Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan tambahan program tersebut adalah penuntasan Tuberkulosis (TBC) senilai Rp8 triliun yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Program tersebut muncul dari Rapat Panja B, sebelum pengesahan UU APBN 2025 yang dilakukan pekan lalu.

“Itu memang perkembangan terkini, pembahasan di Panja B saat itu, ada aspirasi untuk memunculkan penuntasan TBC Rp8 triliun,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Wahyu menjelaskan sebelumnya pada Panja A memang program tersebut belum dicantumkan sehingga total anggaran quick win hanya senilai Rp113 triliun. Tambahan Rp8 triliun tersebut diambil dari anggaran Non Kementerian/Lembaga (K/L). Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan apakah dari cadangan pendidikan, BA BUN, atau cadangan lainnya.

Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Porgam lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari cadangan pendidikan. Wahyu menyampaikan, keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN.

Seperti halnya juga saat ini, pemerintah telah mencadangkan anggaran untuk pembentukan K/L baru pada pemerintahan Prabowo mendatang. Meski saat ini belum diputuskan berapa banyak kementerian dan lembaga baru.

Wahyu berpandangan bahwa dalam transisi itu terkadang lembaganya belum sepenuhnnya pasti. Alhasil, terdapat potensi pelebaran belanja K/L yang danya berasal dari anggaran nonK/L.

Pasalnya, Wahyu menyebutkan jika pemerintah menunggu sampai K/L terbentuk baru kemudian mengalokasikan anggaran, pemerintah akan kehilangan momentum.

“Justru belanja NonK/L yang cukup besar itu kita punya diskresi kalau itu nanti terbentuk ya kita bisa fleksibel tadi mengalokasikan. Toh itu sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam UU APBN dan transparan,” jelas Wahyu.

Adapun, sebetulnya program penuntasan TBC merupakan satu diantara delapan Program Hasil terbaik Cepat Visi Misi Prabowo-Gibran.

Di mana Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Berikut Daftar Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025

• Makan Bergizi Gratis - Rp71 triliun
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Rp3,2 triliun
• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah – Rp1,8 triliun
• Penuntasan TBC – Rp8 triliun
• Renovasi Sekolah – Rp20 triliun
• Sekolah Unggulan Terintegrasi – Rp2 triliun
• Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa – Rp15 triliun

Bisnis.com, JAKARTA— Dimulainya pembangunan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh investor asing memberikan kepercayaan tersendiri terhadap keberlanjutan megaproyek tersebut.

Artikel bertajuk Membaca Prospek Proyek Properti di IKN Usai Realisasi Komitmen Investor Asing menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (26/9/2024).

1. Membaca Prospek Proyek Properti di IKN Usai Realisasi Komitmen Investor Asing

Dimulainya pembangunan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh investor asing memberikan kepercayaan tersendiri terhadap keberlanjutan megaproyek tersebut.

Tiga investor asing itu yakni Delonix Group (China) senilai Rp500 miliar, Magnum Estate (Rusia) senilai Rp300 miliar, dan Australian Independent School (Australia) Rp150 miliar.

Delonix akan membangun kawasan mixed used bernama Delonix Nusantara dengan nilai investasi Rp500 miliar di atas lahan seluas 24.000 meter persegi, mencakup pembangunan hotel, service apartemen, pusat perbelanjaan dan perkantoran hingga pusat olahraga dan kebugaran.

Magnum Estate akan membangun hunian mewah eksklusif bernama Magnum Resort Nusantara di atas lahan 1,3 hektare. Hunian ini akan memberikan pilihan properti berkualitas dan kepada masyarakat yang ingin tinggal di IKN.

Adapun Australia Independent School (AIS), sekolah internasional ini akan dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dan memiliki kapasitas untuk menampung 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school.

2. Di Balik Ekspansi Bosch Home Experience Center ke Surabaya

Bosch Home Appliances Indonesia membuka Home Experience Center di Surabaya, Rabu (25/9/2024), setelah meresmikan fasilitas serupa di Indonesia Design Centre (IDD), Jakarta.

