Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan operasional umum Bandara ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menunggu Peraturan Presiden dan kesiapan terminal.

Budi Karya menyebutkan operasional bandara IKN untuk umum tinggal menunggu regulasi. Meski demikian terdapat pertimbangan lain seperti infrastruktur terminal yang saat ini hanya terminal khusus.

“Begitu Perpres jalan, itu bisa langsung untuk umum. Tapi apakah terminalnya mencukupi? Saat ini baru terminal khusus, kalau lebih dari 15 penerbangan sehari kita harus membangun,” kata Budi di komplek DPR Senayan, Jumat (20/9/2024).

Budi menjelaskan untuk pembangunan dan pengembangan Bandara IKN saat ini, pihaknya sedang menjalankan konsep kerja sama antar pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Nantinya pengoperasionalan Bandara IKN akan diserahkan ke PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports yang akan bekerja sama dengan investor asing.

Meski demikian, Budi tidak merincikan siapa investor yang berminat dalam pengelolaan Bandara IKN.

“Ada beberapa [investor asing],” kata dia.

Sebelumnya PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku siap menjadi pengelola Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Injourney Airports akan memberlakukan konsep multi airports system di Bandara IKN.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya siap menjadi pengelola Bandara IKN jika memang diminta oleh pemerintah. Faik mengatakan konsep bandara nantinya akan multi-airport system.

“Nanti konsepnya kalau memang kita akan mengelola bandara tersebut, mungkin konsepnya multi-airport system,” kata Faik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Proses pengawasan dan verifikasi ketat yang melibatkan sejumlah kementerian akan dilakukan guna memastikan proses ekspor pasir berupa sedimentasi di laut berjalan sesuai dengan regulasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan memperbolehkan ekspor hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut.

Askolani mengatakan, proses pengawasan ekspor hasil sedimentasi di laut tersebut akan dilaksanakan oleh beberapa pihak di antaranya Kemenkeu, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lainnya.

Dia menyebutkan, pemerintah nantinya akan membentuk tim bersama untuk mengawasi serta memverifikasi ekspor hasil sedimen tersebut. Meski demikian, Askolani tidak memerinci kapan tim tersebut akan dibentuk dan siapa saja anggotanya

"Itu akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian untuk memastikan bahwa sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan mengenai spesifikasinya (hasil sedimen laut)," kata Askolani saat ditemui di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Adapun, beberapa regulasi yang mengatur ketentuan ekspor sedimen laut ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Selanjutnya, ekspor ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 33/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun, Permendag No. 20/2024 mengatur spesifikasi hasil sedimen laut yang dapat diekspor. Pasir laut dengan spesifikasi pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran D50 kurang dari 0,25 mm atau D50 lebih besar dari 2,0 mm.

Persentase kandungannya yaitu kerang (shells)/CaCO3 lebih dari 15%, Au atau emas lebih dari 0,05 ppm; Ag atau perak lebih besar 0,05 ppm, Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium lebih besar dari 0,05 ppm, kemudian Silika (SiO2) lebih besar 95%, Timah (Sn) lebih dari 50 ppm; Nikel (Ni) lebih dari 35 ppm, atau logam tanah jarang total lebih dari 100 ppm.

Pasir dengan spesifikasi tersebut dapat diekspor dengan catatan selain pasir alam yang termasuk pasir silika dan pasir kuarsa serta pasir alam lainnya.

"Kalau tim bersama itu nanti sudah bilang oke, baru boleh [diekspor]. Kalau kemudian itu dominan pasir silika, tidak boleh diekspor," jelas Askolani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada pihak yang keliru dalam memahami isu pembukaan keran ekspor pasir laut yang selama 20 tahun ke belakang telah dilarang.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pemerintah hanya membuka keran ekspor untuk hasil sedimentasi di laut sehingga harapannya tak ada lagi pihak yang salah kaprah dalam mengartikan kebijakan pemerintah tersebut.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” ujar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperkirakan Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1.122 triliun dari ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati mengungkapkan nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Nilai tersebut diperoleh dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan hasil sedimentasi sebesar 17,65 miliar meter kubik dikurangi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta meter kubik.

Dengan menggunakan harga patokan luar negeri yakni sebesar Rp186.000 per meter kubik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/2024 dan PNBP sebesar 35%, maka total PNBP yang diterima sebesar Rp1.122 triliun.

