Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional mencatat mayoritas komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami kenaikan harga Minggu pagi (15/9/2024). Diantaranya, bawang merah, telur ayam ras, dan garam halus beryodium.

Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.37 WIB, harga berbagai jenis bawang naik dibanding hari sebelumnya.

Tercatat, harga bawang merah hari ini naik tipis 0,98% menjadi Rp26.800 per kilogram dan bawang putih terkerek 2,34% menjadi Rp40.650 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor meningkat 2,57% menjadi Rp11.180 per kilogram. Harga gula konsumsi naik 0,45% menjadi Rp17.920 per kilogram dan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,55% menjadi Rp18.240 per liter.

Bapanas juga melaporkan bahwa harga jagung di tingkat peternak melambung. Harga komoditas ini tercatat naik signifikan 9,68% menjadi Rp6.570 per kilogram. Harga garam halus beryodium tercatat naik sebesar 4,44% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp12.000 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada produk unggas. Secara rata-rata nasional, harga daging ayam ras terkerek sebesar 5,92% menjadi Rp36.660 per kilogram dan telur ayam ras naik 3,17% menjadi Rp29.260 per kilogram.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung dan ikan tongkol mengalami kenaikan harga. Bapanas merekam harga ikan kembung naik signifikan sebesar 2,46% menjadi Rp38.390 per kilogram dan ikan tongkol naik 4,55% menjadi Rp33.290 per kilogram.

Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan tercatat turun. Di tingkat pedagang eceran pagi ini, harga berbagai jenis beras terekam turun dibanding hari sebelumnya.

Harga beras premium turun tipis 0,39% menjadi Rp15.470 per kilogram, beras medium turun 0,22% menjadi Rp13.550 per kilogram, dan beras SPHP turun 0,40% menjadi Rp12.520 per kilogram.

Harga cabai merah keriting turun sebesar 1,69% menjadi Rp34.300 per kilogram dan cabai rawit merah turun 3,33% menjadi Rp43.190 per kilogram. Harga daging sapi murni terekam turun 2,78% menjadi Rp131.290 per kilogram.

Selanjutnya komoditas tepung terigu curah dan kemasan non curah tercatat turun. Bapanas merekam, harga tepung terigu curah turun 0,59% menjadi Rp10.150 per kilogram dan non curah turun 0,68% menjadi Rp13.080 per kilogram.

Harga minyak goreng curah turun 1,47% menjadi Rp16.040 per liter dan ikan bandeng turun tipis 0,30% menjadi Rp33.140 per kilogram pagi ini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Anugrah Neo Energy Materials (ANEM) melakukan peletakan batu pertama untuk proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang berlokasi di Kawasan Industri Neo Energy Morowali (NEMIE).

Proyek ini bertujuan untuk merevolusi industri pengolahan nikel di Indonesia dengan memanfaatkan energi terbarukan, mendukung permintaan global yang terus meningkat akan solusi energi berkelanjutan, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Komisaris Utama PT Anugrah Neo Energy Materials Joseph Hong mengatakan bahwa proyek smelter HPAL ANEM akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, sejalan dengan upaya nasional dan global untuk mengurangi emisi karbon serta mempromosikan inisiatif energi hijau.

"Keputusan kami untuk sepenuhnya mengadopsi energi terbarukan merupakan bagian dari dedikasi kami terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami bangga dapat mengambil langkah penting ini dalam transisi energi di Indonesia, terutama di industri penting seperti produksi nikel," kata Joseph dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain dampak lingkungan, Joseph menyampaikan bahwa ANEM juga berfokus pada penciptaan manfaat bagi masyarakat lokal. Salah satunya dengan meluncurkan program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Morowali dalam industri ini.

Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ANEM meliputi beasiswa pendidikan dan pelatihan teknis, dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

"Melalui program pelatihan lokal kami, kami memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan peluang yang dibutuhkan untuk membangun karier di sektor energi dan mineral," ujarnya.

