliki interior mewah atau sekelas hotel bintang 5.

"Tadi saya didalam melihat RS Hermina ini memang memiliki desain, memiliki interior yang beda dari RS yang pernah saya lihat. Seperti hotel bintang 5," ujarnya dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Dia mengaku kagum atas pembangunan RS Hermina ini lantaran hanya memerlukan waktu sekitar 10 bulan. Bahkan, rumah sakit itu sudah beroperasional.

"Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan dari RS Hermina ini Hermina nusantara, yang praktis, dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan dan sekarang bisa operasional menerima pasien sudah siap karena di dalam sudah ada 3 pasien yang dirawat," tambahnya.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa peresmian rumah sakit ini sekaligus menjawab keresahan ASN yang bakal dipindahkan kantornya ke IKN nantinya.

"Ini akan memberikan kepercayaan bagi ASN, yang segera akan kita pindahkan ke IKN karena memang apartemennya sudah siap kantornya sedikit lagi Di November akan siap," pungkasnya.

Adapun, proyek RS Hermina Nusantara yang dibangun PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) di IKN juga telah dimulai pada awal November 2023.

Invetasi yang dikucurkan emiten berkode HEAL itu untuk pembangunan RS Hermina Nusantara ialah Rp650 miliar. Nantinya, Hermina Nusantara akan menjadi rumah sakit bertaraf internasional yang mengusung konsep eco green dan smart hospital. Dalam menunjang operasionalnya, Hermina Nusantara juga nantinya akan memanfaatkan sejumlah energi terbarukan yang didukung oleh digitalisasi smart hospital.

Bisnis.com, JAKARTA -– Kepemilikan saham investor kawakan Warren Buffett di Bank of America (BofA) melalui perusahaan investasinya, Berkshire Hathaway, terus menyusut. Bahkan kini, salah satu orang terkaya di dunia itu hanya menyisakan saham BoFa di bawah level 10% setelah melakukan serangkaian aksi jual yang dimulai pada pertengahan Juli 2024 lalu.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), kepemilikan di bawah 10% membuat Warren Buffett tidak harus segera mengumumkan aksi yang dilakukannya pada saham perbankan tersebut. Hal ini karena kepemilikannya sudah berada di bawah ambang batas peraturan 10% yang memerlukan pengungkapan cepat.

Saat ini, total kepemilikan Buffett di saham BofA tercatat menjadi 9,99% dari total saham yang beredar. Jumlah kepemilikan ini turun tajam dari posisi tahun lalu dimana perusahaan ini memiliki 12,5%.

Perusahaan investasi Buffer masuk ke BoFa pada 2011 dengan waran di harga US$7,14 per saham. Sementara itu perdagangan hari ini, saham BOFA berada pada level US$40,01. Saat itu konglomerat yang berbasis di Omaha, Nebraska ini menyetorkan US$5 miliar. Pada 2019, mereka mengajukan permohonan persetujuan Federal Reserve untuk meningkatkan kepemilikannya melebihi 10%.

Dengan jual untung jumbo sejak pertengahan Juli lalu telah membantu Berkshire Hathaway Inc. miliknya meraup sekitar US$10,5 miliar.

Sebelumnya, peraturan AS mengharuskan Buffett untuk mengungkapkan perdagangan sahamnya dalam beberapa hari. Namun laporan kepemilikan terbaru pada Kamis menunjukkan bahwa saham tersebut sekarang cukup kecil, sehingga Buffett dapat memberikan pembaruan setiap triwulan.

Hal ini berpotensi membuat sesama pemegang saham tidak mengetahui apa-apa selama berbulan-bulan jika dia menjual lebih lanjut. Keadaan tersebut kemungkinan akan meredakan drama yang terus membebani pikiran investor.

“Setidaknya, kami menduga harga pemegang saham di bawah 10% akan mengangkat rintangan psikologis dan memungkinkan saham mendapatkan kembali momentum ke depan,” tulis analis Piper Sandler, Scott Siefers dalam sebuah catatan bulan ini.

Saham Bank of America berkinerja buruk selama likuidasi. Bank ini menduduki peringkat pertama dalam Indeks KBW Bank yang terdiri dari 24 perusahaan tahun ini per 16 Juli. Sejak itu, Bank ini menjadi perusahaan dengan kinerja terburuk kedua. Pada transaksi penjualan teranyar, Berkshire tercatat melepas saham senilai US$382,4 juta selama tiga hari.

