Bisnis.com, JAKARTA – Ketua bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menerima penolakan terhadap keputusan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September 2024 lalu.

Hal tersebut terungkap dalam risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17-18 September lalu yang dirilis Rabu (9/10/2024) waktu AS.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (10/10/2024), penolakan tersebut karena beberapa pejabat lebih memilih penurunan suku bunga yang lebih kecil yaitu seperempat poin atau 25 basis poin.

“Beberapa peserta mengamati bahwa mereka lebih memilih pengurangan kisaran target sebesar 25 basis poin pada pertemuan ini, dan beberapa peserta lainnya mengindikasikan bahwa mereka dapat mendukung keputusan tersebut,” demikian kutipan risalah rapat FOMC bulan September.

Sementara itu, semua peserta rapat mengatakan bahwa pengurangan suku bunga adalah hal yang tepat.

The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar setengah poin persentase pada bulan lalu, sebuah langkah tegas untuk melindungi ekspansi ekonomi seiring meredanya inflasi yang membandel dan meningkatnya risiko terhadap pasar tenaga kerja.

Meskipun terjadi perdebatan, risalah tersebut mencatat “mayoritas besar” mendukung langkah besar tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi sejumlah pejabat adalah bahwa langkah besar tersebut tidak sejalan dengan niat mereka untuk menurunkan suku bunga secara bertahap.

“Beberapa peserta mencatat bahwa pengurangan 25 basis poin akan sejalan dengan jalur normalisasi kebijakan bertahap yang akan memberikan waktu bagi pembuat kebijakan untuk menilai tingkat pembatasan kebijakan seiring dengan perkembangan perekonomian,” menurut risalah tersebut.

Meskipun Gubernur Michelle Bowman merupakan satu-satunya orang yang memberikan pendapat berbeda terhadap keputusan pemangkasan itu, risalah rapat mengungkapkan adanya perpecahan yang lebih dalam di antara para pejabat dibandingkan dengan hasil keputusan yang hampir bulat tersebut. Hal ini menunjukkan Powell memimpin komite tersebut untuk mengambil tindakan yang lebih besar.

Setelah lebih dari satu tahun mempertahankan biaya pinjaman pada level tertinggi dalam dua dekade untuk menekan inflasi, hampir semua peserta melihat risiko-risiko positif terhadap prospek inflasi telah berkurang sementara risiko-risiko negatif terhadap lapangan kerja terlihat meningkat.

Pamangkasan Lanjutan

Sementara itu, laporan perkiraan yang dipublikasikan setelah pertemuan tersebut menunjukkan beragam pandangan mengenai seberapa besar The Fed harus memangkas suku bunga pada akhir tahun.

Tercatat, tujuh pejabat lebih memilih pelonggaran sebesar 75 basis poin pada 2024, sementara dua pejabat lainnya hanya memilih 50 basis poin. Sepuluh pembuat kebijakan memperkirakan pengurangan sebesar satu poin persentase atau lebih.

Setelah pemangkasan besar-besaran pada bulan September, investor mengantisipasi penyesuaian seperempat poin pada dua pertemuan kebijakan The Fed yang tersisa tahun ini, menurut pasar berjangka.

Salah satu tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah kurangnya kejelasan mengenai apa yang disebut sebagai suku bunga netral – yaitu tingkat biaya pinjaman yang tidak menstimulasi atau mengekang perekonomian.

Meskipun proyeksi median suku bunga jangka panjang terus meningkat dalam beberapa kuartal terakhir, perkiraan masing-masing pembuat kebijakan berkisar antara 2,4-3,8% pada bulan September.

Perekonomian tetap tangguh bahkan dalam menghadapi apa yang dianggap membatasi”oleh para pembuat kebijakan, meskipun risalah rapat menyatakan ada berbagai pandangan mengenai tingkat pembatasan tersebut.