Joseph mengharapkan proyek HPAL ini dapat beroperasi dalam 2 tahun dari sekarang guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok global utama nikel ramah lingkungan, terutama untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, ANEM siap memasok produk nikel berkualitas tinggi dan berkelanjutan yang memenuhi standar internasional.

"Proyek kami akan memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan nikel, terutama di pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat. Kami sangat antusias untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia dan meningkatkan posisinya di panggung global," ucap Joseph.

Groundbreaking smelter ANEM itu a.l. dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Dalam acara tersebut, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau. Proyek smelter nikel ANEM diharapkan turut berkontribisi terhadap agenda besar itu.

Penggunaan energi hijau untuk produksi nikel tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar kendaraan listrik global, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon nasional.

"Proyek HPAL ini merupakan cerminan masa depan industri Indonesia, yang mendorong sektor lain untuk beralih ke energi hijau. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung investasi berkelanjutan melalui insentif regulasi dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta," tutur Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan biaya daya atau Levelized Cost of Electricity (LCOE) yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terus mengalami penurunan.

Hal ini membuat, LCOE dari PLTS lebih murah dibandingkan dengan LCOE dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

“Waktu itu (LCOE) PLTS masih US$25 sen per kWh. Sekarang Cirata (PLTS Terapung) ini sudah di bawah US$6 sen per kWh, mungkin US$5,6 sen per kWh atau US$5,8 sen per kWh,” kata Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi di Bandung dikutip, Sabtu (14/9/2024).

Hendra menuturkan, dengan kompetitifnya LCOE ini membuat PT PLN Nusantara Power sedang mempersiapkan pembangunan PLTS terapung di Karangkates, di Malang.

Dirinya menuturkan, harga dari PLTS yang nantinya berada di Jawa Timur ini memiliki LCOE yang sudah ditekan sebesar US$4,97 sen per kWhnya.

“Jadi semakin murah, semakin kompetitif. Jadi ini yang mesti kita dorong terus (pembangunan PLTS), apalagi kita punya regulasi yang mendorong TKDN,” ujar Hendra.

Di tempat yang sama, Subkoordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional Kementerian ESDM Hasan Maksum menyampaikan bahwa LCOE PLTS sedang mengalami penurunan dibanding sebelumnya.

Hal ini membuat LCOE PLTS seakan mendekatu LCOE PLTU batu bara yang berada pada kisaran US$5 sen per kWh hingga US$7 sen per kWh.

“Tapi (LCOE) sekitar 5-7 sen per KWH untuk PLTU. Kemudian untuk PLTS mungkin akhir-akhir ini cenderung turun mungkin sekitar 6 sen,” ucap Hasan.

Di sisi lain, Hasan pun mengakui bahwa biaya investasi PLTS juga lebih murah dibandingkan dengan PLTU batu bara rendah emisi yang menggunakan teknologi ultra super critical (USC).

Sebab, dengan teknologi ultra super critical PLTU memerlukan biaya sekitar US$1,7 juta per megawatt (MW), sedangkan PLTS hanya sekitar US$0,9 juta per MW.

"Jadi misalkan PLTS dibangun 100 megawatt itu mungkin sekitar US$90 juta," tutur Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Namun, Bambang menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menutukan bahwa Anindya akan segera dilantik esok hari di lokasi yang sama dengan Munaslub berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik. Ini kita hanya melaksanakan, disini kan saya hanya melaksanakan keinginan daerah maupun asosiasi dan himpunan. Jadi gak ada agenda lain, kecuali kita mau mediasiin apa yang menjadi keresahan daerah," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029.

Agenda tersebut dilaksanakan hari ini, Sabtu (14/9/2024) sore di St. Regis, Jakarta. Penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tersebut tetap dilakukan meskipun mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya.

