Bisnis.com, JAKARTA – BTN mengaku siap mendukung penuh implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan, secara garis besar program tersebut bakal berkontribusi positif pada kinerja bisnis industri keuangan, khususnya BTN yang memang fokus bergerak di pasar KPR subsidi.

“Kita sih senang banget ya, karena bisnisnya kan bertambah. Dan yang kedua, tugas kita memang bantu menyalurkannya jadi ya market-nya makin besar, gitu. Kalau dari sisi bank sih oke-oke aja ya,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Hanya saja, Nixon memberi catatan agar ke depan pemerintah dapat benar-benar secara fokus melakukan pengawasan terhadap pengadaan pasokan suplai rumah untuk menyukseskan program 3 juta rumah Prabowo tersebut.

Dia menegaskan, pemerintah perlu secara ketat menunjuk dan melakukan pengawasan kepada pengembang agar praktik proyek fiktif terhindarkan.

“Jangan sampai nanti ketemu developer, ternyata developer fiktif. Kayak gitu kan case-nya juga ada, atau rumah sertifikatnya tidak keluar-keluar, terulang lagi nanti,” imbuhnya.

Karenanya, dia mengimbau pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo memerlukan sinergi yang luas antarkementerian. Dia juga menyinggung keberadaan Kementerian Perumahan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan proses pengawasan.

“Kan rencananya ada kementerian perumahan ya saya dengar-dengar gitu, ya katakanlah PU dan Pera [Perumahan Rakyat], kemudian pertanahan, Pemda untuk membantu sisi supply-nya ini bener-bener bisa deliver 3 juta rumah. Kalau ditanya saya yakin nggak, saya jawabnya yakin,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan satu dari 17 program prioritas yang diusung oleh paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun pada daerah pedesaan, 1 juta rumah di wilayah perkotaan, hingga 1 juta rumah di daerah pesisir.

Prabowo - Gibran menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun, sehingga total pasokan rumah yang dicapai diperkirakan bakal tembus 2 juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan, Prabowo-Gibran akan menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak (landed house) dan 500.000 rumah vertikal atau yang biasa dikenal dengan istilah rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

Bisnis.com, Balikpapan - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berhasil mengubah gas metana yang berasal dari pengolahan sampah organik di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi sumber energi baru terbarukan (EBT) bagi masyarakat.

Adapun, pemanfaatan limbah sampah menjadi gas metana ini merupakan kolaborasi PHM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan dalam rangka mendukung ketersediaan akses energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat, andal, dan berkelanjutan dari sisi lingkungan.

Dalam kunjungan Bisnis ke TPAS Manggar Rabu (25/9/2024), Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Dony Indrawan menjelaskan, pemanfaatan sampah menjadi gas metana ini merupakan salah satu program CSR unggulan perusahaan di bidang lingkungan yang bernamaWaste to Energy for Community(Wasteco).

“Kami berencana untuk mengintegrasikan berbagai program CSR lingkungan kami dalam sebuah program yang diberi nama Energi Lestari Bumi Kalimantan [ELBK] agar semakin dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan,” katanya.

Hingga Agustus 2024, Dony mengatakan, Program Wasteco di Balikpapan telah mengelola sampah dan memanfaatkan gas metana hingga 820.800 meter kubik per tahun. Gas metana yang dihasilkan tersebut disalurkan ke 380 sambungan rumah.

Pemanfaatan gas metana ini memberikan manfaat penghematan biaya rumah tangga masyarakat dan UMKM hingga Rp456 juta per tahunmelalui pengurangan penggunaan gas elpiji.

“Kami percaya bahwa keberhasilan program CSR Perusahaan merupakan buah kolaborasi Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan pemerintah,” ucap Dony.

Di sisi lain, penyuluh lingkungan pada UPTD TPAS Manggar, Fadilah Putra menuturkan hal yang menjadi tantangan dalam pemanfaatan gas metana ke depan terkait keberlangsungan yang konsisten.Sebab, terdapat beberapa faktor yang masih memengaruhi stabil tidaknya aliran gas metana, salah satunya cuaca.