“Artinya ada Rp1.000 triliun PNBP akan diterima. Ini asumsi,” kata Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Sementara itu, PNBP yang diterima negara dari penggunaan pasir laut di dalam negeri diestimasikan mencapai Rp11,7 triliun. Nominal tersebut dengan asumsi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta dengan menggunakan harga patokan Rp93.000 per meter kubik dan PNBP sebesar 30%.

Meski bisnis ini cukup menggiurkan, Susan lantas mempertanyakan dampaknya terhadap terhadap kedaulatan dan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai, PNBP yang diterima tidak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan.

“Artinya PNBP itu jadi nonsense kalau kemudian kita bicara hanya sebatas pada angka. Karena pada terapannya, kedaulatan dan kesejahteraan nelayan sangat jauh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung masa jabatannya membuka keran ekspor pasir laut hasil sedimentasi, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini sekaligus mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Kendati begitu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa yang diekspor adalah sedimen yang ada di laut, bukan pasir laut.

“Jangan lupa, bukan pasir laut ini. Ini kan sedimen yang dapat mengganggu pelayaran. Jadi inti dari peraturan pemerintahnya kan itu,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di Subang, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan menyusun strategi agar pembangunan sejumlah smelter bauksit yang mandek dapat berjalan kembali.

“Nanti kita kaji. Kita akan membuat strategi agar bisa realisasinya jadi baik,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).

Bahlil mengatakan, hilirisasi pada komoditas nikel yang telah berhasil saat ini bakal dilanjutkan menyasar komoditas mineral lainnya seperti bauksit hingga tembaga.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi mineral dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level di atas 5%.

Bahlil pun menyampaikan, dirinya bakal menghadiri dan meninjau peresmian smelter bauksit yang berada di Pontianak bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Smelter tersebut, kata Bahlil, merupakan milik BUMN atau kerja sama antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang (Antam).

“Besok saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi ke Pontianak untuk meresmikan salah satu smelter bauksit. Jadi saya pikir bertahap-tahap kita akan melakukan perbaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan mayoritas pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit masih mandek. Ada sebanyak12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi.

Kementerian ESDM menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya pendanaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program hilirisasi mineral masih akan berjalan pada periode pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan, saat ini hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan dengan baik pada komoditas nikel. Nantinya, hilirisasi bakal menyasar pada komoditas mineral lainnya.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi mineral dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level di atas 5%.

“Sekarang kita hilirisasi di komoditas lain, di bauksit, di tembaga, di timah. Nah, trigger untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, di 6% atau 7%. Salah satu trigger-nya itulah hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).

Dalam mengembangkan hilirisasi, Bahlil menuturkan, pemerintah terbuka terhadap investor asing untuk berkolaborasi dengan industri dalam negeri. Pemerintah juga akan melakukan pengaturanagar nantinya komoditas mineral mentah untuk hilirisasi tetap dikelola oleh perusahaan dalam negeri.

"Sekarang kita lagi menjaga agar investasi yang masuk, katakanlah industri-industrinya itulah dari asing, tetapi bahan bakunya harus dalam negeri. Harus perusahaan dalam negeri. Supaya kita blending. Supaya tumbuh bersama-sama,"

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional.

Penegasan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (19/9/2024).

"Menurut saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI, hilirisasi menjadi kunci," ujarnya dalam forum itu.

Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI itu menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara. Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, tetapi setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi Rp520 triliun pada 2023.

Bahkan, dia menegaskan bahwa keuntungan tersebut tak hanya diraih oleh Negara atau perusahaan yang bersangkutab melainkan masyarakat lantaran pemerintah memungut ragam pajak, mulai dari pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Bisnis.com, JAKARTA — Tersiar informasi bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pejabat dinonaktifkan oleh DJP setelah adanya dugaan kebocoran data pajak berisi informasi pribadi.

Berbagai data pribadi mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak tercantum di sana.

Di sana terdapat data-data yang diduga terkait identitas Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat teras seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga Menkopolhukam Hadi Thahjanto.

Peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka mengklaim telah mengakses data NPWP warga Indonesia dari sistem informasi milik DJP. Bjorka bahkan memperjualbelikan data-data tersebut di forum kriminal daring, Breach Forums.

Untuk meyakinkan calon pembeli, Bjorka memberikan 10.000 sampel data-data para Wajib Pajak yang salah satunya diduga milik Jokowi dan Sri Mulyani.

Bisnis memperoleh sampel data tersebut yang berukuran 3,21 megabyte (mb). Benar saja, lima nama teratas yang muncul di sana adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Budi Arie, dan Sri Mulyani.

