Bisnis.com, JAKARTA - Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut, peluang PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengelola bandara di luar negeri terbuka lebar. Hal ini mengingat pengalaman PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II dalam mengelola bandara dari skala menengah ke besar di Indonesia.

Kendati begitu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan MTI Aris Wibowo menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek yang perlu dipahami oleh Perseroan dalam mengelola bandara. Pasalnya, mengelola bandara tidak sekedar aspek teknis dan operasional, tetapi juga aspek finansial yang perlu dihitung dengan cermat.

“Pengelolaan bandara untuk saat ini sepertinya bukan bisnis jangka pendek, tapi jangka panjang,” kata Aris kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Di sisi lain, pascamerger AP I dan AP II, Aris menyebut bahwa akan terjadi proses sinkronisasi bisnis dengan memetakan kembali bandar udara setelah digabung dari sisi teknis maupun operasional.

Kemudian pada fase berikutnya, akan mulai dikembangkan optimasi pengembangan bandara berdasarkan pertimbangan bisnis seperti revenue, opportunity, hingga future prospect.

“Fase berikutnya adalah me-maintain sistem yang sudah terbangun dengan baik dengan terus meningkatkan layanan kepada pengguna jasa bandara seperti penumpang, airline, tenant, dan sebagainya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Bayu Sutanto menilai bahwa penggabungan kedua operator bandara itu tidak berdampak langsung terhadap penurunan harga tiket pesawat.

“Minimal kalau terjadi lebih efisien tarif bandara nggak naik setiap 2 tahun. Harga tiket pesawat banyak dipengaruhi faktor-faktor biaya operasi selain biaya bandara,” ujarnya.

Untuk diketahui, AP I dan AP II resmi dilebur menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria menuturkan, pihaknya baru mendapat mandat untuk melaksanakan merger operator bandara tersebut pada Desember 2023.

“Proses ini adalah awal dari sebuah transformasi panjang yang kita lakukan ke depan. Termasuk di dalamnya menempatkan bandar udara kita ke dalam best practice di industrinya,” kata Dony dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dengan adanya penggabungan ini, maka InJourney Airports menjadi operator bandara ke-5 terbesar di dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya menargetkan jumlah penumpang yang akan dilayani mencapai 170 juta orang per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memaksimalkan seluruh potensi panas bumi yang ada untuk kelistrikan nasional.Adapun, potensi sumber daya panas bumi yang terdapat di Tanah Air diperkirakan sebesar 24 gigawatt (GW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bakal dimaksimalkan dan ditargetkan dapat menjadi penyangga beban dasar kelistrikan (baseload) menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Panas bumi akan dimaksimalkan, jadi angka yang paling maksimal di sini adalah panas bumi. Karena panas bumi diharapkan bisa menjadi baseload, potensi kita hanya 24 gigawatt,” kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyampaikan, potensi panas bumi sebesar 24 GW juga akan dimasukan ke dalam skenario pencapaian net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2060.

“Dan ini [panas bumi] akan terus menerus ya, kalau panas bumi itu akan terus menerus. Renewable sehingga potensi kita untuk panas bumi ini coba kita genjot,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Maka dari itu, Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khususnya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports yang merupakan entitas baru dari peleburan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II membidik pendapatan hingga akhir 2024 dapat tembus Rp20,3 triliun.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi menuturkan bahwa pihaknya juga akan fokus mendorong pertumbuhan bisnis dari sisi komersial untuk dapat secara dengan sejumlah bandara berstandard global lainnya.

“Jadi target revenue tahun ini Rp20,3 triliun,” jelasnya di Kantor Pusat InJourney, Senin (9/9/2024).

Faik juga menjelaskan pihaknya membidik peningkatan performa keuangan perusahaan yang tercermin dari pendapatan sebelum bunga, pajak depresiasi dan amortisasi (EBITDA) mencapai Rp9 triliun.

Sementara itu, dalam 5 tahun ke depan InJourney Airports dilaporkan menargetkan pendapatan dapat tembus Rp30 triliun per tahunnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan bahwa suksesi operasional merger AP I dan AP II ini masih memerlukan waktu selayaknya konsolidasi Pelindo.