Fadilah mengharapkan agar program CSR binaan PHM ini bisa dilanjutkan oleh pada tahun berikutnya dan tidak berhenti sampai tahun ini saja.

“Mudah-mudahan ada teknologi yang bisa menyimpan gas metana dalam skala besar agar ada keberlanjutan. Namun, apa pun itu, kami tetap mendukung karena masyarakat mendapat banyak manfaat dengan adanya pemanfaatan gas metana,” ujarnya.

Adapun, pemanfaat gas metana di TPAS Manggar mulai dilakukan sejak 2019 dengan mengadopsi teknologi migas.Teknologi yang diadopsi mulai dari kepala sumur yang menggunakan sistem yang ada di industri migas, tetapi menggunakan pipa PVC. Kemudianmanifold, yang berfungsi mengatur pendistribusian gas metana ke pengguna.

Lalu, separator untuk mengurangi kadar air dalam gas metana di TPA Manggar, sekaligus sebagai pengumpul gas. Adaptasi teknologi migas lainnya adalah adanya tujuh unitflaringyang berfungsi mengurangi risiko kebocoran dan ledakan.

Sekretaris Kelompok Pengelola Gas Metana TPAS Manggar Nurlita mengatakan bahwa sampai saat ini sejak tahun 2019, tercatat yang memakai gas metana ada 380 rumah atau membantu 1.235 jiwa di empat rukun tetangga di sekitar TPAS Manggar.

Dari penyaluran tersebut, pihaknya mematok iuran sebanyak Rp10.000 per rumah untuk satu bulan dan hasil iuran tersebut digunakan untuk perawatan dan gaji teknisi.

“Namun, tidak semuanya kami pungut iuran. Ada yang kami berikan saja [gratis], khususnya untuk warga lansia dan warga kurang mampu. Kami, pengelola, tidak digaji. Jadi, ini kegiatan sosial saja,” tutur Nurlita.

Bisnis.com, Nusa Dua – Setelah hampir 10 tahun berjalan, program besutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akhirnya menunjukkan hasil. Reka cipta hasil riset program bertajuk Grant Riset Sawit berhasil mencuri atensi investor dan siap dikomersialkan.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan terdapat 30 invensi hasil riset dari program tersebut yang siap dikomersilkan. Sementara terkait dengan investasi, Sebagian invensi itu sudah mengantongi komitmen dalam bentuk letter of intent (LoI) dari penanam modal.

“Saat ini, terdapat 30 invensi hasil riset dari Grant ResearchSawit yang siap komersialisasi, dan beberapa sudah mendapatkan pernyataan minat dari para investor dengan komitmen dalam bentuk LoI nondisclosure agreement,” kata Eddy di acara Pekan Riset Sawit di Bali, Kamis (3/10/2024).

Diselenggarakan sejak 2015, BPDPKS sebagai penyelenggara telah mendanai sebanyak 346 kegiatan riset, dengan melibatkan 88 lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), serta 1.212 peneliti yang tersebar di sebanyak 20 provinsi di Tanah Air.

Adapun, kata Eddy, program riset dan pengembangan yang menjadi salah satu langkah taktis BPDPKS tersebut bertujukan memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional sebagai salah satu sektor strategis.

"Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional. Melalui riset dan inovasi, kami berharap dapat mendorong terciptanya produk-produk baru, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing global industri kelapa sawit Indonesia," jelasnya.

Adapun, program ini memerhatikan beberapa aspek. Seperti aspek peningkatan produktivitas, efisiensi, aspek sustainability, akselerasi penciptaan produk atau pasar baru, serta peningkatan kesejahteraan petani.

BPDPKS juga bekerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII) dalam memfasilitasi proses komersialisasi hasil riset, dengan 30 invensi siap untuk dipasarkan.

“BPDPKS bekerja sama dengan AII guna melaksanakan valuasi kesiapan teknologi yang akan dikomersialisasi terhadap invensi hasil riset yang didanai oleh badan,” ujarnya.