Usai terpilih, Anindya Bakrie mengatakan dirinya akan membawa Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk mudah-mjdahan untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sebagai mitra strategis," tuturnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Anin itu menyebut Kadin sebagai naungan dunia usaha akan berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa dunia usaha dapat mengarungi tantangan perekonomian yang tidak mudah pada 2025.

Ke depannya, Kadin berupaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada 25 September jadi bagaimana supaya teman-teman kadin provinsi, asosiasi, dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi utk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dinamika organisasi selalu terjadi. Dalam hal ini, polemik yang terjadi di internal Kadin dinilai akan membuat Kadin lebih teguh.

"Kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," imbuhnya.

Anin menuturkan setelah ini dirinya akan segera melaporkan kepada pemerintah Jokowi dan mengikuti arahan selanjutnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto

"Intinya kami sbg mitra strategis tentu ingin bekerja sama dengan baik, teman-teman di Kadin Provinsi dan Kabupaten itu punya jaringan yang sangat luas sebingga kami berharap dapat juga dilibatkan," jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga memiliki substansi yang luar biasa sehingga dalam membuat rancangan 5 tahun ke depan, kebijakan-kebijakan nya dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh dunia usaha.

"Tugas kami kerjasama dengan pemerintah yang sekarang dan terpilih, apalagi program beliau sangat-sangat progresif bertahap tentunya untuk mencapai 8% dan kita melihat dari berbagai macam lini baik konsumsi domestik, breanja modal pemeritnah, sampai kepada program investasi," pungkasnya.

Munaslub Ilegal?

Munaslub yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin mendapat penolakan dari puluhan Dewan Pengurus di berbagai daerah.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Penolakan Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Pasalnya, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri.

Merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, Muhalim permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Maka, 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029.

Agenda tersebut dilaksanakan hari ini, Sabtu (14/9/2024) sore di St. Regis, Jakarta. Penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tersebut tetap dilakukan meskipun mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya.

Usai terpilih, Anindya Bakrie mengatakan dirinya akan membawa Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk mudah-mjdahan untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sebagai mitra strategis," tuturnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Anin itu menyebut Kadin sebagai naungan dunia usaha akan berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa dunia usaha dapat mengarungi tantangan perekonomian yang tidak mudah pada 2025.

Ke depannya, Kadin berupaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada 25 September jadi bagaimana supaya teman-teman kadin provinsi, asosiasi, dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi utk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dinamika organisasi selalu terjadi. Dalam hal ini, polemik yang terjadi di internal Kadin dinilai akan membuat Kadin lebih teguh.

"Kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," imbuhnya.

Anin menuturkan setelah ini dirinya akan segera melaporkan kepada pemerintah Jokowi dan mengikuti arahan selanjutnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto

"Intinya kami sbg mitra strategis tentu ingin bekerja sama dengan baik, teman-teman di Kadin Provinsi dan Kabupaten itu punya jaringan yang sangat luas sebingga kami berharap dapat juga dilibatkan," jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga memiliki substansi yang luar biasa sehingga dalam membuat rancangan 5 tahun ke depan, kebijakan-kebijakan nya dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh dunia usaha.

"Tugas kami kerjasama dengan pemerintah yang sekarang dan terpilih, apalagi program beliau sangat-sangat progresif bertahap tentunya untuk mencapai 8% dan kita melihat dari berbagai macam lini baik konsumsi domestik, breanja modal pemeritnah, sampai kepada program investasi," pungkasnya.

Munaslub Ilegal?

Munaslub yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin mendapat penolakan dari puluhan Dewan Pengurus di berbagai daerah.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Penolakan Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Pasalnya, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri.

Merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, Muhalim permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Maka, 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi kapasitas pembangkit listrik yang terpasang mencapai 93 Gigawatt (GW) pada hingga semester 1/2024. Mayorita berasal dari fosil.

Subkoordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional, Hasan Maksum menyampaikan bahwa dari total 93 GW tersebut kebanyakan berasal dari pembangkit energi fosil.