Berkshire tetap menjadi pemegang saham terbesar bank tersebut, dengan nilai saham sekitar US$31 miliar, berdasarkan harga penutupan perdagangan Kamis waktu AS. Adapun, penjualan tahun ini telah membantu Berkshire mendapatkan keuntungan dari biaya awal yang dibayarkan untuk mengakuisisi saham BofA.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan tambah tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan pegawai ESDM ketika memberikan pidato dalam Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Pak Menteri [ESDM] bolak balik mendorong saya menanyakan ke saya gak sekali dua kali, saya akan tandatangan kalau barang itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum sampai di meja saya, begitu sampai saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ujarnya.

Jokowi menuturkan, Bahlil sangat antusias dan terus mendorong dirinya untuk menandatangani tambahan tukin ke ESDM. Hal ini untuk mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan PNS di kementerian tersebut.

Presiden ke-7 RI itu tidak ragu untuk memberikan lantaran melihat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian ESDM dalam 10 tahun terakhir sangat besar hingga mencapai Rp1.800 triliun.

"Kita tahu dari 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima negara dari ESDM berarti 10 tahun besar sekali kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau lihat 2 tahun lalu 2022 Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun, total nya juga sangat besar sekali," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM.

Bahlil menilai para ASN di Kementerian ESDM selama ini telah bekerja keras. Dia mengibaratkan, para abdi negara itu sampai harus bekerja di pelosok-pelosok Tanah Air hingga di bawah gunung berapi. Namun, kata Bahlil, pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan anak buahnya itu.

"Karena itu, izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua saya mohon doanya kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank dan sederet lembaga internasional lainnya kompak meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 akan cenderung stabil di atas 5%.

Dalam dua kuartal terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam ekonomi Tanah Air berhasil tumbuh di atas 5% meski terdapat indikasi perlambatan.

Di mana pada kuartal I/2024 tumbuh sebesar 5,11% year on year (YoY), dan pada kuartal II/2024 tumbuh sebesar 5,05%. Secara tahun kalender, pertumbuhan ekonomi pada semester I/2024 mencatatkan angka 5,08%.

Sejumlah lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB) hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sudah merilis data proyeksi pertumbuhan ekonomi RI kuartal I/2024.

Melilhat di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Bank Indonesia (BI), dan beberapa ekonom dan analis juga sudah memaparkan ramalannya terkait data perekonomian Indonesia pada awal tahun ini.

Berikut Rangkuman Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024-2025

Bank Dunia

Proyeksi paling terbaru keluar dari laporan Bank Dunia berjudul East Asia and Pacific Economic Updateedisi Oktober 2024. Lembaga tersebut mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 dan 2025, yang masing-masing menjadi sebesar 5% dan 5,1%.

Sebelumnya, dalam perkiraan Bank Dunia yang rilis pada April lalu, lembaga internasional tersebut memberikan estimasi ekonomi Indonesia di angka 4,9% pada 2024 dan 5% pada 2025.

Bank Dunia menyoroti Indonesia akan terus tumbuh yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata.

IMF

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Country Report No.24/270 meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 5%, dan sedikit naik pada 2025 ke angka 5,1%.

Untuk tahun ini, pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Sementara untuk tahun depan, ekonomi terakselerasi melalui dukungan ekspansi fiskal. Inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.

AMRO

Pertumbuhan yang lebih optimistis dan mendekati target pemerintah keluar dari The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 senilai 5,1% dan dapat mencapai kisaran 5,2% pada 2025.

Prediksi tersebut menjadikannya sebagai negara dengan prospek pertumbuhan terbaik keempat di kawasan Asean+3.

AMRO menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan semakin baik. Hal tersebut mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stabil meski dibayangi sentimen-sentimen negatif global selama beberapa tahun belakangan.

OECD

OECD dalam Economic Outlook Interim Report September 2024, terlihat tidak mengubah proyeksi dari ramalan sebelumnya pada April 2024. OECD tetap memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5,1%.

Lembaga yang tengah Indonesia kejar untuk menjadi anggotanya tersebut menilai pertumbuhan output global tetap tangguh dan inflasi terus moderat. Pertumbuhan relatif kuat di banyak negara G20 termasuk Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Inggris.

Sementara untuk tahun depan, atau pada pemerintahn pertama Prabowo-Gibran, ekonomi Indonesia akan meningkat ke level 5,2%.

ADB

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada 2024 dan 2025. ADB memperkirakan permintaan di dalam negeri akan terus mendorong pertumbuhan dan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto.

Indonesia diperkirakan akan tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target pertumbuhan di tahun ini dan tahun depan, didukung oleh permintaan domestik dan eksternal yang kuat.