Selain itu, kolaborasi dijalin dengan sejumlah perusahaan internasional seperti PT KLK Lipico dan Novozymes untuk menampilkan inovasi-inovasi terdepan di industri kelapa sawit.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan lampu hijau kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengungkapkan instansinya telah mendapat persertujuan Meteri PAN-RB Azwar Anas terkait kenaikan tukin.

Di mana besaran tukin untuk kementeriannya akan naik sebagaimana Kementerian BUMN yang pada Agustus 2024 lalu telah mengumumkan naik sebesar 100%.

“Kira-kira sama lah [dengan BUMN] 100%,” ungkapnya sambil memberikan jempol kepada media massa di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Azwar Anas mengakui telah membahas kenaikan tukin bagi Kemenko Perekonomian dan Kemenhub.

Meski demikian, Anas enggan menyampaikan besaran kenaikan tukin bagi Kemenhub. Dirinya hanya menekankan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi tersebut, telah memenuhi persayaratan kenaikan tukin.

Salah satunya, yakni menyederhanakan atau simplifikasi lebih dari 300 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. “[Kemenhub] memenuhi. [Besaran tukin] Enggak harus diumumkan lah, nanti menteri yang lain minta,” tuturnya.

Anas menjelaskan bahwa kenaikan tukin harus memenuhi beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi.

Indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, melainkan pada dampak dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, baik berupa kemiskinan, inflasi, maupun sistem digital.

Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, Azwar Anas menyampaikan Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%.

Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85%, penyederhanaan lebih dari 70%, dan capaian proyek-proyek strategis.

“Pencapain ini berkat transformasi yang telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan didukung Kementerian PAN-RB yang terus mendorong kementerian menjadi lebih efisien,” tulis Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan Instagram @erickthohir, Rabu (14/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung menggelar HCM Talks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Mengangkat tema Sustainability and Managing Service in Organization, Ketua Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Pengetahuan SBM ITB Donald Lantu mengatakan bahwa tema tersebut sesuai dengan situasi yang ada saat ini dimana seluruh organisasi perlu melakukan dua fokus tersebut.

“Menyiapkan bisnis yang legasi, yang saat ini dikembangkan. Tapi juga harus berbicara soal inovasi ke depan, future-nya seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa memanage sustainability dan diversity di organisasi,” kata Donald dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Donald menyebutkan, dalam agenda HCM Talks 2024 nantinya akan dibagi menjadi 4 panel berbeda. Dimana pada panel pertama akan membahas terkait Menyiapkan Women Leadership pada Ambidextrous Organization yang dibawakan oleh Direktur SDM Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala.

Donald menuturkan bahwa materi dan cerita yang dibawakan Tina nantinya diharapkan menjadi pelajaran untuk dipelajari.

“Kita bisa mendengarkan langsung dari para pelaku menceritakan bagaimana BUMN ini juga luar biasa, ibu (Tina) mengembangkan para srikandinya agar kemudian bisa menduduki top positions di BUMN,” ujar Donald.

Untuk panel kedua nantinya akan membahas mengenai ambidextrous organization. Pada panel ini bakal diisi oleh Jaka Purwanto selaku Advisor PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang juga merupakan lulusan dari ITB.

Pada panel ketiga, bakal membahas mengenai persiapan masa pensiun. Donald melihat, belum terlalu banyak para pekerja yang membahas mau kemana nantinya setelah pensiun.

“Apakah cara-cara yang sekarang ini sudah cukup sustain untuk bisa dilakukan atau mungkin ada alternatif lain yang kemudian kita bisa mendorong, membantu para pensiunan kita itu bisa pensiun dengan penuh senyum,” ucapnya.

Kemudian, pada panel terakhir nantinya bakal membahas mengenai University for the Future. Pada panel ini nantinya akan membahas terkait hubungan antara industri dengan universitas.

