Bisnis.com, BADUNG – Emiten Grup Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) mengajukan dukungan dari pemerintah Kenya berupa penyesuaian atau insentif yang dibutuhkan oleh perseroan.

Untuk diketahui, perseroan bersiap untuk menindaklanjuti dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Energi dan Petroleum Kenya pada Agustus 2023. Saat itu, Kenya menawarkan kolaborasi antara Geothermal Development Company (GDC) dengan PGEO untuk mengembangkan lapangan Suswa.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji skema insentif dari Kenya yang digadang-gadang menarik.

Sayangnya, dia enggan membocorkan terkait insentif lantaran pihaknya harus lebih dulu melakukan due diligence, namun Julfi menaruh harap besar.

“Pokoknya, kita akan mencari minimum return yang bisa kita accept [terima] di sana, tidak bisa hanya mengurangi capital cost aja, pemerintah harus menolong. Insentif regulasi itu harus ada untuk bisa mencapai minimum expected return,” ujarnya kepada Bisnis, di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum 2024, Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut, terkait efek perang Timur Tengah ke bisnis panas bumi, dirinya menyebut perseroan tetap waspada atas efek rambatan konflik tersebut. Beruntung, menurutnya dampak tersebut bisa diantisipasi PGE.

“Ya pasti kita harus hati-hati. Kita pasti ada country risk, legal risk yang kita juga asses. Dan kita untuk mitigasi kita di dalam PGE ada Masdar yang kuat di Afrika, kita juga akan ada lokal partner. Untuk memastikan kalau kita maju kita aman,” ujarnya.

Julfi mengatakan rencana kerja sama dengan GDC akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta pada 18 September 2024.

Setelah itu, PGEO akan mempercepat penyelesaian due diligence sehingga pengeboran proyek Suswa dapat dimulai pada akhir kuartal II/2025. “Suswa punya resources hingga 300 MW, tapi kita jalankan step by step,” tutur Julfi.

Bisnis.com, JAKARTA — Tak hanya sebagai pemimpin agama, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai pemikir penting dunia. Dia menggagas tata kelola ekonomi baru yang lebih berkeadilan: Ekonomi Fransiskus (Economy of Francesco).

Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus sedang mengunjungi Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno selama 3—5 September 2024.

Kesederhanaannya yang kendarai pesawat komersial, mobil seadanya, dan menolak tawaran menginap di hotel bintang lima menarik perhatian banyak warga Indonesia.

Sejak menjadi Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus memang sudah dikenal atas komitmennya terhadap keadilan sosial. Dia bahkan tak segan mengkritisi praktik ekonomi dewasa ini yang dinilai semakin menyengsarakan kaum papa alias miskin dan menciptakan kerusakan ekologi.

Paus Fransiskus memang menjadi saksi hidup dari dampak negatif tata kelola ekonomi yang tidak indahkan keadilan. Sebelum menjadi imam, dia sempat bekerja sebagai penjaga bar hingga petugas kebersihan.

Pada Desember 2001—ketika Paus Fransiskus masih menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Argentina sedang mengalami puncak kerusuhan sipil yang dipicu krisis ekonomi.

Saat itu, utang luar negeri Argentina menggunung secara cepat. Akibatnya, para investor besar berbondong-bondong menarik depositonya sehingga sistem perbankan Argentina kolaps.

Tak heran sejak menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia pada 2013, Paus Fransiskus kerap memberikan gebrakan atas dasar keadilan sosial. Dia bahkan mengundang para anak muda dari berbagai negara untuk membuat gerakan tata kelola ekonomi baru.

Perbesar

Pertemuan ratusan kaum muda dari 115 negara itu terjadi pada 19—21 November 2020. Berpusat di Assisi, Italia—sekitar 178 kilometer dari pusat Ibu Kota Roma, mereka menyusun gerakan tata kelola ekonomi baru.

Pertemuan tersebut dikenal sebagai ‘Ekonomi Fransiskus’, mengacu kepada nama Santo Fransiskus dari Assisi (1881—1226)—penginjil yang dikenal hidup dalam kemiskinan. Nama itu juga yang dipakai Paus Fransiskus sebagai panggilan kepausannya—nama aslinya Jorge Mario Bergoglio.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KKPMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut berpendapat, notabenenya Paus Fransiskus tidak menawarkan satu sistem ekonomi.

Menurutnya, Paus Fransiskus hanya menginisiasi gerakan tata kelola ekonomi yang lebih berkeadilan. Marthen menjelaskan, teks penting ajakan keadilan ekonomi ala Paus Fransiskus ada dalam surat amanat alias ensiklik Laudato Si.