Pada Jumat (20/9/2024), Bisnis coba mengecek NPWP yang diduga milik Jokowi, Sri Mulyani, hingga Budi Arie melalui situs klikpajak.id. Sebagai informasi, Klik Pajak merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang dapat memvalidasi NPWP secara resmi langsung dari server Ditjen Pajak.

Saat Bisnis memeriksa nomor yang diduga sebagai NPWP Jokowi, hasilnya ternyata sudah tidak aktif.

"NPWP Anda sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh DJP, untuk mengaktifkan lagi silahkan kunjungi KPP terdekat," tertulis dalam hasil pemeriksaan tersebut, Jumat (20/9/2024).

Bisnis juga memeriksa NPWP yang diduga milik Sri Mulyani dan Budi Arie di laman Klik Pajak. Hasilnya sama, NPWP dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.

Perbesar

Lain halnya, ketika Bisnis memeriksa NPWP yang diduga milik Gibran dan Kaesang, hasilnya ternyata status NPWP dinyatakan aktif.

Bisnis kemudian mencoba memeriksa NPWP lain yang diduga milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani serta Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Hasilnya, kedua NPWP itu dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.

Namun demikian, NPWP yang diduga milik Farchan Noor Rachman dinyatakan masih aktif. Farchan dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak alias Taxmin.

Perbesar

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun media sosial X @FalconFeedsio, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari akun X @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Respons Ditjen Pajak soal Nonaktifnya NPWP Diduga Milik Jokowi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan bahwa Klik Pajak yang menjadi tempat verifikasi NPWP merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain.

Menurutnya, Ditjen Pajak tidak bisa memastikan langsung hasil verifikasi NPWP tersebut, meskipun di situs itu tercantum bahwa Klik Pajak merupakan mitra resmi DJP.

"Klik Pajak merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain sehingga DJP tidak dapat memastikan secara langsung. Untuk itu, pertanyaan lebih tepat ditanyakan kepada pemilik aplikasi," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024) ketika ditanya soal staus NPWP diduga milik Jokowi sudah tidak aktif.

Menurut Dwi, pihaknya sudah melakukan penelitian usai peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka diduga menjual NPWP milik DJP di Breach Forums.

"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," ujar Dwi.

Dia mengklaim, struktur data yang tersebar bukan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

DJP, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk menindaklanjuti dugaan jual beli NPWP masyarakat tersebut.

Dwi juga menyebut DJP akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem.

"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak," katanya. (Annasa Rizki Kamalina)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih dalam pembahasan. Aturan mengenai pembatasan sedang disiapkan.

Bahlil menuturkan, masih dibahasnya wacana ini agar nantinya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak timpang sebelah.

“Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, saat ditanya apakah pembatasan BBM dilakukan per 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat bahwa pembatasan takan terjadi du 1 Oktober.

Kemudian, saat ditanya apakah pembatasan BBM subsidi bakal dilakukan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Bahlil mengaku juga belum mengetahui hal tersebut.

“Belum tahu. Saya nanti akan menentukan pada waktu yang tepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan Menyampaikan kabar terbaru soal rencana pembatasan BBM subsidiPertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024.

Luhut menyatakan bahwa pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan solar subsidi masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan, pemerintah bakal melakukan rapat dengan Presiden Jokowi untuk memutuskan terkait dengan rencana pengetatan kriteria konsumen BBM subsidi di Indonesia.

“Ini lagi mulai [sosialisasi], nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden, baru nanti diputuskan oleh presiden,” kata Luhut saat ditemui usai agenda Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Luhut menegaskan, kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sehingga ke depan masyarakat yang mampu atau kaya tidak akan bisa lagi membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dia berharap rencana pengetatan konsumen BBM subsidi bisa mulai dijalankan pada Oktober 2024.

“Kita berharap ya itu [dilaksanakan Oktober 2024],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan maskapai penerbangan Lion Group melanggar Putusan Mahkamah Agung terkait kebijakan tarif penerbangan.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan, Lion Group menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang tidak patuh terhadap Putusan Mahkamah Agung terkait kebijakan tarif penerbangan.

“Ketidakpatuhan tersebut memicu dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Lion Group,” kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Menurut Fanshurullah Asa, Lion Group tidak melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif penerbangan kepada KPPU, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 yang mewajibkan maskapai untuk melaporkan kebijakan yang memengaruhi persaingan usaha dan harga tiket kepada KPPU.

KPPU telah memutuskan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 pada 22 Juni 2020, yang melibatkan tujuh maskapai penerbangan terkait pelanggaran pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi, yang keseluruhan diduga terlibat dalam kartel harga jasa angkutan udara.