Hubungan tersebut, kata Donald bisa berbentuk kolaborasi dalam kurikulum, dalam riset, dan juga dalam berbagai kegiatan termasuk pengabdian masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan memberikan wawasan tambahan kepada Bapak-Ibu sekalian,” tutur Donald.

Di tempat yang sama, Dekan SBM ITB Ignatius Pulung Nurprasetio menyebut, acara yang digelar oleh pihaknya diharapkan bisa menjadi salah satu indikator membantu masyarakat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Membayangkan semua orang harus makmur, Indonesia menjadi rich country itu kayaknya suatu tantangan yang luar biasa. Nah mungkin di pembicaraan sekarang hari ini itu bisa sedikit menyumbang gitu ya (menuju Indonesia Emas),” ucap Pulung.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mencatatkan pertumbuhan jumlah penumpang menjadi sebanyak 11,53 juta penumpang sepanjang semester I/2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan jumlah penumpang GIAA naik signifikan sebesar 27,40% menjadi 11,53 juta dibandingkan dengan semester I/2023 yang tercatat sebesar 9,05 juta penumpang.

Perinciannya adalah penumpang pesawat Garuda Indonesia sebanyak 5,27 juta naik 45,17% serta pesawat Citilink sebanyak 6,27 juta atau naik 15,49%.

“Hingga pertengahan tahun 2024, Garuda Indonesia secara bertahap berhasil mengimplementasikan sejumlah langkah strategis optimalisasi kinerja baik dari aspek layanan dan aspek operasional, termasuk menghadirkan rangkaian inisiatif yang dapat meningkatkan performa kinerja Perusahaan,” kata Irfan dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/10/2024).

Irfan juga mengatakan Garuda Indonesia sebagai mainbrand berhasil menyelesaikan operasional haji 2024 dengan pencatatan kenaikan jumlah penumpang dibandingkan angkutan pada periode tahun sebelumnya sehingga turut menyumbang catatan positif di perolehan pendapatan penerbangan.

Lebih lanjut, Irfan mengklaim upaya implementasi langkah optimalisasi kinerja sebagai bagian dari proses transformasi berkelanjutan yang dilaksanakan oleh GIAA secara intensif juga terlaksana pada penguatan sinergi dalam kaitan kerja sama komersial antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines.

Kerja sama itu disebut membawa manfaat lebih bagi pengguna jasa kedua maskapai untuk rute penerbangan dari/menuju Indonesia dan Singapura. Kerja sama ini sekaligus turut memperkuat ekosistem bisnis penerbangan di kawasan regional yang diharapkan dapat memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan global dengan jangkauan jaringan yang semakin kompetitif baik di pangsa pasar domestik maupun internasional.

Adapun untuk kinerja keuangan sendiri, GIAA melaporkan pendapatan usaha yang meningkat sebesar 15,72% menjadi US$1,27 miliar sepanjang semester I/2024.

Secara lebih terperinci, pendapatan penerbangan tidak berjadwal tercatat sebanyak US$177,97 juta atau tumbuh 24,93% dari 2023 di periode yang sama yakni US$142,46 juta, dan pendapatan lainnya yang meningkat hingga 33,01% dari sebelumnya US$126 juta menjadi US$167,6 juta.

Sementara itu, beban usaha GIAA ikut meningkat menjadi US$1,53 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,24 miliar.

Beban ini masih didominasi oleh beban operasional penerbangan termasuk biaya avtur yang meningkat menjadi US$838,12 juta dari sebelumnya US$729,94 juta serta kenaikan beban pemeliharaan dan perbaikan yang tercatat sebesar S$257,57 juta sepanjang semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan atau disebut Asean+3 akan mencapai 4,2% pada 2024 dan menguat ke 4,4% pada 2025 mendatang.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan itu lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang dikeluarkan pada Juli 2024 sebesar 4,4%.

Chief Economist AMRO Hoe Ee Khor menjelaskan bahwa perekonomian negara-negara Plus-3, yakni China; Hong Kong, Jepang; dan Korea Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,1%. Sementara itu, negara-negara Asean diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini.