“Kemudian untuk kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia sampai semester 1/2024 ada 93 gigawatt pembangkit yang sudah terpasang,” kata Hasan dikutip, Sabtu (14/9/2024).

Hasan menjabarkan, dari 93 GW kapasitas pembangkit listrik yang terpasang total terdapat 79,7 GW atau 85% bersumber dari pembangkit energi fosil.

Sumber tersebut terbagi menjadi 49,8 GW atau 53% Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), 25,24 GW atau 27% Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan 4,64 GW atau 5% merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Lebih lanjut, 15% atau 13,71 GW kapasitas pembangkit listrik yang terpasangan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

“Yang terdiri dari pembangkit PLTA, PLTP, kemudian ada PLT-Bio, kemudian ada pembangkit PLTS,” ujarnya.

Adapun, terkait dengan pemilik pembangkit yang terpasang, Hasan menuturkan sekitar 74,5 GW atau 79% pembangkit tersebut merupakan milik PT PLN (Persero).

Kemudian, 14,2 GW atau 15% merupakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

“Dan ada 4,7 gigawatt (GW) atau 5% merupakan pembangkit pemegang PPU atau pemegang wilus (wilayah usaha),” ucap Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita harta kekayaan dari obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta dengan total nilai Rp209,92 miliar.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melaporkan penyitaan ini bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald menyampaikan penyitaan pertama dilakukan terhadap aset milik obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2.

Penyitaan termasuk segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi total aset sitaan milik Ongko tersebut mencapai Rp194,04 miliar.

“Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko,” tutur Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).

Bukan hanya keluarga Ongko yang Satgas BLBI sita, harta kekayaan lain milik obligor Suyanto Gondokusumo turut menjadi target.

Objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai Rp15,88 miliar.

Rionald menegaskan, ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Melansir berita Bisnis, baik Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo melakukan pengemplangan dana BLBI dan tak kunjung melaksanakan kewajibannya.

Pada 2023 lalu, keluarga Ongko, yakni Irjanto dipanggil bersama dengan Irswanto Ongko dan Irsanto Ongko. Pemanggilan ketiganya terkait penagihan sisa pinjaman BLBI Kaharudin Ongko senilai Rp8,08 triliun.

Sementara Suyanto Gondokusumo adalah salah satu obligor BLBI terkait dengan penyelesaian kewajiban pemegang sama (PKPS) Bank Dharmala senilai Rp904,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator China melarang unit usaha PwC di China beroperasi selama enam bulan dan menjatuhkan denda sebesar 441 juta yuan atau sekitar Rp958 miliar karena keterlibatan terhadap penipuan audit pengembang properti China Evergrande yang mengalami kebangkrutan.

Melansir Reuters, Sabtu (14/9/2024), regulator sekuritas China mengatakan bahwa penyelidikannya menemukan bahwa PwC Zhong Tian LLP “menutup mata” dan “bahkan memaafkan” penipuan yang dilakukan oleh Evergrande dalam audit laporan keuangan tahunan dari anak usaha utama pengembang tersebut - Hengda Real Estate - dan membantu penerbitan obligasi pada 2019 dan 2020.

“Perilaku PwC lebih dari sekadar kegagalan audit. PwC, sampai batas tertentu, menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Hengda Real Estate dan penerbitan obligasi korporasi yang curang,” kata Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC).

Pihak berwenang China telah memeriksa peran PwC dalam praktik akuntansi Evergrande sejak CSRC menuduh pengembang tersebut pada bulan Maret atas penipuan senilai US$78 miliar selama dua tahun hingga tahun 2020.

PwC Zhong Tian menyatakan bahwa pihaknya menerima bahwa pekerjaan audit terhadap Hengda berada di bawah standar yang tinggi. PwC mengaudit Evergrande selama hampir 14 tahun hingga awal 2023.

“Kami bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dan memperkuat cara kami beroperasi di masa mendatang,” jelas manajemen.

