Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan kemampuan membayar utang korporasi dan rumah tangga tetap terjaga hingga semester pertama 2024 di tengah ketidakpastian global.

BI menyebutkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga mempengaruhi kinerja dan kemampuan bayar korporasi. Hal ini tecermin dari event analysis data 2010-2024, bahwa kinerja penjualan dan belanja modal (capital expenditure/capex) korporasi mengalami perlambatan pada periode terjadinya depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Perlambatan penjualan pada periode tersebut menyebabkan penurunan profit margin yang menurunkan kemampuan bayar korporasi, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator interest coverage ratio (ICR) yang menurun.

Namun demikian, BI menyatakan bahwa kemampuan bayar korporasi pada semester I/2024 relatif lebih kuat dibandingkan dengan periode pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga pada periode 2013-2015 dan 2018-2019.

Kondisi ini pun tecemin dari penurunan nilai ICR yang lebih landai dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

“Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan korporasi dalam memitigasi dampak pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga semakin baik dari waktu ke waktu,” tulis BI dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 43, dikutip Minggu (6/10/2024).

BI mencatat risiko kredit dari korporasi tanpa ekspor atau ekspor rendah dan impor tinggi masih juga terjaga di tengah pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Sejalan dengan itu, dampak dari kenaikan suku bunga juga relatif terbatas terhadap kemampuan bayar rumah tangga.

Berdasarkan analisis data historis BI, kenaikan BI Rate dari 4,50% menjadi 6,50% pada periode terjadinya Taper Tantrum, menyebabkan kenaikan suku bunga kredit baru rumah tangga, serta peningkatan debt service ratio (DSR) rumah tangga.

Kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil dinilai membantu memoderasi dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan kemampuan bayar rumah tangga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih bertanggungjawab dan produktif. Sejumlah target pun dibidik dalam gelaran kali ini.

Adapun, kegiatan ini merupakan bagian dari acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2024). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab dan produktif diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.

“Dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah," ujarnya.

Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan.

Terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi pelaksanaan pembukaan BIK 2024 merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan literasi, inklusi dan pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK mendorong perluasan inklusi keuangan yang bertanggungjawab dan diarahkan pada hal yang produktif.

”Ketika menjalankan bisnis, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diimbau untuk tidak hanya mengedepankan penjualan tetapi juga memerhatikan faktor edukasi,” kata Friderica.

Untuk semakin memperluas program inklusi keuangan ini, menurut Friderica kantor OJK daerah akan mengorkestrasikan berbagai kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar perluasan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan sektor jasa keuangan. Akan tetapi, kemudahan ini diikuti oleh berbagai tantangan yaitu dengan meningkatnya kejahatan di sektor jasa keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Pelaksanaan BIK 2024 merupakan bagian dari program GENCARKAN yang diinisiasi oleh OJK bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Pada puncak pelaksanaan BIK 2024 di Kalimantan Timur terdapat 68 booth yang berasal dari PUJK baik konvensional maupun syariah, regulator, UMKM dan lembaga terkait lainnya dengan total kegiatan lebih dari 100 kegiatan.

Selain itu, rangkaian BIK 2024 juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 35 Kantor OJK Daerah dengan total kegiatan mencapai 341 kegiatan. Target capaian BIK 2024 yaitu meningkat 10% dari capaian BIK tahun 2023, dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Target capaian akses keuangan di BIK 2024 yaitu mencapai 8,7 juta akses produk dan layanan jasa keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi fenomena pengangguran di kalangan Gen Z.

Berdasarkan catatan LPEM yang mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kalangan Gen Z mencapai 9,37% atau sekitar 4,84 juta orang dari total populasi usia kerja Gen Z, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 Gen Z yang termasuk dalam angkatan kerja saat ini sedang menganggur,” tulis LPEM dalam laporannya, Sabtu (5/10/2024).

Tingginya TPT di kalangan Gen Z menurut LPEM dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, atau tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi dan latar belakang pendidikan Gen Z.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa terdapat 3,04% dari populasi Gen Z yang masuk dalam kategori NEET, yang menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar kerja, yaitu sekitar 2,15 juta orang.

