Bisnis.com, SINGAPURA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci
menghadapi ancaman global. Hal ini disampaikannya saat menjadi panelis pada Milken Institute Asia Summit2024 di sesi “Encouraging Greater Collaboration” yang berlangsung di Singapura, Rabu (18/09/2024).

“Ketidakpastian adalah risiko terbesar stabilitas geopolitik global. Jawaban dari ancaman itu adalah kolaborasi,” kata Rosan.

Ia menuturkan, kolaborasi harus diwujudkan dalam berbagai sektor ekonomi politik. Tujuannya, untuk memberikan kepastian kepada investor.

“Ajakan ini yang kami tawarkan kepada para investor, dengan stabilitas ekonomi politik yang ada, menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Kemitraan Strategis

Rosan menjelaskan, Milken Institute Asia Summit2024 merupakan ajang para pemimpin global membentuk kemitraan strategis untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Acara yang dihadiri oleh para pemimpin global di berbagai sektor itu, menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Asia.

“Khususnya dalam konteks ekonomi global yang terus berubah,” terang dia.

Ia mengatakan, di tengah-tengah dinamika politik ekonomi global saat ini, Indonesia melewati proses pemilihan umum di awal tahun 2024 dengan lancar dan damai. Hal inilah yang menjadi kekuatan Indonesia, suasana damai dan stabil, lanjutnya.

Menurut dia, untuk memfasilitasi investor dalam mendukung arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan Super Tax Deduction untuk mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi.

“Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program vokasi dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia, mendapatkan pengurangan pajak hingga 200%. Sementara bagi yang berinvestasi dalam kegiatan R&D akan mendapatkan pengurangan pajak hingga 300%,” papar Rosan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.

Potensi Energi Baru dan Terbarukan Melimpah

Rosan menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 3.700 GW, yang terdiri dari energi surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, biomassa, arus pasang surut, dan energi panas bumi.

Tantangannya, kata dia, mengubah potensi yang ada menjadi kenyataan. Ditambah dengan adanya tekanan politik global yang telah berlangsung cukup lama, pemerintah Indonesia merespon dengan inovasi-inovasi kebijakan yang menjadi fokus pemerintah tersebut.

“Indonesia memiliki potensi energi hijau, namun hal ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kita mendorong skema public private partnership (PPP) dalam mempercepat program energi hijau,” tegas Rosan.

Selain itu, kata Rosan lagi, pemerintah Indonesia secara tegas berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata global melalui penguatan sumber daya manusia dan mempercepat ekonomi hijau di masa depan.

Wadah Strategis Pemimpin

Milken Institute Asia Summit dikenal sebagai wadah strategis bagi para pemimpin pemerintahan, pengusaha, filantropis, dan pakar ekonomi untuk bertukar ide dan inovasi yang dapat menggerakkan perekonomian di kawasan Asia.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan Roeslani mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan global. Di antaranya, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketahanan ekonomi pascapandemi.

Milken Institute Asia Summit 2024 menghadirkan berbagai tema diskusi mulai dari inovasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, hingga ketahanan energi.

Kehadiran Rosan Roeslani di acara ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam dialog global, sekaligus memastikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari solusi tantangan global, seperti stabilitas geopolitik dan perubahan rantai pasok.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed akan memulai tren pelonggaran kebijakan moneter dengan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin. The Fed juga memproyeksikan pemangkasan suku bunga ini akan berlanjut hingga 2026 mendatang.

Mengutip Reuters pada Kamis (19/9/2024), selain menyetujui pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin pada hari Rabu waktu AS, para pejabat the Fed juga mengeluarkan proyeksi suku bunga acuan dalam beberapa tahun ke depan atau disebut dot plot.

Proyeksi tersebut dituangkan dalam laporan Summary of Economic Projections (SEP) yang dikeluarkan The Fed. Dalam laporan tersebut, The Fed memproyeksikan suku bunga acuan akan turun setengah poin persentase atau 50 basis poin lagi pada akhir 2024.

Selanjutnya, pemangkasan sebesar satu poin persentase penuh atau 100 basis poin akan dilakukan pada 2025. Sehingga, suku bunga The Fed diproyeksikan berada di rentang 4,25%-4,5% pada akhir 2025.

Kemudian, pemangkasan akan dilanjutkan sebesar 50 basis poin dilakukan pada 2026. Dengan demikian, di akhir 2026, suku bunga acuan AS diprediksikan berada di 2,75%-3%.

Meski demikian, The Fed juga memperingatkan bahwa prospek di masa depan dipenuhi ketidakpastian.

Adapun, langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan moneter AS dan pengakuan atas semakin nyamannya The Fed dengan inflasi yang terus menurun menuju targetnya. Saat ini, angka inflasi AS berada sekitar setengah poin persentase di atas target The Fed.

Dalam sebuah konferensi pers, Gubernur The Fed Jerome Powell menyebut pihaknya percaya bahwa krisis inflasi tinggi di AS telah berakhir. Hal tersebut menjadi salah satu dasar The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar sebesar 50 basis poin. hingga kisaran 4,75%-5,00%.

“Kami memulai awal yang baik dengan baik dan saya sangat senang kami berhasil melakukannya. Logikanya, baik dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang manajemen risiko, sudah jelas,” kata Powell.

Powell menyebut langkah pemangkasan ini sebagai kalibrasi ulang untuk memperhitungkan penurunan tajam inflasi sejak tahun lalu. Dia mencatat bahwa perekonomian tetap kuat namun bank sentral ingin tetap menjadi yang terdepan dan mencegah pelemahan di pasar kerja.