"Pertumbuhan untuk wilayah ini akan didorong oleh kelanjutan pemulihan perdagangan luar negeri, ketahanan dalam negeri permintaan, dan peningkatan pariwisata karena kebijakan visa yang dilonggarkan di beberapa negara," jelas Khor dalam press briefing virtual pada Kamis (3/10/2024).

Khor menjelaskan bahwa Vietnam menjadi negara dengan kinerja pertumbuhan terbaik diantara negara Asean+3 lainnya pada 2024 dengan 6,2%. Menyusul di belakangnya adalah Filipina dan Kamboja dengan prediksi masing-masing 6,1% dan 5,6%.

Selanjutnya, Indonesia diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,1%, disusul China (5%), Malaysia (4,7%), Laos (4,5%), Brunei Darussalam (4%), Hong Kong,China (3,3%), Thailand (2,8%), Korea Selatan (2,5%), Singapura (2,4%), Myanmar (1,8%), dan Jepang (0,5%).

Sementara itu, tingkat inflasi negara-negara Asean+3 diprediksi sebesar 4,9% pada 2024 dan akan menurun ke 4,1% pada 2025. Laju inflasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara diproyeksikan sebesar 6,1% pada 2024 dan menurun ke 4,9% pada 2025.

Adapun, tingkat inflasi negara-negara Plus 3 diprediksi sebesar 1,8% pada 2024 dan meningkat ke level 2% pada 2025.

Risiko Ekonomi Asean

Khor melanjutkan, ada beberapa risiko yang akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Asean+3 di sisa 2024 dan sepanjang 2025 mendatang. Pertama, perlambatan pertumbuhan tajam di AS dan Eropa. Khor menuturkan, data pasar tenaga kerja AS pada Juli dan indeks PMI manufaktur Agustus yang lebih lemah dari perkiraan telah memicu kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan AS.

"Hal ini berpotensi membebani pemulihan tingkat ekspor," kata Khor.

Sementara itu, pemulihan ekonomi di Eropa yang rapuh menghadapi risiko eskalasi ketegangan perdagangan global dan kemungkinan lonjakan biaya energi serta pengangkutan karena konflik geopolitik.

Selanjutnya, penyesuaian yang berlarut-larut di sektor properti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi China. Khor menuturkan, jika tren pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat berlanjut di China, dampak di kawasan Asean akan terasa melalui nilai perdagangan, investasi, serta pariwisata yang lebih rendah.

Volatilitas pasar finansial juga perlu dicermati oleh negara-negara kawasan Asean+3. Khor menuturkan, kondisi penyesuaian pasar yang tajam namun berumur pendek itu sempat terjadi pada Agustus 2024 lalu yang menjadi pengingat akan risiko lonjakan lebih lanjut di pasar keuangan.

Ke depan, dia mengatakan ketidakpastian seputar prospek kebijakan moneter AS pemilihan presiden mendatang, dan potensi pelepasan posisi keuangan lebih lanjut dapat mempengaruhi pasar dan meningkatkan tekanan di pasar keuangan.

Selain itu, meningkatnya harga komoditas dan biaya angkut global juga akan mempengaruhi negara-negara di kawasan Asean+3. Khor menurutkan, siklus cuaca La Niña yang tidak dapat diprediksi dapat mengganggu pasokan pangan, sementara tensi geopolitik dapat berimbas pada meningkatnya harga energi dan biaya logistik.

Selanjutnya, pemilihan presiden AS pada November mendatang juga akan berdampak pada negara-negara di kawasan lain, termasuk Asean+3, terutama jika hasil tersebut bermuara pada meningkatnya tensi perang dagang AS-China.