“Konsolidasi Pelindo perlu makan waktu berapa? Setelah operasi total baru satu setengah tahun baru kelihatan. Karena ini kan konsolidasi sistem, human capital semua,” jelasnya.

Adapun, transformasi bandara di bawah kelolaan InJourney Airports ditargetkan akan terus diperkuat melalui program-program peningkatan kualitas infrastruktur bandara, manajemen operasional yang berbasis ekosistem, dan peningkatan kualitas SDM berbasis customer centric yang berstandar global.

Lebih lanjut, transformasi yang dilakukan dengan menghadirkan wajah baru bandara-bandara di Indonesia, di antaranya adalah beautifikasi terminal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan optimalisasi kapasitas dan fasilitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang mengebut revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Meski revisi tersebut membuka peluang perubahan jumlah kementerian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, namun DPR menyatakan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 tidak akan terpengaruh.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian dalam RAPBN 2025 sesuai jumlah yang ada sekarang.

"Enggak, kan RAPBN hari ini mengikuti nomenklatur kementerian yang ada," jelas Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyatakan pihaknya sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang ada dalam menentukan jumlah kementerian.

Aturan tersebut, sambungnya, diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.

"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," katanya Awiek.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada perubahan empat pasal inti dan penambahan 8—10 pasal baru. Menurutnya, Baleg DPR berupaya mengebut pengesahan RUU Kementerian Negara pada rapat paripurna terdekat.

Sebagai informasi, perubahan yang paling banyak disoroti dalam revisi UU Kementerian Negara yaitu Pasal 15. Awalnya, Pasal 15 mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 namun kini direvisi menjadi, 'Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.'

Artinya, presiden ke depan bisa menentukan jumlah kementerian sesuai keinginannya tanpa batasan jumlah. Awiek mengklaim, perubahan pasal tersebut bertujuan untuk mempermudah kinerja presiden sesuai visi-misinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta menargetkan jumlah kunjungan wisata MICE Indonesia ke Korea Selatan sekitar 19.000 orang pada tahun ini.

Direktur KTO Jakarta Office Kim Jisun mengatakan pihaknya optimistis untuk dapat mencapai 19.000 kunjungan di tahun ini melalui berbagai langkah salah satunya melalui Korea Unique Venue Jakarta Roadshow 2024.

Pada 2019, jumlah wisatawan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) Indonesia ke Korea Selatan yang tercatat oleh KTO sekitar 24.000 orang. Sedangkan pada 2023, jumlah wisatawan MICE Indonesia ke Korea tercatat 18.000 orang atau baru pulih sekitar 74% dibandingkan tahun 2019.

“KTO optimis bahwa kunjungan wisata MICE Indonesia ke Korea tahun 2024 dapat melampaui tahun lalu. Sejak awal 2024, KTO dengan aktif mempromosikan wisata MICE Korea di Indonesia baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media," kata Kim Jisun dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

KTO Jakarta, lanjutnya, berpartisipasi dalam berbagai acara pameran seperti travel mart hingga mengadakan gathering langsung dengan potential corporate untuk memperkenalkan wisata MICE serta bentuk dukungan untuk grup insentif ataupun corporate meeting ke Korea.

Selain itu, faktor utama pendukung wisata MICE ialah venue berskala internasional yang dapat mengakomodir kebutuhan wisatawan MICE.

"KTO sudah memilih sebanyak 52 venue MICE atau yang biasa kami sebut Korea Unique Venue, yakni venue unik yang tersebar di seluruh Korea, yang dapat dipilih untuk kegiatan MICE, seperti team building, pertemuan, pameran, konferensi, dan sebagainya," jelasnya.

Korea Unique Venue Jakarta Roadshow 2024 sendiri, digelar untuk mempromosikan wisata MICE secara masif kepada travel agent, korporat dan media dan juga lokasi yang dapat dipilih oleh para event planner untuk kebutuhan MICE.

"Melalui acara ini KTO fokus mempromosikan wisata MICE dan 52 Korea Unique Venue dengan mendatangkan langsung perwakilan dari Korea Unique Venue dan juga para pelaku bisnis pariwisata Korea lainnya seperti institusi pariwisata daerah, biro konvensi, travel agent, hotel serta turut mengundang travel agent lokal maupun korporat."

