Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Kontras dengan yang terjadi di industri perjalanan dalam negeri, sejumlah maskapai penerbangan asing telah mulai menebar diskon tiket pesawat seiring pulihnya jumlah penerbangan dari masa pandemi.

Menurut catatan Flight Centre Group, harga tiket internasional secara global turun 6% dalam enam bulan pertama 2024 dibandingkan periode tahun lalu. Penerbangan dari Australia 13% lebih murah, sementara harga tiket ke Bali, salah satu destinasi liburan favorit Australia, anjlok 18%.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan golden visa akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibanding negara-negara lain di kawasan.

Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menyampaikan, kebijakan ini memberi sejumlah kemudahan dan kepastian hukum yang sangat diperlukan oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Apalagi, kebijakan ini menawarkan berbagai keuntungan seperti masa tinggal yang lebih lama, kemudahan dalam mengurus izin usaha, dan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis nasional.

“Hal ini tentu saja meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan,” kata Anggawira, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, golden visa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kompetitif. Pasalnya, kebijakan ini hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis, termasuk pembelian properti dan akses ke berbagai layanan publik.

Di sisi lain, Anggawira mengharapkan regulasi ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam hal investasi. Arus modal masuk ke Indonesia diharapkan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Investasi asing yang lebih besar akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat transfer teknologi serta pengetahuan,” jelasnya.

Selain itu, golden visa dinilai dapat membantu diversifikasi sumber investasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Dengan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor non-tradisional, kata dia, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonominya dan mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ekonomi dan menarik lebih banyak investasi yang berkualitas.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan golden visa pada Kamis (25/7/2024). Kebijakan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi investor asing dalam berinvestasi dan berkarya sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Adapun pemegang golden visa diharapkan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif. Diantaranya, jangka waktu tinggal hingga 10 tahun, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, hingga efisiensi lantaran tak perlu mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) ke Kantor Imigrasi.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menuturkan, bentuk investasi akan ditentukan berdasarkan profil pemohon golden visa yakni investor perorangan/korporasi, dengan tujuan mendirikan perusahaan baru atau tidak.

Investasi yang ditawarkan yakni pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu, pembelian instrumen investasi pasar modal (saham, reksadana, obligasi pemerintah), pembelian properti, maupun penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara.

Kualifikasi pengajuan golden visa pun berbeda-beda pada setiap pemohon. Misalnya, investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia wajib berinvestasi sebesar US$2,5 juta untuk masa tinggal di Indonesia selama lima tahun, sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun disyaratkan sebesar US$5 juta.

Nilai investasi sebesar US$25 juta disyaratkan bagi direksi, komisaris atau perwakilan korporasi induk yang membentuk perusahaan di Indonesia dan mengajukan golden visa masa tinggal 5 tahun, sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun sebesar US$50 juta.

Sementara itu, untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksudmendirikan perusahaan di Indonesia, pemerintah mewajibkan pemohon menempatkan dana sebesar US$350.000 untuk golden visa 5 tahun, sedangkan untuk golden visa selama 10 tahun harus menempatkan dana sebesar US$700.000.

Tercatat per 24 Juli 2024, pemerintah sudah mengantongi investasi sebesar Rp2 triliun dari 300 WNA pemegang golden visa. “Nilai investasi yang masuk dari golden visa senilai Rp2 triliun,” ungkapnya.

Silmy menargetkan sebanyak 1.000 WNA menjadi pemegang golden visa sepanjang 2024. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan sejumlah organisasi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri untuk mencapai target tersebut, sekaligus mendatangkan lebih banyak investor ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, kini tengah mendorong peningkatan investasi.

Pemilik KEK Galang Batang, George Santos, menyampaikan, sejak ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) yang dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu begitu berdampak pada aktivitas produksi dan ekspor yang terus meningkat.

Menurut George Santos hingga 2023 investasi yang sudah direalisasikan di KEK Galang Batang mencapai Rp20 triliun, dan pada 2024 ini akan menargetkan investasi Rp30 triliun.

"Hingga akhir tahun 2023, investasi yang sudah direalisasikan di KEK Galang Batang sebesar 20 triliun rupiah, dan tahun 2024 ini, KEK Galang Batang akan menarik investasi sebesar 30 triliun rupiah," ungkap George Santos di Bintan, Rabu (24/07/2024).