Sementara itu, para analis melihat kebijakan yang diambil Powell bertujuan utamanya untuk menghindari langkah yang tidak perlu dengan mengerek naik angka pengangguran demi mencapai target inflasi bank sentral sebesar 2%.

“Soft landing sudah bisa dicapai, yang akan memperkuat warisannya sebagai Gubernur The Fed,” kata Diane Swonk, Chief Economist di KPMG.

Powell juga mengatakan perekonomian AS tetap kuat. Hal ini terlihat dari banyak indikator pasar kerja seperti klaim pengangguran dan bahkan tingkat pengangguran sebesar 4,2% yang tidak berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain, dia juga menyoroti permasalahan serupa yang diangkat oleh para ekonom dan analis sehubungan dengan inflasi, bahwa diperlukan waktu agar perubahan dalam kebijakan moneter dapat menimbulkan dampak.

Selain itu dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat anekdot dari perusahaan dan melambatnya tingkat perekrutan, The Fed merasa perlu untuk mencegah pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut.

“Ada pemikiran bahwa waktu untuk mendukung pasar tenaga kerja adalah ketika pasar sedang kuat, dan bukan ketika Anda mulai melihat PHK,” kata Powell.

Sebelumnya, The Fed telah mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 5,25%-5,50% sejak Juli lalu, mengakhiri tren kenaikan selama 18 bulan. Kenaikan suku bunga itu dimaksudkan untuk mengendalikan lonjakan inflasi, yang melonjak pada 2022 ke level tertinggi dalam 40 tahun. .

Powell menolak untuk menyatakan kemenangannya dalam hal ini, namun dia mengatakan inflasi kini mendekati target The Fed sebesar 2%. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja konsisten dengan tujuan bank sentral lainnya yaitu memaksimalkan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan pemba­­­tasan BBM ber­­sub­­­sidi yang akan diterapkan oleh pemerintah pada 1 Oktober 2024 merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Di tengah isu kondisi politik yang ku­­­rang stabil akhir-akhir ini dan melemahnya daya beli masyarakat menjadikan ren­­­­­­cana pembatasan BBM bersubsidi oleh kementerian ESDM perlu ditunda dulu hingga proses pemerintahan transisi Presiden Prabowo telah dilaksanakan.

Saat ini masyarakat sedang dihadapi beragam pilihan yang cu­­­kup berat yakni : daya beli yang masih melemah, ting­­­ginya gelombang PHK, dan beban ekonomi bagi ma­­­syarakat kelas menengah yang turun kelas.

Oleh ka­­­rena itu, kebijakan ini apa­­bila dilaksanakan men­­­jelang pergantian masa kepemimpinan pre­­­­siden terpilih akan menimbulkan situasi gejolak bagi masyarakat karena memberikan pembatasan BBM akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah secara signifikan.

Kondisi daya beli masyarakat Indonesia saat ini secara umum menunjukkan penurunan. Pertama, data dari BPS tingkat deflasi month-to-month (MtM) Agustus 2024 sebesar 0,03% artinya terjadi penurunan inflasi 0,03% di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Inflasi yang cukup rendah membuat per­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ekonomian berada dalam keadaan lesu sehingga kontribusi peningkatan penerimaan inidividu hingga level pusat menjadi turun dan berpengaruh ke GDP 2024.

Kedua, penurunan daya beli masyarakat ditunjukkan dari penerimaan pajak nilai dalam negeri (PPN DN) semester 1 2024 terkontraksi 11% (CNBC Indonesia, 2024). Artinya, lesunya daya beli masyarakat berimbasnya penurunan pajak sehingga pendapatan domestik Indonesia dieks­pek­­­tasikan turun hingga akhir tahun 2024. Dampak utama yang akan terjadi tahun 2025 adalah pemerintah akan meningkatkan utang untuk membiayai pembangunan dan program prioritas dari presiden baru terpilih.

Langkah pemerintah untuk memberikan pembatasan BBM bersubsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran merupakan langkah yang tepat dan baik. Meskipun demikian, perlunya perencanaan yang matang jauh-jauh hari agar masyarakat melakukan ekspektasi harga dalam kondisi siap. Langkah pemerintah yang baru merencanakan menyiapkan peraturan dan sosialiasi serta kebijakan setelah informasi pembatasan BBM merupakan langkah yang kurang tepat dan arif.

Proses perencanaan kebijakan dan sosialisasi bukanlah dapat dilakukan dalam keadaan instan dan cepat. Keadaan masyarakat heterogen dan proses birokrasi yang masih lambat membuat kebijakan pembatasan BBM ini layak ditunda untuk men­­­jaga daya beli konsumen stabil di masa ketidakpastian ekonomi saat ini.

Sejumlah pertimbangan penting untuk menunda dalam waktu dekat yaitu banyaknya kelas menengah yang jatuh kelas, tingginya PHK di sektor industri, keterserapan tenaga kerja dominan di sektor informal (Media Indonesia, 2024) sehingga kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan sangat rawan terhadap per­ekonomian 50% lebih penduduk Indonesia saat ini.

Dalam teori ekonomi, pemberian subsidi dengan menggelontorkan belanja APBN sebelum nya akan menurunkan harga di bawah keseimbangan sehingga harga minyak cenderung lebih murah.

Meskipun demikian, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan subsidi BBM dan elpiji sebanyak Rp113,3 triliun yakni 3,4% dari APBN 2024 (Kemenkeu, 2024). Jika dilihat tujuan utama dalam pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga ekonomi tetap stabil.