Powell telah memprioritaskan untuk mengembalikan inflasi ke target The Fed sebesar 2%, namun bertekad untuk menghindari gangguan perekonomian dalam prosesnya. Dalam konferensi pers setelah keputusan tersebut, Powell menggambarkan langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar kerja.

Pasar Tenaga Kerja

Data yang dirilis pada awal September menjelang pertemuan tersebut menunjukkan peningkatan lapangan kerja yang lebih lemah dari perkiraan Agustus dan revisi turun terhadap pertumbuhan lapangan kerja pada bulan-bulan sebelumnya.

Meskipun perkiraan staf mengenai tingkat pengangguran hanya sedikit lebih tinggi, proyeksi mereka terhadap pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini “diturunkan” sebagai respons terhadap melemahnya pasar tenaga kerja, menurut risalah tersebut.

Angka-angka pasar tenaga kerja yang diterbitkan sejak pertemuan tersebut menunjukkan perekrutan yang lebih kuat, dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%. Laporan ketenagakerjaan September yang luar biasa, yang dirilis pekan lalu, menunjukkan pengusaha AS menambah 254.000 pekerjaan, kenaikan bulanan terbesar sejak Maret.

Adapun, rapat The Fed pada September lalu juga diketahui membahas neraca bank sentral.

“Beberapa peserta membahas pentingnya mengkomunikasikan bahwa pengurangan neraca Federal Reserve yang sedang berlangsung dapat berlanjut untuk beberapa waktu bahkan ketika komite tersebut mengurangi kisaran target suku bunga dana federal,” kata risalah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda traveller yang sedang berburu diskon tiket pesawat, AirAsia kembali mengadakan promo dan diskon yang bisa Anda manfaatkan.

Promo diskon ini berlaku mulai dari 7 hingga 13 Oktober 2024, dengan periode perjalanan mulai 21 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025.

Diskon AirAsia kali ini menawarkan tarif dasar penerbangan yang murah dengan destinasi menarik, termasuk Tokyo dan Seoul.

Untuk penumpang yang tertarik dengan destinasi urban, Hong Kong juga menjadi pilihan menarik dengan tarif mulai dari Rp87.520 saja.

Sementara itu, penumpang dari Bali dapat menjelajahi rute hemat ke Perth, Bangkok, atau Cairns, dengan tarif mulai dari Rp118.400.

Dari Medan, tarif terbang ke Kuala Lumpur atau Phnom Penh bahkan lebih hemat lagi, mulai dari Rp18.880.

Selain potongan harga tiket, AirAsia juga menawarkan diskon 30% untuk pilihan kursi. Penumpang bisa menikmati kenyamanan ekstra dengan memilih kursi favorit yang lebih lega, tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam.

Cara Dapat Diskon 20% Tiket Pesawat AirAsia

Mendapatkan diskon 20% untuk semua kursi dan semua penerbangan AirAsia sangatlah mudah.

Pertama, kunjungi situs web atau aplikasi AirAsia dan masuk ke akun Anda. Jika Anda belum memiliki akun, daftarlah terlebih dahulu.

Setelah itu, masukkan destinasi dan tanggal perjalanan Anda di kolom pencarian.

Semua penerbangan yang memenuhi syarat untuk promo "AirAsia 20% OFF ALL SEATS, ALL FLIGHTS" akan muncul dalam hasil pencarian, sehingga Anda dapat dengan mudah memilih penerbangan yang menawarkan tiket pesawat murah.

Selanjutnya, pilih penerbangan yang sesuai dan lanjutkan ke proses pemesanan. Diskon 20% akan otomatis ditambahkan ke harga total tiket pada halaman pembayaran.

Pastikan untuk memeriksa kembali semua rincian penerbangan dan harga sebelum meyelesaikan pembelian.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap terdapat kerugian negara sebesar Rp488,94 miliar akibat penambangan batu bara oleh PT Andalas Bara Sejahtera di area izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah koridor antara IUP operasi produksi milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Kerugian ini ditaksir untuk dalam rentang operasi 2010—2016.