"Sistem ekonomi harus sepenuhnya terarah kepada prinsip-prinsip moral seperti kesejahteraan umum, keadilan, ramah lingkungan, solidaritas, dan subsidiaritas," jelas Marthen kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Apa itu Ekonomi Fransiskus?

Inisiatif gerakan tata ekonomi baru dimulai dari ruang kerja Paus Fransiskus di Vatikan. Pada 1 Mei 2019—bertepatan pada Hari Buruh Internasional sekaligus Hari Peringatan Santo Yusuf Pekerja, Paus Fransiskus menulis sebuah surat ajakan untuk para ekonom dan wirausaha muda di berbagai penjuru dunia.

Dalam pembukaan suratnya, Paus menyatakan keinginannya untuk berjumpa dengan ”mereka yang saat ini menyusun serta mulai mempelajari dan menerapkan suatu ekonomi yang berbeda.” (Ekonomi Fransiskus: Membangun Narasi akan Tata Ekonomi Baru, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020).

"Ekonomi yang memberi kehidupan dan bukannya membunuh, melibatkan dan bukan menyingkirkannya, memanusiawikan dan bukan merendahkan, peduli pada lingkungan dan bukan merusaknya," tulis Paus.

Dia berpendapat, sistem ekonomi dunia yang berlaku saat ini memiliki berbagai persoalan struktural yang sebabkan kerusakan lingkungan hingga semakin sengsaranya kaum papa.

Oleh sebab itu, Paus Fransiskus mendorong tata kelola ekonomi baru yang lebih memberi penghargaan atas lingkungan, hak generasi masa depan, martabat kaum pekerja, dan kesetaraan sosial.

Pada 21 November 2020—hari terakhir Pertemuan Ekonomi Fransiskus, Paus turut memberikan sambutan kepada ratusan peserta. Dia kembali menekankan bahwa sistem ekonomi dunia dewasa ini tidak berkelanjutan.

"Berbagai kebijakan mengandaikan kita dapat memperhitungkan ketersediaan sumber-sumber daya yang absolut, tak terbatas, dan tanpa kepedulian," nilai Paus.

Dalam sistem tersebut, sambungnya, kaum miskin adalah yang pertama dilukai sekaligus dilupakan. Kaum miskin seakan dipandang bukan bagian dari masyarakat.

Perbesar

Oleh sebab itu, Paus Fransiskus mengajak kaum muda untuk menciptakan budaya baru. Kaum papa harus menjadi penggerak ekonomi—bukan sekadar diikutsertakan.

Bahkan, Paus mengajak agar para profesional belajar dari kaum papa untuk merancang suatu model ekonomi yang menguntungkan semua orang tanpa terkecuali. Singkatnya, kaum miskin bukan sekadar objek namun juga subjek.

"Panggilan ini lebih daripada sekadar kata-kata kosong, kaum miskin dan tersingkir adalah orang-orang yang nyata. Daripada melihat mereka dari sudut pandang teknis dan fungsional belaka, inilah saat untuk membiarkan mereka menjadi pelaku utama dalam kehidupan mereka sendiri serta dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan. Marilah kita tidak berpikir tentang mereka, namun bersama mereka," ujar Paus.

Dia mendorong agar setiap program ditujukan untuk melayani sesama. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan harus mengurangi kesenjangan, menghapus diskriminasi, dan membebaskan orang-orang dari ikatan perbudakan.

Pertumbuhan ekonomi, ujar Paus, tidak sekadar untuk pembagian hasil yang lebih adil dan pengembangan teknologi. Di atas itu semua, pertumbuhan ekonomi harus ditujukan untuk perkembangan seluruh umat manusia.

"Ukuran kemanusiaan sejati pada dasarnya tergantung pada relasi dengan penderitaan serta penderita. Hal ini berlaku baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Ukuran kemanusiaan: suatu ukuran yang mesti diwujudkan dalam keputusan-keputusan dan model-model ekonomi kita," tegasnya.

Hasil Pertemuan Ekonomi Fransiskus

Setelah berunding selama tiga hari, ratusan kaum muda dan pemikir dari penjuru sudut dunia akhirnya mencapai 12 poin kesepakatan.

Latar belakang mereka berbeda-beda: dari ekonomi, politik, sosiologi, teknik, filsafat, hingga teologi. Sejumlah pemikir beken juga turut hadir seperti peraih nobel perdamaian dari Bangladesh Muhammad Yunus, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, dan teolog pembebasan dari Brasil Leonardo Boff.

Mereka sepakat perlunya tata kelola ekonomi yang baru, yang tidak lagi meninggalkan kaum miskin. Oleh sebab itu, mereka mendorong sejumlah kesepakatan.