Meskipun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi Gen Z, LPEM menilai jumlah ini tetap menjadi perhatian karena kelompok NEET cenderung menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar tenaga kerja serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja.

Lebih lanjut, tercatat pengangguran terbesar di kalangan Gen Z berasal dari lulusan SMA/MA/SMK/Paket C, yaitu 36,17%, diikuti oleh lulusan SMK/MAK sebesar 29,60%.

Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa lulusan tingkat menengah menghadapi tantangan paling signifikan dalam memasuki dunia kerja.

Hal itu konsisten dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai studi yang menyebutkan bahwa lulusan SMA/SMK sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri.

Padahal, pendidikan SMK diharapkan menghasilkan lulusan siap kerja, tapi banyak lulusan yang merasa kurang siap karena jurusan yang diambil tidak sejalan dengan kebutuhan pasar atau kurangnya pengalaman praktis.

Di sisi lain, 11,64% penganggur Gen Z adalah lulusan perguruan tinggi. Meski secara teori memiliki pendidikan lebih tinggi, lulusan ini sering kali menghadapi persaingan ketat di pasar kerja, ekspektasi gaji yang tinggi, dan kurangnya pengalaman praktis atau keterampilan yang dibutuhkan.

LPEM menyebutkan, menariknya, Sakernas menunjukkan bahwa 1,47% populasi gen Z saat ini atau sekitar 600.000 orang, berada dalam situasi putus asa terhadap prospek kerja. Artinya, mereka tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa kecil kemungkinan mendapatkan pekerjaan.

Alasan yang sering muncul termasuk kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta adanya stigma usia yang dianggap terlalu muda atau terlalu tua oleh calon pemberi kerja.

Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya hambatan struktural dan persepsi negatif yang membuat sebagian orang merasa sulit untuk memasuki dunia kerja.

Oleh karenanya, LPEM menilai bahwa fenomena pengangguran di kalangan Gen Z bukanlah masalah yang sederhana dan memiliki banyak lapisan.

“Pendekatan yang berfokus pada pemerataan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pembukaan akses ke sektor-sektor baru sangat penting untuk memastikan bahwa potensi Gen Z dapat diberdayakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia”.

Bisnis.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) telah berkontribusi kepada negeri selama hampir 3 dekade setelah menginjak umur ke-29 tahun pada 3 Oktober 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, saat ini PLN Indonesia Power telah mencapai di tahap perusahaan yang berorientasi pada masa depan, hal ini terlihat dari manuver bisnis dan komitmen kuat dalam kembangkan energi bersih di Tanah Air.

“Pada usianya yang ke 29 tahun PLN Indonesia Power kini telah berhasil bergeser dari suatu Perusahaan yang backward looking corporation menjadi forward looking corporation, saya melihat satu persatu tantangan telah dihadapi dan PLN Indonesia Power berhasil menggeser kekuatannya menjadi kekuatan di masa depan,” kata Darmawan dalam keteranganya, Sabtu (5/10/2024).

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan untuk menempuh perjalanan hingga berusia 29 tahun tentu tidak mudah, PLN IP telah menjawab berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan listrik di Tanah Air.

PLN Indonesia Power, kata Edwin telah menjawab tantangan Growth Moonshot dan menjadikan perusahaan sebagai Global Player Geothermal nomor dua di dunia dengan mengelola 1.107,5 MW energi panas bumi.

Disamping itu PLN IP juga sukses mengembangkan berbagai Renewables Energy serta energi hijau alternatif. Terbaru, Edwin menyebut pihaknya akan me-launchingPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede 110 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas Waduk Singkarak 50 MW dan Saguling 60 MW yang menggandeng mitra global tier 1.

“PLN IP juga berhasil menghadirkan Green Hydrogen Plant Kamojang yang dibangun untuk menjadi pionir ekosistem hidrogen dari hulu hingga ke hilirnya Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen yang berlokasi di Senayan, Jakarta,” ucap Edwin.

Tal hanya itu, Edwin menuturkan pihaknya pun berhasil merealisasikan pembangunan pabrik Solar PV pertama dan terbesar di Indonesia dengan menggandeng Top Tier Solar PV Manufacture.

Di sisi lain, hadirnya PLTU Suralaya 9-10 yang mengusung teknologi Ultra Selective Catalyc Production semakin memperkuat komitmen korporasi dalam pengembangan pembangkit rendah karbon.

