Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan groundbreaking tahap 7 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada hari ini, Senin (12/8/2024).

Rencana groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta di IKN oleh Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama [groundbreaking] sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana Groundbreaking IKN tahap 7 bakal dilakukan Presiden Jokowi pada 12 Agustus 2024.

Basuki mengatakan Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking 4 proyek di IKN yaitu proyek PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), Royal Golden Eagle (RGE), serta Swissbell.

"Ada empat ya yang dari Otorita IKN mengusulkan," kata Basuki saat diwawancara Antara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (11/8/2024) seperti dilansir dari ANTARA.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan groundbreaking investasi tahap 7 ini bakal diikuti oleh 4 investor, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), Royal Golden Eagle (RGE), serta Swissbell.

Di samping itu, pada hari yang sama pemerintah juga bakal melakukan groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN yang rencananya juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amien.

"Iya, ini lagi dibicarakan tentang rencana groundbreaking-nya dengan Wapres juga. 12 [Agustus] sesudah sidang kabinet paripurna," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Endra merinci, nantinya BBCA bakal membangun kantor di IKN, sedangkan, Intiland (DILD) akan membangun kompleks mixed use serta rumah tapak untuk umum di IKN.

Sementara itu, Royal Golden Eagle milik Sukanto Tanoto dan Swissbell disebut bakal membangun hotel di IKN.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa perkiraan nilai investasi dari 4 proyek yang akan segera dilakukan groundbreaking dalam waktu dekat tersebut.

Proyek BBCA

Pada kesempatan berbeda, BBCA sendiri telah mengonfirmasi bahwa pihaknya akan melakukan groundbreaking showroom untuk UMKM di IKN, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024.

Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja menyebutkan peletakan batu pertama ini telah melalui sejumlah penyesuaian.

“Mudah-mudahan tanggal 12 Agustus jadi groundbreaking BCA di IKN,” katanya di Graha Atrium Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Jahja menjelaskan, penetapan tanggal itu telah disesuaikan dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Otorita IKN (OIKN) Nusantara. Menurutnya, keputusan tersebut sempat didahului berbagai perubahan.

Groundbreaking proyek BCA sempat dijadwalkan pada awal Juli lalu, tetapi pada akhirnya baru akan direalisasikan menjelang perayaan HUT RI ke-79.

“Ini sudah ketujuh kalinya ubah tanggal, Pak [Menkop Teten]. Dari tanggal 5, tanggal 30 Juli, mundur lagi tanggal 5, tanggal 11 [Agustus], jadi tanggal 12 terakhir. Ya mudah-mudahan, kita doakan bersama agar ini bisa berhasil,” tandas Jahja.

Jahja menyebutkan layanan ini dipilih karena menyesuaikan dengan keadaan. BCA juga sudah memiliki cabang di Balikpapan untuk layanan keuangan.

"Di sana sementara ini kan hanya pekerja-pekerja yang datang ke sana. Belum ada visitors, belum ada penduduk kan. Kita berpikir kalau kita punya seluruh platform untuk ekspor, jadi nanti kita buatkan itu secara bergantian kita undang para UMKM agar matching dengan kita punya alliance bank. Alliance bank kita itu ada di pelbagai negara," katanya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa kondisi IKN Nusantara saat ini belum dipenuhi penduduk dan hanya didominasi oleh para pekerja.

Oleh karenanya, Jahja memberi sinyal bahwa pembukaan kantor cabang urung dilakukan. Pihaknya mengalihkan fokus kepada penyediaan platform bagi industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menggenjot ekspor.

“Kita berpikir kalau kita punya seluruh platform untuk ekspor. Jadi nanti [groundbreaking) kita buatkan itu, secara bergantian kita undang para UMKM agar matching dengan alliance bank,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina resmi mengerek harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax per 10 Agustus 2024.

Semula kenaikan harga BBM di SPBU Pertamina per 2 Agustus 2024 hanya berlaku untuk produk Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun, pada Jumat malam (9/8/2024), Pertamina mengumumkan kenaikan harga Pertamax yang berlaku mulai Sabtu (10/8/2024).

Mengutip pengumuman resmi Pertamina, Senin (12/8/2024), harga Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp13.700 per liter. Sebelumnya, BBM dengan beroktan 92 (RON 92) ini dibanderol Rp12.950 per liter.