Meskipun demikian, dalam praktiknya BBM bersubsi­di masih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas sehingga program ini cukup memboroskan anggaran dan kurang tepat sasaran. Pemerintah belum memiliki mekanisme yang tepat untuk memberikan BBM subsidi langsung kepada kelompok masyarakat menengah.

Dengan demikian, langkah memberikan pembatasan BBM bersubsidi sepenuhnya bukan hal yang salah justru menjadi langkah yang harus dilakukan dengan perencanaan dan proses kebijakan yang tepat sasaran dan hati-hati.

Ketika pemerintah melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, harga minyak menjadi naik sehingga secara simultan akan mendorong kenaikan inflasi di sektor kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat menengah-bawah Indonesia.

Di tahun 2024 ini, jumlah kelas menengah Indonesia turun dikarenakan lemahnya daya beli. Dengan demikian, lebih separuh penduduk Indonesia yang berada di kelas menengah dan bawah akan sangat merasakan kenaikan harga BBM dan makin menurunkan tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario yang tepat untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik sehingga ekonomi tetap stabil.

Langkah ke Depan

Langkah pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi cukup tepat agar pemberian subsidi tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya energi yang tidak terbarukan. Meskipun demikian, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang dan tidak mendadak diterapkan saat ini.

Upaya menerapkan digitalisasi terpadu untuk penerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mengatasi miss-match bagi penerima yang tidak berhak menerima. Proses sosialisasi dan imbauan ke masyarakat perlu dilakukan secara berkala dengan pemerintah menyiapkan berbagai langkah solutif sehingga konsumen bisa melakukan ekpektasi terhadap konsumsi BBM di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) untuk memangkas suku bunga sebesar 50 poin dari posisi 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5% mendapat tanggapan dari kedua calon presiden AS, Kamala Harris dan Donald Trump.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (19/9/2024), kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed ini terjadi tujuh pekan jelang hari pemungutan suara pemilu Presiden AS. Calon presiden AS dari Partai Demokrat, Kamala Harris memuji langkah tersebut sebagai keuntungan bagi keluarga kelas menengah.

Di sisi lain, lawan Harris dari Partai Republik, Donald Trump menyatakan pemotongan tersebut mungkin bermotif politik.

Retorika yang memanas mengenai keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar setengah poin persentase menyoroti bagaimana bank sentral – sebuah lembaga independen yang Ketuanya Jerome Powell telah berjanji untuk tidak membiarkan tekanan politik mempengaruhi pengambilan keputusan – dapat mempengaruhi Pemilihan presiden 2024.

Narasi duel tersebut juga menggarisbawahi sejauh mana perekonomian dan suku bunga dengan cepat menjadi titik fokus dalam persaingan. Kedua partai pun berupaya menggunakan langkah tersebut untuk memperkuat posisi pemilu mereka.

Saat kampanye di sebuah bar di Manhattan, Trump menggambarkan pemotongan tersebut sebagai angka yang sangat tidak biasa dan merupakan berita buruk bagi lawannya, apa pun motivasi The Fed.

“Saya kira ini menunjukkan perekonomian sangat buruk, jika dipotong sebanyak itu, dengan asumsi mereka tidak hanya bermain politik. Perekonomian akan sangat buruk, atau mereka sedang bermain politik, tapi ini adalah pengurangan yang besar,” kata Trump.

Sementara itu, Harris dalam sebuah pernyataan menyebut keputusan The Fed sebagai berita baik bagi warga AS yang telah menanggung beban harga yang tinggi. Pernyataannya menunjukkan betapa inflasi, yang telah berdampak buruk pada rumah tangga AS dan memperburuk persepsi pemilih mengenai cara Presiden Joe Biden menangani perekonomian, merupakan salah satu tanggung jawab politik utamanya.

“Saya tahu harga-harga masih terlalu tinggi bagi banyak keluarga kelas menengah dan pekerja, dan prioritas utama saya sebagai Presiden adalah menurunkan biaya kebutuhan sehari-hari seperti layanan kesehatan, perumahan, dan bahan makanan,” tambah Harris, mencoba membandingkannya dengan agenda Trump.

Harris menuturkan, ini merupakan kebalikan dari yang akan dilakukan Donald Trump sebagai Presiden. Meskipun mengusulkan lebih banyak pemotongan pajak bagi para miliarder dan perusahaan besar, Harris menyebut Trump akan meningkatkan beban biaya untuk keluarga AS mencapai hampir US$4.000 per tahun dengan memberlakukan “Pajak Trump” pada barang-barang yang dibutuhkan keluarga, seperti gas, makanan dan pakaian.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memuji langkah The Fed sebagai penanda momen penting dalam perjuangan melawan inflasi. Dalam pernyataannya di media sosial X, Biden menuturkan, inflasi dan suku bunga di AS turun, sementara perekonomian tetap kuat.

“Para kritikus mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi – tetapi kebijakan kami menurunkan biaya dan menciptakan lapangan kerja,” kata Biden.

Tudingan Trump dan Pendukungnya

Di sisi lain, para pendukung Trump menyerang The Fed karena mengubah tingkat suku bunga dalam waktu yang sudah sangat dekat dengan pemilu bulan November. Miliarder lembaga dana lindung (hedge fund) John Paulson, yang merupakan donor utama Trump dan calon Menteri Keuangan di masa depan jika dia kembali berkuasa, mengatakan Fed seharusnya menjauhi politik kepresidenan.