Dalam laporannya, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara sehingga mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sebesar Rp488,94 miliar.

"Kami berharap hasil penghitungan kerugian negara ini bisa ditindaklanjuti segera untuk membuat terangnya perkara,” jelas Hendra Susanto dalam siaran pers BPK, dikutip Rabu (9/10/2024).

Perhitungan kerugian negara atas aktivitas Andalas Bara Sejahtera dilaksanakan oleh BPK berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Yulianto. Hasil laporannya pun telah diserahkan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Yulianto di Kantor Pusat BPK RI pada Selasa (8/10/2024).

Sebagai informasi, sebelumnya Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan menetapkan enam orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tambang dan izin pertambangan batu bara PT Andalas Bara Sejahtera (ABS).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Vanny Yulia Eka Sari menyatakan PT ABS merupakan perusahaan tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara pada periode 2010 hingga 2014 di wilayah Sumatra Selatan.

"Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang cukup, sehingga berdasarkan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada hari ini dilakukan penetapan enam orang sebagai tersangka," jelas Vanny dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Enam tersangka tersebut adalah ES selaku Komisaris/Komisaris Utama dan Direktur/Direktur Utama PT BCS/PT ABS; G, Direktur/Direktur Utama/Komisaris PT BCS/PT ABS; dan B, Direktur/Direktur Utama/Komisaris PT BCS/PT ABS. Selain itu, tersangka lainnya adalah M, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015; SA, Kepala Seksi di Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat periode 2010-2015; serta LD, Kepala Seksi di Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat periode 2010-2015.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pernah diperingatkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait hilirisasi nikel.

Bahlil disentil lantara terlalu menggembar-gemborkan kehebatan hilirisasi nikel. Padahal, keuntungannya lebih banyak lari ke luar negeri.

"Saya pernah disentil oleh Pak JK. 'Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesarkan-besarkan. Karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, luar negeri, nilai tambahnya itu luar negeri'," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bahlil lantas menjelaskan bahwa izin tambang saat ini 85% hingga 90% masih dikuasai pengusaha dalam negeri. Pengusaha ini termasuk perusahaan pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN).

Kendati, ketua umum Golkar itu mengakui bahwa untuk industri pengolahan nikel 85% masih dikuasai asing. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran untuk terjun ke industri pengolahan pengusaha butuh modal besar.

Dia menjelaskan bank lokal memang menawarkan kredit investasi untuk industri pengolahan nikel. Namun, bank lokal mensyaratkan pengusaha harus memiliki ekuitas 30% hingga 40%.

Bahlil berpendapat para pengusaha lokal kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha memiliki pilihan untuk meminjam modal ke bank luar negeri.

Meski begitu, ketika mendapat kredit investasi dari bank luar negeri, pengusaha dibebankan kewajiban membayar pinjaman pokok dan bunga. Untuk membayar itu, pengusaha membayar dari pendapatan ekspor. Nilainya bisa mencapai 60% dari pendapatan.

"Jadi, apa yang saya bilang oleh Pak JK, itu benar, 60% DHE [devisa hasil ekspor] kembali ke sana [luar negeri] dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga," terang Bahlil.

Ia pun mengaku memiliki jurus untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya, perbankan dalam negeri khususnya himpunan bank milik negara (Himbara) ikut membantu pembiayaan dengan syarat ekuitas rendah. Namun, hal itu tak gampang. Menurut Bahlil, presiden pun tak punya wewenang untuk mengintervensi hal tersebut.

"Nah, di sini juga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha. Untuk apa? Menuju kepada kedaulatan bangsa kita," tutup Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan terkait dengan ojek online (ojol) dinilai perlu menjaga stabilitas industri agar tidak berdampak terhadap sektor tenaga kerja dan perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Hanif Dhakiri berpendapat ojol telah berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam bentuk regulasi khusus.

"Terlebih, ojol saat ini sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian," kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Hanif yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan peran pemerintah perlu hadir dalam kesejahteraan ojol alih-alih membebankan tanggung jawab kepada perusahaan aplikator.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban pemerintah. Adapun, keterlibatan pemerintah bisa melalui akes pelatihan hingga jaminan sosial.