“PLTU Suralaya 9-10 yang juga sebagai Pembangkit Hybrid pertama di Indonesia ini juga memanfaatkan amonia hijau dan hidrogen hijau sebagai energi primernya,” ujar Edwin.

Edwin mengatakan, dalam mengakselerasi transisi energi, PLN Indonesia Power telah menjalankan proyek Hijaunesia yang diawali dari tahun 2023.

Dimulai dari pengembangan proyek EBT pada 13 lokasi di Indonesia dengan membangun 12 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan total kapasitas 1.055 MW yang dilaksanakan secara bundling untuk mengakselerasi proses.

Edwin melanjutkan, untuk mendukung upaya transisi energi yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjalankan program penurunan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, demi mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

“Hal ini telah dibuktikan dengan penerbitan perdana Sertifikat Penurunan Emisi PLTM Gunung Wugul yang diperdagangkan di Bursa Carbon Indonesia (IDX Carbon),” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan dikebut rampung selama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Basuki menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut ke tim transisi. Dia menyebut, pemerintah ke depan tetap perlu untuk melanjutkan pembangunan konektivitas.

“Ini transparan, terutama itu menyambung Tol Sumatra di 5 tahun pertama. Itu [usulan masterplan] untuk konektivitas, kita sudah rekomendasikan,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Tol Trans Sumatra merupakan salah satu megaproyek infrastruktur yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, jelang masa purnatugas Presiden Jokowi, pemerintah dalam waktu dekat bakal segera meresmikan dua ruas Tol Trans Sumatra yang telah rampung yakni Tol Tempino – Jambi dan Tol Kisaran.

“Ini tadi Tol Jambi sama di Sumatra Utara Tol kisaran, jadi ada dua yaitu Jambi dan satu lagi Kisaran [bakal diremikan dalam waktu dekat],” imbuhnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga menyampaikan telah menyusun masterplan pembangunan konektivitas yang bakal diajukan kepada presiden terpilih. Dalam dokumen itu, Kementerian PUPR menyiapkan sepanjang 2.300 km jalan tol baru.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa nilai dari usulan 2.300 km tol baru tersebut mencapai Rp460 triliun.

“Kalau 2.300 km ya kira-kira asumsinya kan 1 kilometer Rp200 miliar rata-rata. Jadi, Rp460 triliun untuk 2.300 kilo itu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).

Lebih rinci, Endra menjelaskan bahwa pembangunan 2.300 tol baru itu bakal dilaksanakan di wilayah Jalan Tol Trans Sumatra, penyelesaian beberapa ruas Tol Trans Jawa hingga pengadaan jalan Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, Endra menekankan usulan masterplan di sisi konektivitas itu masih akan sepenuhnya dilimpahkan pada pemerintahan baru. Eksekusi finalnya, nanti akan secara lebih lanjut ditetapkan pasca 20 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan properti milik Sugianto Kusuma (Aguan) Agung Sedayu Group memastikan proyek MICE (meeting, inventive, convention, exhibition) yang saat ini tengah dibangun bakal mulai beroperasi pada September 2025.

Direktur Agung Sedayu Group Ipeng Widjojo menyebut proyek yang diberi nama Nusantara International Convention Exhibition atau NICE itu bakal menjadi yang terbesar di Indonesia.

Pasalnya, pusat konvensi itu akan dibangun di lahan seluas 40 hektare (ha) dari luas lahan mencapai 12 ha.

“Cukup besar 120.000 meter persegi lahannya juga [total bangunan seluas] 40-an ha. Tahun depan, September kita usahakan untuk bisa ada tahapan-tahapannya,” jelasnya saat ditemui di Swissotel PIK Avenue, Jumat (5/10/2024).

Dalam informasinya, proyek tersebut merupakan buah kolaborasi dari Agung Sedayu Group dengan Salim Group dengan menggandeng PT Industri Pameran Nusantara yang akan menjadi pengelola NICE.

Sementara itu, Director Commercial Convention & Exhibition PT Industri Pameran Nusantara, Ryan Adrian sebelumnya menuturkan bahwa NICE terdiri dari tiga gedung pameran dan area outdoor seluas 30.000 m², dengan total luas bangunan 30 ha.