"Peningkatan tarif bisa secara substansial menghambat prospek pertumbuhan regional pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada besarannya. Dalam proyeksi kami, skenario terburuk dengan peningkatan tarif yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Asean+3 hingga hampir 1%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi Temu tak diberikan izin oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

E-commerce mirip Shopee ini tak diberikan izin saat hendak mendaftarkan merek dagangnya. Penolakan tersebut berkaitan dengan alasan akan memunculan persaingan dagang tidak sehat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Temu dilarang untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

"Kita tetap larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarkan," ujar Budi Arie, dikutip dari Antara.

Sejalan dengan itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan bahwa pihaknya meminta agar platform ataupun kebijakan yang dapat membuat industri menderita tidak diperkenankan masuk dan diterapkan di Indonesia.

"Sepanjang aplikasi tersebut bisa merusak berdampak pada industri dalam negeri, membuat industri dalam negeri suffer, menderita, mengalami penurunan permintaan. Tentu kami berharap aplikasi itu jangan diperbolehkan masuk ke Indonesia," kata Febri kepada wartawan, Kamis (3/10).

Apa Itu Aplikasi Temu?

Temu merupakan aplikasi e-commerce yang menawarkan barang-barang dagangan dengan potongan dan harga besar.

Aplikasi ini memang sekilas mirip dengan Shopee, maupaun TikTok Shop. Namun yang berbeda, Temu secara langsung terhubung dengan 80 pabrik di China yang bisa menyalurkan langsung produknya ke konsumen di seluruh dunia.

Sehingga barang-barang yang dijual akan lebih murah. Hal ini mengkhawatirkan produksi buatan negeri yang bisa kalah dalam pemberian Harga jual.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejak September 2022, aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) pada 22 Juli 2024.

Namun, upaya tersebut gagal lantaran sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama.

Temu telah berhasil berekspansi dan masuk ke 48 negara termasuk Thailand dan Malaysia. Menyitir laporan Southeast Asia E-commerce Outlook 2024 yang dirilis TMO Group, Temu diluncurkan di 48 negara di seluruh dunia pada Desember 2023, dengan sekitar 120 juta pengguna menelusuri produk di Temu dan rata-rata 1,6 juta paket dikirim setiap harinya.

Pencapaian utama Temu terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana sekitar 9% orang Amerika berbelanja di Temu dalam satu tahun terakhir. Temu secara konsisten menempati peringkat pertama dari sisi unduhan (download) di Apple App Store dan Google Play.

Sementara itu, platform e-commerce di bawah perusahaan teknologi China Pinduoduo, Temu, pertama kali memasuki Asia Tenggara melalui Filipina pada 26 Agustus 2023. Aplikasi ini kemudian berekspansi ke Malaysia pada 8 September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja melaporkan bahwa dalam lima tahun perjalanan program itu, sebanyak 18,9 juta masyarakat Indonesia telah menerima manfaat Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan Kartu Prakerja telah inklusif bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga mencakup 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Secara usia, didominasi oleh usia 18 hingga 35 tahun.

"Usia dari peserta mayoritas 18 sampai 35 tahun atau itu Gen Z dan Milenial," ungkapnya dalam Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Sementara berdasarkan kelas ekonomi, Program Kartu Prakerja diikuti dari desil 1, aspiring middle class hingga middle class.

Denni menjelaskan secara komposisi, jumlah penerima yang pada saat mendaftar program tersebut dengan status bekerja sebanyak 39%. Dalam survei yang dilakukan usai dua bulan pelatihan, jumlah peserta yang bekerja naik menjadi 55%.

Dari 55% yang bekerja, 13% diantaranya menjadi pekerja dan 13% lainnya menjadi wirausaha atau membuka usahanya sendiri usai mengikuti pelatihan.

Pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender 51% perempuan, asal mayoritas daerah perdesaan.

Sementara pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6.000 lebih program pelatihan baik online maupun offline, yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi serta relevan.

Kemudian hasil dari evaluasi, penerimaa manfaat Prakerja merasa sangat meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.

Ke depan, Denni mengatakan pihaknya akan melakukan tracer study bagi para Alumni Kartu Prakerja pada November 2024 mendatang.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan bahwa program Tapera bukanlah suatu bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri nasional (PNS), melainkan tabungan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, BP Tapera ke depan hanya mengelola tabungan perumahan yang dananya akan dikembalikan kepada peserta Tapera.