Hanif menambahkan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada ojol tidak hanya pada pelatihan berkendara, melainkan juga pada peningkatan keahlian.

“Aksesnya bukan pelatihan berkendara, tapi pelatihan untuk bisa naik kelas, dianggap sebagai wirausahawan, sehingga bisa bangun entitas bisnis yang bagus,” ujarnya.

Akademisi Universitas Brawijaya, Budi Santoso, mengatakan berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

“Pengertian pekerja itu memang worker yang terdiri dari employee dan self employed. Dan hasil riset kami menunjukkan bahwa saat ini 81% pengemudi ojol menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama," katanya.

Menurutnya, terdapat kebutuhan peningkatan skill di luar mengemudi untuk meningkatan kapasitas kemampuan pekerja gig ini untuk dapat masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septyarini menambahkan, pentingnya pemerintah memberikan regulasi yang tepat bagi ojol tentu akan berdampak besar tidak hanya pada para mitra pengemudi ojol, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Pekerja ojol sumbangsihnya sangat besar untuk ekonomi digital, lebih dari Rp900 triliun dari sisi transaksi. Kita harus memikirkan regulasi yang tepat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto ingin mengonversi kepala sawit hingga batu bara menjadi bahan bakar minyak (BBM) sehingga Indonesia bisa mencukupi kebutuhan energinya sendiri tanpa melakukan impor dari negara lain

Dia menjelaskan, harga minyak dunia berpotensi melambung tinggi usai terjadi perang di negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. Untungnya, sambung Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa diubah menjadi BBM.

Ketua umum Partai Gerindra ini mengaku, sudah ada teknologi yang bisa mengubah kelapa sawit menjadi solar atau biodiesel. Oleh sebab itu, dia mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan kelapa sawit yang berlimpah di Indonesia.

"Kita bisa bikin solar dari kelapa sawit, bahkan tidak hanya B35 [35% minyak sawit dan 65% solar], B40 [40% minyak sawit, 60% solar], B50 [setengah minyak sawit, setengah solar], tidak. Kita bisa bikin D100 [100% bahan nabati]. Bensin bisa juga dari kelapa sawit," kata Prabowo di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Tak sampai situ, Prabowo mengklaim banyak cadangan batu bara baru yang ditemukan serta ladang bekas Belanda yang bisa dimanfaatkan lagi dengan teknologi terkini. Menurutnya, batu bara turut dapat dikonversi menjadi BBM dan LPG.

"Batu bara kita ubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DME [dimethyl ether], menggantikan LPG," ungkapnya.

Dia pun merasa tantangan terbesar pemerintah ke depan yaitu memanfaatkan berbagai sumber daya alam Indonesia tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika berhasil maka swasembada energi bisa terwujud.

Namun, dia tidak menampik banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu. Dia mencontohkan, ke depan perlu ada pembenahan birokrasi, perekonomian, hingga sistem pendidikan dan peradilan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto siap mewujudkan swasembada energi melalui ladang-ladang minyak dan gas (migas) yang Indonesia miliki saat ini.

Menurutnya, situasi geopolitik yang kian memanas seperti perang Rusia-Ukraina, hingga perseteruan antara Israel-Palestina yang merembet ke Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya, berisiko berdampak ke Indonesia.

"Kita harus swasembada energi. Kita tidak bisa lagi tergantung impor bahan bakar," ujarnya di acara Investor Daily Summit 2024, dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menyampaikan salah satu strategi untuk mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan ladang migas yang ada, baik yang lama maupun baru.

"Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru," ujarnya.

Dengan seluruh potensi tersebutk, Prabowo meyakini Indonesia bisa menjadi produsen bahan bakar minyak (BBM) seperti biosolar dan bioetanol.