Santos juga menambahkan Kini KEK Galang Batang sedang melakukan tahap pengembangan produksi menjadi 4 juta ton alumina.

"Saat ini, di KEK Galang Batang juga sedang melakukan tahap pengembangan produksi menjadi 4 juta ton alumina yang ditargetkan tahun 2026 dan nantinya akan meningkatkan nilai ekspor," ujarnya.

Kawasan KEK Galang Batang tumbuh menjadi sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun proses smelter. Bahkan keberhasilan dalam memproduksi dan mengekspor alumina, membuat KEK Galang Batang menjadi primadona investasi di Indonesia.

Untuk mendorong investasi, KEK Galang Batang memiliki infrastruktur pelabuhan dengan kapasitas bongkar muat di atas 20 juta ton per tahun dan PLTU yang akan dikembangkan hingga 2000MW.

Kawasan KEK Galang Batang juga menjadi role model dalam pengembangan kawasan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan ekspor. Sehingga pengembangan kawasan utama wilayah ini semakin kompetitif dan berkembang.

KEK Galang Batang juga sedang membangun sejumlah pabrik industri diantaranya Pabrik Caustic Soda, Pabrik Garmen, Pabrik Solar Panel, Pabrik Batu Kapur.

Terobosan lainnya adalah dibangunnya politeknik. Bahkan di tahun ini, KEK Galang Batang juga tengah membangun rumah sakit berkapasitas 100 kamar inap yang nantinya dapat melayani para pekerja dan juga masyarakat umum.

KEK Galang Batang diharapkan George Santos dapat memberi dampak yang positif bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan dan logistik modern yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi industri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri.

"Kami berharap KEK Galang Batang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dan bisa mendukung terus program hilirisasi yang sudah diarahkan Presiden Jokowi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan.

Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana kinerja penerimaan pajak telah menunjukkan tren kontraksi.

Yusuf mengatakan, pertumbuhan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) terutama, secara neto relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

"Kondisi ini tidak terlepas dari restitusi yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, pemberian insentif tentu akan menambah semakin sedikitnya setoran pajak yang bisa didapatkan dari pos PPN ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Di sisi lain, Yusuf mengatakan, kebutuhan belanja pemerintah juga semakin membesar, sehingga kebutuhan pendanaan melalui pajak perlu diprioritaskan pada sektor-sektor yang dinilai penting.

"Saya kira pemberian insentif untuk sektor otomotif bisa dilakukan, hanya saja periode waktunya perlu diseleksi untuk tidak terlalu lama dan juga disesuaikan dengan sektor atau kendaraan yang berpotensi mendorong kinerja dari industri otomotif itu sendiri," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan, insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung kondusif demi kepastian berusaha di daerah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan seperti halnya dengan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang berjalan aman dan lancar, para pengusaha berharap penyelenggaraan Pilkada serentak di 545 daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 bisa berjalan kondusif.

"Sekarang kita akan menghadapi Pilkada, ini merupakan suatu poin penting untuk Apindo," ujar Franky usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (25/7/2024).

Pilkada menjadi sebuah inisiasi, lebih dari itu, para pengusaha juga mengharapkan sinergi yang harmonis dan keberlanjutan dengan pemerintahan daerah. Menurutnya, keselarasan kepentingan pengusaha dan pemerintah daerah dapat menjadi strategi jitu meningkatkan pendapatan daerah.

"Tidak sekadar Pilkada yang tenang dan sukses, tapi bagaimana saling mengisi setelah itu," ucapnya.

Sederet isu yang akan diselaraskan Apindo dengan para pemerintah daerah antara lain ihwal tata ruang hingga perizinan usaha di daerah. Mendagri sebagai komando dari para kepala daerah, kata Franky, menjadi peran kunci menjembatani sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pengusaha dalam mendongkrak perekonomian daerah.

Franky pun membeberkan, bahwa Mendagri Tito menyambut baik niat Apindo dengan memberikan sejumlah masukkan untuk membangun sinergi antara pengusaha di daerah dengan kepala daerah.