Dalam Putusan tersebut, KPPU memerintahkan para maskapai untuk melaporkan setiap kebijakan yang dapat memengaruhi peta persaingan usaha dan harga tiket selama 2 tahun.

Namun, dari ketujuh maskapai tersebut, hanya PT Lion Group yang terdiri atas PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi yang dinyatakan tidak kooperatif, tidak hadir dalam pemanggilan, serta tidak memberikan dokumen yang diminta oleh KPPU.

Akibat ketidakpatuhan ini, KPPU menduga adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di balik pengabaian Putusan MA oleh Lion Group.

Untuk memperdalam penyelidikan, KPPU berencana memanggil kembali ketiga maskapai di bawah Lion Group dan juga memanggil PT Air Asia Indonesia pada pekan depan sebagai maskapai lain yang beroperasi di pasar yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp6,69 triliun menjadi Rp31,45 triliun untuk 2025.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tambahan pagu anggaran lebih banyak digunakan oleh pengadaan subsidi baik pada angkutan udara, laut, darat serta kereta api.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal subsidi yang tahun lalu dan tahun ini ada, tahun depan tetap ada,” kata Budi Karya di Komplek Senayan, Jumat (20/9/2024).

Sebelumnya, Kemenhub memiliki pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp24,76 triliun. Tambahan anggaran Rp6,69 triliun terbanyak dipakai pada unit Ditjen Perkeretaapian.

Ditjen perkeretaapian semula memiliki pagu sebesar Rp1,79 trilliun dan mendapat tambahan sebesar Rpo3,32 triliun, sehingga total anggaran adalah sebesar Rp5,11 triliun.

Kemudian Ditjen Perhubungan Darat juga mengalami penambahan sebesar Rp1,67 triliun di mana semula sebesar Rp4,25 triliun menjadi sebesar Rp5,94 triliun.

Ditjen Perhubungan Udara sendiri mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp1,47 triliun menjadi sebesar Rp6,04 triliun dari sebelumnya yaitu Rp4,57 triliun.

Selanjutnya Ditjen Perhubungan laut memiliki anggaran sebesar Rp10,51 triliun untuk 2025. Disusul oleh Sekretariat Jenderal sebesar Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp116,18 triliun.

Badan kebijakan transportasi mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp116,72 miliar, BPSDMP sebesar Rp2,72 triliun serta BPTJ sebesar Rp193,23 miliar.

Adapun tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diduga kuat akan memanfaatkan pasir sedimen untuk ekspor, ketimbangkan memperbaiki daerah yang rusak karena abrasi ataupun reklamasi.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menduga, pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut berpotensi besar untuk di ekspor, alih-alih digunakan sebagai material reklamasi ataupun pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Bukan tanpa sebab. Susan menuturkan, dibutuhkan 421 juta meter kubik material atau sedimentasi yang akan digunakan untuk menyokong reklamasi di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan, Susan menyebut jumlah konsesi sedimentasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya 2,39%.

Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Kepmen KP ini baru mencantumkan luasan reklamasi, tanpa ada penjelasan secara detail mengenai peruntukan pasir tersebut.

“Artinya akan ada sangat banyak sekali pasir-pasir yang kita tidak tahu peruntukannya ke mana, diperuntukkan untuk apa, dan kebutuhan secara nasional secara realnya berapa,” kata Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Di sisi lain, Susan menilai bahwa wilayah Natuna-Natuna Utara menjadi daerah yang paling ingin dikeruk. Pasalnya, dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik, 51% berasal dari Natuna atau sebesar 9,09 miliar meter kubik.

Hal ini juga menimbulkan keraguan apakah mungkin hasil sedimentasi di Natuna dan Natuna Utara begitu luas dibandingkan enam lokasi lainnya sehingga negara mengeluarkan konsesi sampai 9,09 miliar meter kubik.

Dia menduga, ini ada kaitannya dengan rencana Singapura untuk membangun proyek reklamasi pelabuhan Tuas yang digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan terbesar di dunia.

“Kita mencoba berbaik sangka, tapi kayaknya nggak bisa kami berbaik sangka dalam hal ini, karena 9 miliar itu bukan angka main-main,” pungkasnya.

Pemerintah beberapa waktu lalu menerbitkan aturan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut yang salah satunya digunakan untuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah telah menetapkan tujuh lokasi yang dapat dilakukan pengerukan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Lokasi tersebut yakni Demak, Jawa Tengah dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,72 miliar meter kubik, Surabaya, Jawa Timur dengan potensi sebanyak 399 juta meter kubik, dan Cirebon, Jawa Barat 621 juta meter kubik.