Bosch Home Experience Center merupakan gerai yang menampilkan beragam produk peralatan rumah tangga Bosch, mulai dari oven, kompor, cooker hood, microwave, dishwasher, kulkas, mesin cuci, mesin pengering, vacuum cleaner, hingga mesin kopi dan pemanggang roti.

Presiden Direktur Bosch Home Appliances Indonesia, Anil Narula mengatakan bahwa misi utama Bosch Home Appliances adalah meningkatkan kualitas hidup melalui peralatan rumah tangga yang multifungsi dan estetik.

"Peluncuran Home Experience Center di Surabaya adalah langkah besar dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kami bertekad memberikan setiap pelanggan pengalaman terbaik dalam menemukan produk terbaru, desain modern, dan teknologi ramah lingkungan, menjadikannya destinasi utama untuk merancang hunian sesuai gaya hidup,” ujar Anil.

Bosch Home Experience Center di Surabaya berlokasi di Agora Showroom, yang merupakan kawasan eksklusif untuk furnitur dan desain interior.

3. Beda Arah OPEC vs Konsesus Soal Ramalan Harga Minyak

Permintaan minyak global diproyeksi akan tumbuh hingga 2050 di tengah upaya dunia untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Situasi tersebut diamini oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Mengutip Bloomberg pada Rabu (25/9/2024), dalam laporan terbarunya, OPEC memproyeksikan konsumsi minyak dunia meningkat 17,9 juta barel per hari, atau sekitar 18%, menjadi 120,1 juta barel per hari pada 2050.

Laporan ini juga mengerek proyeksi dua dekade ke depan dari laporan tahun lalu. OPEC mengatakan prospek minyak yang semakin bullish mencerminkan kondisi pascaguncangan energi pada 2022, negara-negara maju sedang mengevaluasi kembali transisi dari bahan bakar fosil karena mereka menyadari perlunya keamanan energi.

Pada saat yang sama, negara-negara berkembang mendorong akses terhadap bahan bakar yang terjangkau.

Laporan OPEC menyebut, pada 2030, penggunaan minyak dunia akan meningkat sebesar 11,1 juta barel per hari menjadi rata-rata 113,3 juta barel per hari. Jumlah tersebut 1,3 juta per hari lebih banyak dibandingkan perkiraan tahun lalu, yang telah meningkatkan perkiraan dari tahun sebelumnya.

4. Kendala Emiten Unggas Terpampang Kian Nyata

Bayang-bayang kendala emiten unggas terpampang kian nyata. Pelaku usaha diprediksi mendapat hambatan dari pasokan bahan baku yang disebabkan peningkatan curah hujan oleh La Nina.

Padahal, perusahaan di sektor tersebut sedang berada dalam tren positif. Kinerja mereka apik dan menunggu berkah dari kebijakan andalan pemerintah soal makan bergizi gratis.

Setidaknya ada lima emiten unggas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semuanya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN), PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).

JPFA memiliki kinerja terbaik dengan laba bersih meroket 1.704% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1,47 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp81,97 miliar.

Selanjutnya adalah Malindo Feedmill yang keuntungannya terbang 323,76% menjadi Rp292,27 miliar, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 yang rugi Rp130,62 miliar.

5. Blusukan Menangkap Cuan Bus Angkutan

Hino Motors menyerahkan Bus 115 SDBL Primecab L kepada pemiliknya PT Raflesia Nusantara (i Hotel) di Batam, setelah melakukan handover unit serupa kepada pembelinya di Palu, Sulawesi Tengah.

Bersama dealer resmi PT Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam), PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menggelar handover ceremony Hino Bus 115 SDBL Primecab L kepada PT Raflesia Nusantara (i Hotel), Selasa (24/9/2024).