Paulson menyebut, secara tradisional, The Fed belum menurunkan suku bunga sedekat ini menjelang pemilu. Satu-satunya pemangkasan suku bunga yang dilakukan bank sentral AS pada abad ini adalah setelah krisis finansial tahun 2008, yang memerlukan tindakan dramatis.

“Kami tidak berada dalam situasi serupa saat ini. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan waktu ini dimaksudkan untuk meningkatkan kampanye Wakil Presiden Harris. The Fed mengaku berada di atas politik, namun penentuan waktu tindakan yang diambil saat ini menimbulkan keraguan terhadap klaimnya,” ujar Paulson dalam pernyataannya.

Kritik tersebut serupa dengan pernyataan Trump terhadap bank sentral. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait apakah Trump akan meningkatkan tekanan terhadap The Fed jika kembali memenangkan pemilu.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Businessweek, Trump menyiratkan bahwa pemotongan suku bunga pada musim gugur ini dapat dilihat sebagai bentuk campur tangan politik.

“Suku bunga saat ini sangat tinggi dan sulit bagi mereka. Saya tahu mereka ingin mencoba dan melakukannya. Mungkin mereka akan melakukannya sebelum pemilu, sebelum tanggal 5 November, meskipun mereka tahu bahwa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan,” katanya.

Trump sebelumnya sudah menuduh The Fed menentangnya, dan mengkritik Janet Yellen pada 2016 karena mempertahankan suku bunga tetap rendah selama kampanye Pilpres AS kala itu melawan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

Namun Trump juga telah menyarankan dalam beberapa pekan terakhir bahwa presiden harus memiliki lebih banyak suara mengenai penanganan suku bunga dan kebijakan moneter oleh Federal Reserve. Langkah ini akan mengubah praktik lama bank sentral AS yang tidak bergantung pada aktor politik jika terealisasi.

Presiden AS selama beberapa dekade biasanya menghindari kritik publik terhadap The Fed mengenai suku bunga. Trump, yang ketika menjadi presiden sangat vokal mengkritik The Fed, mengatakan dia tidak akan mengangkat kembali Powell sebagai Gubernur The Fed jika dia memenangkan pemilu pada musim gugur ini.

Trump bukan satu-satunya pejabat terpilih yang menekan The Fed terkait keputusan suku bunga. Tiga senator terkemuka Partai Demokrat pada Senin lalu telah meminta Powell untuk menurunkan suku bunga minggu ini sebesar 75 basis poin.

Perwakilan Brendan Boyle dari Pennsylvania, anggota Partai Demokrat terkemuka di Komite Anggaran DPR, pada Rabu menyebut keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga sebagai kemenangan bagi kelas menengah, dan memuji apa yang disebutnya sebagai kemajuan signifikan dalam inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Federal Reserve atau The Fed, akhirnya memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak Maret 2020.

Dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir pada Rabu waktu AS, bank sentral AS ini memutuskan untuk memangkas suku bunga Federal Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin dari posisi 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5% untuk memperkuat ekonomi AS.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (19/9/2024), The Fed memangkas suku bunga untuk mempertahankan kondisi ekonomi Amerika Serikat menjadi lebih stabil, khusus untuk mencegah penurunan pada sektor tenaga kerja.

"Keputusan The Fed menjadi babak baru bagi Federal. Komite memperkirakan pemotongan setengah poin lagi pada sisa tahun 2024," dikutip dari Bloomberg.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa meluncurkan kampanye pengetatan bersejarahnya dengan sebuah langkah besar ketika ekonomi AS masih kuat akan membantu membatasi kemungkinan perlambatan ekonomi.

Namun ia berhati-hati untuk tidak berkomitmen terhadap langkah langkah yang sama ke depannya. Powell mengatakan bahwa langkah ke depan akan didasarkan pada bagaimana kinerja ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Pemangkasan suku bunga 50 bps yang lebih besar dari proyeksi analis merupakan upaya Powell untuk memastikan soft landing yang telah lama ia targetkan.

“Pasar tenaga kerja sebenarnya berada dalam kondisi yang solid, dan tujuan kami dengan langkah kebijakan kami hari ini adalah untuk mempertahankannya di sana,” kata Powell dalam konferensi pers.

Pasar memandang keputusan tersebut juga berfungsi untuk memukul mundur anggapan bahwa the Fed akan mengambil langkah besar dalam upaya untuk menebus keterlambatan dalam menurunkan suku bunga. The Fed telah menghadapi pengawasan karena terlambat melakukan pengetatan pada tahun 2022.

“Kami tidak berpikir kami tertinggal. Anda dapat menganggap ini sebagai tanda komitmen kami untuk tidak ketinggalan,” kata Powell.

Keputusan tersebut bukannya tanpa kontroversi. Michelle Bowman memberikan suara berbeda yang mendukung penurunan suku bunga 25 bps, menandai perbedaan pendapat pertama oleh seorang gubernur The Fed sejak tahun 2005.

Proyeksi terbaru yang dirilis bersamaan dengan keputusan The Fed juga menunjukkan bahwa meskipun median pejabat FOMC mendukung pemangkasan 50 bps dalam dua pertemuan terakhir mereka tahun ini, mereka masih terpecah mengenai berapa banyak lagi yang harus dilonggarkan sebelum inflasi secara pasti kembali ke target 2% bank sentral

Dalam proyeksi suku bunga pejabat the Fed, atau dot plot, 7 dari 19 pejabat memperkirakan hanya ada pemangkasan lanjutan sebesar 25 basis poin pada 2024, sedangkan dua orang menentang langkah lanjutan tahun ini.