Menurut Franky, Apindo telah mengundang Mendagri Tito untuk hadir dalam rapat kerja dan konsultasi nasional (rakerkornas) Apindo ke-33 di Surabaya pada 28-30 Agustus 2024.

"Dalam rakornas nanti kita akan sinergikan, kita undang Apindo daerah kemudian pak Mendagri akan mengundang Kepala Daerah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari membeberkan sejumlah ancaman serius yang berisiko membuat UMKM gulung tikar.

Fiki menyebut, banjirnya produk impor ilegal telah membuat UMKM kelimpungan hingga gulung tikar. Dia membebenarkan bahwa maraknya produk impor ilegal yang cenderung murah telah menyulitkan produk UMKM untuk bersaing di pasar domestik. Padahal, secara kualitas, produk UMKM Indonesia tidak kalah bagusnya dari produk buatan luar negeri.

"Yang pasti UMKM kita ini sudah digempur [produk impor ilegal] baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan," kata Fiki dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, ancaman produk impor ilegal terhadap produk UMKM telah diwanti-wanti oleh Menkop UKM Teten Masduki sejak 2021. Bahkan, ancaman lebih besar yang masih berisiko terjadi yaitu gempuran produk impor yang ditransaksikan lewat platform online atau e-commerce.

Salah satunya, Fiki menyebut aplikasi Temu buatan China yang diperkirakan punya dampak buruk lebih besar kepada produk UMKM. Musababnya, di aplikasi Temu itu, produk China bisa langsung dikirim dari pabriknya kepada konsumen.

"Ada satu platform MtoC [manufacture to customer] 80.000 pabrik akan masuk [dalam platform Temu]. Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," ungkap Fiki.

Oleh karena itu, Fiki mendorong agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta stakeholder lainnya bisa bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

Selain itu, otoritas terkait impor perlu memastikan setiap importir patuh terhadap regulasi yang berlaku dengan membayar bea masuk produk impor serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor ilegal.

"Kita harus garis bawahi bahwa jika UMKM kena hit dan kemudian mati maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," kata Fiki.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Menteri Investasi (Wameninves) Yuliot Tanjung menyampaikan, setelah terbitnya Peraturan Presiden No.76 Tahun 2024, payung hukum distribusi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan sudah lengkap.

Dengan demikian, permohonan dari badan usaha milik NU untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sudah bisa diproses.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama penetapan WIUPK-nya [untuk NU] sudah bisa diterbitkan,” kata Yuliot kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian WIUPK bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil atau kendaran roda empat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman menyampaikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini utamanya berasal dari ekonomi domestik.Menurut Faisal, peningkatan penjualan mobil dapat menjadi salah daya ungkit pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Jadi PPnBM DTP [pembelian mobil] mungkin dapat menjadi upaya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Faisal mengatakan pemerintah memang perlu terus menjaga daya beli masyarakat, terutama dengan menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dengan daya beli yang terjaga, imbuhnya, aktivitas perekonomian dapat meningkat dan akan mendorong peningkatan pemasukan negara yang dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja mengingat defisit APBN pada tahun ini yang diperkirakan melebar dari target awal.

“Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya penerimaan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan defisit APBN pada tahun ini akan melebar menjadi Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB, naik dari target awal sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Pelebaran defisit ini dikarenakan belanja negara yang diperkirakan naik menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, sementara pendapatan negara hanya diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun.

Sebagai informasi, rencana untuk mengkaji kembali pemberian insentif PPnBM DTP disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Bisnis.com, BATANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri terbesar kelolaan BUMN, Grand Batang City milik PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) besok, Jumat (26/7/2024) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (25/7/2024) sebagian pabrikan telah terbangun yang mulai mengepulkan asap tanda operasional sudah dimulai, misalnya KCC Glass, Samator Gas, hingga Yih Quan Footwear Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Danareksa Agus Widjaja menerangkan dari 4 fase pengembangan kawasan seluas 4.300 hektare terdapat 18 tenant yang telah menyerap lahan untuk pembangunan pabrik dan didominasi oleh penanaman modal asing (PMA).