Guntur Nugraha, Bus Departement Head HMSI, secara simbolis menyerahkan kunci bus kepada General Manager PT Raflesia Nusantara, Winston Toh, yang didampingi oleh Kurnia, Purchasing Manager serta disaksikan Fengky, Kepala Cabang PT Rodamas Makmur Motor.

Setelah itu, tim i Hotel bersama dengan pengusaha wisata dan bus di Kota Batam menjajal performa bus tersebut. "Kami bangga dapat menyediakan transportasi berkualitas bagi tamu-tamu hotel kami," ungkap Winston Toh.

Hino Bus 115 SDBL Primecab L merupakan tipe microbus dengan konfigurasi siap pakai yang memudahkan para pelanggan langsung menggunakannya tanpa perlu melakukan modifikasi tambahan karena sasis dan bodi sudah dijual satu kesatuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) memperkirakan inflasi di kawasan Asia yang sedang berkembang dan Pasifik akan mereda lebih lanjut ke level 2,8% pada 2024, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 3,2%.

Dalam publikasi Asian Development Outlook (ADO) September 2024, beberapa negara diperkirakan masih menghadapi tekanan harga meski secara regional inflasi cenderung melandai.Penurunan inflasi regional terutama didorong oleh revisi ke bawah perkiraan inflasi China.

Tidak termasuk China, inflasi di kawasan Asia yang sedang berkembang dan Pasifik, diperkirakan mencapai 5,1%, dengan inflasi yang diperkirakan tetap tinggi di China, Myanmar, dan Pakistan di tengah ketegangan ekonomi dan politik.

Jika dirincikan, penurunan harga pangan dan properti akibat lemahnya permintaan domestik diperkirakan akan terus menekan inflasi China.

“Proyeksi inflasi China tahun 2024 telah direvisi ke bawah dari 1,1% pada ADO April 2024 menjadi 0,5%, karena tertundanya penurunan harga pangan dan pelemahan sektor properti yang sedang berlangsung,” tulis ADB dalam laporannya, Rabu (22/9/2024).

Sementara pada 2025, inflasi China diperkirakan sebesar 1,2%, turun dari 1,5% perkiraan pada April, yang masih dipengaruhi oleh permintaan domestik yang tetap lemah.

Di sisi lain, depresiasi mata uang Laos dan Myanmar telah mendorong revisi ke atas perkiraan inflasi untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu sebesar 3,3% dari 3,2% perkiraan sebelumnya.

Perkiraan inflasi Laos diperkirakan mencapai 25%, tertinggi di antara 46 negara berkembang di Asia Tenggara, sementara Myanmar diperkirakan meningkat menjadi 20,7%.

“Keduanya didorong oleh depresiasi mata uang mereka, yang telah meningkatkan tekanan inflasi domestik,” sebut ADB.

Sebaliknya, inflasi direvisi turun untuk beberapa negara, termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor Leste.

Bisnis.com, SERANG – Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan pemangkasan suku bunga acuan akan terus terjadi pada sisa tahun ini, baik bagi Federal Reserve atau The Fed maupun Bank Indonesia (BI).

Asmo melihat dari konsensus yang dilakukan, The Fed akan melakukan pemangkasan lagi pada sisa tahun ini atau pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) November dan Desember 2024 yang masing-masing sebesar 25 basis poin (bps).

“Artinya akan ada paling tidak, total 100 basis poin pemangkasan dari Fed Fund Rate di tahun ini. Total ya termasuk dengan yang kemarin [pemangkasan 50 basis poin],” ujarnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Untuk diketahui, pada rapat FOMC 18 September 2024, The Fed memutuskan untuk memangkan FFR dari 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5%.

Sejalan dengan pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Asmo melihat Bank Indonesia juga akan melakukan pemangkasan pada periode yang sama.

Terlebih, hasil assessment BI menunjukkan tingkat inflasi di dalam negeri relatif rendah hingga akhir tahun. Tepatnya menuju batas bawah target inflasi 2,5±1%.