"Sekarang ada teknologi. Kita bisa bikin solar dari kelapa sawit, bahkan tidak hanya B35, B45, B50. Kita bisa bikin B100," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap sejumlah operator teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari berbagai negara telah menunjukkan minat untuk membangun proyek di Indonesia.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan, merujuk pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pengembangan PLTN akan dimulai dan diharapkan sudah ada pembangkit skala kecil yang dapat menjadi motor penggerak sumber energi tersebut.

"Banyak [investor], dari Rusia minat, Amerika, China juga banyak yang minat," kata Abadi kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Dia pun menyebutkan, lokasi yang dinilai telah stabil dan potensial untuk pembangunan PLTN, yaitu Belitung dan Kalimantan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian lokasi-lokasi potensial lainnya yang aman untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebelumnya, Abadi juga menerangkan alasan pemerintah mulai membuka opsi untuk mengembangkan PLTN yakni lantaran terjadi perubahan-perubahan kondisi strategis yang memengaruhi kebutuhan energi kelistrikan yang disebut masuk dalam kelompok energi baru terbarukan.

Merujuk pada PP No 79/2014, DEN memperhitungan kembali kebutuhan pasokan listrik dari segi pertumbuhan ekonomi dan populasi. Dalam aturan lama, asumsi pertumbuhan populasi hanya 0,6% pada 2019, sementara kenyataannya mencapai 1,5%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 7%-8%, kendati demikian saat ini masih dikisaran 5%. Hal ini yang membuat pemerintah memutar otak mencari alternatif produksi listrik untuk kebutuhan di masa mendatang.

"Dengan perhitungan semua resource yang ada untuk energi kita maksimalkan, kita butuh nuklir, tanpa nuklir kebutuhan energi di 2060 tidak bisa kita capai," ujarnya.

Dalam peta jalan PLTN, pemerintah merencanakan untuk membangun PLTN dengan skala kecil pada 2032 dengan kapasitas pembangkit dikisaran 2 x 250 megawatt (MW).

Menurut Abadi, pengembangan PLTN juga dapat sejalan dengan cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada 2050 yang tidak hanya mengembangkan energi baru terbarukan, tetapi juga energi bersih.

"Apakah kendaraan listrik clean energy? Belum karena kalau kita memakai kendaraan listrik, selama sumber energi dari batubara karena 80% pembangkit batu bara, maka EV akan menghasilkan 720 gr CO2 padahal konsumsinya kendaraan listrik cukup banyak," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong energi bersih dari pembangkit di hulu. Dalam hal ini, hidrogen menjadi opsi bahan bakar paling bersih pengganti BBM, namun implementasinya dinilai masih lebih mahal ketimbang nuklir.

"Peta jalannya dari kendaraan listrik bermotor jarang untuk hidrogen, maka yang paling murah itu dari nuklir, hidrogen bisa terproduksi apabila ada listrik, listriknya dari hydrogen, bukan dari batu bara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat pada hari pertama gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 berhasil membukukan 176 kontrak dagang senilai US$15,2 miliar atau sekitar Rp237,23 triliun (asumsi kurs Rp15.607 per US$).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati menyampaikan, total 176 kontrak dagang yang telah ditandatangani tersebut melibatkan 20 negara.

“Target kami kan US$15 miliar. Saat ini sudah mencapai US$15,2 miliar, ini akan berjalan terus sampai hari terakhir nanti,” kata Dyna di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Rabu (9/10/2024).

Dua puluh negara tersebut, di antaranya Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Belanda, dan Filipina. Kendati demikian, Dyna belum dapat memaparkan secara terperinci nilai kontrak dagang dari masing-masing negara.

Dyna menyebut, kontrak dagang yang yang telah ditandatangani antara importir mancanegara dengan pelaku usaha Indonesia tersebut akan terus dipantau sebagai hasil transaksi TEI 2024.

Selain itu, pihaknya juga harus memantau apakah kontrak dagang tersebut terealisasi atau tidak. Namun, dia meyakini bahwa kontrak dagang yang telah ditandatangani tersebut dapat terealisasi sepenuhnya.