Sebelumnya, per 2 Agustus 2024, harga Pertamax Turbo dikerek naik menjadi Rp15.450 per liter, dari sebelumnya dipatok seharga Rp14.400 per liter.

Harga BBM keluaran terbaru Pertamina, Pertamax Green 95, juga naik menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya seharga Rp13.900 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite mengalami kenaikan menjadi Rp15.350 per liter, dari sebelumnya yang sebesar Rp14.550 per liter.

Tak ketinggalan, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp15.650 per liter, dibandingkan sebelumnya seharga Rp15.100 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM SPBU Pertamina di seluruh Indonesia per 12 Agustus 2024:

1. Aceh

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

2. Sumatra Utara

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

3. Sumatra Barat

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

4. Riau

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

5. Kepulauan Riau

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp13.000

Pertamax Turbo Rp14.700

Dexlite Rp14.600

Pertamina Dex Rp14.900

7. Jambi

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

8. Bengkulu

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

9. Sumatra Selatan

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

10. Bangka Belitung

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

11. Lampung

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

12. DKI Jakarta

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

13. Banten

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

14. Jawa Barat

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

15. Jawa Tengah

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

16. Yogyakarta

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

17. Jawa Timur

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

18. Bali

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

19. Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

20. Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.700

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green 95 Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

21. Kalimantan Barat

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

22. Kalimantan Tengah

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

23. Kalimantan Selatan

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

24. Kalimantan Timur

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

25. Kalimantan Utara

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

26. Sulawesi Utara

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

27. Gorontalo

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

28. Sulawesi Tengah

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

29. Sulawesi Tenggara

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

30. Sulawesi Selatan

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

31. Sulawesi Barat

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

32. Maluku

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

33. Maluku Utara

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

34. Papua

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

35. Papua Barat

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

36. Papua Selatan

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

37. Papua Pegunungan Tengah

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

38. Papua Tengah

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

39. Papua Barat Daya

Pertamax Rp14.000

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pajak menilai rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan penerimaan negara masih memunculkan pro dan kontra. Beberapa rekomendasi tersebut, seperti penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP), penurunan threshold UMKM, penggantian PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor, hingga saat ini belum dijalankan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga belum mengimplementasikan rekomendasi IMF dalam Strategi Penerimaan Jangka Menengah (Medium-Term Revenue Strategy/MTRS) 2017, yang mencakup cukai BBM, pajak minimum alternatif, penurunan pajak transaksi properti (PPN dan BPHTB), serta peningkatan pajak properti (PBB).

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengungkapkan bahwa setiap rekomendasi IMF perlu dipertimbangkan dari sisi pro dan kontra. Salah satu rekomendasi yang disorot adalah penurunan threshold omzet wajib PKP bagi pengusaha kecil atau UMKM. Saat ini, pengusaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun tidak diwajibkan menjadi PKP dan tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Prianto, pihak yang mendukung kebijakan ini melihat potensi peningkatan basis PPN, karena semakin banyak pengusaha kecil yang harus menjadi PKP. Namun, di sisi lain, pihak yang menentang khawatir akan meningkatnya biaya administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta peningkatan biaya kepatuhan bagi PKP baru, yang harus mengurus pungutan, setor, dan pelaporan PPN.

Penambahan objek barang kena cukai (BKC) juga diprediksi dapat meningkatkan penerimaan negara, meskipun efektivitas pengendaliannya masih diragukan. Selain itu, penerapan BKC bisa mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat, seperti yang terjadi pada cukai rokok, di mana pengusaha dan konsumen mencari produk substitusi yang tidak terkena cukai atau memiliki tarif lebih rendah.

Prianto menilai, pemerintah memiliki tiga opsi dalam menanggapi rekomendasi IMF. Pertama, menjalankan semua saran IMF tanpa modifikasi kebijakan. Kedua, menjalankan saran IMF dengan modifikasi kebijakan. Ketiga, tidak menjalankan saran IMF sama sekali.

Dalam laporan IMF Country Report No. 24/270, disebutkan bahwa jika pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang belum terlaksana sesuai MTRS 2017, Indonesia dapat memperoleh tambahan penerimaan hingga 6,1% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemain semikonduktor dunia dan ambil bagian dalam rantai pasok global pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, Nezar melihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang dapat menjadi bahan baku semikonduktor.