Berikut 12 poin kesepakatan Ekonomi Fransiskus:

1. Kekuatan besar dunia serta lembaga ekonomi dan keuangan memperlambat aktivitasnya untuk membiarkan bumi bernafas.
2. Penyebaran perkembangan teknologi maju ke seluruh dunia sehingga negara-negara berpendapat rendah bisa menjalankan praktik produksi berkelanjutan.
3. Berbagai persoalan pengelolaan kepentingan umum seperti udara, hutan, laut, tanah, dan sumber daya alam lainnya menjadi perhatian utama dari kebijakan pemerintah, pelaku bisnis, hingga sekolah.
4. Ideologi-ideologi perekonomian tak digunakan untuk menyerang kaum miskin, minoritas, dan kaum marjinal lainnya.
5. Hak untuk pekerjaan yang layak bagi semua sehingga negara harus melarang pilihan bisnis yang mengeksploitasi kaum yang tidak beruntung.
6. Tax haven alias kebijakan surga pajak di seluruh dunia harus dihapuskan.
7. Penciptaan lembaga-lembaga keuangan global baru dan perbaruan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (World Bank-International Monetary Fund/IMF) agar lebih demokratis serta inklusif.
8. Perusahaan dan bank global mengajukan suatu komite etik independen dengan hak veto terkait lingkungan dan keadilan bagi kaum miskin.
9. Lembaga nasional dan internasional mendukung wirausahawan inovatif dalam konteks lingkungan, sosial, dan paling tidak keberlanjutan.
10. Negara, perusahaan, dan lembaga internasional harus menyediakan kualitas pendidikan bagi setiap perempuan serta anak-anak di seluruh dunia.
11. Pekerja perempuan harus memiliki kesempatan yang sama sebagaimana pekerja laki-laki.
12. Kaum muda memohon komitmen dari setiap pemegang kepentingan agar tidak lagi menciptakan perang.

"Kami memohon, memohon dan memohon lagi, sebab apa yang tampaknya tidak mungkin saat ini akan terasa tidak terlalu sulit pada hari esok berkat komitmen serta keteguhan kita. Anda kaum dewasa yang mengontrol ekonomi dan bisnis telah berbuat banyak bagi kami kaum muda, namun Anda dapat berbuat lebih banyak lagi," tutup deklarasi Ekonomi Fransiskus tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa sebanyak 1,39 juta ton beras diamankan Perum Bulog per 2 September 2024.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan, total stok beras nasional yang berhasil diamankan Perum Bulog terdiri dari 1,30 juta ton di gudang Perum Bulog dan beras impor 84.750 ton masih dalam perjalanan ke Indonesia.

“Saat ini stok beras perum bulog secara nasional per 2 September 1,39 juta ton, stock on hand 1,31 juta ton, dalam perjalanan sebesar 84.750 ton, dan stok Bulog saat ini terbesar di kab/kota,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Arief, realisasi pengadaan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri mencapai 3,56 juta ton.

Secara terperinci, realisasi pengadaan beras dalam negeri mencapai 1,01 juta ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah sebanyak 625.536 ton dan komersial 391.714 ton. Kemudian, realisasi pengadaan beras dari luar negeri mencapai 2,54 juta ton.

Sementara itu, hingga Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,04 juta ton, 367 ton untuk tanggap darurat, dan golongan anggaran sebanyak 55.568 ton.

Untuk bantuan pangan di 2024, pihaknya setidaknya telah menyalurkan 658.133 ton untuk tahap I, 653.238 ton untuk tahap II, dan 216.557 ton untuk tahap III. Dengan demikian, total penyaluran beras dari Perum Bulog mencapai 2,62 juta ton.

Adapun, Perum Bulog mengantongi penugasan impor beras sebanyak 3,6 juta ton hingga akhir 2024. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya mengungkapkan, setidaknya 2,4 juta ton beras impor sudah masuk ke Indonesia hingga akhir Juli 2024.

Terbaru, Perum Bulog dalam waktu dekat akan melakukan kontrak untuk mendatangkan 300.000 ton beras. Dengan demikian, total beras yang telah didatangkan BUMN Pangan ini mencapai 2,7 juta ton.

Kemudian, Perum Bulog sudah mendapat komitmen untuk memasok sekitar 900.000 ton beras ke Tanah Air. Dia mengharapkan, keseluruhan penugasan dapat masuk ke Indonesia sebelum Desember 2024.