Penangguhan bisnis dan denda ini merupakan yang terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi Big Four di China. Hal ini terjadi di tengah eksodus klien dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di firma tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam kasus terbaru dimana auditor Big Four terkena denda yang cukup besar, cabang Deloitte di Beijing tahun lalu didenda 211,9 juta yuan (sekitar Rp 460 miliar) dan operasi cabang tersebut ditangguhkan selama tiga bulan setelah ditemukannya kekurangan serius dalam audit atas China Huarong Asset Management.

Langkah terbaru ini akan mengaburkan prospek PwC di negara dengan perekonomian nomor dua di dunia ini. PwC Zhong Tian, entitas akuntansi yang terdaftar dan kantor cabang utama PwC di China, adalah auditor dengan pendapatan tertinggi di negara tersebut pada tahun 2022, menurut data resmi terbaru.

“Kerugiannya sangat besar dalam hal reputasi, yang mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan bisnis baru di Cina di luar denda,” kata Gary Ng, ekonom senior Asia Pasifik di Natixis.

PwC Zhong Tian akan dilarang menandatangani dokumen-dokumen penting tertentu untuk klien-klien di China daratan seperti hasil dan aplikasi IPO selama enam bulan ke depan.

Penangguhan bisnis ini juga akan mempengaruhi unit ini secara keseluruhan untuk tidak menerima klien-klien baru dari BUMN atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam negeri dalam tiga tahun ke depan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di China.

Tahun lalu, regulator domestik menegaskan bahwa perusahaan BUMN China dan perusahaan publik yang terdaftar di China harus sangat berhati-hati dalam mempekerjakan auditor yang telah menerima denda peraturan atau hukuman lainnya dalam tiga tahun terakhir.

“Kami kecewa dengan hasil kerja audit PwC Zhong Tian terhadap Hengda, yang berada di bawah standar yang kami harapkan dari perusahaan-perusahaan anggota jaringan PwC,” demikian ungkap jaringan PwC global dalam pernyataan terpisah.

Perusahaan tersebut mengatakan sebagai bagian dari akuntabilitas dan tindakan perbaikan, partner senior wilayah PwC China, Daniel Li, telah mengundurkan diri dua bulan setelah menjabat karena “tanggung jawab sebelumnya” sebagai kepala bisnis audit lokal.

Li menandatangani beberapa dokumen Evergrande, termasuk satu dokumen tentang penerbitan obligasi lokal pengembang tersebut pada tahun 2021 sebagai kepala PwC Zhong Tian.

Bisnis.com, JAKARTA - Akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry menimbulkan kekhawatiran bagi investor lokal dan internasional.

Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan bahwa upaya meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, dilakukan secara transparan dan berbasis bukti.

“Permasalahannya adalah ketika ASDP sudah mengikuti prinsip Good Corporate Governance [GCG], yang ketat, sesuai dengan standard dan transparan, masih dituduh koruptif, maka itu menjadi satu variabel ketidakkonsistenan dan juga ketidakjelasan dalam memaknai peraturan dan standarisasi. Hal Itu yang kemudian menjadi hantu bagi para investor untuk masuk Indonesia.”, katanya dalam sebuah diskusi, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Fithra menilai langkah JN untuk memperkuat valuasi ASDP saat IPO terbilang cukup strategis dan sepatutnya dilakukan. Menurutnya, ketika ASDP melakukan akuisisi JN telah melalui proses due diligence yang ketat dan pelibatan dari lembaga-lembaga internasional serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan Menteri BUMN.

"Hal ini sesuai dengan paket transparansi dan governansi ketika ingin melantai di Bursa Efek Indonesia [BEI]. Proses tersebut sesuai dengan standar sehingga harus transparan. Bila tidak sesuai sudah pasti akan tertolak di BEI," jelas Fithra.