"PMA yang masuk ke KITB saat ini sudah menyerap sekitar 19.000 tenaga kerja lokal, kalau sudah terbangun semua kurang lebih bisa 200.000 pekerja. Ini akan menggerakkan ekonomi Jawa Tengah secara khusus, dan ekonomi Indonesia pada umumnya," kata pria yang akrab disapa Awi saat ditemui di KITB, Jateng.

Saat ini, lahan fase I seluas 450 hektare telah ludes terjual dan sedang dalam tahap pengembangan fase II seluas 650 hektare yang sebagiannya telah dibooking oleh investor asing maupun lokal.

Untuk diketahui, KITB merupakan kawasan industri ke-7 di bawah pengelolaan holding BUMN PT Danareksa (Persero). Awi menerangkan bahwa saat ini, KITB masih merupakan anak usaha dari PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang tak terlepas dari penyertaan modal negara (PMN).

"Kita mendapatkan PMN dari BMN [Barang Milik Negara] PUPR ke Danareksa, salah satunya rusun, IPAL, TPST, dan sebagainya sekitar Rp3,3 triliun," ujarnya.

Hal ini pun terlihat dari berbagai infrastruktur dasar pendukung operasional manufaktur yang telah rampung dan dipergunakan, seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), reservoir air, hingga alat angkutan berupa bus listrik.

Tak hanya itu, dia menyebut KITB memiliki berbagai keunggulan lain yang membuat investor asing tertarik, seperti penawaran harga lahan industri yang murah hingga skema penggunaan lahan industri yang menarik.

Menurut Awi, KITB telah dilihat sebagai peluang besar bagi perusahaan asing untuk melakukan relokasi dan ekspansi dari negara lain ke Indoensia. Dia mencontohkan pabrikan kaca lembaran milik perusahaan asal Korea Selatan yakni KCC Glass yang menjadi tenant terbesar di fase I dengan lahan seluas 40 hektare dan memiliki mercusuar setinggi 100 meter.

Selanjutnya, perusahaan asal Belanda, kemudian pabrik alas kaki merk Hoka dan Converse, Yih Quan Footware Indonesia yang besok akan mengekspor 16.000 pasang sepatu ke Amerika Serikat (AS). Produsen ini telah menyerap tenaga kerja nyaris 2.000 tenaga kerja lokal di Batang.

KITB memiliki daya tarik tinggi hingga membuat Yih Quan disebut mengalihkan fasilitas produksinya dari Vietnam ke Indonesia. Selain itu, investasi asing lainnya yakni pabrik pipa gas milik Wavin Orbia asal Belanda.

"Jadi rata-rata KITB tenant-nya PMA, KITB itu jadi semacam PSN yang mengalihkan PMA-PMA di luar negeri ke Indonesia. Potensi PMA yang bisa masuk ke KITB masih sangat besar, nggak akan berhenti disini," ujarnya.

Bahkan, terdapat investasi besar-besaran dari China, Wanxinda Group Indonesia yang masih dalam tahap konstruksi. Nantinya, area industri tersebut akan membawa UMKM asal China dan mempererat ekonomi kedua negara.

Selain investasi asing, KITB juga diserap investor lokal yang ditandai kehadiran Rumah Keramik Indonesia (RKI), PT. United Pacific Solutions (UNIPAC), hingga pabrik alat kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) mengharapkan menuai berkah dari kebijakan golden visa. Adapun kebijakan ini baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (25/7/2024).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, pihaknya melihat adanya peluang untuk menghadirkan pebisnis di bidang Artificial Intelligence (AI), ekonomi digital, serta sektor-sektor yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

“Harapannya ini akan meningkatkan jumlah investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandi usai menghadiri peluncuran golden visa, Kamis (25/7/2024).

Adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, para pemegang golden visa mendapat kemudahan untuk keluar masuk ke Indonesia. Hal ini, kata dia, dapat berpengaruh terhadap jumlah wisman.

“Ini juga bagus untuk peningkatan jumlah wisatawan dan mereka akan mengajak lebih banyak investor lainnya maupun mitra-mitranya untuk melihat Indonesia sebagai tujuan investasi dan berkarya di sini. Ini memperkuat ekosistem industri, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif kita,” jelasnya.

Sejauh ini, Sandi mengungkapkan bahwa sudah ada sejumlah negara yang mulai tertarik memanfaatkan kebijakan golden visa untuk berinvestasi di sektor parekraf. Negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.