“Jadi totalnya kira-kira 2,7 juta ton [yang sudah masuk ke Indonesia] sehingga sisanya 900.000 ton lagi dari 3,6 juta ton, kita berharap semuanya akan bisa masuk sebelum Desember 2024,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tak hanya sebagai pemimpin agama, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai pemikir penting dunia. Dia menggagas tata kelola ekonomi baru yang lebih berkeadilan: Ekonomi Fransiskus (Economy of Francesco).

Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus sedang mengunjungi Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno selama 3—5 September 2024.

Kesederhanaannya yang kendarai pesawat komersial, mobil seadanya, dan menolak tawaran menginap di hotel bintang lima menarik perhatian banyak warga Indonesia.

Sejak menjadi Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus memang sudah dikenal atas komitmennya terhadap keadilan sosial. Dia bahkan tak segan mengkritisi praktik ekonomi dewasa ini yang dinilai semakin menyengsarakan kaum papa alias miskin dan menciptakan kerusakan ekologi.

Paus Fransiskus memang menjadi saksi hidup dari dampak negatif tata kelola ekonomi yang tidak indahkan keadilan. Sebelum menjadi imam, dia sempat bekerja sebagai penjaga bar hingga petugas kebersihan.

Pada Desember 2001—ketika Paus Fransiskus masih menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Argentina sedang mengalami puncak kerusuhan sipil yang dipicu krisis ekonomi.

Saat itu, utang luar negeri Argentina menggunung secara cepat. Akibatnya, para investor besar berbondong-bondong menarik depositonya sehingga sistem perbankan Argentina kolaps.

Tak heran sejak menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia pada 2013, Paus Fransiskus kerap memberikan gebrakan atas dasar keadilan sosial. Dia bahkan mengundang para anak muda dari berbagai negara untuk membuat gerakan tata kelola ekonomi baru.

Perbesar

Pertemuan ratusan kaum muda dari 115 negara itu terjadi pada 19—21 November 2020. Berpusat di Assisi, Italia—sekitar 178 kilometer dari pusat Ibu Kota Roma, mereka menyusun gerakan tata kelola ekonomi baru.

Pertemuan tersebut dikenal sebagai ‘Ekonomi Fransiskus’, mengacu kepada nama Santo Fransiskus dari Assisi (1881—1226)—penginjil yang dikenal hidup dalam kemiskinan. Nama itu juga yang dipakai Paus Fransiskus sebagai panggilan kepausannya—nama aslinya Jorge Mario Bergoglio.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KKPMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut berpendapat, notabenenya Paus Fransiskus tidak menawarkan satu sistem ekonomi.

Menurutnya, Paus Fransiskus hanya menginisiasi gerakan tata kelola ekonomi yang lebih berkeadilan. Marthen menjelaskan, teks penting ajakan keadilan ekonomi ala Paus Fransiskus ada dalam surat amanat alias ensiklik Laudato Si.

"Sistem ekonomi harus sepenuhnya terarah kepada prinsip-prinsip moral seperti kesejahteraan umum, keadilan, ramah lingkungan, solidaritas, dan subsidiaritas," jelas Marthen kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Apa itu Ekonomi Fransiskus?

Inisiatif gerakan tata ekonomi baru dimulai dari ruang kerja Paus Fransiskus di Vatikan. Pada 1 Mei 2019—bertepatan pada Hari Buruh Internasional sekaligus Hari Peringatan Santo Yusuf Pekerja, Paus Fransiskus menulis sebuah surat ajakan untuk para ekonom dan wirausaha muda di berbagai penjuru dunia.

Dalam pembukaan suratnya, Paus menyatakan keinginannya untuk berjumpa dengan ”mereka yang saat ini menyusun serta mulai mempelajari dan menerapkan suatu ekonomi yang berbeda.” (Ekonomi Fransiskus: Membangun Narasi akan Tata Ekonomi Baru, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020).

"Ekonomi yang memberi kehidupan dan bukannya membunuh, melibatkan dan bukan menyingkirkannya, memanusiawikan dan bukan merendahkan, peduli pada lingkungan dan bukan merusaknya," tulis Paus.

Dia berpendapat, sistem ekonomi dunia yang berlaku saat ini memiliki berbagai persoalan struktural yang sebabkan kerusakan lingkungan hingga semakin sengsaranya kaum papa.

Oleh sebab itu, Paus Fransiskus mendorong tata kelola ekonomi baru yang lebih memberi penghargaan atas lingkungan, hak generasi masa depan, martabat kaum pekerja, dan kesetaraan sosial.

Pada 21 November 2020—hari terakhir Pertemuan Ekonomi Fransiskus, Paus turut memberikan sambutan kepada ratusan peserta. Dia kembali menekankan bahwa sistem ekonomi dunia dewasa ini tidak berkelanjutan.