“Kita punya segalanya di Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita punya mineral-mineral yang langka sebagai bahan-bahan untuk semikonduktor yang menjadi basis untuk pengembangan AI,” kata Nezar dalam sambutannya dalam acara pengkuhuhan komunitas Kagama AI di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Dirinya menuturkan bahwa saat ini produksi semikonduktor paling banyak berada di negara-negara 'Global North' dan jarang yang berada di 'Global South'.

Meski terdapat industri semikonduktor di wilayah Taiwan, Nezar menyebut bahwa industri di tempat tersebut merupakan industri yang mendapatkan modal dari negara asing.

Maka dari itu, Nezar menyampaikan permasalahan tentang industri semikonduktor untuk pengembangan AI ini nantinya bisa dikaji lebih dalam oleh Kagama AI atau komunitas AI yang dimiliki oleh keluarga alumni Universitas Gajah Mada.

“Dan nanti tentu saja di Kagama AI mungkin nanti bisa menjadi bahasan-bahasan dan mungkin juga bisa meneruskan ke dalam working paper atau lain sebegainya sehingga bisa memberikan masukan ke pemerintah,” ujar Nazer.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pengembangan industri semikonduktor akan terus digencarkan pemerintah guna memenuhi pohon industri yang belum dibangun di Indonesia.

Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan, pihaknya akan terus mengejar berbagai potensi investasi semikonduktor. Dia juga sempat membeberkan terkait rencana ekspansi pembangunan pabrik ketiga PT Infineon Technologies Batam.

"Kita mendorong apapun yang bisa kita dorong industrinya di Indonesia akan kita kejar," kata Eko di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (16/5/2024).

Rencana ekspansi tersebut diyakini dapat mendorong produksi cip lebih banyak di Indonesia. Tak hanya itu, berbagai langkah telah dilakukan Kemenperin untuk mengisi industri yang belum masif di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) mulai melakukan pembangunan Jalan Tol Harbour Road II.

Corporate Communication CMNP Madeline menyampaikan, lokasi pembangunan dilakukan di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya, mulai dari Simpang Jalan R.E. Martadinata-Jalan Sunter Permai Raya hingga Jalan Lodan Raya di depan Universitas Bunda Mulia.

Seiring dengan adanya pembangunan tersebut, CMNP bersama kontraktor pelaksana dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan skema rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi guna mendukung pembangunan Harbour Road Stage 2B.

“Uji coba rekayasa lalu lintas dilangsungkan pada 10-16 Agustus 2024,” ujar Madeline dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (11/8/2024).

Madeline menyebut, CMNP bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) selaku kontraktor pelaksana pembangunan Jalan Tol Harbour Road II berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan selama proses konstruksi berlangsung. Ini termasuk pemasangan rambu-rambu dan marka jalan yang jelas.

Perseroan mengharapkan, pengguna jalan dapat mematuhi dan memerhatikan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan, serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk dari petugas lapangan di sekitar proyek.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pelaksanaan pekerjaan ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan Tol Layang Harbour Road II sudah dimulai sejak 4 Oktober 2019 dan semula ditargetkan rampung pada 2022. Kendati begitu, pembangunan proyek hingga saat ini terpantau masih dalam tahap konstruksi.

Terbaru, proyek yang bakal menghubungkan wilayah Ancol Timur dengan Pluit, dengan panjang sekitar 9,6 kilometer itu ditargetkan rampung pada 2025.

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Harbour Road II akan terintegrasi dengan Akses Tanjung Priok (ATP) dan Tol Ir Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan optimisme tersebut muncul usai perusahaan CMNP mendapat suntikan kredit sebesar Rp600 miliar.

“Jalan Tol Harbour road II optimis 2025 bakal selesai, itu struktur banyaknya,” kata Hedy saat ditemui di Gerbang Tol Limo, dikutip Senin (9/1/2024).