Menurutnya, sekalipun terjadi inflasi pada sisa tahun ini, hanya akan terjadi pada volatile food atau harga bergejolak yang berpotensi mendorong inflasi ke angka 3%.

“Dengan FFR yang dipangkas sebesar 100 bps, paling tidak akan ada ruang kemudian BI memangkas lagi paling tidak 50 sampai 75 bps rate cut di 2025 nanti untuk BI,” lanjutnya.

Artinya, bila terdapat pemangkasan 50-75 basis poin, suku bunga BI Rate yang saat ini sebesar 6%, akan menuju 5,5% hingga 5,25% pada penghujung tahun ini.

Hal positif bagi perekonomian, keberlanjutan pemangkasan akan berdampak pada penurunan cost of borrowing bagi dunia usaha dan juga akan bisa menggairahkan kemudian bonds market.

Sebelumnya pun Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut memproyeksikan The Fed bakal memangkan FFR sebanyak tiga kali pada tahun ini, namun dengan besaran yang lebih kecil dari proyeksi Asmo.

Perry mengungkapkan pihaknya membuka ruang penurunan lebih lanjut. Meski demikian, dirinya tak membeberkan lebih lanjut sikap yang akan bank sentral ambil.

"Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC) resmi menurunkan tingkat suku bunga pinjaman satu tahun dalam upaya besar-besaran untuk menghidupkan kembali perekonomian China yang tengah menghadapi tantangan.

Pemangkasan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah (medium-term lending facility/MLF) sebesar 30 basis poin, dari 2,3% menjadi 2%, menjadi langkah terbesar sejak PBOC mulai menggunakan alat moneter ini pada tahun 2016.

Langkah ini diumumkan setelah pernyataan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, yang mengungkapkan paket stimulus besar-besaran untuk mendukung perekonomian yang terancam spiral deflasi.

“Pemotongan adalah bagian dari paket kebijakan. Pasar terus mencermati kekuatan, frekuensi, dan sinergi langkah-langkah yang harus diambil seiring upaya China untuk mencapai hal ini target pertumbuhan sekitar 5% tahun ini," jelas Bruce Pang, Chief Economist for Greater China di Jones Lang LaSalle Inc dikutip dari Bloomberg, Rabu (25/9/2024).

Pengumuman ini juga memicu penguatan mata uang yuan, yang melampaui angka 7 yuan per dolar AS untuk pertama kalinya dalam 16 bulan. Indeks saham China, CSI 300, juga naik tajam, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun China turun 1 basis poin menjadi 2,05%.

Langkah PBOC ini diperkirakan akan diikuti oleh pemangkasan suku bunga reverse repo tujuh hari sebesar 20 basis poin menjadi 1,5%, seperti yang diisyaratkan oleh Pan. David Qu, Ekonom di Bloomberg Economics, memperkirakan bahwa PBOC mungkin akan melanjutkan pemotongan ini dengan menurunkan suku bunga reverse repo lebih lanjut sebesar 10 basis poin.

Selain memangkas suku bunga, PBOC menarik dana sebesar 291 miliar yuan (sekitar US$41,4 miliar) melalui MLF, penarikan terbesar sejak Desember 2021. Bank sentral China juga mengungkapkan rencana untuk menyalurkan 1 triliun yuan likuiditas jangka panjang dengan memangkas rasio cadangan wajib (Reserve Requirement Ratio/RRR) sebesar 50 basis poin, guna mengurangi tekanan likuiditas pasar.

Frances Cheung, ahli strategi dari Oversea-Chinese Banking Corp, menilai bahwa langkah-langkah ini dapat menggantikan likuiditas yang hilang akibat penarikan MLF. "Penurunan suku bunga ini akan membuat biaya pendanaan lebih selaras dengan pasar antarbank," katanya.

Kebijakan penurunan suku bunga repo ini diperkirakan mulai berlaku setelah libur Hari Nasional China pada 1 Oktober mendatang, dengan PBOC sudah menyiapkan reverse repo 14 hari sebagai langkah antisipatif.