"Berbagai kebijakan mengandaikan kita dapat memperhitungkan ketersediaan sumber-sumber daya yang absolut, tak terbatas, dan tanpa kepedulian," nilai Paus.

Dalam sistem tersebut, sambungnya, kaum miskin adalah yang pertama dilukai sekaligus dilupakan. Kaum miskin seakan dipandang bukan bagian dari masyarakat.

Perbesar

Oleh sebab itu, Paus Fransiskus mengajak kaum muda untuk menciptakan budaya baru. Kaum papa harus menjadi penggerak ekonomi—bukan sekadar diikutsertakan.

Bahkan, Paus mengajak agar para profesional belajar dari kaum papa untuk merancang suatu model ekonomi yang menguntungkan semua orang tanpa terkecuali. Singkatnya, kaum miskin bukan sekadar objek namun juga subjek.

"Panggilan ini lebih daripada sekadar kata-kata kosong, kaum miskin dan tersingkir adalah orang-orang yang nyata. Daripada melihat mereka dari sudut pandang teknis dan fungsional belaka, inilah saat untuk membiarkan mereka menjadi pelaku utama dalam kehidupan mereka sendiri serta dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan. Marilah kita tidak berpikir tentang mereka, namun bersama mereka," ujar Paus.

Dia mendorong agar setiap program ditujukan untuk melayani sesama. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan harus mengurangi kesenjangan, menghapus diskriminasi, dan membebaskan orang-orang dari ikatan perbudakan.

Pertumbuhan ekonomi, ujar Paus, tidak sekadar untuk pembagian hasil yang lebih adil dan pengembangan teknologi. Di atas itu semua, pertumbuhan ekonomi harus ditujukan untuk perkembangan seluruh umat manusia.

"Ukuran kemanusiaan sejati pada dasarnya tergantung pada relasi dengan penderitaan serta penderita. Hal ini berlaku baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Ukuran kemanusiaan: suatu ukuran yang mesti diwujudkan dalam keputusan-keputusan dan model-model ekonomi kita," tegasnya.

Hasil Pertemuan Ekonomi Fransiskus

Setelah berunding selama tiga hari, ratusan kaum muda dan pemikir dari penjuru sudut dunia akhirnya mencapai 12 poin kesepakatan.

Latar belakang mereka berbeda-beda: dari ekonomi, politik, sosiologi, teknik, filsafat, hingga teologi. Sejumlah pemikir beken juga turut hadir seperti peraih nobel perdamaian dari Bangladesh Muhammad Yunus, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, dan teolog pembebasan dari Brasil Leonardo Boff.

Mereka sepakat perlunya tata kelola ekonomi yang baru, yang tidak lagi meninggalkan kaum miskin. Oleh sebab itu, mereka mendorong sejumlah kesepakatan.

Berikut 12 poin kesepakatan Ekonomi Fransiskus:

1. Kekuatan besar dunia serta lembaga ekonomi dan keuangan memperlambat aktivitasnya untuk membiarkan bumi bernafas.
2. Penyebaran perkembangan teknologi maju ke seluruh dunia sehingga negara-negara berpendapat rendah bisa menjalankan praktik produksi berkelanjutan.
3. Berbagai persoalan pengelolaan kepentingan umum seperti udara, hutan, laut, tanah, dan sumber daya alam lainnya menjadi perhatian utama dari kebijakan pemerintah, pelaku bisnis, hingga sekolah.
4. Ideologi-ideologi perekonomian tak digunakan untuk menyerang kaum miskin, minoritas, dan kaum marjinal lainnya.
5. Hak untuk pekerjaan yang layak bagi semua sehingga negara harus melarang pilihan bisnis yang mengeksploitasi kaum yang tidak beruntung.
6. Tax haven alias kebijakan surga pajak di seluruh dunia harus dihapuskan.
7. Penciptaan lembaga-lembaga keuangan global baru dan perbaruan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (World Bank-International Monetary Fund/IMF) agar lebih demokratis serta inklusif.
8. Perusahaan dan bank global mengajukan suatu komite etik independen dengan hak veto terkait lingkungan dan keadilan bagi kaum miskin.
9. Lembaga nasional dan internasional mendukung wirausahawan inovatif dalam konteks lingkungan, sosial, dan paling tidak keberlanjutan.
10. Negara, perusahaan, dan lembaga internasional harus menyediakan kualitas pendidikan bagi setiap perempuan serta anak-anak di seluruh dunia.
11. Pekerja perempuan harus memiliki kesempatan yang sama sebagaimana pekerja laki-laki.
12. Kaum muda memohon komitmen dari setiap pemegang kepentingan agar tidak lagi menciptakan perang.