Investor sekarang memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 70 basis poin lagi pada pertemuan The Fed bulan November dan Desember, yang mencerminkan sikap yang jauh lebih agresif daripada para pejabat The Fed.

“Saya tidak berpikir bahwa siapa pun harus melihat ini dan berkata, 'Oh, ini adalah langkah yang baru. Perekonomian dapat berkembang dengan cara yang akan membuat kita melaju lebih cepat atau lebih lambat,” kata Powell.

Di sisi lain, pendiri MacroPolicy Perspectives dan mantan ekonom The Fed Julia Coronado mengatakan langkah The Fed untuk memulai siklus pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga 50 bps menunjukkan bahwa bank sentral bersedia untuk mengambil langkah yang lebih kuat lagi jika pasar tenaga kerja memburuk.

“Sekarang mereka memiliki kredibilitas. Jadi jika ada pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja, kita bisa percaya bahwa mereka akan merespons,” katanya.

Data yang dirilis sejak pertemuan kebijakan terakhir The Fed pada bulan Juli, termasuk data tenaga kerja yang lemah yang dirilis dua hari setelah pertemuan itu, menegaskan bahwa pasar tenaga kerja telah turun dari kondisi ketat yang terlihat selama pandemi.

Tingkat pengangguran saat ini berada di 4,2%, naik dari level terendah 3,4% tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan selama tiga bulan terakhir telah menambah jumlah karyawan dengan laju paling lambat sejak dimulainya pandemi, dan rasio lowongan pekerjaan terhadap pengangguran - yang sempat naik hingga 2 : 1 pada tahun 2022, sekarang menjadi sekitar 1 berbanding 1.

Sementara itu, inflasi terus melandai ke level 2,5%, mendekati target Fed sebesar 2%.

William English, profesor praktik keuangan Yale School of Management dan mantan direktur divisi di Dewan Gubernur The Fed, mengatakan bahwa pemangkasan 50 bps tersebut mencerminkan upaya untuk mengelola pergeseran keseimbangan risiko di persimpangan jalan bagi perekonomian.

“Titik balik itu sulit. Mereka sulit dinilai, datanya rumit,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis (19/9/2024). Hanya harga daging sapi murni dan minyak goreng curah yang tercatat turun.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (19/9/2024) pukul 07.35 WIB, harga daging sapi murni di tingkat pedagang eceran turun 2,91% menjadi Rp130.950 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada minyak goreng curah. Harga komoditas ini dipatok Rp15.710 per liter atau turun sebesar 3,74% dibanding hari sebelumnya.

Sementara itu, mayoritas harga komoditas pangan tercatat naik pagi ini. Di tingkat pedagang eceran, harga beras premium naik sebesar 1,87% menjadi Rp15.810 per kilogram.

Harga beras medium secara rata-rata nasional dipatok Rp13.730 per kilogram atau naik 1,10% dibanding hari sebelumnya. Untuk beras SPHP tercatat naik 1,35% menjadi Rp12.750 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor terkerek 0,46% menjadi Rp10.920 per kilogram. Berbagai jenis bawang juga mengalami peningkatan. Harga bawang merah melambung 11,89% menjadi Rp29.740 per kilogram dan harga bawang putih bonggol naik signifikan 6,16% menjadi Rp42.250 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Bapanas merekam, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok sebesar Rp35.360 per kilogram atau naik 2,43% dibanding hari sebelumnya. Harga cabai rawit merah naik signifikan sebesar 4,58% menjadi Rp47.030 per kilogram.

Harga berbagai produk unggas turut terkerek pagi ini. Tercatat harga daging ayam ras secara rata-rata dipatok sebesar Rp36.190 per kilogram atau naik 4,26% dibanding hari sebelumnya. Harga telur ayam ras meningkat 5,46% menjadi Rp29.930 per kilogram.

Kemudian, harga gula konsumsi meningkat 2,30% menjadi Rp18.240 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana naik 2,04% menjadi Rp18.520 per liter, dan jagung di tingkat peternak melonjak 12,75% menjadi Rp6.810 per kilogram. Harga garam halus beryodium naik 5,60% menjadi Rp12.250 per kilogram.

Harga tepung terigu baik curah maupun kemasan non curah juga meningkat pagi ini. Di tingkat pedagang eceran, harga tepung terigu curah naik menjadi Rp10.450 per kilogram dan non curah atau kemasan dipatok menjadi Rp13.370 per kilogram.

Berbagai jenis ikan pagi ini turut mengalami peningkatan harga. Bapanas melaporkan, harga ikan kembung naik signifikan sebesar 8,42% menjadi Rp40.940 per kilogram, ikan tongkol naik 8,80% menjadi Rp34.870 per kilogram, dan ikan bandeng naik 0,93% menjadi Rp33.820 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar meningkatkan ekspektasi pemangkasan lanjutan suku bunga acuan Federal Reserve AS pada tahun ini setelah bank sentral AS tersebut memangkas suku bunga 50 basis poin dan mengisyaratkan lebih banyak penurunan lagi tahun ini.

Melansir Bloomberg, Kamis (19/9/2024), pasar saat ini memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 70 basis poin pada dua pertemuan The Fed yang tersisa tahun ini, yang mencerminkan sikap yang jauh lebih agresif.

Dalam dot plot The Fed, para pejabat memperkirakan hanya ada pelonggaran lanjutan sebesar 50 basis poin pada 2024, meskipun Ketua Jerome Powell menjelaskan bahwa keputusan hari Rabu bukan merupakan indikasi langkah ke depan untuk pemangkasan.