Negara-negara ini, kata Sandi, sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan memberikan sejumlah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon investor.

Golden visa memberikan kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Adapun hingga 24 Juli 2024, pemerintah mencatat sudah ada sekitar 300 warga negara asing (WNA) pemegang golden visa. Dari total tersebut, total nilai investasi yang telah dikantongi mencapai Rp2 triliun.

“Nilai investasi yang masuk dari golden visa senilai Rp2 triliun,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim.

Tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 1.000 WNA menjadi pemegang golden visa. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan sosialisasi mengenai golden visa ke beberapa organisasi perdagangan, baik didalam maupun di luar negeri.

“Kalau sekarang ini yang penting sosialisasi dulu sebanyak-banyaknya kita lakukan komunikasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemohon golden visa wajib menyatakan komitmennya untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Silmy menuturkan, bentuk investasi akan ditentukan berdasarkan profil pemohon golden visa yakni investor perorangan/korporasi, dengan tujuan mendirikan perusahaan baru atau tidak.

Investasi yang ditawarkan yaitu pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu, pembelian instrumen investasi pasar modal (saham, reksadana, obligasi pemerintah), pembelian properti, maupun penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara.

Kualifikasi pengajuan golden visa pun berbeda-beda pada setiap pemohon. Bagi investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia wajib berinvestasi sebesar US$2,5 juta untuk masa tinggal di Indonesia selama lima tahun, sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun disyaratkan sebesar US$5 juta.

Bagi direksi, komisaris atau perwakilan korporasi induk yang membentuk perusahaan di Indonesia dan mengajukan golden visa masa tinggal 5 tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar US$25 juta sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun sebesar US$50 juta.

Sementara itu, pemerintah mewajibkan investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia untuk menempatkan dana sebesar US$350.000 untuk golden visa 5 tahun, sedangkan untuk golden visa selama 10 tahun harus menempatkan dana sebesar US$700.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai bahwa implementasi pajakorang super kaya atau crazy rich semakin mendesak dilakukan di tengah krisis ekonomi global.

Menurutnya, pajak kekayaan dapat menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan, terutama dalam rangka mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi, dan mendanai program pembangunan lainnya.

Di tengah krisis global saat ini, Maftuchan mengatakan jumlah orang super kaya atau high-net worth individual (HNWI) justru bertambah. Selain itu, jumlah kekayaan HNWI lama justru mengalami peningkatan.

Di Indonesia, imbuhnya, jumlah WNI dengan nominal kekayaan di atas US$1 juta hampir mencapai 172.000 orang pada 2020, naik 62% dibandingkan periode 2019.

Forbes pada 2022 juga mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22%, dari US$133 miliar atau sekitar Rp1.938 triliun pada 2020 menjadi US$162 miliar atau sekitar Rp2.324 triliun pada 2021.

“Ini hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] Indonesia 2020,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, pajak kekayaan dikenakan terhadap kekayaan bersih dari total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah.

Selain itu, pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak atau pihak yang mewakili keluarga HNWI.

Berdasarkan kajian Universitas Greenwich, Perancis, dia mengatakan pajak progresif atas kekayaan bersih juga diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan antara 3% hingga 10,8% dari PDB.

Lebih lanjut, dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$10 juta atau Rp144 miliar, the Prakarsa melakukan simulasi penghitungan tax-rate/tax-bracket melalui 4 opsi.

Pertama, dengan tax-rate flat 1%, potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan adalah sebesar Rp54 triliun.

“Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar Rp27,9 triliun dari 100 orang terkaya Indonesia, sedangkan sisanya berkontribusi Rp26,2 triliun," imbuhnya.

Kedua, jika tax-rate 2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp86,6 triliun, di mana golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar Rp55,7 triliun dan sisanya menyumbang Rp30,9 triliun.

“Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021,” jelas Maftuchan.

Ketiga, dengan penerapan pajak progresif 1%-2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp78,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 6,15% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021.

Keempat, dengan penerapan pajak progresif 1,5%-4%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp155,3 triliun.

"Hasil dari model ini setara dengan 12,15% dari realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021," jelasnya.