"Kami memohon, memohon dan memohon lagi, sebab apa yang tampaknya tidak mungkin saat ini akan terasa tidak terlalu sulit pada hari esok berkat komitmen serta keteguhan kita. Anda kaum dewasa yang mengontrol ekonomi dan bisnis telah berbuat banyak bagi kami kaum muda, namun Anda dapat berbuat lebih banyak lagi," tutup deklarasi Ekonomi Fransiskus tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar US$839,53 per metrik ton untuk periode 1-30 September 2024.

Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar US$19,42 atau 2,32% dari Agustus 2024 yang tercatat sebesar US$820,11 per metrik ton.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1204/2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-30 September 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar US$680 per metrik ton.

“Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar [BK] CPO sebesar US$52/mt dan pungutan ekspor CPO sebesar US$90/mt untuk periode 1-30 September 2024,” kata Isy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (4/9/2024).

Isy menuturkan, penetapan bea keluar CPO pada periode September 2024 merujuk pada kolom angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$33 per metrik ton.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO untuk periode September 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C PMK No.103/PMK.05/2022 jo.154/PMK.05/2022 sebesar US$90 per metrik ton.

Dia menyebut, peningkatan harga referensi CPO ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai dan meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi.

“Dalam hal ini, ada penurunan produksi di Malaysia,” ujarnya.

Adapun, sumber penetapan harga referensi CPO berasal dari rata-rata harga selama periode 25 Juli-24 Agustus 2024 pada sejumlah rujukan yakni Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,96 per metrik ton, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$874,10 per metrik ton, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar US$970,41 per metrik ton.

Jika terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka merujuk Permendag No.46/2022, perhitungan harga referensi CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yaitu Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia.

“Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditetapkan HR CPO sebesar US$839,53 per metrik ton,” ujarnya.

Sementara itu, Isy mengungkap bahwa pemerintah mengenakan bea keluar sebesar US$0 per metrik ton untuk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram.

Kemudian, untuk harga referensi biji kakao periode September 2024 ditetapkan sebesar US$7.916,91 per metrik ton, turun sebesar US$35,74 atau 0,45% dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada September 2024 menjadi US$7.478 per metrik ton, turun US$51 atau 0,68% dari periode sebelumnya. Penurunan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15% sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK No.38/2024.

“Penurunan HR dan HPE biji kakao diantaranya dipengaruhi nilai tukar poundsterling Inggris terhadap dolar Amerika Serikat serta ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi global,” ungkap Isy.

Adapun,HPE produk kulit periode September 2024 tidak mengalami perubahan. HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu veneer dari hutan tanaman; kayu dalam bentuk serpihan atau partikel;kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000mm2 dari jenis merbau; rimba campuran; sortimen lainnya jenis jati dan dari hutan tanaman jenis pinus dan gemelina; karet; balsa; dan eucalyptus.

Sedangkan, HPE kayu veneer dari hutan alam, chipwood, kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000mm2 dari jenis sortimen lainnya jenis eboni dan dari hutan tanaman jenis akasia, serta sengon mengalami penurunan.

Sementara itu, penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No.1203/2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merancang belanja dalam postur sementara APBN 2025 akan tetap senilai Rp3.621,31 triliun, meski terdapat empat program Quick Win milik presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menuturkan, secara umum empat program tersebut akan memakan kas negara senilai Rp113 triliun dan akan diambil dari berbagai cadangan.

Dalam hal tersebut, Sri Mulyani melakukan formulasi ulang pada komposisi belanja K/L dan nonK/L, agar anggaran Belanja Negara tetap senilai Rp3.621,31 triliun.

"Ini diambil dari belanja nonK/L yaitu dari berbagai cadangan. Cadangan Belanja Negara turun Rp28,39 triliun dan Cadangan Anggaran Pendidikan turun Rp66,85 triliun, Cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (4/9/2024).

Alhasil, anggaran untuk program-program kampanye milik Prabowo-Gibran tersebut akan masuk dalam pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk belanja K/L.

Komposisi belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp976,79 (RAPBN 2025) menjadi Rp1.094,66 triliun dalam postur sementara APBN 2025 atau naik Rp117,87 triliun.

Adapun, kenaikan belanja K/L tersebut tidak seluruhnya untuk belanja program prioritas Prabowo. Program Quick Win akan menghabiskan Rp113 triliun, sementara sisa Rp4,87 triliun akan disiapkan untuk tambahan anggaran bagi DPR/MPR.

"Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," tutur Sri Mulyani.