"Dan konsepsinya [Tapera] bukan iuran. Kenapa? Karena duitnya tidak hilang. Kalau iuran kan duitnya hilang," tuturnya dalam sosialisasi bertajuk Kenapa Harus Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, Heru menegaskan bahwa BP Tapera memiliki misi untuk merealisasikan penghimpunan dana murah dalam jangka panjang.

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Di samping itu, Tapera juga bakal meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ya nggak bisa diambil sewaktu-waktu, memang [tabungan pesertanya]. Tapi ini best practice di banyak negara juga seperti itu, ya," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.

Dalam beleid tersebut, diatur bahwa pekerja swasta akan diwajibkan menjadi peserta Tapera. Padahal sebelumnya, kewajiban ikut serta Tapera hanya dibebankan pada para PSN dan ASN, TNI, Polri, serta Pegawai BUMN dan BUMD.

Adapun, besaran iuran tabungan yang bakal ditanggung peserta ditetapkan mencapai 3%. Di mana, iuran tabungan tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Sementara itu, besaran iuran simpanan bagi pekerja mandiri atau freelance akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Namun demikian, Heru menegaskan saat ini pihaknya sama sekali belum melakukan penarikan iuran tabungan. Sedangkan, dalam PP 21/2024 proses iuran baru akan efektif berlaku pada 2027.

Bisnis.com, BADUNG – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono meyakini era globalisasi sudah berakhir, sehingga potensi krisis pangan global semakin besar.

Thomas melihat banyak negara sudah mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dengan negara lain. Akibatnya, rantai pasok dan arus uang, komoditas, serta jasa antar negara terganggu.

“Era globalisasi, ketika suatu negara dapat bekerja sama dengan negara lain dengan hambatan sesedikit mungkin, sudah berakhir,” tegas Thomas ketika membuka Asean Treasury Forum di Bali, Kamis (3/10/2024).

Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani ini pun mengingatkan bahaya krisis pangan. Bagaimanapun, kini banyak negara yang bergantung dengan pasokan pangan dari negara lain.

“Gangguan pada rantai pasok dapat memperburuk masalah global, yang menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Thomas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar negara-negara Asean. Dia mengingatkan, pimpinan negara-negara Asean telah mendeklarasikan penguatan ketahanan pangan (ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security).

Dalam ini, sambungnya, perlu kolaborasi yang lebih dalam antar sektor keuangan dan pertanian negara-negara Asean. Selain itu, peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian dan pengembangan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim juga diperlukan.

“Indonesia secara khusus mendorong sistem pengelolaan cadangan pangan regional yang lebih terintegrasi untuk mengatasi keadaan darurat dan mengelola fluktuasi harga pangan secara efektif,” ungkap Thomas.

Dia pun mengaku senang dengan peresmian Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean di Bali pada hari ini, Kamis (3/10/2024).

Menurut keponakan presiden terpilih Prabowo ini, ATF bisa menjadi ajang untuk mewujudkan kolaborasi antara negara Asean—setidaknya sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyesuaian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan disesuaikan besarannya dengan insentif yang diberikan kepada penerima Kartu Prakerja.

Airlangga menuturkan saat ini insentif yang diberikan bagi penerima JKP lebih rendah ketimbang Prakerja.

"Jadi kami minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," tuturnya usai Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Untuk diketahui, program pelatihan dari Kartu Prakerja ini akan memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp4,2 juta per individu.

Jumlah bantuan beasiswa kartu Prakerja itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dengan JKP, yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Bagi korban PHK, manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta.

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp1,2 triliun, pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat, karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah dari yang disampaikan di masyarakat," jelasnya.

Adapun, pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Pelatihan Kerja dan Akses Informasi Kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, baik secara daring maupun luring.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan sanggup menyerap 168.000 penerima.

Saat ini, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 18,9 juta penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.