Pengeluaran pemerintah akan ekonomi. Sebut saja pengeluaran terkait pemilu dan peningkatan investasi publik berkontribusi pada pertumbuhan yang kuat di semester I/2024. Sementara pada November mendatang, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, ADB meyakini akan mendorong konsumsi.

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,1% pada akhir tahun ini, sejalan dengan mulainya pemangkasan suku bunga atau BI Rate dari 6,25% menjadi 6%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan sejauh ini perkiraan pertumbuhan ekonomi dari bank sentral tetap berada pada rentang 4,7% hingga 5,5%, dengan nilai tengah di angka 5,1%.

"Untuk tahun ini memang kami perkirakan 5,1% masih bisa tercapai," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Bukti ekonomi mampu tumbuh sesuai target terlihat dari investasi terus tumbuh, khususnya investasi bangunan sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Kemudian ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun juga diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik.

Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah mencanangkan target 5,2%.

Sementara dalam outlook yang pemerintah keluarkan, pertumbuhan ekonomi diyakini akan berada pada rentang 5% hingga 5,2% untuk tahun ini. Di mana Permintaan domestik masih cukup kuat untuk perekonomian nasional, namun perlu kewaspadaan dengan berbagai risiko global.

Sementara dalam APBN 2025, Bendahara Negara tersebut tidak mengubah target dari tahun ini, yakni tetap di angka 5,2%.

LPEM UI

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini secara full year sebesar 5,0%-5,1%.

LPEM meyakini pertumbuhan ini didorong oleh tingginya ketidakpastian domestik dan global.

Sesuai dengan jadwal Rencana Terbit milik BPS, pihaknya akan melaporkan realisasi PDB dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal III/2024 dan sepanjang tahun berjalan pada 5 November 2024.

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Tengah-DI Yogyakarta telah memenuhi 65,86% target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun ini.

"Kalau sesuai target trajectory-nya, 100,4%, masih hijau," ucap Akhmad Rofiq, Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta pada Rabu (9/10/2024).

Rofiq menjelaskan bahwa pada tahun ini, Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta diberi target untuk mengumpulkan penerimaan dalam bentuk kepabeanan dan cukai sebesar Rp61,68 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan ketimbang tahun 2023 silam. "Kemarin Rp53 triliun dan tercapai 100% lebih," jelasnya kepada wartawan.

Target penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut dibagi ke dalam tiga jenis penerimaan. Penerimaan dari bea masuk sebesar Rp2,25 triliun, bea keluar sebesar Rp176,86 miliar, serta penerimaan cukai Rp59,24 triliun.

Penerimaan cukai memang menjadi pos penerimaan dengan porsi yang cukup besar di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Rofiq menjelaskan bahwa keberadaan pabrik rokok baik besar hingga kecil di wilayah Jawa Tengah menjadi penyokongnya.

"Penerimaan terbanyak di Jawa Tengah-DI Yogyakarta ini adalah cukai rokok. Karena kita ada pabrik besar, ada Djarum di Kudus, ada Nojorono, ada Sukun, dan macam-macam. Itu penyumbang terbesar," ucap Rofiq.

Untuk memastikan realisasi penerimaan cukai rokok dapat berjalan sesuai target, Rofiq menjelaskan bahwa Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta terus melakukan pengawasan, sosialisasi, juga penindakan. Hingga September 2024, telah dilakukan penindakan terhadap 87 juta batang rokok ilegal. Rofiq menjelaskan bahwa Rp83,62 miliar penerimaan negara berhasil diselamatkan dari penindakan rokok ilegal tersebut.

"Untuk mencegah supaya tidak terjadi [penyebaran] rokok ilegal yang berkelanjutan, kami lakukan bersama dengan aparat penegak hukum, dengan TNI Polri, sehingga yang kami lakukan serempak dengan aparat dan juga pemerintah daerah menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang mereka ada porsi untuk penegakan hukum," ucap Rofiq.

Pada perkembangan lainnya, dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta telah mengantongi Rp11,30 triliun yang terdiri dari PPN sebesar Rp8,52 triliun, PPh Ps.22 Rp2,78 triliun, serta PPnBM sebesar Rp2,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri sawit te lah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa negara, terutama sejak satu de kade lalu dengan berkembangnya industri hilir sawit dalam tiga kelompok produk, yakni, pangan, energi terbarukan (bioenergi) dan produk perawatan.

Industrialisasi atau penghiliran sawit telah berjalan mulus mulai 2012 yang diprakarsai dan dikelola oleh para pengusaha besar sawit. Hingga saat ini telah menghasilkan ratusan produk turunan dengan berbagai manfaat baik untuk makan-an, energi maupun produk perawatan dan kosmetika.