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Terbesar, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,83 triliun untuk merampungkan sejumlah proyek jalan tol.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menuturkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk merampungkan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Seksi 3A dan 3B.

Selain itu, juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Betung-Jambi, Tol Serangg Panimbang, Tol Semarang – Demak, serta Tol Akses Pelabuhan Pattimban.

"Untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 4,83 kilometer, senilai Rp4,836 triliun antara lain, Serang – Panimbang (Loan), Semarang – Demak (Loan), Akses Pelabuhan Patimban (Loan), JTTS Betung – Jambi (PBBL), Jalan Tol IKN (Tol 3A-2 dan 3B-2) (RPM)," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (4/9/2024).

Adapun, anggaran tersebut bersumber dari alokasi anggaran Ditjen Bina Marga tahun 2025 sebesar Rp32,31 triliun. Penggunaan anggaran tersebut diprioritaskan untuk program yang bersifat committed (prioritas kegiatan berkelanjutan), kegiatan yang bersifat kritis atau mendesak, dan kegiatan preservasi jalan dan jembatan guna mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan.

Asal tahu saja, pagu anggaran Ditjen Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun itu sebesar 93,23% atau Rp30,12 triliun digunakan untuk mendukung program infrastruktur konektivitas. Sementara sisanya yakni sebesar Rp2,18 triliun (6,77%) digunakan untuk dukungan manajemen.

“Lebih rinci untuk program infrastruktur konektivitas antara lain yaitu pembangunan jalan Rp3,744 triliun, pembangunan jembatan Rp4,69, triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp16,20 triliun, pembangunan jalan tol Rp4,83triliun, turbinwas dan cadangan penanganan bencana sebesar Rp0,642 triliun,”, tambahnya.

Dirjen Bina Marga juga menambahkan, rencana kegiatan target prioritas tahun 2025 untuk infrastruktur jalan senilai Rp13 triliun ini guna konektivitas dan aksesibilitas pembangunan jalan sepanjang 104,88 kilometer, serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.642,06 kilometer.

Selanjutnya, anggaran Bina Marga tahun 2025 juga digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan nasional sebesar Rp5,81 triliun antara lain jalan sepanjang 47.763 kilometer, jembatan sepanjang 548. 513 meter dan program padat karya.

Sementara untuk peningkatan aksesibilitas flyover atau underpass sepanjang 142 meter senilai Rp0,049 triliun ini digunakan untuk Flyover Sudirman (Sumatra Selatan) dan Underpass Bitung (Banten).

Serta untuk dukungan teknis senilai Rp0,64 triliun, antara lain fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, cadangan bencana dan dukungan manajemen senilai Rp2,19 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target net zero emission (NZE) pada 2060 memerlukan setidaknya investasi sebesar US$14,2 miliar atau sekitar Rp220,9 triliun (asumsi kurs jisdor Rp15.557 per US$).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa investasi tersebut nantinya berguna untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 gigawatt (GW).

“Kita memerlukan investasi hingga tahun depan investasi hingga US$14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt [GW]. Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%,” kata Eniya melansir dari laman ESDM, Rabu (4/9/2024).

Eniya menuturkan, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi memerlukan dana investasi yang sangat besar.

Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaannya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, surya (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan panas bumi (23 GW).

Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan bahwa pihaknya sudah menawarkan pengembangan panas bumi kepada investor.

"Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," ujarnya.

Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada 2025 mendatang untuk survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), yakni Gn Lawu yang memiliki potensi kurang lebih 195 MW, Sipoholo Ria-Ria potensi sekitar 35 MW, dan Cubadak - Panti potensi hampir 30 MW.

Kemudian, dua tender wilayah kerja panas bumi (WKP), yakni di Telaga Ranu dengan potensi kurang lebih 85 MW dan Wapsalit dengan potensi bisa mencapai 46 MW.

"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - LRT Bali Urban Subway disebut melibatkan kontraktor China Railway Construction Corporation (CRCC), yang juga ikut menggarap Kereta Cepat WHOOSH, dalam pembangunan sarana angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Bali.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Ari Askhara mengatakan perusahaan telah menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama CRCC yang akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali).

Adapun, Proyek Bali Urban Subway ini terwujud atas inisiasi Pemprov Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh SBDJ yang berkolaborasi dengan PT Bumi Indah Prima (BIP).

“Kami melihat Indotek mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek sebesar ini, sedangkan CRCC kami pilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global yang memiliki pengalaman membangun 200.000 km di lebih 100 negara," kata Ari, Rabu (4/9/2024).