Tercatat ada beberapa Korea Unique Venue yang dapat dijadikan referensi untuk destinasi MICE di Korea yaitu Floating Island yang terletak di Seoul, Korea Selatan.

Kemudian terdapat pula Eland Cruise (Seoul) yang terkenal sebagai salah satu tempat Hallyu yang digunakan untuk konten K-Pop, K-Drama, dan K-Film

Lalu, National Gugak Center (Seoul), yang merupakan pusat seni nasional Korea yang bertujuan melestarikan tradisi seni pertunjukan Korea, seperti musik kerajaan dan tarian tradisional.

Tak ketinggalan ada Hyundai Cruise (Gyeonggi), kapal pesiar besar dengan struktur empat lantai yang dapat menampung hingga 1.000 orang di dalamnya. Kapal ini memiliki dua aula perjamuan dan dua area terbuka, sehingga para event planner dapat menggunakan ruang tersebut untuk berbagai acara dan kegiatan.

Lalu ada Haslla Art World (Gangwon), Nami Island (Gangwon), Fe01 Upcycled Complex Cultural Space (Ulsan), Clayarch Gimhae Museum (Gyeongnam), Spirited Garden (Jeju) yang kerap digunakan untuk event seperti pertemuan perusahaan, konferensi internasional, dan jamuan makan malam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengungkap sederet langkah kontribusi untuk meningkatkan ketahanan farmasi nasional, termasuk dalam menekan ketergantungan impor bahan baku obat (BBO).

Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan, sebagian besar bahan baku obat yang digunakan masih berasal dari impor. Hal ini dikarenakan belum tersedianya bahan baku lokal yang memadai.

"Namun, Kalbe terus berupaya untuk mengembangkan produk berbahan baku lokal, misalnya produk herbal, produk minuman dan produk obat biosimilar," kata Kartika kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Tak hanya itu, dia menerangkan berbagai inisiatif lain yang telah dilakukan KLBF seperti pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, khususnya untuk obat generik, biosimilar, dan alat kesehatan.

Bahkan, beberapa produk kesehatan juga telah mencapai syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Di sisi lain, Kalbe juga memiliki kemitraan strategis dengan China untuk membangun fasilitas produksi bahan baku obat guna mendukung ketahanan farmasi nasional jangka panjang.

Adapun, Kalbe bersama Livzon Pharmaceutical Group Inc. China membentuk perusahaan patungan untuk memproduksi bahan baku obat dengan investasi awal senilai Rp650 miliar.

Perusahaan patungan bernama PT Livzon Pharma Indonesia ini dibentuk lewat entitas anak masing-masing perusahaan, yakni PT Global Chemindo Megatrading dan Lian SGP Holding Pte.Ltd. Livzon Pharma nantinya fokus memproduksi bahan aktif farmasi (API) dan bahan baku lainnya untuk pasar ekspor, termasuk potensi di pasar dalam negeri.

Di sisi lain, Kartika menerangkan upaya subtitusi impor bahan baku juga telah dilakukan sejak lama.

"Untuk produksi obat biologis, Kalbe telah memiliki fasilitas produksi sejak tahun 2018 yang memproduksi bahan baku dan produk jadi dengan belanja modal sekitar Rp500 miliar," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, untuk membangun ketahanan farmasi di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, termasuk sektor usaha, investor, partner strategis, pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Selain itu, kerja sama sektor usaha, akademisi dan partner strategis di bidang research and development (R&D) akan dibutuhkan dalam pengembangan teknologi.

"Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung tahap pengembangan industri, misalnya dalam bentuk insentif pajak, prioritas penggunaan produk lokal, perizinan dan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa nasib karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II akan tetap terjamin usai keduanya dilebur menjadi satu entitas yakni PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

Erick menegaskan tidak terdapat isu layoff atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah realisasi penggabungan dua operator bandara tersebut. Justru, tambah Erick, merger menjadi gerbang awal untuk pengembangan bisnis dari InJorney Airports.

