Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia bisa menjadi produsen emas terbesar di dunia, usai ditemukan cadangan emas.

Prabowo tidak menjelaskan di mana cadangan emas tersebut ditemukan. Dia hanya menekankan, cadangan emas tersebut harus dieksplorasi terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Ketemu lagi, cadangan emas. Rupanya, Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Iya kan? Jangan cepat bertepuk tangan. Emasnya masih di dalam tanah, kita harus gali," kata Prabowo dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Tak hanya cadangan emas, ketua umum Partai Gerindra ini juga mengatakan salah satu cadangan gas terbesar di dunia juga ditemukan di Laut Andaman, Teluk Benggala, Aceh. Menurutnya, cadangan gas terbesar bisa mencapai 8—12 Billion Cubic Feet (BCF).

"Kita bersyukur, kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi, ketemu lagi," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo pun menegaskan pentingnya menjaga dan mengurus kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, dia meyakini pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 8—9%.

Prabowo mengaku sering dicibir karena target pertumbuhan ekonominya yang sangat ambisius tersebut padahal dalam 10 tahun belakangan realisasi pertumbuhan ekonomi hanya bisa di kisaran 5%.

"Jadi siapa tahu nanti tidak 8% [pertumbuhan ekonomi RI]. Kalau 9% gimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis," ujar Prabowo.

Di samping itu, Prabowo tidak menampik pemerintahannya nanti punya banyak pekerjaan rumah. Dia mencontohkan, ke depan perlu ada pembenahan birokrasi, sistem pendidikan, hingga sistem peradilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto optimistis bisa membawa pertumbuhan ekonomi hingga 9%, meski banyak yang tidak percaya kepadanya.

Optimisme itu disampaikan Prabowo ketika menjadi pembicara dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

"Jadi siapa tahu nanti tidak 8% [pertumbuhan ekonomi RI]. Kalau 9% gimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis," ujar Prabowo.

Notabenenya, dia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan target pertumbuhan seperti itu saja, Prabowo mengaku sering dinyinyirin karena 10 tahun belakangan pertumbuhan ekonomi hanya bisa di kisaran 5%.

Kendati demikian, ketua umum Partai Gerindra ini sengaja menargetkan angka yang ambisius. Dengan begitu, jikalau pun gagal maka realisasinya tidak akan jauh dari target yang ambisius tersebut.

"Kalau enggak sampai 8%, ya 7,5%. Kalau enggak sampai 7,5%, ya 7%. Kalau kita puas menargetkan 6%, nanti 5,3% ya sudah lah," jelas Prabowo.

Apalagi, klaimnya, kekayaan alam dan aset negara Indonesia sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah hanya perlu menjaga dan mengurus kekayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, Prabowo tidak menampik pemerintahannya nanti punya banyak pekerjaan rumah. Dia mencontohkan, ke depan perlu ada pembenahan birokrasi, sistem pendidikan, hingga sistem peradilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan bahwa susu ikan aman untuk penderita alergi. Hal ini seiring dengan ramainya produk susu ikan yang diperkirakan menjadi bagian dari program makan bergizi dan susu gratis di era Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti dari Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat BRIN, Ekowati Chasanah mengatakan bahwa susu ikan yang banyak dibicarakan sebenarnya adalah hidrolisat protein ikan (HPI) yang dapat larut dalam air.

Bahkan, Ekowati menyampaikan bahwa HPI sendiri juga berpotensi digunakan sebagai bahan pangan fungsional dan mengurangi alergen protein ikan.

“Terkait alergi, sebetulnya kan semuanya sama, tidak hanya ikan yang alergen, di bahan pangan lain juga ada alergen,” kata Ekowati dalam acara Media Lounge Discussion BRIN bertajuk Penjelasan Pakar Soal Susu Ikan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Secara logika, lanjut dia, alergen dari ikan setelah dihidrolisis tidak memicu alergen. “Hidrolisat itu memiliki kadar alergen yang lebih rendah sehingga bisa mengurangi [alergi],” terangnya.