Berikut skema rekayasa lalu lintas di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya:

• Segmen pekerjaan dari Stasiun Ancol hingga Simpang Jalan Gunung Sahari-Jalan R.E. Martadinata

• Jalan R.E. Martadinata sisi Selatan akan digunakan untuk pekerjaan

• Jalan R.E. Martadinata yang sebelumnya memiliki 4 lajur dan 2 arah, akan dipersempit menjadi 2 lajur dan 2 arah

• Kendaraan besar dari arah Barat menuju Timur dapat menggunakan 1 lajur Jalan R.E. Martadinata, sementara kendaraan kecil dapat melalui Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya

• Kendaraan besar dan kecil dari arah Timur menuju Barat hanya dapat menggunakan 1 lajur Jalan R.E. Martadinata

• Kendaraan besar disarankan menghindari Jalan R.E. Martadinata dan menggunakan Jalan Tol (Gerbang Tol Jembatan 2, Gedong Panjang 2, dan Kebon Bawang) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas

• Kendaraan kecil dari arah Timur menuju Selatan dapat menggunakan Jalan Danau Sunter Barat-Jalan Griya Utama -Jalan Benyamin Suaeb sebagai alternatif

Bisnis.com, JAKARTA - Anak perusahaan Singapore Airlines, Scoot akan melayani penerbangan dari Singapura ke Bandara Kertajati, Indonesia mulai September 2024 dengan jet regional Embraer terbarunya.

Layanan baru akan dimulai setelah Scoot menerima pesawat Embraer ketiga dan keempatnya pada September dan Oktober 2024.

“Maskapai akan menerbangkan pesawat Embraer E190-E2 ke Kertajati dua kali seminggu mulai 28 September 2024,” tulis Scoot dalam sebuah pernyataan, melansir The Straits Times, Minggu (11/8/2024).

Adapun, penerbangan ke Kertajati sudah tersedia untuk dipesan sejak 6 Agustus 2024, melalui situs web dan aplikasi maskapai, dan secara bertahap melalui saluran penjualan lainnya.

Selain melayani rute penerbangan ke Kertajati, Scoot menyampaikan bahwa mulai Oktober 2024, Embraer E190-E2 juga akan digunakan pada rute yang ada, seperti ke Pekanbaru dua kali seminggu.

Mulai Oktober 2024, maskapai ini juga akan melayani rute penerbangan ke Balikpapan dan Makassar empat kali seminggu, menggantikan layanan tiga kali seminggu yang saat ini dioperasikan menggunakan jet Airbus A320 dan A320neo.

Selain Indonesia, Scoot juga mengumumkan akan melayani rute penerbangan ke sejumlah kota di Asia Tenggara. Misalnya, mulai 23 Oktober 2024, Scoot akan melayani rute penerbangan ke Melaka, Malaysia lima kali seminggu.

Kemudian, mulai November 2024, jet Embraer akan melayani penerbangan ke Davao, Filipina sembilan kali seminggu. Ini menggantikan tujuh layanan mingguan yang saat ini dioperasikan menggunakan pesawat Airbus A321neo Scoot.

Lalu, mulai Desember 2024, maskapai akan melayani penerbangan Vientiane, Laos sebanyak empat kali seminggu, menggantikan Airbus A320 yang terbang ke Vientiane.

Dengan adanya perubahan ini, maskapai menyatakan akan mengoperasikan 78 penerbangan mingguan ke Indonesia dan 115 penerbangan mingguan ke Malaysia hingga Oktober 2024. Selain itu, maskapai akan mengoperasikan 37 penerbangan mingguan ke Filipina hingga November 2024.

“Ini berarti maskapai akan melayani 72 tujuan di seluruh dunia, menyediakan lebih banyak hubungan langsung ke kota-kota di seluruh Asia Tenggara,” ujar pihak Scoot.

Bisnis.com, JAKARTA –- Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melebur Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara sebagai langkah untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio). Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan bahwa pembentukan badan baru ini harus dirancang dengan sangat hati-hati.

Dalam dokumen terbarunya, IMF menyebut restrukturisasi seperti ini berpotensi memakan biaya besar jika tidak direncanakan dengan cermat. "Rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara harus dirancang dengan hati-hati, karena restrukturisasi seperti itu mungkin akan memakan banyak biaya," tulis IMF dikutip Minggu (11/8/2024).

IMF menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan administrasi perpajakan yang mendasar sebagai upaya memaksimalkan pendapatan negara. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan aspek-aspek kunci dalam administrasi penerimaan—seperti manajemen risiko kepatuhan, penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi, perluasan basis wajib pajak, dan penempatan jumlah pegawai yang tepat—merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Lembaga di bawah Bank Dunia itu juga menilai target pemerintah terpilih untuk meningkatkan pendapatan hingga 23% dari PDB merupakan tujuan yang sangat ambisius. Oleh karena itu, IMF menekankan perlunya reformasi kebijakan perpajakan yang ambisius, selain dari implementasi penuh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selanjutnya, lembaga internasional yang memberikan utang kepada negara anggotanya itu juga menyarankan agar pemerintah memperbarui Strategi Penerimaan Jangka Menengah (MTRS) 2017, yang mencakup penguatan pajak langsung dan tidak langsung serta meminimalkan kebocoran dari insentif perpajakan agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah lain untuk mencapai target rasio pajak tersebut adalah dengan meninjau kembali belanja pajak (tax expenditure).