“Jadi isu layoff tidak ada, justru ini isu pengembangan yang tadi disampaikan Pak Budi [Kemenhub] ini kita mengelola 37 airport di mana akan menjadi satu sistem pelayanan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Pusat InJourney, Senin (9/9/2024).

Pada saat yang sama, Erick juga menyinggung bahwa pada proses penggabungan Pelindo I hingga IV juga sama sekali tidak terdapat isu PHK karyawannya.

Berdasarkan pengalaman sukses itu, Erick memastikan bahwa proses merger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II juga telah dilakukan dengan sebaik mungkin.

Ke depan, Angkasa Pura Indonesia diharapkan dapat secara lebih matang membangun ekosistem bandara di Indonesia. Salah satu contohnya, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan non-aero InJourney Airports.

“Sehingga kalau kita sering ke luar negeri melihat banyak airport juga yang sekarang berubah model tidak hanya buat transportasi, tetapi membangun sebuah ekosistem baru ya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Dony Oskaria menjelaskan bahwa saat ini pendapatan non-aero bandara RI dilaporkan telah meningkat 49% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Tapi tahun ini kita berhasil meningkatkan non-aero revenue kita, memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Kita [non-aero revenue] growth year on year itu sebesar 49%, ini satu pencapaian yang cukup baik tentu saja,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi dua peraturan di bidang ekspor setelah menerima usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Dua aturan yang direvisi antara lain Permendag No. 20/ 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor’ dan Permendag No. 21/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor’

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, menanggulangi sedimentasi, serta menjaga kesehatan laut.

Selain itu, kata Isy, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

“Kami harap, pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (9/9/2024).

Adapun, jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag No. 21/ 2024 yang merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi meliputi pelaku sebagai eksportir terdaftar (ET), memiliki persetujuan ekspor (PE), dan terdapat laporan surveyor (LS).

Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Yakni, wajib memiliki rekomendasi ekspor pasir hasil sedimentasi di laut dari KKP, dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sementara itu, jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag No. 20/ 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Adapun, skema baru power wheeling diusulkan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Beleid ini nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBET). Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Namun, dalam skema power wheeling RUU EBET nantinya akan memungkinkan pembangkit IUPTLU yang berada di wilus PLN dapat menyalurkan listrik ke kawasan industri melalui wilus di luar milik PLN dengan menyewa jaringan PLN.

Selain itu, pemegang izin usaha pembangkit tenaga listrik surya (IUPTLS) dan konsumen PLN yang memiliki sendiri pembangkit EBET dapat menyalurkan listrik ke beban perusahaan tertentu dengan menyewa jaringan PLN.

"Jadi selama masih di wilus PLN dan ada sumber EBET, kita boleh melakukan pemakaian transmisi listrik bersama PLN dan bisa disuplai ke konsumen PLN di wilus usaha tertentu," ujarnya.

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

Adapun, Eniya menyampaikan bahwa saat ini pembahasan mengenai RUU EBET ini masih tertunda di DPR. Jika RUU ini tak bisa disahkan pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia berharap nantinya ada percepatan agar RUU ini rampung pada periode awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kalau tidak di tahun ini, bisa di tahun depan, tapi tahun depan bisa dipercepat juga, karena Pak Menteri [ESDM] ingin segera selesai,” harap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penggabungan atau merger PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II diresmikan pada hari ini, Senin (9/9/2024). Keduanya resmi dilebur menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria menuturkan bahwa peleburan AP I dan AP II tersebut menjadikan InJourney Airports sebagai operator bandara ke-5 terbesar di dunia.

“Syukur alhamdulillah kami sampaikan bahwa tepat di hari ini kita menjadi operator airport nomor 5 terbesar di dunia,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dony lantas menceritakan proses peleburan AP I dan AP II tersebut yang dilakukan dalam waktu cukup singkat. Dirinya mengaku, baru mendapat mandat untuk melaksanakan penggabungan operator bandara tersebut pada Desember 2023.

Dalam kurun waktu 9 bulan belakangan, InJourney fokus melakukan pendalaman penyelarasan sejumlah aturan komersial hingga operasional dua operator bandara RI tersebut.

“Proses ini adalah awal dari sebuah transformasi panjang yang kita lakukan ke depan. Termasuk di dalamnya menempatkan bandar udara kita ke dalam best practice di ndustrinya,” tegasnya.