Nantinya, akan terdapat 11 exhibition halls, dengan hall 1 hingga 8 terhubung tanpa pemisah. Sedangkan, area sewa yang tersedia bakal mencapai 120.000 meter persegi.

Di dalamnya juga termasuk atrium seluas 13.200 m² dan area pre-function seluas 18.200 m², serta area ritel yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan catatan Bisnis, total nilai konstruksi dari proyek mice terbesar di Indonesia itu dilaporkan mencapai Rp4 triliun. Angka tersebut masih di luar harga tanah yang ada.

"Investasi untuk pembangunan NICE kurang lebih Rp4 triliun di luar tanah," kata Ryan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan sejumlah persyaratan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ingin beralih ke skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih fleksibel tengah dilakukan pemerintah.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95 persen bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke Cost Recovery dari sebelumnya Gross Split maupun sebaliknya," kata Ariana dalam keteranganya, Sabtu (5/10/2024).

Implementasi kebijakan tersebut, sambung Ariana, berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil atau gas dapat beralih ke skema gross split baru.

"Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," ujarnya.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari Pemerintah.

"Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM tersebut.

Namun, Ariana menyebut pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada kontraktor untuk memilih menggunakan skema yang mana nantinya.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Yang penting kita ciptakan iklim investasi yang menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya,” ucap Ariana.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang hendak membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur.

Kendati tak menegaskan apakah dirinya setuju atau tidak, Basuki berpandangan bahwa rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur ke depan.

“Kalau yang Kemenko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen, jadi tergantung pada pimpinan,” kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/10/2024).

Di sisi lain, Basuki juga secara tersirat menyoroti potensi beban fiskal yang akan ditanggung ke depan. Pasalnya, dengan semakin bertambahnya lembaga kementerian, maka akan semakin banyak pula alokasi anggaran yang perlu dikeluarkan.

Dia juga menegaskan dirinya sama sekali belum mengetahui finalitas rencana pembentukan Kemenko infrastruktur tersebut.

“Tidak ada masalah, tetapi nanti kan banyak Menkonya mesti spending-nya juga harus [makin banyak], yang tadinya 4 [menko] jadi 6 [menko],” ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto bakal resmi dilantik sebagai Presiden Periode 2024 – 2029 pada 20 Oktober 2024. Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah kabinet yang akan dibentuk, akan tetapi Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk dalam jajaran kabinetnya.

Terlebih, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

Dalam informasi yang beredar, Prabowo disebut bakal membentuk 44 kementerian. Di mana, akan terdapat 2 Kemenko baru yang dibentuk Prabowo.

Sehingga, total terdapat 6 kursi Menko, di antaranya yakni Menko Politik dan keamanan, Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Investasi dan Hilirisasi, serta Menko Infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Cerdas (YPC) meluncurkan Sekolah Guru Pemimpin (SGP) guna meningkatkan kapasitas pengajar sebagai pemimpin inspiratif. Kehadiran SGP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

SGP memiliki berbagai program mendalam dan berfokus pada pengembangan kemampuan, karakter, serta keterampilan kepemimpinan.

Ketua Thinktank Sekolah Guru Pemimpin, Erie Sudewo menuturkan bahwa adanya SGP ini sebagai wadah agar guru bisa mengeksplorasi dan mencetak generasi masa mendatang secara beriringan.

“Tapi yang paling penting adalah (Guru) bisa berkarya memproses dan mencetak anak-anak siswa menjadi lebih baik,” kata Erie dalam sambutannya di Wisma Mandiri, Sabtu (5/10/2024).

Di sisi lain, Kepala Sekolah Guru Pemimpin Achmad Ardiansyah, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyoroti pentingnya Sekolah Guru Pemimpin sebagai langkah strategis dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia.

“Sekolah Guru Pemimpin diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan pendidik tidak hanya mahir mengajar, tetapi juga mampu menjadi pemimpin untuk siswa dan sesama guru, serta menyebarkan praktik baik dalam adab kepemimpinan dan pembentukan karakter,” ujarnya.