Dengan strategi ini, PBOC memberi bank lebih banyak fleksibilitas untuk menawar pinjaman berdasarkan suku bunga, berbeda dari pendekatan masa lalu yang lebih kaku.
4o
Anda bilang:
kalimatnya terlalu panjang, seharusnya satu kalimat maksimal 64 kata dan antar paragraf terdapat keterhubungan cerita
ChatGPT bilang:
ChatGPT
Bank Sentral China Pangkas Suku Bunga untuk Dorong Ekonomi

Beijing – People's Bank of China (PBOC) menurunkan suku bunga pinjaman satu tahun untuk menghidupkan kembali perekonomian yang tengah lesu. Suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah (medium-term lending facility/MLF) dipangkas sebesar 30 basis poin menjadi 2%, pemotongan terbesar sejak 2016.

Keputusan ini diumumkan setelah Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, menyampaikan paket stimulus besar untuk menghindari spiral deflasi. Langkah ini dipandang penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi China sebesar 5% tahun ini. Bruce Pang, Kepala Ekonom di Jones Lang LaSalle Inc., menyebutkan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjaga momentum ekonomi.

Pengumuman ini langsung berdampak pada nilai tukar yuan, yang menguat di atas 7 yuan per dolar AS untuk pertama kalinya dalam 16 bulan. Selain itu, indeks saham CSI 300 juga menunjukkan kenaikan signifikan, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun turun 1 basis poin menjadi 2,05%.

Selanjutnya, PBOC berencana menurunkan suku bunga reverse repo tujuh hari sebesar 20 basis poin menjadi 1,5%. David Qu, Ekonom dari Bloomberg Economics, memperkirakan PBOC masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut sebesar 10 basis poin dalam waktu dekat.

Selain menurunkan suku bunga, PBOC juga menarik 291 miliar yuan (sekitar US$41,4 miliar) melalui MLF, penarikan terbesar sejak Desember 2021. Bank sentral China juga berencana menyalurkan 1 triliun yuan likuiditas jangka panjang dengan memangkas rasio cadangan wajib (Reserve Requirement Ratio/RRR) sebesar 50 basis poin.

Frances Cheung, Strategi dari Oversea-Chinese Banking Corp, mengatakan langkah-langkah ini akan membantu menggantikan likuiditas yang hilang akibat penarikan MLF. "Penurunan suku bunga akan membuat biaya pendanaan lebih sesuai dengan pasar antarbank," ujarnya. Kebijakan ini diperkirakan mulai berlaku setelah libur Hari Nasional China pada 1 Oktober.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi bank-bank China untuk menyesuaikan harga pinjaman, dengan PBOC memberi mereka fleksibilitas dalam menawar suku bunga.

• Jatimulya - Dukuh Atas: 05.22 WIB
• Harjamukti - Dukuh Atas: 05.30 WIB
• Dukuh Atas - Harjamukti: 06.22 WIB
• Dukuh Atas - Jatimulya: 06.17 WIB

• Jatimulya - Dukuh Atas: 21.56 WIB
• Harjamukti - Dukuh Atas: 22.04 WIB
• Dukuh Atas - Harjamukti: 22.55 WIB
• Dukuh Atas - Jatimulya: 22.49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – UOB Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tanah Air dapat tumbuh 5,3% hingga 5,5%. Sementara itu, untuk mencapai angka pertumbuhan 6% dibutuhkan stimulus fiskal yang jauh lebih besar.

Asean Economist UOB Enrico Tanuwidjaja mengatakan pertumbuhan ekonomi ini sendiri perlu didorong oleh kebijakan fiskal strategis yang tepat sasaran hingga mendorong kepercayaan konsumen agar bisa meningkatkan konsumsinya.

“Sekarang orang tidak yakin apakah perekomian kita bisa terus berlanjut. Nah, karena gonjang-ganjing global ini cukup signifikan, geopolitical tension, ada kemungkinan trade war, meski itu bukan serta merta di bidang ekonomi, tapi ada dampaknya, karena supply chain jadi terhambat,” jelasnya dalam Konferensi Pers UOB, Rabu (25/9/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia harus lebih banyak melihat pada kekuatan domestik yang meliputi rantai pasok, konsumen pasar, dan investor domestik di tengah meningkatnya tantangan global.

Enrico menyampaikan UOB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% sampai 5,5% tahun depan, dengan catatan fiskal harus lebih ekspansif dan suku bunga harus mulai diturunkan dan terus berada di bawah 5%.

Dia juga mengantisipasi pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan fiskal yang memiliki dampak besar dan tepat sasaran, berfokus pada infrastruktur, industri hilir, dan sektor teknologi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Permintaan dalam negeri, belanja modal, dan ekspor yang kuat diperkirakan akan terus mendukung perekonomian hingga akhir tahun 2024 dan seterusnya.

Adapun, perekonomian Indonesia tumbuh baik didukung oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang setengah dari PDB Negara. Namun, kata dia, Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang belum dimanfaatkan melalui investasi bernilai tambah dan kebijakan fiskal strategis yang mendorong produktivitas dan ekspansi ekonomi.

Inisiatif pemerintah, seperti hilirisasi mineral dan pertambangan serta proses penambahan nilai, promosi pariwisata, dan relokasi ibu kota ke Nusantara, mendukung optimisme tersebut.

Di sisi eksternal, aliran investasi asing langsung (FDI) yang stabil dan surplus perdagangan kuat sejak tahun 2020 akan semakin mendorong pertumbuhan dan memperluas basis ekonomi.

Ke depan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7-8% atau lebih serta mewujudkan visi Indonesia berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 memerlukan komitmen yang kuat terhadap kebijakan fiskal, pasar finansial yang mendalam, dan reformasi struktural.

“Kami percaya bahwa sejumlah langkah ini akan membuka potensi ekonomi Indonesia yang besar untuk menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat dan tujuan utama investasi global,” ucap Enrico.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan sebanyak 46 perusahaan siap berinvestasi di Indonesia dengan mendatangkan 1,3 juta sapi hidup untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sudaryono menyampaikan investasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan susu dan daging dalam program Makan Berizi Gratis.

“Dari 46 perusahaan itu, hitungannya 1,3 juta ekor [yang akan didatangkan ke Indonesia] komitmennya mereka,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/9/2024).

Dia mengatakan beberapa perusahaan di antaranya berasal dari Australia. Namun, dia enggan untuk membocorkan lebih lanjut nama maupun asal perusahaan lainnya.

Sembari menunggu realisasi investasi tersebut, Sudaryono mengusulkan untuk mencari sumber alternatif protein selain susu dan daging untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Kami usulkan sebelum sapi itu datang dan menghasilkan susu dan daging, kebutuhan yang harusnya tadinya di beri susu ya diberi sumber protein lain sampai kita bisa menyediakan susu sendiri,” usulnya.

Sebelumnya, Sudaryono sempat mengungkap rencana pemerintah untuk mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.

Kala itu, Sudaryono menyebut sekitar 36 perusahaan dan koperasi telah menyatakan komitmennya untuk memasukan sapi perah ke Indonesia.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Sementara itu, Kementan saat ini sedang berencana untuk membuka gerbang impor sapi perah dari negara lain. Dengan begitu, sapi perah tidak hanya berasal dari satu negara saja, dalam hal ini Australia.

Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah tengah merampungkan revisi kedua Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menurunkan harga tiketpesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.

"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).

Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

"Kami tidak hanya melihat kondisi di Indonesia, tetapi juga seberapa kompetitif harga tiket dibandingkan dengan negara lain di kawasan," tambahnya.

Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, masyarakat Indonesia dapat menikmati tarif penerbangan yang lebih terjangkau dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub Budi Karya menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Prosesnya harus dilakukan, ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marves,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.