Dia menambahkan Sinar Bali adalah kontraktor lokal Bali penyedia ready mix dan precast sejak 1995. Pemilihan kontraktor lokal tersebut merupakan realisasi komitmen Konsorsium untuk memberdayakan dan mengembangkan sumber daya asli Bali.

Ari menuturkan Bali Urban Subway akan dibangun dalam empat fase. Adapun, untuk Fase Satu terdiri dari rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir -Seminyak - Berawa - Cemagi dengan panjang total 16 km.

Sementara, Fase Dua sepanjang 13,5 km memiliki rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Jimbaran - Unud - Nusa Dua. Fase Tiga dan Fase Empat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).

Dia berharap pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir ditambah keseluruhan Fase 2 dapat selesai pada akhir kuartal II/2028.

"Sementara itu, untuk keseluruhan Fase 1 dan Fase 2 akan beroperasi penuh pada akhir 2031," ujarnya.

Fase Satu memang diperkirakan akan lebih lambat dikarenakan kondisi bawah tanahnya adalah berbatu keras. Adapun, Fase Dua kondisi tanah adalah kapur atau aluvial, sehingga akan lebih cepat dan mudah proses pengeborannya.

Ari mengatakan total nilai investasi untuk Fase Satu dan Dua mencapai US$10,8 miliar atau setara dengan Rp167 triliun dan untuk keseluruhan empat fase adalah US$20 miliar.

“Guna menjaga momentum harapan masyarakat Bali yang tinggi terhadap solusi kemacetan yang parah dan sudah di atas toleransi, kami akan mendatangkan 10 Tunnel Boring Machine [TBM] untuk proyek ini yang sepenuhnya dibiayai oleh PT BIP sebagai partner investor,” katanya.

Proyek LRT Bali Urban Subway resmi dimulai seiring dengan pelaksanaan Upacara Ngeruwak pada Rabu (4/9/2024).

Upacara tersebut merupakan tanda awal dimulainya proyek yang diinisiasi sejak Februari 2024. Adapun, Upacara Ngeruwak dilakukan di Sentral Parkir Kuta yang dihadiri Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Rute LRT Bali Urban Subway:

• Fase Satu: Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir -Seminyak - Berawa - Cemagi
• Fase Dua: Bandara I Gusti Ngurah Rai - Jimbaran - Unud - Nusa Dua
• Fase Tiga: Kuta Sentral Parkir - Sesetan - Renon - Sanur (masih dalam tahap FS)
• Fase Empat: Renon - Sukawati - Ubud (masih dalam tahap FS)

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek LRT Bali Urban Subway dengan investasi awal US$10,8 miliar atau setara dengan Rp167 triliun resmi dimulai seiring dengan pelaksanaan Upacara Ngeruwak pada Rabu (4/9/2024).

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Ari Askhara mengatakan upacara tersebut merupakan tanda awal dimulainya proyek yang diinisiasi sejak Februari 2024. Adapun, Upacara Ngeruwak dilakukan di Sentral Parkir Kuta yang dihadiri Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Proyek ini, lanjutnya, mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam.

"Dalam mewujudkan komitmen ini, Bali Urban Subway akan menggunakan konstruksi infrastruktur bawah tanah yang dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis dan budaya Bali, serta menjaga keasrian lingkungan," kata Ari, Rabu (4/9/2024).

Nilai investasi awal proyek Bali Urban Subway mencapai US$10,8 miliar yang akan dibangun dalam empat fase. Adapun, untuk Fase Satu terdiri dari rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir -Seminyak - Berawa - Cemagi dengan panjang total 16 km.

Sementara, Fase Dua sepanjang 13,5 km memiliki rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Jimbaran - Unud - Nusa Dua. Fase Tiga dan Fase Empat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).

Upacara Ngeruwak merupakan sebuah prosesi umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, memohon anugerah dan lindungan-Nya sekaligus menghaturkan doa kepada alam agar pembangunan proyek Bali Urban Subway berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director SBDJ, Pasek Senjaya merespons kekhawatiran masyarakat mengenai risiko gangguan pada sumur pipa bor air tanah akibat pelaksanaan proyek ini, khususnya pada ruang bawah tanah.

“Kami akan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum untuk meningkatkan kapasitas sistem penyediaan air minum kepada rumah-rumah di sekitar jalur pembangunan Bali Urban Subway ini,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga akan dilakukan perluasan jaringan pipa primer serta sekunder secara bersamaan dengan pembangunan terowongan.

Dia menambahkan langkah ini akan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses ke air bersih, membantu mencegah penurunan muka air tanah, dan pencemaran. Upaya ini juga akan mencegah risiko kebocoran distribusi pipa air bersih sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.