Selain peresmian, acara ini akan menghadirkan sesi Inspire Talk dengan narasumber seperti Galih Sulistyaningra (seorang guru SD Negeri yang juga merupakan LPDP Awardee, serta content creator) dan Ahmad Fuadi (Penulis Buku “Negeri 5 Menara” dan “Menjadi Guru Inspiratif”).

Sekolah Guru Pemimpin juga memperkenalkan program unggulannya, The Inspiring Leader Teacher, yang telah berhasil menyelesaikan satu rangkaian program, terdiri dari satu angkatan (batch) atau 26 guru di Jabodetabek. Selain itu terdapat juga program lain yakni Program Tematik : Offline dan Online.

Selama berdiri dari Mei 2024, Sekolah Guru Pemimpin sudah bermitra dengan lebih dari 15+ sekolah dan telah menginspirasi lebih dari 160+ guru. Materi yang ada di program program Sekolah Guru Pemimpin bervariasi namun didasarkan pada kurikulum Adab Kepemimpinan.

Seperti Classroom Management, Pembelajaran Diferensiasi, Social Emotional Learning, dan lain lain. Semua disesuaikan untuk kebutuhan guru dan kepemimpinan yang harus dimiliki seorang guru.

Bisnis.com, BATAM - Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam akan dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing investasi di kota industri tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait mengatakan proyek strategis nasional (PSN) ini merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam, BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada tahun 2004.

"Rempang Eco City telah disiapkan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia. Selain menjadi kawasan industri, nantinya kawasan tersebut akan disiapkan untuk sektor perdagangan, residensial, hingga wisata yang terintegrasi," kata Ariastuty, Sabtu (5/10/2024) di Batam.

Ariastuty juga menjelaskan dalam prosesnya, pemerintah juga terus memastikan keterlibatan masyarakat setempat terkait sosialisasi kompensasi atas area yang terdampak.

Upaya tersebut dibuktikan oleh BP Batam dengan memberikan penggantian biaya terhadap pembukaan lahan, tanaman, serta bangunan kepada masyarakat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"BP Batam juga bekerjasama dengan pemerintah untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan taraf hidup. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan pada proyek Rempang Eco City ini," ujarnya.

Persiapan dan pembangunan Rempang Eco City juga dilakukan secara terencana, termasuk menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"AMDAL-nya sudah selesai. Ini adalah salah satu poin penting yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi kami memastikan semuanya terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Dia menjelaskan kemajuan infrastruktur dan ekonomi di Batam juga harus terlaksana di Pulau Rempang. Apalagi mengingat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2023 yang mencapai 7,04%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan nasional.

"Apa yang sudah kita bangun di Batam akan dibangun juga di Rempang. Bahkan mungkin ke depannya Rempang bisa menjadi daerah yang lebih maju dari Batam," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Veteran Wall Street Ed Yardeni melihat potensi berakhirnya pelonggaran suku bunga Fed Fund Rate (FFR) oleh Federal Reserve (The Fed) pada tahun ini.

Dia mempertimbangkan data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang meluncur pada Jumat (4/10/2024) menunjukkan perbaikan.

Melansir dari Bloomberg, Sabtu (5/10/2024), Yardeni menyampaikan dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak bekerja, risiko inflasi dapat muncul jika The Fed mengambil langkah pemangkasan FFR pada sisa tahun ini. Terlebih, harga minyak mengalami rebound dan ekonomi China tengah berusaha naik.

Keputusan bank sentral pada September lalu untuk menurunkan suku bunga sebesar setengah poin persentase, Yardeni sebut sebagai sebuah langkah yang tidak diperlukan. Menurutnya, langkah tersebut biasanya dilakukan untuk mengatasi resesi atau kejatuhan pasar.

“Mereka tidak perlu berbuat lebih banyak. Saya berasumsi bahwa beberapa pejabat The Fed menyesal telah melakukan banyak hal,” tulis Yardeni dalam sebuah tanggapan melalui email untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Saham-saham naik pada hari Jumat sementara imbal hasil US Treasury dan dolar AS melonjak setelah data pemerintah menunjukkan peningkatan terbesar dalam penggajian non-pertanian dalam enam bulan terakhir.

Laporan ini juga merevisi naik angka perekrutan untuk dua bulan sebelumnya dan mengindikasikan penurunan tingkat pengangguran.