Adapun, TEI 2024 dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2024. Melalui pameran ini, Kemendag mengajak eksportir dalam negeri untuk berpartisipasi dalam memperluas jejaring bisnis dan meraih pasar global.

Mengangkat tema “Build Strong Connection with the Best of Indonesia”, Kemendag mematok target transaksi sebesar US$15 miliar dari 1.000 peserta. Pameran tahunan ini akan dihadiri 5.000 buyers dari seluruh dunia serta 30.000 pengunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pameran terbesar di Indonesia ini dibagi dalam tiga zona produk, yaitu food, beverage, and agricultural products; manufacture products; serta home living, fashion, and services.

Selain pameran, TEI ke-39 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti penjajakan kerja sama bisnis (business matching), bisnis konseling (business counseling), seminar internasional, pertunjukan langsung, dan buyers night.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengetatan dan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat dinilai akan semakin menggerus perekonomian Indonesia.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa kebijakan itu tidak tepat diterapkan di situasi ekonomi domestik saat ini yang tidak menudukung, yang ditandai dengan penurunan daya beli serta gelombang pemutusan hubngan kerja (PHK) yang meningkat.

“BBM itu vital untuk ekonomi, termasuk industri dan transportasi. Kalau saya melihat jika terjadi pengetatan subsidi saat ini memang tidak akan menaikkan inflasi namun dipastikan akan gerus pertumbuhan ekonomi dan tambah efek psikologi bertambah,” ujarnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Kondisi masyarakat saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah tabungan masyarakat yang berada di bawah Rp100 juta. Saat ini, rerata uang yang berada pada tabungan masyarakat menengah ke bawah hanya sebesar Rp1,5 juta.

Dengan kondisi itu, kalau ada hentakan harga konsumsi akan berimplikasi makin dalam pada perekonomian.

“Momennya harus pas, tapi setidak jangan saat masyarakat sedang ekonominya lesu,” tukasnya.

Saat ini, menurutnya isu yang diembuskan oleh pemerintah terbilang bagus yakni harga BBM bersubsidi tidak asal dipangkas tapi direalokasikan kepada pembangunan SDM termasuk program makan siang gratis, kesehatan, dan sebagainya.

“Kalau dikaitkan dengan konteks itu saya rasa masyarakat akan bisa menerima asal memang konkrit,” terangnya.

Menurut dia, narasi yang dikemukakan yakni subsidi harus tepat sasaran dan efektif, harus juga diimbangi dengan konsistensi pemerintah dari sisi kelembagaan. Wacana kabinet gemuk di mana aka nada penambahan sejumlah badan atau kementerian baru menurutnya akan kotraproduktif terhadap wacana efisiensi dan efektifitas subsidi BBM.

“Nanti masyarakat akan bingung misalkan wacana yang mencuat kementerian diperbanyak. Hal ini tercermin dari APBN 2025, belanja pelayanan umum, jumlahnya Rp800-an triliun. Kalau kementerian tetap mau diperlebar kemudian menarasikan efektifitas tepat sasaran penyaluran BBM, ini dua hal yang kontradiktif,” terangnya.

Jadi, lanjutnya, pemerintahan harus dibikin efektif yang mencerminkan bekerja dengan taktis. Dengan demikian, maka masyarakat akan memberikan dukungan.

Persoalan Data

Terkait pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), menurutnya semua itu tergantung pada data yang presisi. BLT, tuturnya, jadi suatu isu besar kalau datanya tidak tepat sehingga akan melahirkan politisasi.

“Kalau datanya kurang presisi maka akan terjadi protes, Mampukah pemerintah membuat data BLT jadi valid?" kata dia.

Menurutnya, jika hanya disalurkan kepada masyarakat miskin yang berjumlah 26 juta jiwa, tentu akan memberikan implikasi akan terhadap pekonomian di mana ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin, namun rentan miskin, yang akan terjerembab dan tidak mendapatkan BLT jika kebijakan pengetatan subsidi terjadi.