Co-Head suku bunga global TCW Group Inc Jamie Patton mengatakan bahwa para pelaku pasar sudah tepat untuk memperkirakan penurunan suku bunga yang lebih banyak daripada yang tersirat dot plot The Fed.

“Pasar secara historis telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memprediksi jumlah dan laju pemotongan awal. Namun, dalam tiga siklus terakhir, suku bunga telah mengabaikan total pemangkasan. Kami pikir kali ini tidak berbeda, dan kita akan melihat tren yang sama lagi dalam siklus ini,” jelas Patton seperti dikutip Bloomberg.

Menjelang pengumuman The Fed, mayoritas pasar memperkirakan bahwa The Fed akan memulai siklus pemangkasan suku bunga dengan penurunan 25 bps pada hari Rabu. Namun, beberapa ekonom - termasuk di JPMorgan Chase & Co. dan Bloomberg Economics - memperkirakan penurunan sebesar 50 bps.

Langkah ini mengakhiri ketidakpastian selama berbulan-bulan mengenai waktu dan skala penurunan suku bunga pertama The Fed. Sekarang, fokus bergeser ke laju penurunan ke depan.

Perkiraan triwulanan terbaru dari para pejabat menunjukkan proyeksi median suku bunga FFR pada akhir tahun ini menjadi 4,375%, setara dengan penurunan lanjutan 50 bps. Pada akhir tahun 2025 dan 2026, median perkiraan FFR masing-masing adalah 3,375% dan 2,875%.

Sebaliknya, perkiraan penurunan suku bunga yang tersirat di pasar menempatkan suku bunga di bawah 3% pada bulan Juli 2025.

Manajer portofolio senior Manulife Investment Management Nathan Thooft mengatakan fakta bahwa dot plot tidak menunjukkan lebih banyak pergerakan 50 basis poin lebih lanjut memberikan narasi bahwa ini adalah sebuah permulaan daripada sebuah tren.

“Ini mungkin juga menunjukkan bahwa mereka menyesal tidak memulai dengan 25 basis poin pada pertemuan terakhir,” ungkap Thooft.

Bisnis.com, JAKARTA— Sektor manufaktur semakin menggebu melakukan tranformasi digital. Namun, banyak perusahaan kesulitan mengintegrasikan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, di fasilitas dan rantai pasokan mereka.

Artikel bertajuk Tiga Fokus Manufaktur Atasi Hambatan Transformasi Digital menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (19/9/2024).

1. Tiga Fokus Manufaktur Atasi Hambatan Transformasi Digital

Sektor manufaktur semakin menggebu melakukan tranformasi digital. Namun, banyak perusahaan kesulitan mengintegrasikan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, di fasilitas dan rantai pasokan mereka.

Laporan Zebra Technologies Corporation (ZBRA) bertajuk 2024 Manufacturing Vision Study menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan manufaktur di tingkat global maupun Asia Pasifik mengharapkan AI mendorong pertumbuhan bisnisnya.

Secara global, sebanyak 61% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan 2029, naik dari 41% pada 2024. Di Asia Pasifik, 68% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan tahun 2029, naik dari 46% pada 2024.

Lonjakan dalam pengadopsian AI ini menegaskan keinginan perusahaan manufaktur untuk meningkatkan manajemen data dan memanfaatkan teknologi baru yang meningkatkan visibilitas dan kualitas dalam proses manufaktur.

Namun, meski transformasi digital adalah prioritas bagi mereka, sekitar 30%-40% responden mengakui bahwa mencapai hal tersebut penuh hambatan, termasuk biaya dan ketersediaan tenaga kerja, meningkatkan solusi teknologi, dan konvergensi teknologi informasi dan teknologi operasional (IT/OT).

2. Anak Usaha Medco (MEDC) Garap Proyek Panas Bumi Rp3,5 Triliun

Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), Medco Power Indonesia mendapat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSP-E) Samosir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terletak di Sumatra Utara, Samosir, PSP-E diperkirakan memiliki potensi panas bumi hingga 40 megawatt (MW), berdekatan dengan jaringan listrik Sumatra. Proyek ini diperkirakan menelan investasi mencapai US$228 juta atau sekitar Rp3,49 triliun (asumsi kurs Rp15.322 per dolar AS) dengan proyeksi serapan tenaga kerja 175 orang.

“Penugasan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyediakan solusi energi bersih dengan tingkat pengembalian yang menarik,” kata Direktur Utama Medco Power Eka Satria lewat keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, CEO PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) Roberto Lorato mengatakan perseroan berkomitmen untuk mengembangkan portofolio energi terbarukan untuk mendukung target nol emisi pemerintah pada 2060 mendatang.

3. Menghitung Ketahanan BPJS Ketenagakerjaan Saat JKP Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi), di ujung masa jabatannya memberikan kebijakan pro pekerja dengan wacana menaikkan manfaat tunjangan pengangguran alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Rencananya, manfaat program JKP akan dibayarkan 45% dari upah terakhir dengan batas Rp5 juta dalam 6 bulan. Saat ini, manfaat JKP dibayar 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya.

Tidak cuma itu, pemerintah akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP yang juga diberikan kepada pekerja perjanjian waktu tertentu (PWKT), hingga menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan revisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain ditambah manfaatnya, kriteria penerima manfaat JKP juga diperluas kepada PWKT, dan menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Dengan begitu, klaim yang harus dibayar BPJS Ketenagakerjaan juga bakal meningkat.