Ekowati menjelaskan bahwa teknologi hidrolisat protein telah banyak digunakan pada berbagai bahan pangan berprotein tinggi, mulai dari susu sapi hingga kedelai. Teknologi ini juga mengurangi alergi dan antigizi, serta pengembangan pangan fungsional dari peptida yang dihasilkan dari proses hidrolisis.

“Kalau hidrolisat itu justru meminimalkan alergen. Kalau seperti hidrolisat ikan kakap, itu sekitar 50% turun. Jadi kalau dari sana, produk hidrolisat itu lebih aman untuk orang-orang yang penderita alergi, karena ada pemotongan protein,” terangnya.

Dalam hal proses produksi, Ekowati menyampaikan bahwa susu ikan HPI bisa menggunakan berbagai jenis ikan alias ikan campuran. Dia juga menyebut konsumen tidak akan mengetahui jenis ikan apa yang dikonsumsi saat mengonsumsi susu ikan.

“Tetapi yang perlu diketahui pasti adalah bahwa ikan campuran, meskipun [harganya] murah, justru kita memang mencari bahan yang murah, harus ikan segar. Karena itu adalah kunci dari ini semua,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa ikan dikenal sebagai sumber asam lemak esensial seperti DHA dan EPA, yang penting bagi kesehatan. Sehingga, produk hidrolisat atau susu ikan juga mengandung asam lemak esensial.

“Proses hidrolisis protein ikan membuat produk ini lebih aman dari alergen, serta menghasilkan peptida [protein pendek] aktif yang memiliki manfaat tambahan,” terangnya.

Hal ini membuat susu ikan (hidrolisat) memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional, seperti untuk membantu mencegah hipertensi, obesitas, dan sebagai imunostimulan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus mencermati beberapa elemen-elemen penting agar upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas dapat menimbulkan efek positif seperti peningkatan ekspor.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pembentukan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini marak terjadi merupakan konsekuensi dari perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan China beberapa tahun yang lalu.

Dia menuturkan, perang dagang tersebut memicu terjadinya fragmentasi perdagangan antar negara yang semakin mengacu pada kebijakan yang sifatnya inward looking. Artinya, banyak negara yang memusatkan perhatian perdagangan internasional dengan mengedepankan interest dari negara tersebut.

“Kondisi tersebut akhirnya memicu kebijakan yang sifatnya tidak terlalu mendukung untuk perdagangan internasional, meskipun ini (perjanjian perdagangan bebas) tidak sepenuhnya salah,” jelas Yusuf saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).

Yusuf mengatakan, upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang dapat memacu ekspor Indonesia ke sebuah negara. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan Indonesia mengedepankan kepentingannya dalam perundingan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, dia menyebut Indonesia juga perlu mencermati kondisi-kondisi yang ada saat melakukan perjanjian dagang dengan sebuah negara. Dia mencontohkan, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, China (AHKFTA) yang saat ini rencananya akan diperkuat melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, yakni China.

“Selama ini perjanjian perdagangan, terutama yang melibatkan China, perlu disikapi Indonesia secara lebih hati-hati. Ini mengingat neraca perdagangan antara Indonesia dan China tidak selalu bermuara ke keuntungan di sisi Indonesia,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total defisit perdagangan Indonesia dengan China pada Agustus 2024 tercatat mencapai US$1,1 miliar. Hal ini lantaran impor dari China mencapai US$6,43 miliar, sedangkan ekspor hanya US$5,33 miliar.

Yusuf menuturkan, pemerintah Indonesia harus mencermati dengan baik bagaimana daya siang produk Indonesia dibandingkan negara-negara yang terlibat dari sebuah perjanjian perdagangan. Dia mengatakan, competitiveness tersebut harus dilihat dari beragam aspek, seperti dari biaya produksi hingga ongkos logistik yang dibutuhkan.

“Selain itu, faktor-faktor lain seperti biaya operasional untuk SDM, keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam produksi atau desain sebuah produk juga harus dipertimbangkan sebelum memasukkan sebuah item dalam perjanjian perdagangan agar tidak merugikan Indonesia,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memprediksi susu ikan, yang digadang-gadang untuk program makan bergizi pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, akan dijual relatif lebih murah dibandingkan harga susu sapi pada umumnya.

Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” kata Suhana kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Terlebih, Suhana mengungkap bahwa sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, kata dia, inovasi produk susu ikan ini juga merupakan produk blue economy. Sebab, dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Seiring dengan program makan bergizi gratis, Suhana memperkirakan pelaku usaha akan dengan sendirinya akan mengikuti untuk memproduksi susu ikan, jika pasar dapat menerimanya dengan baik. Untuk itu, menurutnya, diperlukan upaya-upaya untuk terus menyakinkan pasar terkait produk inovasi ikan.

Di tahap awal, kata dia, pemerintah dan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk mengkampanyekan konsumsi ikan melalui produk susu ikan. “Memang perlu waktu untuk bisa menyakinkan pasar, apalagi produk baru seperti susu ikan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan sebagai pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tetapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.

Selain memperbaiki skema subsidi agar lebih tepat sasaran, Prabowo juga menjelaskan salah satu caranya memitigasi kemiskinan adalah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, dia meyakini program MBG juga akan berdampak positif ke perekonomian di daerah-daerah.

Menurutnya, program MBG akan menyerap berbagai produksi di desa-desa seperti sayuran, telur, ikan, daging, dan sebagainya. Prabowo pun mengklaim para petani, pekebun, nelayan, dan sebagainya akan semakin sejahtera.

"Mereka tahu produksi telur mereka akan dibeli. Mereka tahu timun mereka akan dibeli. Tomat mereka akan dibeli. Cabe mereka akan dibeli. Sayur mereka akan dibeli. Ikan mereka akan dibeli," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengklaim, tidak kurang dari 53 perusahaan telah merelokasi pabriknya ke Indonesia akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Rosan menjelaskan, kondisi geopolitik seperti perang dagang AS-China dan konflik di Timur Tengah dapat memberi efek negatif ke perekonomian Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan kondisi geopolitik tersebut.

Dia mencontohkan, perang dagang antara AS-China menyebabkan banyak perusahaan yang merelokasikam pabriknya ke luar dari Negeri Panda. Rosan pun mengaku, Indonesia telah memanfaatkan kondisi tersebut.

"Lebih dari 53 perusahaan masuk ke Indonesia. Tapi kita ingin lebih aktif lagi sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia," katanya dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Namun, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini tidak mengungkapkan nama-nama 53 perusahaan yang merelokasikan pabriknya ke Indonesia tersebut.

Rosan hanya menegaskan, Indonesia tidak boleh lengah. Alasannya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

"Asean selalu menjadi pilihan utama [tujuan relokasi pabrik], tapi kita harus lebih aktif lagi karena lebih banyak masuk ke negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand sehingga kita harus lebih aktif lagi," ujar Rosan.

Sebelumnya, riset Jones Lang LaSalle (JLL) memproyeksi dalam satu dekade ke depan akan ada akselerasi rantai pasok dunia yang membidik wilayah Asia Tenggara dan India sebagai lokasi produksi.

Hal ini didorong pertimbangan perusahaan manufaktur yang mencari lokasi dan opsi pembiayaan lebih baik untuk memanfaatkan volatilitas rantai pasokan. Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China mulai menjajaki relokasi manufaktur.

Penambahan basis manufaktur di luar China dianggap penting untuk mencegah gangguan terhadap rantai pasokan dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu negara.

Country Head dan Head of Logistics and Industrial, JLL Indonesia, Farazia Basarah mengatakan demand yang lebih besar terhadap lahan industri, ditambah upah dan biaya bahan baku yang meningkat juga menjadikan harga tanah lebih mahal di China.

"Ini membuat Indonesia menjadi alternatif yang lebih cost-effective," terangnya dalam siaran pers, Rabu (5/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan bisa menambah lifting minyak sebanyak 200.000 barel per hari (bopd) dalam beberapa waktu mendatang.

"Target kami adalah ke depan, kami bisa menambah sekitar 200.000 barel dengan catatan," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Adapun, catatan yang ia maksud yakni optimalisasi sumur-sumur yang tidak beroperasi alias idle. Lalu, mengoptimalkan sumur-sumur yang ada dengan intervensi teknologi. Kemudian, segera melakukan eksplorasi.

Bahlil memaparkan saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Yang mungkin optimalisasi produksinya tidak sebaik dari sumur yang sudah sekarang," imbuh Bahlil.

Lalu, terdapat 7.502 sumur yang masih dalam proses reviu. Sementara itu, 4.993 sumur idle sisanya tidak memiliki potensial hidrokarbon.

Adapun, realisasi lifting minyak kerap tak tercapai dalam beberapa tahun ke belakang. Untuk tahun ini saja, target lifting minyak dalam APBN 2024 adalah 635.000 bopd. Namun, realisasi lifting minyak pada semester I/2024 hanya mencapai 576.000 bopd, atau 91% dari target APBN

Catatan produksi minyak bumi pada tahun-tahun sebelumnya pun meleset dari target. Pada 2023, capaian lifting minyak tercatat mencapai 606.000 bopd, melenceng dari target APBN 2023 sebesar 660.000 bopd.

Hal serupa juga terjadi sepanjang 2022 di mana realisasi lifting minyak bumi hanya mencapai 612.000 bopd atau 87,1% dari target sebesar 703.000 bopd yang tercantum pada APBN 2022.

Pada 2021, pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 705.000 bopd, tetapi hanya terealisasi sebanyak 659.000 bopd. Tahun sebelumnya, lifting minyak bumi mencapai 708.000 bopd atau lebih rendah dari target 755.000 bopd.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap hambatan terbesar bagi pengembangan bahan bakar nabati (BBN) jenis bioetanol di Indonesia yakni menyangkut harga jual yang dipengaruhi penerapan cukai pada etanol.

Anggota Dewan Energi Nasional Abadi Poernomo mengatakan, kendala tersebut tengah didiskusikan dengan Kementerian Keuangan untuk menghapus cukai etanol, khususnya untuk keperluan bahan bakar.

"Problemnya sekarang adalah bahwa harga etanol itu masih Rp15.000, tapi yang big problem pada kita adalah adanya cukai etanol," ujar Abadi kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Hal tersebut dinilai memberatkan lantaran cukai etanol dipatok Rp20.000 per liter, meskipun cukai tersebut utamanya ditujukan pada produk minuman keras. Penghapusan cukai etanol untuk bahan bakar juga sejalan dengan rencana bauran 1% bioetanol yang tertuang dalam RPP Kebijakan Energi Nasional.

Dalam hal ini, dia menerangkan dengan harga etanol Rp15.000 saat ini produksi mencapai 1 juta liter. Maka, untuk menerapkan 1% bioetanol pada kendaraan, kapasitas tersebut sudah mencukupi.

"Oleh karena itu, ini harus ada roadmap jangka panjang tentang penggunaan etanol ini. Lumayan sebenarnya, kalau kita lihat bahwa ada cukai etanol itu kita bisa mengurangi juga gasoline [bensin] 1% dan kita bertahap tingkatkan," jelasnya.

Di samping itu, Abadi menuturkan bahwa pemerintah telah lama mendiskusikan penghapusan cukai etanol. Namun, masih terjadi kendala pada pengawasan dan cara membedakan pasokan etanol yang nantinya beredar.

"Kalau cukai ini dihapus kemudian jatuh ke industri minuman keras bagaimana? Nah, itu yang menjadi permasalahan kita, siapa yang mau mengawasi," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa etanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya dalam acara Peluang dan Tantangan Implementasi Bioetanol di Indonesia.

Meski demikian, Eniya menuturkan, untuk tata niaga dan izin usaha untuk etanol masih akan dikenakan cukai. Dirinya pun mengakui bahwa hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian ESDM untuk membuat etanol pada sektor tersebut tidak dikenakan cukai.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilin Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada 2028. Menurutnya, negara harus mampu memastikan rakyatnya sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

"Suatu bangsa harus bisa memproduksi, dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung pada impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan," ujarnya dalam pidato di acara Investor Daily Summit 2024, dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (9/10/2024).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan agar tidak terlalu terdampak pada krisis jika terjadi.

"Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat pada 4 Oktober [2024]," tegasnya.

Namun, optimisme Prabowo dalam menggapai swasembada pangan di Indonesia harus diiringi kerja keras seluruh pihak terkait.

Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih terperinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi tuntutan pengusaha yang meminta produk tambang hasil penghiliran bisa diserap industri dalam negeri.

Menurut Bahlil, hal itu murni urusan usaha antarperorangan atau business to business (B2B). Oleh karena itu, pemerintah tak bisa membantu lebih banyak terkait penjualan.

"Itu kan urusan B2B, urusan bisnis, masa kami jadi marketing-nya mereka? Lho, gimana sih?" ucap Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Pernyataan Bahlil itu merespons permintaan Indonesian Mining Association (IMA) yang menilai hilirisasi harus diiringi dengan konsumsi produk tambang oleh industri dalam negeri. Hal ini dinilai perlu demi memaksimalkan nilai tambah.

Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau menuturkan, dalam 5 tahun terakhir dunia tambang telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan hilirisasi mineral mentah. Oleh karena itu, dia berharap hasil usaha pelaku industri tambang bisa disambut oleh industri dalam negeri.

Menurut Rachmat, akan sangat disayangkan jika produk olahan mineral dalam negeri malah lari ke luar negeri. "Indonesia punya kesempatan besar untuk memanfaatkan itu dan dari situ lah nilai tambah besar didapatkan," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia pun berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Apalagi, kata Rachmat, pemerintah punya target tertentu untuk menggenjot industri dalam negeri.

"Harapan kami, para penambang sudah melakukan semaksimal mungkin tugasnya, ke depan mungkin ada aturan dari pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan dari hilirisasinya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengibaratkan tugas penambang untuk melaksanakan hilirisasi sudah selesai. Menurutnya, tugas selanjutnya adalah mendorong hasil hilirisasi bisa dikonsumsi industri dalam negeri.

Dia mencontohkan saat ini sekitar tiga per empat produksi katoda tembaga PT Smelting, smelter pertama Freeport, masih diekspor. Sementara itu, sisanya baru dikonsumsi industri dalam negeri. Hal ini lantaran industri hilir yang mengolah katoda dalam negeri masih minim.

"Intinya industri lebih hilirnya mana? Ini [hilirisasi] sudah 5 tahun kok kami bangun," ucap Tony. "Konsumsi katoda tembaga Indonesia yang kecil. Karena ada beberapa bahan yang mengandung tembaga itu diimpornya utuh.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memprediksi realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak akan lebih dari 17% atau di bawah dari target pemerintah 23% pada 2025. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93% pada semester pertama tahun ini.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan ada banyak faktor yang membuat target bauran EBT tahun depan belum tercapai. Salah satunya dia menyebut kondisi kelebihan pasokan pada masa pandemi, hingga saat ini masih ada ekses pasokan 30%.

Masa pandemi disebut membuat pertumbuhan kebutuhan energi tidak stagnan. Alhasil, Menurut dia, apabila dipaksakan untuk memasukkan pasokan dari pembangkit EBT baru justru akan menjadi bumerang bagi pembangkit yang ada.

"Kita sudah monitor, kita hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17%, sekarang kan sekitar 13%-14%," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Dalam hal ini, pihaknya tengah menggodok strategi baru untuk mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Langkah yang sedang berjalan yaitu Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). DEN akan mengubah target 23% bauran energi bersih pada tahun berikutnya.

"Sehingga nanti pada tahun berikutnya sehingga di tahun 2060 bisa 70%," imbunya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sumber kendala yang menghambat target bauran energi yaitu belum tersambungnya jaringan transmisi yang memadai. Dia pun menyontohkan EBT di Riau yang terkendala jaringan listrik.

"Itulah faktor penyebabnya, kembali lagi ini tugas Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan bersama PLN. Jadi bukan salah PLN, salah perencanaan kami juga yang salah, tetapi mereka lebih banyak salah nya dari kami," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Bahlil menyoroti potensi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor geothermal atau panas bumi. Secara global, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia atau sebesar 40%, setara dengan 24 gigawatt (GW).

Sementara itu, kapasitas dari pembangkit listrik dari panas bumi mencapai 26 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah berjalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir tumbuh 2 kali lipat.

"Kapasitas listrik PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi] tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT atau 3% dari total 93 GW," tuturnya.