Adapun, dengan penggabungan ini, jumlah penumpang yang dibidik akan dilayani oleh InJourney Airports mencapai 170 juta orang per tahunnya.

Sebelumnya, rencana penggabungan AP I dan AP II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports sempat mendapat keberatan dari para Serikat Karyawan Angkasa Pura II (Sekarpura II). Mereka meminta penundaan merger sampai pihak manajemen memberikan penjelasan secara terperinci kepada mereka.

Dony memastikan bahwa proses penggabungan dua entitas operator bandara RI ini telah dilakukan sebaik mungkin.

“Karena memang arahannya waktu itu proses merger ini harus berjalan dengan sebaik mungkin dan semulus mungkin tanpa ada terganggu di sisi opersional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan oleh pemerintahan baru akan mendukung kenaikan rasio pajak alias tax ratio.

Maftuchan memandang, pembentukan lembaga tersebut perlu dilakukan, karena merupakan bagian dari fundamental dari reformasi kelembagaan dan administrasi perpajakan di Indonesia.

Dia menilai, rencana penggabungan beberapa direktorat yang kemudian dilebur menjadi BPN akan memperbaiki kinerja, meningkatkan kewenangan, dan meningkatkan transparansi/akuntabilitas otoritas negara di bidang perpajakan, cukai, kepabeanan, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

"Dampaknya, pendapatan negara akan semakin meningkat sesuai dengan potensi yang ada. Dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara, saya perkirakan dalam 5 tahun akan diperoleh kenaikan tax ratio sebesar 3%—6%," katanya kepada Bisnis, pekan lalu.

Maftuchan mengatakan, pembentukan lembaga itu juga akan mendorong penguatan check-balances antara kementerian/lembaga yang membidangi urusan keuangan negara dengan kementerian/lembaga yang membidangi urusan kekayaan negara.

BPN, menurutnya, akan bertugas menyelenggarakan perumusan dan implementasi kebijakan bidang pajak, kepabeanan, cukai dan penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu, Kementerian Keuangan lebih fokus membidangi urusan anggaran negara, perbendaharaan negara, perimbangan keuangan pusat-daerah, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kekayaan negara.

"Badan Pendapatan Negara akan menjadi langkah fundamental dalam reformasi pendapatan negara. Mobilisasi pendapatan domestik akan meningkat dan akan menjamin ketersediaan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Maftuchan, pembentukan BPN sebaiknya dilakukan sejak awal masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar akselerasi tahapan-tahapan penataan dan pemantapan kinerja dapat segera dilaksanakan.

Kendati demikian, imbuhnya, tantangan pembentukan BPN lebih bersifat internal pemerintahan. Namun, jika ada political will yang kuat dari presiden terpilih, maka tantangan internal akan dapat diatasi.

"Pembentukan BPN sangat penting, maka dapat dikecualikan dari perhitungan atas risiko gemuknya K/L," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada akhir 2024. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menutup kemungkinan perpanjang kebijakan insentif pajak tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dampak pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% yang sudah berlaku sejak 2018 itu, sebelum memutuskan apakah diperpanjang atau tetap diakhiri pada akhir 2024.

"Nanti kita lihat arahan Bu Menteri [Sri Mulyani] ya, memang itu pasti akan selalu kita evaluasi," ujar Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, menurutnya, Kemenkeu selalu menunjukkan keberpihakan ke UMKM. Bahkan, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu merasa pemerintahan seakan memberikan penghasilan tidak kena pajak kepada UMKM.

"Jadi memang keberpihakan dari APBN itu sangat kuat terhadap UMKM," kata Febrio.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 mengatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5% paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018 akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pengunaan skema normal bagi WP OP UMKM.

“WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final..Jadi kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Dia menyampaikan terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan umum memperhitungkan dengan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

“Dapat juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelas Suryo.

Sebagai catatan penting, untuk menggunakan norma tersebut harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025.

Tahun-tahun selanjutnya, WP OP dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar. Untuk diketahui, tarif normal pajak bagi WP OP dalam negeri memiliki rentang 5% hingga 35%.