Berdasarkan catatan Bisnis, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun. Sampai Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan itu Rp237,04 miliar.

4. Peluang Bank Kerek Kredit Kala BI Pangkas Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% lebih cepat ketimbang Federal Reserve atau The Fed. Hal ini menjadi penurunan suku bunga pertama sejak Agustus 2022.

Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 17—18 September 2024, BI memutuskan untuk turunkan suku bunga 25 basis poin menjadi 6%. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan kredit bank yang kosisten, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) John Kosasih memastikan kondisi likuiditas perseroan memadai. Situasi tersebut tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) berada di level 72,74% per Juni 2024.

Menurutnya, dengan kondisi likuiditas tersebut membuat bank siap menopang pertumbuhan atau kebutuhan debitur dalam hal ekspansi bisnis, baik untuk kredit modal kerja hingga investasi. Dirinya juga menjelaskan bahwa penurunan BI Rate mungkin akan berdampak lebih signifikan pada kredit konsumer.

Hal ini berbeda dengan kredit modal kerja dan investasi, di mana suku bunga tidak selalu menjadi faktor utama. Pasalnya, permintaan kredit modal kerja dan investasi lebih tergantung pada kondisi dari usaha itu sendiri.

5. Efek Samping Dualisme Kepengurusan Kadin

Senin, 28 Juni 2021 di Kompleks Istana Negara. Rosan P. Roeslani bersama dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Novyan Bakrie, baru saja bertemu Presiden Joko Widodo.

Rosan kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebelum 4 bulan kemudian mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Kedatangan Rosan bersama Arsjad dan Anindya saat itu untuk melaporkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami menghadap Bapak Presiden, pertama-tama adalah melaporkan persiapan Munas Kadin tanggal 30—31 [Juni] di Kendari, termasuk dalam kegiatan itu kita akan melakukan vaksinasi besar-besaran, 15.000 vaksinasi yang akan kita lakukan,” kata Rosan didampingi Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Lantas, apa urgensi pembentukan kementerian tersebut?

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini sebelumnya dilontarkan oleh adik Prabowo sekaligus Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Perumahan tengah digodok.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia melakukan impor beras cukup besar menjelang berakhirnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor beras Indonesia mencapai 3,05 juta ton atau senilai US$1,91 miliar sepanjang periode Januari hingga Agustus 2024.

“Total impor beras Januari hingga Agustus 2024 mencapai 3,05 juta ton atau senilai US$1,91 miliar,” kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, dikutip Rabu (18/9/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Pudji, Thailand menjadi negara dengan impor beras terbesar ke Indonesia yakni sebanyak 1,13 juta ton atau senilai US$734,78 juta.

Selain Thailand, Indonesia juga mendatangkan beras impor dari Vietnam yakni sebanyak 870.000 ton atau senilai US$542,86 juta, dan Pakistan sebanyak 460.000 juta atau senilai US$290,56 juta sepanjang Januari-Agustus 2024.

Pudji menyebut, total impor beras memberikan andil sebesar 1,50% dari total impor nonmigas Indonesia.

BPS mencatat, nilai impor mencapai US$20,6 miliar pada Agustus 2024. Nilai tersebut turun 4,92% (month-to-month/mtm) dibanding Juli 2024 atau meningkat 9,46% dibanding Agustus 2023.

Penyebab utama turunnya impor pada Agustus 2024 disebabkan oleh turunnya impor migas US$909,3 juta atau 25,56% dan nonmigas US$161,9 juta atau 0,89%.

Adapun penurunan impor migas dipicu oleh berkurangnya impor minyak mentah US$382,2 juta atau sebesar 35,11% dan hasil minyak US$527,1 juta atau 21,35%.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari–Agustus 2024 tercatat meningkat sebesar US$4.864,8 juta atau 3,31%. Peningkatan ini dipicu oleh bertambahnya impor migas senilai US$1,77 miliar atau 7,93% dan nonmigas senilai US$3,08 miliar atau 2,47%.

BPS melaporkan, peningkatan nilai impor migas disebabkan oleh bertambahnya impor minyak mentah senilai US$155,5 juta atau 2,27% dan hasil minyak US$1.624,0 ribu atau 10,41%.

Tercatat, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama periode ini adalah China senilai US$45,41 miliar atau 35,52% Jepang US$9,30 miliar atau 7,28%, dan Australia US$6,57 miliar atau 5,14%.

Sementara, BPS melaporkan bahwa impor nonmigas dari Asean mencapai US$22,69 miliar atau 17,75% dan Uni Eropa US$8,33 miliar atau 6,52%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan agar revisi UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dicabut dan disusun kembali dalam rancangan undang-undang yang baru. Hal tersebut dilakukan usai adanyaperubahan yang cukup signifikan dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR RI.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU No.12/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angela menuturkan, jumlah poin perubahan dalam rancangan aturan tersebut memuat 69 perubahan. Padahal, jumlah pasal yang terdapat dalam UU No.10/2009 hanya sebanyak 70 Pasal.

“Sehingga seharusnya RUU yang dibentuk bukanlah RUU perubahan melainkan RUU Kepariwisataan yang baru,” kata Angela dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (18/9/2024).

Pemerintah juga menilai RUU Pariwisata Inisiatif DPR RI secara formil bertentangan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lantaran beleid tersebut telah diubah dengan UU No.6/2023 yang dibentuk dengan metode omnibus.

“Penyusunan RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR perlu dapat disusun dengan metode omnibus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97A UU No.13/2022 ttg perubahan kedua atas UU No. 12/2011,” tuturnya.