Menurut data Kementerian Keuangan, nilai belanja perpajakan Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65% dari PDB, meningkat 4,4% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp310,0 triliun atau 1,83% dari PDB. IMF mendorong pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas guna mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan penerimaan pajak dalam jangka menengah.

Meskipun demikian, menjelang pengumuman Nota Keuangan dan RAPBN 2025, baik pemerintah petahana maupun pemerintah terpilih belum mengungkapkan secara rinci rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Dalam pertemuan investor di Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 pada Selasa (5/3), Prabowo terpantau sedang mencari kandidat untuk memimpin badan pengumpul kas negara tersebut. "Pak Erick [Menteri BUMN], Pak Darmawan [Dirut Bank Mandiri], Pak Kartika [Wamen BUMN], Pak Chatib [Mantan Menkeu], tolong rekomendasikan kepada saya siapa yang akan menjadi Direktur Jenderal Pajak," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membeberkan data isi 26.415 kontainer yang sempat tertahan di sejumlah pelabuhan imbas peraturan larangan dan pembatasan (lartas) impor. Isi ribuan kontainer tersebut mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa kondisi 26.415 kontainer yang tertahan itu berada dalam posisi BC 1.1 yang merupakan inward manifest.

Dia memerinci, sebanyak 21.166 kontainer di antaranya atau 80% berisi bahan baku dan penolong. Selanjutnya, sekitar 3.356 kontainer atau 12,7% merupakan barang konsumsi, dan 7,17% atau sekitar 1.893 kontainer berisi barang modal.

"Jadi bisa digambarkan itu kenapa investasi enggak bagus? Tercermin dari sini, persentase barang modal yang diimpor enggak banyak. Justru bahan baku," kata Nirwala dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Nirwala menjelaskan, alasan Bea Cukai menyusun data isi kontainer dalam format 10 besar barang yang dominan. Menurutnya, 10 kategori barang itu memiliki jumlah kontainer yang signifikan.

"Kenapa kok itu hanya 10 besar aja, itu kalau 10 besar itu kontainer-kontainer yang jumlah signifikan. Contoh, bahan baku dan penolong yang jumlahnya di bawah 10 kontainer itu row-nya [baris] dari 169-362," jelasnya.

Dia memastikan, pelepasan 26.000 kontainer sebagaimana mandat pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 itu tidak dilakukan secara serta-merta.

"Bukan berarti kita lepas semua 26.000 [kontainer] enggak, tetap ada LS [laporan surveyor] dan PI [persetujuan impor] karena kembali ke Permendag 25 kan," tuturnya.

Nirwala menekankan bahwa Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi di ranah fiskal untuk memungut bea masuk dan keluar dari kegiatan ekspor maupun impor. Pengawasan border dilakukan sebagai eksekusi dari kebijakan perdagangan.

"Bea cukai hanya eksekutor, apa yang diputuskan itu yang dilakukan. Makanya kalau ada tim satgas [impor] dari perdagangan itu bagus, ada border, ada post border, ada barang yang diperiksa di border dan diperiksa di post border, jadi jelas semuanya," kata Nirwala.

Diberitakan Bisnis, Kamis (8/8/2024), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani tak transparan terkait data isi barang-barang impor dalam 26.415 kontainer yang tertahan dan dilepas pada Mei 2024.

Pelepasan kontainer tersebut beriringan dengan terbitnya aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang diberlakukan langsung pada 17 Mei 2024.

Kebijakan relaksasi impor ini disinyalir menjadi biang kerok kinerja industri manufaktur masuk pada zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 pada Juli 2024 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya 50,7.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum transparan sehingga Kemenperin hingga saat ini tak bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif dari serbuan kontainer barang impor tersebut.

Padahal, pada 27 Juni lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengirimkan surat permohonan data muatan kontainer. Namun, Kemenperin baru menerima balasan resmi dari Dirjen Bea dan Cukai pada 2 Agustus lalu, meski surat balasan telah ditandatangani sejak 17 Juli.