Mulai 2016, Indonesia telah menjadi produsen terbesar dan raja ekspor sawit dunia mengalahkan Malaysia. Pada 2023, total produksi minyak sawit kita adalah 55 juta ton dan memasok 54% pasar minyak kelapa sawit global.

Bahkan saat ini, minyak kelapa sawit telah menjadi ekspor nonmigas terbesar kedua setelah batu bara, dengan nilai US$30,3 miliar pada tahun lalu, atau 12% dari total ekspor. Selain itu, Indonesia juga menjadi pengguna minyak sawit terbesar di dunia dengan 27% dari total konsumsi global.Di balik peningkatan produksi dan konsumsi minyak sawit, muncul kekhawatiran adanya persaingan penggunaan sawit untuk bahan makanan dan bioenergi.

Konsumsi minyak kelapa sawit untuk biodiesel di Indonesia tahun lalu mencapai 23,2 juta ton, atau 46% dari total konsumsi nasional, dengan 44% untuk pangan dan 10% untuk oleokimia. Komoditas ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan karena 40% dari sekitar 16,5 juta hektare perkebun-an kelapa sawit di seluruh Indonesia dimiliki oleh 6,7 juta petani kecil dan industri kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan 16 juta orang.

Dengan peran dan kontribusi konkret yang luar biasa ini, sawit sudah selayaknya diperlakukan sebagai suatu industri unggul strategis yang layak dilindungi dan dikelola dengan baik agar memberi-kan manfaat sosial, ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, sayangnya pemerintah hingga masa pemerintahan Jokowi masih belum menetapkan sawit sebagai industri strategis, malahan sering dianaktirikan dan dianggap duri bagi pencitraan hijau atau komitmen berkelanjutan (green commitment), serta pada saat kritis dikorbankan dengan kepentingan sesaat.Kegagalan penyelesaian tumpang tindih perizinan dan tuduhan deforestasi yang dilayangkan ke industri sawit gagal ditanggapi pemerintah yang gagap dalam mengelola tata ruang dan penanganan konflik.

Mengingat nilai strategis dan masih banyaknya persoalan serta potensi masalah yang dihadapi industri sawit ke depan, pelaku usaha sawit dan para pihak berharap agar pemerintah baru dibawah Presiden Prabowo Subianto dapat melaksanakan beberapa terobosan untuk memperbaiki tata kelola baik kebijakan, kelembagaan dan pengendalian industri sawit.Prioritas yang paling penting adalah pemerintahan baru perlu menetapkan industri sawit sebagai industri unggulan strategis nasional yang perlu dilindungi, dibina dan dikendalikan dengan baik.

Secara legal industri sawit yang memberikan nafkah dan penghidupan kepada jutaan keluarga, mendatangkan devisa dan menjadi sumber pendapatan negara telah layak memenuhi kriteria sebagai Obyek Vital Nasional sesuai Keppres No. 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dimana “Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sum-ber pendapatan negara yang bersifat strategis.

”Dalam rangka pencapai-an misi Presiden Prabowo untuk mencapai kedaulatan pangan dan energi, sebagai sektor unggulan strategis, industri sawit dapat dikatego-rikan menjadi tiga peran dan kepentingan strategis kepen-tingan khusus.Pertama, sawit sebagai industri strategis lumbung pangan guna mencapai keta-hanan pangan (food security) dengan menetapkan perke-bunan dan industri sawit untuk kebutuhan dan produk pangan yang terintegrasi sebagai obyek vital strategis untuk pencapaian ketahanan pangan nasional. Industri sawit untuk ketahanan pangan ini diprioritaskan pada perkebunan sawit yang sudah operasional dan terintegrasi dengan industri produk pangan, mulai dari minyak goreng, margarine dan lainnya.Kedua, penetapan sawit sebagai sumber daya bio-energi strategis (energy sufficiency) dengan peruntukan perkebunan sawit dan industri pengolahan sawit menjadi bioenergi, mulai dari biodiesel, bioavtur dan lainnya.

Mengingat pertum-buhan konsumsi sawit untuk energi semakin meningkat, maka perlu adanya pengem-bangan perkebunan kelapa sawit baru di lokasi yang cocok untuk bioenergi, seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi di mana masih terdapat jutaan hektar lahan yang terdegradasi dan sesuai untuk Pembangunan perkebunan dan industri sawit secara berkelanjutan.Ketiga, penetapan perkebun-an sawit terintegrasi dengan industri pengolahan lainnya, seperti produk perawatan dan kosmetika yang dapat terus dikemban