Lebih lanjut, Angela juga menyampaikan bahwa penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak perlu mengubah desain dasar pengaturan dalam UU No.10/2009 lantaran dinilai berdampak pada berkurangnya materi muatan yang berubah. Alih-alih mengubah desain, Angela menyebut seharusnya perubahan hanya difokuskan pada penguatan desain pengaturan dalam UU No.10/2009.

Untuk itu, pemerintah menghendaki agar meminimalisir perubahan sistematika dan sedikit mungkin melakukan penambahan Bab baru, serta menyisipkan materi muatan perubahan pada Bab yang sudah ada.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Siafudian, menuturkan bahwa terdapat beberapa poin baru dalam RUU Kepariwisataan.

Pertama, pengaturan pariwisata berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya serta ekonomi kreatif dalam pengelolaan kepariwisataan. Kedua, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di dasarkan pada ekosistem pariwisata, penetapan kebijakan dilakukan secara objektif, dan didasarkan riset.

Ketiga, pengelolaan kepariwisataan dibentuk dan dikembangkan melalui ekosistem pariwisata, di mana seluruh poin ekosistem didasarkan atas riset. Secara terperinci, poin-poin ekosistem diantaranya terdiri atas perencanaan, pendidikan, pengelolaan Destinasi Pariwisata, hingga kreasi kegiatan.

“Keempat, jenis-jenis pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit namun hanya dikemukakan jenisnya berdasarkan taksonomi ilmu pariwisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan,” jelasnya.

Poin selanjutnya, yakni redefinisi konsep-konsep kepariwisataan sebagai konsekuensi dari paradigma baru pariwisata, antara lain definisi wisata, daya tarik, destinasi pariwisata, dan memunculkan pengunjung yang meliputi wisatawan dan Pelancong.

Keenam, mitigasi bencana dan pengelolaan pariwisata agar survive di tengah krisis, dan ketidakpastian global. Ketujuh, menjadi 5 pilar UNWTO sebagai tujuan kepariwisataan.

Kedelapan, penguatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar destinasi pariwisata, dan pengaturan pariwisata berbasis masyarakat lokal termasuk desa wisata. Terakhir, penguatan digitalisasi kepariwisataan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk memperjuangkan ekspor udang beku ke pasar Amerika Serikat dari pengenaan tarif antidumping dan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) yang sedang dilakukan terhadap udang beku asal Indonesia.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Natan Kambuno menyampaikan, pemerintah akan melakukan pertemuan dengan otoritas AS asosiasi terkait, importir udang beku Indonesia, dan lembaga hukum di Washington D.C., AS pada 19-22 Agustus 2024.

“Upaya pengamanan akan terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan ekspor udang beku ke pasar AS dari pengenaan tarif antidumping dan bea masuk imbalan,” kata Natan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024).

Pada 23 Mei 2024, US Department of Commerce (USDOC) telah mengeluarkan keputusan awal atau Preliminary Determination investigasi antidumping.

Dalam keputusan itu, USDOC sementara menetapkan bahwa pada periode investigasi 1 September 2022-31 Agustus 2023, salah satu dari dua mandatory respondent (MR) untuk Indonesia yaitu PT First Marine Seafood (FMS) mendapatkan tarif antidumping sebesar 6,3%.

MR lainnya, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS) tidak dikenakan tarif antidumping. Berdasarkan keputusan ini, seluruh eksportir udang Indonesia lainnya turut dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Untuk penyelidikan bea masuk imbalan tuduhan pemberian subsidi pemerintah yang dilarang, Natan menyebut bahwa Indonesia mendapat hasil yang lebih baik.

Sebab, dalam keputusan awal investigasi bea masuk imbalan yang dikeluarkan USDOC pada 25 Maret 2024, pemerintah Indonesia dinyatakan tidak memberikan subsidi yang dilarang kepada produsen dan eksportir udang beku Indonesia.

Menurutnya, dampak dari keputusan awal USDOC pada investigasi antidumping sudah mulai terasa. Terhitung sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia selain dari PT BMS dikenakan tambahan bea masuk antidumping sementara dalam bentuk deposit tunai atau cash deposit sebesar 6,3%.

Kendati begitu, dia mengatakan pengenaan bea masuk belum bersifat final. Pasalnya, besaran tarif antidumping yang bersifat final akan dikeluarkan usai otoritas AS menerbitkan Final Determination atau Keputusan Final.

Natan memperkirakan, keputusan ini akan disampaikan USDOC pada 21 Oktober 2024 untuk besaran margin dumping dan pada 22 November 2024 oleh US International Trade Commission (USITC) terkait hasil analisis adanya kerugian terhadap industri domestik dan hubungan kausalitas dengan tuduhan dumping.

Adapun pemerintah berkomitmen agar lebih agresif dalam menangani kasus ini, termasuk dengan menyiapkan berbagai data dan argumentasi yang dapat mendukung posisi Indonesia, serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik yang digelar oleh otoritas AS.

Kemendag mencatat, nilai ekspor udang Indonesia ke AS mencapai US$685,33 juta pada 2023. Nilai tersebut merosot 27,52% dari tahun lalu sebesar US$946,93 juta.

Pangsa ekspor udang Indonesia ke AS mencapai 62,94% dari total nilai ekspor udang Indonesia ke dunia. Tercatat, volume ekspor udang Indonesia ke Negeri Paman Sam itu mencapai sebesar 86.601 ton atau 15,04% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 101.931 ton.