Setidaknya ada 130 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin atau sering disebut aspiring middle class. Menurut Eko, kalau BLT tidak menyentuh level ini, dia khawatir pengetatan subsidi BBM berimplikasi pada aktivitas ekonomi kelompok tersebut.

“Kalau diperlebar ke kelompok itu seberapa jauh juga. Waktu Covid bantuan juga merambah kelas menengah ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menghadirkan layanan angkutan umum massal BISKITA.

Layanan ini menggunakan skema buy the service (BTS), dengan pendanaan mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertama di Bodebek yang menggunakan skema ini.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Plt. Kepala BPTJ Suharto dan Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriadi. Penandatanganan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, pada Rabu (9/10/2024).

Nota tersebut memuat kesepakatan antara BPTJ dan Pemkab Bekasi terkait sinergi, perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian layanan angkutan umum dengan skema BTS.

Plt. Kepala BPTJ Suharto mengatakan bahwa penyediaan angkutan umum tidak hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Layanan BISKITA diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan.

"Kabupaten Bekasi menjadi kota pertama yang berani menganggarkan pendanaan layanan BTS melalui APBD 2025. Ini langkah besar dalam penyediaan angkutan umum perkotaan," ungkap Suharto.

Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriadi menyambut baik kerja sama ini. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan angkutan umum massal yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami siap mendukung penyelenggaraan layanan BISKITA.

Dedy juga menyatakan bahwa Pemkab Bekasi akan menyiapkan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan layanan BTS. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Layanan BTS di Kabupaten Bekasi direncanakan akan mencakup tujuh koridor, salah satunya menghubungkan Cinity, Stasiun Cikarang, dan Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya, Bekasi Timur. Diharapkan layanan ini dapat meningkatkan konektivitas dan kenyamanan transportasi publik di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Skema buy the service bertujuan menyediakan angkutan umum yang andal dan terintegrasi. Layanan BISKITA sendiri sudah hadir di beberapa kota di Jabodetabek, seperti Bogor, Bekasi, dan Depok, dengan tujuan meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan menteri perindustrian (Menperin) periode 2014-2016 Saleh Husin menilai seharusnya Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar bisa memegang peranan sebagai penentu harga acuan sawit dunia.

Saleh menyebut, nilai ekspor kelapa sawit RI bisa mencapai US$3 miliar. Oleh karena itu, Indonesia menjadi pemain utama. Namun, ia merasa miris lantaran harga sawit masih ditentukan di bursa luar negeri, yakni Malaysia.

"Berangkat dari situ saya mau memperdalam penelitiannya agar kita betul-betul tahu produk ini, selain kita kuasai produknya, kita juga harus tentukan harganya," ucap Saleh saat meluncurkan buku terkait industri kelapa sawit bertajuk 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap', Rabu (9/10/2024).

Melalui peluncuran buku tersebut, Saleh ingin nama sawit tetap diingat di masyarakat. Dia tak ingin nama sawit mulai dilupakan masyarakat seiring berubahnya zaman.

"Seperti rempah-rempah dulu terkenal sekarang namanya sayup-sayup terdengar. Jangan sampai sawit juga seperti itu," katanya.

Menurutnya, pembahasan mengenai kelapa sawit penting diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Saleh bercerita, pada awalnya dirinya hanya meneliti terkait industri hilir kelapa sawit. Seiring berjalannya waktu, dia berdiskusi dengan tim dan memutuskan untuk mengulas juga industri hulu. Oleh karena itu, ia bertekad membedah hilirisasi kelapa sawit lewat buku.

"Kami bikin buku tapi nggak di hilir saja, tapi sampai ke hulu sehingga orang tahu tentang sawit secara keseluruhan," jelas Saleh.

Buku ini mengupas penelitian Saleh terkait penghiliran kelapa sawit. Hal ini termasuk pengolahan kelapa sawit menjadi berbagai macam produk turunannya.