Kemudian, Indramayu, Jawa Barat dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,10 miliar meter kubik, Karawang, Jawa Barat sebanyak 1,74 miliar meter kubik, Selat Makassar, Kalimantan Timur sebanyak 2,97 miliar meter kubik, dan Natuna-Natuna Utara, Kepulauan Riau sebanyak 9,09 miliar meter kubik.

Apabila di total, potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Tri Winarno, yang baru saja dilantik menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Dirjen Minerba, untuk meniadakan konsultan-konsultan di direktoratnya.

Menurutnya, konsultan tersebut menjadi akar permasalahan terkait perkara-perkara hukum di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

"Karena saya tidak bisa untuk diputar-putar. Karena saya tahu. Konsultan-konsultan di Minerba dihapuskan. Ini yang membuat ribet. Inilah yang menjadi akar masalah sehingga para penegak hukum masuk. Segera tertibkan oknum-oknum ataupun pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi," ujar Bahlil saat melantik Dirjen Minerba baru di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).

Tak hanya itu, Bahlil meminta Tri Winarno agar bersikap tegas sebagai Dirjen Minerba. Dia mengingatkan Tri Winarno adalah komandan tunggal di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Bahlil pun meminta pejabat-pejabat Ditjen Minerba supaya tunduk dan patuh kepada Dirjen Tri Winarno yang baru saja dilantik.

"Jangan ada komandan-komandan kecil, jangan ada dirjen-dirjen minerba bayangan, dirjen minerba di RI hanya Bapak saja. Kepada teman-teman pejabat direktur, loyal kepada dirjen, jangan loyal kepada pihak ketiga atau pengusaha, saya tahu itu," ucap Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga berpesan kepada Tri agar mereformasi berbagai macam aturan di sektor minerba agar tidak lagi rumit dan menyulitkan.

“Reformasi berbagai macam kebijakan aturan, jangan aturan menyulitkan kita sendiri, layani urusan masyarakat dan perusahaan. Urusan MODI, urusan RKAB, urusan IUP, urusan IUP tumpang tindih, yang tidak berhak diberikan MODI dikasih MODI, saya minta Bapak selesaikan itu," kata Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan amanat dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto supaya Dirjen Minerba yang baru dapat menjaga hak masyarakat daerah. Hal ini terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

"Pak Dirjen, saya mohon kalau itu IUP sudah punya orang Kalimantan, Sulawesi, Maluku, lalu prosesnya sudah baik dan benar, jangan lagi ada gerakan tambahan dari langit turun. Kita harus berani katakan yang benar," ujarnya.

Adapun, Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno sebagai Dirjen Minerba yang baru. Tri Winarno mengisisi posisi jabatan definitif yang telah lama ditinggalkan oleh Ridwan Djamaluddin yang telah pensiun.

Pengangkatan Tri Winarno menjadi Dirjen Minerba berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian ESDM yang ditetapkan tanggal 19 September 2024.

Bisnis.com, MANGUPURA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap kabar terbaru mengenai rencana ekspansi usaha akuisisi sejumlah perusahaan beras di Kamboja.

Direktur Transformasi & Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska menuturkan bahwa saat ini rencana tersebut dalam tahap penjajakan.

Dia menegaskan, hal itu dilakukan lantaran masih terdapat beberapa pertimbangan yang bakal diputuskan.

“Belum, sekarang tetap menjajaki dulu karena ada berbagai alternatif dan pilihan yang perlu kita pikirkan,” tuturnya saat ditemui di Bali Indonesia Convention Centre (BICC), dikutip Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, Sonya menyebut hingga saat ini Bulog juga belum melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana tersebut dengan Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Supayono yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 September 2024.

Dia menuturkan, Wahyu belum melakukan arahan mengenai ekspansi investasi. Sonya menuturkan, pihaknya masih akan menunggu arahan lebih lanjut terlebih dahulu dari pemerintah.

“Belum tahu, ini kan baru seminggu. Beliau belum beri arahan soal investasi karena masih konsolidasi. Kita juga lihat dulu arahan dari pemerintah selanjutnya seperti apa,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penjajakan yang dilakukan oleh Bulog merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Mei 2024, Kepala Negara meminta Bulog untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan beras di Kamboja guna mengamankan stok cadangan beras di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (10/6/2024).

“Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi,” katanya, Senin (10/6/2024).