Dalam surat balasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan bahwa isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC), yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13%), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7%), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17%).

Lebih detail, juga disampaikan data 10 besar jenis barang/kontainer dari masing-masing kelompok tersebut dalam dokumen yang dilampirkan. Namun, Febri menilai data tersebut masih tidak masuk akal.

"Jika sebagian besar kontainer yang menumpuk berisi bahan baku/bahan penolong 80,13%, kami mempertanyakan urgensi penerbitan Permendag No. 8/2024 yang dimotori Menko Perekonomian dan Menkeu yang merelaksasi impor barang hilir/konsumsi, sedangkan kontainer dengan muatan barang hilir jumlahnya lebih kecil 12,7%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyarankan pemerintah Indonesia untuk mulai memperkenalkan cukai baru dengan objek fuel alias bahan bakar minyak (BBM).

Melihat kembali Strategi Penerimaan Jangka Menengah (Medium-Term Revenue Strategy/MTRS) 2017 dari IMF, terdapat beberapa langkah yang pemerintah belum laksanakan. Salah satunya soal cukai untuk BBM.

Dalam IMF Country Report No. 24/270 yang terbit pada 7 Agustus 2024 disebutkan bahwa penerapan cukai BBM berpotensi menambah penerimaan negara senilai 0,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Menggunakan perhitungan PDB 2023 yang senilai Rp20.892,4 triliun, artinya terdapat potensi sekitar Rp104,46 triliun.

Melihat target penerimaan pajak, pemerintah terpilih berjanji mengerek pendapatan ke angka 23% terhadap PDB. Sementara per 2023, tax-to-gdp ratio atau rasio pajak Indonesia berada di angka 10,2%, turun dari 2022 yang sebesar 10,39%.

“Rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dan tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya,” tulis IMF.

Tercatat sejumlah kebijakan dalam status ‘pending’ atau yang belum dilaksanakan pada MTRS 2017, seperti menurunkan threshold pengusaha kena pajak, menurunkan threshold UMKM, mengganti PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor, menerapkan cukai BBM, menerapkan pajak minimum alternatif hingga menurunkan pajak transaksi properti (PPN dan BPHTB) dan menaikkan pajak properti (PBB).

Bila pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang belum terlaksana tersebut, Indonesia diproyeksi dapat mengerek penerimaan hingga 6,1% terhadap PDB.

Di sisi lain, rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum berjalan. Rencananya, cukai plastik akan diterapkan pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, di antaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Alasannya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewajibkan importir barang dari negara dikecualikan kena bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menyertakan surat keterangan asal (SKA) nonpreferensi importasi barang yang dikenakan tindakan pengamanan atau safeguard.

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan SKA, yang mulai berlaku pada 12 Juli 2024.

“Importir yang mengimpor barang yang dikenai tindakan pengamanan perdagangan dari negara yang dikecualikan dari pengenaan tindakanpengamanan perdagangan harus menyertakan SKA pada setiap impor,” bunyi Pasal 2 ayat (2) beleid itu, dikutip Minggu (11/8/2024).

Adapun, importir akan dikenakan safeguard berupa BMTP oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak menyertakan SKA tersebut.

Lebih lanjut, Zulkifli menuturkan, Permendag No.16/2024 juga menjadi pedoman penelitian asal barang dan SKA nonpreferensi saat importasi oleh otoritas kepabeanan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penelitian meliputi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), serta ketentuan prosedural (procedural provision) atas SKA nonpreferensi dari negara pengekspor.

Sebelumnya, pemeriksaan penelitian SKA di lapangan sempat terkendala lantaran standar penerbitan SKA nonpreferensi berdasarkan ketentuan asal negara pengekspor, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.37/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguard).

“Adanya aturan detail terkait tata cara penelitian asal barang dari negara pengekspor dapat menjadi pedoman dalam penelitian SKA impor atas barang yang dikenakan safeguard dan pelaksanaan pemungutan BMTP,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/8/2024).

Politisi PAN itu mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat membuat kebijakan safeguard menjadi lebih efektif dan dapat mengatasi sengketa pemungutan BMTP di lapangan.

Selain itu, adanya beleid ini menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencegah ancaman kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat banjirnya barang impor atau perdagangan yang tidak adil.