Yardeni adalah orang terakhir yang mengomentari kebijakan The Fed setelah data pertumbuhan lapangan kerja melampaui semua estimasi. Sebelumnya pada hari Jumat, mantan Menteri Keuangan Larry Summers mengatakan bahwa keputusan bank sentral untuk memangkas suku bunga bulan lalu adalah “sebuah kesalahan.”

Rilis ini juga mendorong para ekonom di Bank of America Corp. dan JPMorgan Chase & Co. untuk memangkas perkiraan mereka untuk penurunan suku bunga The Fed pada bulan November menjadi seperempat poin dari setengah poin, menggemakan pergerakan dalam kontrak swap yang terkait dengan hasil pertemuan The Fed di masa depan.

Namun, menyebut The Fed untuk berhenti sepenuhnya selama sisa tahun 2024 tidak sesuai dengan konsensus.

Respons Investor

Banyak investor menganggap penurunan suku bunga terbaru The Fed sebagai langkah menuju normalisasi kebijakannya di tengah pelonggaran inflasi setelah putaran pengetatan agresif membawa biaya pinjaman patokan ke level tertinggi dalam dua dekade.

Meskipun begitu, ini adalah ide yang sedang dipertimbangkan oleh kepala strategi suku bunga AS di BMO Capital Markets, Ian Lyngen.

Lyngen sementara ini tetap berpegang pada perkiraannya untuk penurunan seperempat poin di bulan November. Dirinya berpendapat bahwa sejumlah data mengenai ketenagakerjaan dan inflasi akan menentukan arah kebijakan the Fed sebelum pertemuan tanggal 7 November.

Jika laporan penggajian bulan Oktober cukup kuat dan inflasi terbukti bertahan, para gubernur bank sentral AS kemungkinan akan menahan diri dari penurunan suku bunga untuk saat ini.

Lyngen melihat, pembaruan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa The Fed mungkin akan meninjau kembali kehati-hatian pemotongan pada bulan November.

“Dalam upaya kami untuk jujur secara intelektual, ada baiknya kita merenungkan sejenak apa yang diperlukan agar The Fed berhenti sejenak bulan depan,” tuturnya.

Bagi para pengkritik perubahan kebijakan The Fed, pasar bisa dibilang telah memperhitungkan terlalu banyak penurunan suku bunga. Risikonya, menurut Yardeni, adalah pelonggaran tambahan akan memicu euforia investor yang akan menyiapkan panggung untuk sebuah peristiwa pasar yang menyakitkan.

“Setiap penurunan suku bunga lebih lanjut akan meningkatkan kemungkinan skenario melelehnya pasar saham di tahun 1990-an,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembangunanproyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) bakal memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, adanya proyek proyek pipa gas Cisem ini dapat memberikan kontribusi kepada industri petrokimia.

“Gas itu bisa dipakai apa saja banyak banget. Apalagi kalau dipakai petrochemical, itu ada nilai tambahnya,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM dikutip, Sabtu (5/10/2024).

Agus menuturkan, setelah proyek Pipa Cisem 2 selesai dan dapat tersambung dengan Pipa Cisem 1, pemerintah bakal melanjutkan pembangunan Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei di Sumatra.

Nantinya, jika proyek pipa gas tersebut selesai, bakal membuat pasokan gas yang berasal dari Andaman dapat masuk ke pipa gas tersebut.

"Jadi pasokan dari Andaman Masuk, bisa masuk, beberapa lapangan yang sudah menurun bisa terkompensasi dari produksi baru," ujar Agus.

Sebagaimana diketahui, penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung.

Nilai kontrak proyek ini mencakup paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan momentum tersebut tak berarti pekerjaan selesai, justru baru dimulai dan harus dirampungkan tepat waktu.

"Jadi bukan pekerjaan selesai, ini kita baru mulai. Tolong nafasnya diatur, perencanaanya harus kuat, karena ini kerjaan 2 tahun. Kita tidak bisa mundur karena nanti kalau mundur banyak hal yang terpengaruh," kata Dadan melalui siaran pers, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dadan mengingatkan bahwa proses penanganan proyek Cisem tahap II ini berbeda karena merupakan PSN yang menyangkut amanat langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).