Diberitakan sebelumnya, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry menjelaskan akuisisi perusahaan swasta PT Jembatan Nusantara termasuk aset kapal miliknya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry menjelaskan niat awal ASDP adalah membeli atau mengakuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara. Aksi korporasi tersebut tidak terlepas dari aset-aset di dalamnya, termasuk kapal yang dimiliki JN.

“Kita tidak pernah berniat membeli kapal bekas, yang kita niatkan dan yang ditawarkan pertama kali oleh penjual adalah menjual perusahaannya. Kalau kita membeli perusahaan, itu include di dalam pembelian itu adalah aset-asetnya dan liabilitas termasuk utang," kata Harry, Minggu (18/8/2024).

Harry menjelaskan JN juga pada saat itu memiliki utang perbankan dan tidak diubah dan masih tetap berjalan. ASDP saat itu melihat dan menilai dari sisi bisnis yaitu aset, potensi bisnis, market share, dan valuasi.

Harry mengklaim saat itu pihaknya melakukan kajian yang menjadi syarat yaitu internal rate of return (IRR). Selain itu, dalam proses akuisisinya, Harry menyebutkan didampingi oleh BPKP.

Dari proses tersebut, pihaknya telah mendapatkan nilai valuasi. Nilai inilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan JN.

Valuasi tersebut juga bukan merupakan hasil perhitungan sendiri melainkan dari penilai independen berdasarkan perhitungan dan observasinya.

Harry juga mengatakan nilai transaksi akuisisi yang sebesar Rp1,27 triliun tersebut berada di bawah nilai valuasi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,34 triliun.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada pelanggaran dalam memvaluasi PT JN oleh ASDP dengan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,27 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah dan ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah [50% + 1] peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Tak hanya itu, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Selain itu, sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

Dia juga menyoroti bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18.

Dalam Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

"Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin," tuturnya.

Tak hanya itu, Arsjad juga telah mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Alasan untuk penyelenggaraan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.

Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Lebih lanjut, Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.

Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021.

Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut.

Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan.

Namun, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum.

Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diselenggarakan hari ini di Jakarta terpantau dihadiri oleh sejumlah ketua Kadin daerah dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Sabtu (14/9/2024) beberapa Ketua Kadin Daerah yang hadir ke lokasi Munaslub di St Regis, Jakarta yaitu Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, Ketua Kadin Sulawesi Barat Taslim Tammauni.

Tak hanya itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, sekaligus mantan Ketua Kadin periode 2015-2020 ikut hadir dan disambut oleh Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Adapun, agenda Munaslub diselenggarakan dari hasil keputusan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Sejumlah pelaku usaha yang tampak menghadiri Munaslub ini yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) hingga Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, Redma G. Wirawasta.

Munaslub Kadin ini dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, namun baru terlaksana pada 14.46 WIB dan akan berakhir pada pukul 17.30 WIB yang ditutup oleh sambutan Ketua Umum Kadin terpilih.

Kendati demikian, sebelum agenda dimulai, sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi menolak Munaslub tersebut, seperti dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Dalam surat edaran Kadin nomor 1740/DP/IX/2024 tentang Instruksi Tidak Menghadiri Undangan Munaslub Kadin 2024 yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki menegaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) Kadin Keppres RI No.18/2022, tahapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diatur sesuai ketentuan Pasal 18 AD Kadin dan Peraturan Organisasi (PO) Kadin No. 293/2023 menyatakan bahwa setiap undangan resmi dari Kadin harus disampaikan secara resmi dalam surat berKop surat Kadin.

"Sehubungan hal tersebut kami sampaikan undangan Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah tidak benar," kata Yukki.

Untuk itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan seluruh ALB Kadin untuk tidak menghadiri Undangan Munaslub Kadin 2024.

"Penyelenggaraan dan menghadiri Munaslub yang tidak sesuai dengan AD&ART Kadin tidak memiliki keabsahan secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran organisasi yang dapat dijatuhi sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam PO Kadin No. 279/2023 jo Pasal 8 & Pasal 20 ART Kadin," jelasnya