“Di sisi lain, Permendag ini akan lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan [remedy] terhadap kerugian industri dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan Malaysia memulai penyelidikan bea antidumping atas impor polietilena tereftalat atau PET dari China dan Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Jumat (9/8/2024), Kementerian menyebut bahwa penyelidikan dimulai menyusul adanya petisi dari produsen dalam negeri yang diterima pemerintah pada 10 Juli 2024.

Dalam petisinya, pemohon menduga bahwa impor PET dari China dan Indonesia dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga jual domestik di negara asal.

Pemohon juga menduga bahwa impor barang dumping dari China dan Indonesia telah meningkat dalam kuantitas absolut, menimbulkan kerugian material kepada pemohon.

Kementerian menyatakan, temuan awal akan dilakukan dalam waktu 120 hari sejak dimulainya penyelidikan. Namun, pihaknya tidak menyebut kapan penyelidikan akan dimulai.

“Jika penetapan awal positif, pemerintah akan mengenakan bea masuk antidumping sementara dengan tarif yang diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada industri dalam negeri,” jelas Kementerian Perdagangan Malaysia, melansir The Star, Minggu (11/8/2024).

Di sisi lain, Kementerian secara terpisah mengumumkan tinjauan administratif terhadap bea antidumping atas impor kawat baja pilin untuk beton prategang yang berasal dari China.

Pemerintah Malaysia telah mengenakan bea antidumping antara 2,09% dan 21,72% untuk barang-barang tersebut, berlaku selama 5 tahun sejak Desember 2021 menyusul penyelidikan sebelumnya.

Adapun, perusahaan pada Jumat (9/8/2024) menyampaikan telah menerima permintaan peninjauan dari produsen dalam negeri, dengan alasan bahwa margin dumping barang dagangan impor telah berubah secara substansial, sesuai dengan peraturan antidumping setempat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivis Buruh Nasional sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI Apro Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) telah membuat jumlah buruh dan daya beli masyarakat menurun.

Mirah Sumirat menyampaikan, masyarakat yang ter-PHK mayoritas beralih menjadi wirausaha skala kecil seperti pedagang kaki lima.

Hal ini diperkuat dengan bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia dalam lima tahun terakhir di mana jumlahnya meningkat jadi 84,13 juta pada Februari 2024, dari sebelumnya 74,09 juta pada Februari 2019.

“Artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian lagi beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya,” kata Mirah dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (11/8/2024).

Selain maraknya PHK, Mirah juga mengungkap penyebab lain daya beli masyarakat menurun. Di antaranya, kebijakan upah murah yang sudah ada sejak Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, kebijakan ini telah mereduksi fungsi dewan pengupahan dan mereduksi komponen perhitungan upah dalam hal ini menghilangkan Komponen Hidup Layak (KHL). Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja juga semakin menegaskan PP No.78/2015 mengenai upah murah.

Melonjaknya harga pangan dan kebutuhan dasar juga menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat. Mirah menuturkan, harga kebutuhan pokok sejak 2021 tidak terkendali dan kenaikannya sekitar 20%.

“Kebijakan politik upah murah ini terbukti membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, ini bisa berakibat tidak baik untuk kita berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Tidak hanya itu, keputusan pemerintah untuk mengerek pajak telah membuat harga barang ikut naik.

Alih-alih menaikkan pajak, Mirah menyebut bahwa pemerintah seharusnya menurunkan pajak agar dapat menekan harga. Selain itu, pemerintah disebut perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan membayar utang pemerintah.

Mirah juga meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi untuk rakyat seperti listrik, gas LPG 3 kilogram, dan BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Mirah mengungkap bahwa sebagian kelas menengah ke bawah kesulitan untuk menambah penghasilan lantaran hanya mengandalkan upah yang tidak memadai untuk hidup layak. Akibatnya, beberapa diantaranya mengambil jalan pintas melalui judi online dan pinjaman online untuk mendapat penghasilan tambahan secara instan.

Mirah mengatakan bahwa tidak heran banyak kasus bunuh diri akibat judi online dan pinjaman online, produktivitasnya menurun, meningkatnya angka perceraian, dan potensi ekonomi negara yang hilang hingga ratusan triliun Rupiah.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar permasalahan-permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup sejahtera dan layak sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Permasalahan tersebut jangan dibiarkan berlarut larut, harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya.