Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar liftingminyak dalam negeri ditingkatkan untuk mencapai kemandirian energi. Dia juga memberikan arahan soal subsidi energi agar tepat sasaran ke masyarakat.

Hal itu dilakukan dengan memberikan perintah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024).

Adapun, Bahlil menyebut lifting minyak yang akan ditingkatkan mencakup di 301 wilayah kerja.

"Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tetapi sampai sekarang belum POD [plan of development], ini akan kita lakukan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain fokus di 301 wilayah kerja itu, Bahlil turut menyinggung soal 4.500 sumur minyak idle well yang harua dioptimalkan guna mewujudkan mimpi kemandirian energi Prabowo.

Dalam upaya tersebut, Bahlil menyebut akan dibantu oleh Pertamina serta badan baru yang dibentuk oleh Prabowo di kabinetnya yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Kemudian kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi," paparnya.

Di samping itu, Bahlil menuturkan bahwa Prabowo turut berpesan soal subsidi tepat sasaran. Dia menyebut pemerintah masih menggodok soal subsidi energi tepat sasaran, salah satunya dengan memberikan langsung ke masyarakat.

Ketua Umum Partai Golkar itu pun membenarkan bahwa ada rencana pemerintah untuk di antaranya menyalurkan subsidi energi langsung dalam bentuk tunai. Namun, itu hanya menjadi salah satu dari sekian opsi yang ada.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [langsung bentuk tunai]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ujarnya.

Perbesar

Mimpi Prabowo Subianto: RI Swasembada Energi

Sejak pertama kali menyampaikan pidato sebagai Presiden, Minggu (20/10/2024), Prabowo sudah menyuarakan pemerintahnya bakal fokus mewujudkan swasembada pangan dan energi. Itu menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo pada masa pemerintahannya lima tahun ke depan.

Prabowo menegaskan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas.

Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Selain itu, Presiden ke-8 tersebut memberi sinyal akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia menuturkan bahwa penyaluran subsidi harus benar-benar dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Maulana Yusran menyampaikan, kehadiran dana pariwisata ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan destinasi superprioritas seperti Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, tetapi juga kepentingan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Jadi harus benar-benar yang digunakan untuk kepentingan pengembangan pariwisata seluruh Indonesia. Itu yang paling penting dulu konsepnya,” kata Maulana kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dia menuturkan, Indonesia sangat membutuhkan dana khusus untuk melakukan promosi di sektor pariwisata. Mengingat, selama ini dana promosi pariwisata sangat terbatas.

Adanya dana khusus ini, lanjutnya, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), melalui kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hingga konser internasional. Pasalnya, kegiatan-kegiatan ini merupakan strategi cepat untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia.

Adapun, regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, banyak mata tertuju ke industri padat karya. Pemantiknya, keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyatakan perusahan tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex pailit.

Kebangkrutan Sritex tersebut seakan menumpuk permasalahan industri padat karya di Indonesia beberapa waktu belakangan. Sebelumnya, badai PHK juga melanda subsektor tersebut.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Padahal, industri padat karya menjadi subsektor yang paling memungkinkan menyerap tenaga kerja secara gelondongan. Di sisi lain, pemerintah kini fokus melakukan hilirisasi sehingga industri teknologi tinggi bisa berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.

Di tengah ambisi hilirisasi tersebut, sektor industri padat karya seakan terlupakan. Pertanyaannya: untuk menyerap tenaga kerja, apakah sebaiknya Indonesia tetap bertumpu kepada industri padat karya atau malah ditinggal agar mempercepat transformasi ke sektor industri teknologi tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, industri padat karya memang memiliki sisi positif sekaligus negatif. Bagi negara berkembang, sambungnya, industri padat karya memiliki peran penting untuk mengurai tingkat pengangguran secara signifikan.

Bahkan, industri padat karya bisa menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi sesuatu negara. Yusuf mencontohkan Vietnam, yang menjadi salah satu eksportir garmen terbesar di dunia.

"[Vietnam] selama periode waktu 20 tahun terakhir bisa mencapai rata-rata pertumbuhan 6%. Saya kira beberapa di antara pencapaian pertumbuhan ekonomi itu salah satunya disumbang dari pertumbuhan industri tekstil Vietnam," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Di samping itu, dia mengakui industri padat karya juga memiliki kelemahan mendasar seperti upah yang rendah dan membuat ketergantungan kepada tenaga kerja kurang terampil sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dalam jangka panjang.

"Bagi negara-negara berkembang, ketergantungan pada industri padat karya sering kali menahan mereka di sektor ekonomi yang kurang produktif dan rentan terhadap persaingan internasional," ujar Yusuf.

Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia, Yusuf menekankan pentingnya memitigasi dampak negatif dari peralihan dari industri padat karya ke industri teknologi tinggi. Dia menyarankan penyediaan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terlibat dalam industri padat karya agar mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan teknologi tinggi.

Caranya, lewat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta termasuk peningkatan kualitas sekolah kejuruan dan politeknik untuk menyiapkan generasi yang lebih kompeten dalam keterampilan teknologi.

Selain itu, lanjut Yusuf, kebijakan transisi yang adil harus dikembangkan untuk mendukung pekerja yang terdampak seperti bantuan keuangan, pelatihan ulang, serta dukungan bagi usaha kecil sebagai alternatif pekerjaan.

"Dengan pendekatan ini, peralihan ke industri berteknologi tinggi dapat membawa manfaat yang lebih luas tanpa menimbulkan ketidakstabilan sosial yang signifikan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

"[Penambahan saham] 10%, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya lagi soal upaya yang dilakukan, Bahlil enggan mengungkap cara pemerintah dalam merayu Freeport-McMoran untuk bisa menambah saham MIND ID di PTFI. Namun, dia memastikan pihaknya melakukan lobi kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Ah itu kan lobinya, masa [saya] harus lapor ke [kamu]," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memaparkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil finalisasi dengan pihak Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham 10% menjadi 61% itu. Upaya komunikasi yang dijalin sempat terhambat setelah terjadinya kebakaran di smelter asam sulfat di smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur.

Bahlil menargetkan upaya komunikasi dengan Freeport itu bisa membuahkan hasil pada awal tahun depan. Namun, dia enggan memerinci kapan.

"InsyaAllah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya," pungkas mantan Menteri Investasi itu.

Di sisi lain, PTFI masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perpanjangan IUPK selepas 2041 itu menjadi salah satu bahan negosiasi untuk penambahan saham Indoensia di PTFI sebesar 10%, atau menjadi total 61%.

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2024 seiring dengan konflik, ketidakpastian geopolitik, dan pengurangan produksi minyak di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (31/10/2024), IMF merevisi pertumbuhan ekonomi TImur Tengah dan Afrika Utara menjadi sebesar 2,1%, turun dari proyeksi 2,7% pada April lalu. Sementara itu, IMF jugasedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk untuk tahun depan menjadi 4%.

Dalam laporannya, IMF menyebut, jika konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut atau menyebar, maka akan terjadi kerugian ekonomi jangka panjang.

“Perekonomian yang menerapkan reformasi struktural yang penting dapat menghadapi meningkatnya ketidakpuasan sosial dan perlawanan politik, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan menghambat pertumbuhan," jelas IMF dalam laporan tersebut.

Pekan lalu, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun depan menjadi 3,2% dan memperingatkan akan memburuknya risiko akibat perang dan proteksionisme perdagangan. Pemberi pinjaman memberikan kredit kepada bank sentral karena berhasil mengendalikan inflasi tanpa membawa negara-negara ke dalam resesi.

“Perekonomian mulai pulih namun berada dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi,” kata Jihad Azour, direktur IMF untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan pertempuran antara Israel dan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran dan perang saudara di Sudan – konflik terburuk di kawasan ini – mempunyai “efek riak.”

“Eskalasi apa pun dapat mempunyai implikasi yang lebih besar di kawasan ini,” katanya.

Faktor lain yang mungkin membebani pertumbuhan regional adalah perpanjangan pengurangan produksi oleh OPEC+, menurut Azour. Kelompok pengekspor minyak meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak.

Aliansi tersebut – yang dipimpin oleh Saudi dan Rusia – mungkin akan memulai peningkatan produksi pada bulan Desember, seiring dengan upaya mereka untuk secara bertahap memulihkan pasokan yang terhenti sejak tahun 2022. Namun aliansi ini telah menunda dimulainya kembali pasokan, yang semula dijadwalkan pada bulan Oktober, di tengah melemahnya permintaan minyak di Tiongkok dan pembengkakan produksi. negara.

Pemangkasan tersebut menyebabkan IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Arab Saudi, negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, beberapa kali pada tahun lalu.

Namun, Azour menyebut, pertumbuhan sektor non-minyak di Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation COuncil (GCC) tetap bertahan dan mendorong pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir.

Kekhawatiran lain bagi IMF adalah ketidakmampuan kawasan untuk menarik cukup investasi asing langsung, menurut Azour, serta tingginya tingkat utang di negara-negara berpendapatan menengah.

Dia mengatakan ketidakpastian ekonomi akan tetap tinggi selama perang regional terus berlanjut.

“Ketidakpastian sangat tinggi dan dampak ketidakpastiannya berbeda-beda. Untuk negara-negara tertentu, negara-negara yang sedang berkonflik, yang mereka perlukan adalah dukungan segera dan bantuan darurat," jelas Azour.

Dia menambahkan, negara-negara lain di sekitar zona konflik termasuk Mesir, Yordania dan Irak perlu bersikap protektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom melihat tren deflasi yang telah terjadi selama lima bulan terakhir akan mulai berakhir dengan terjadi inflasi per Oktober 2024.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan berbalik per Oktober 2024 karena berakhirnya faktor pendorong penurunan harga.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global jika pemerintah tak kunjung menerbitkan regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, tanpa adanya dukungan dana yang stabil, Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan-kegiatan berkualitas seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), konser internasional, serta kegiatan olahraga yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan ke Indonesia.

“Dampaknya dapat terlihat dari beberapa sisi,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Pertama, hilangnya devisa dan pendapatan. Tanpa adanya kegiatan bertaraf internasional, Taufan menuturkan, wisatawan mancanegara kemungkinan memiliki negara lain yang lebih siap menyelenggarakan acara tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor pariwisata.

Dia mengungkap, sektor MICE sendiri berkontribusi hingga 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara yang dikenal maju dalam bidang pariwisata.

“Potensi devisa yang hilang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun, tergantung pada besaran acara yang bisa digelar,” ungkapnya.

Kedua, nation branding yang melemah. Taufan menilai, Indonesia membutuhkan dukungan dana guna membangun citra sebagai destinasi berkualitas dunia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah memiliki program serupa. Hasilnya, program tersebut efektif menarik wisatawan kelas atas, investor, dan pelaku bisnis internasional melalui acara-acara prestisius.

Apabila dana abadi pariwisata ini tak kunjung terealisasi, industri pariwisata Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Dampak berikutnya yakni kerugian dalam penciptaan lapangan kerja. Dia mengatakan, setiap kegiatan MICE atau acara besar menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen bagi masyarakat setempat. Tanpa adanya dukungan dana, potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini dikhawatirkan dapat berkurang signifikan.

Sembari menunggu regulasi terbit, dia mengharapkan agar pemerintah dapat memerhatikan sejumlah poin krusial dalam kajian regulasi ini. Diantaranya, model pendanaan dan berkelanjutan, efektivitas alokasi dana, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengukuran dampak.

“Harus ada indikator dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan yang didanai terhadap peningkatan jumlah wisatawan, perputaran ekonomi, dan pembangunan infrastruktur penunjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Asap hitam pekat itu membubung tinggi di langit. Matanya perih saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cukup besar terjadi pada 2019 silam di Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu Bengkalis.

Tumin ingat betul kala itu musim kemarau sudah berlangsung cukup lama sehingga lahan menjadi kering dan sangat mudah tersulut api. Hal itu menimbulkan karhutla cukup besar.

Pria paruh baya ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dia terkadang berprofesi sebagai tukang bangunan, dan hanya menjalankan aktivitas itu di saat ada permintaan. Untuk mengisi waktu luang di kala tidak ada pekerjaan, Tumin bersama sejumlah warga lain menjadi petani sayuran dan mengolah lahan tidur.

Memang ada kebiasaan warga sekitar membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan atau istilahnya merun. Pada praktiknya, rumput lahan yang mengering ditumpuk kemudian dibakar, sehingga hasilnya lahan itu bersih dan siap ditanami berbagai jenis sayuran.

Namun, praktik ini memang ada risikonya, yakni kalau angin kencang bisa memicu api yang timbul dari aktivitas merun akan membesar, dan bisa menyebar ke lahan lain yang berdekatan dengan lokasi pertanian sayurnya.

"Jadi terakhir kali kebakaran besar itu sekitar 2019, dan sampai sekarang sudah tidak ada kebakaran besar lagi karena kami sudah mengolah lahan dengan baik tanpa membakar," ungkap Tumin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Tumin dan warga Desa Batang Duku mulai dikenalkan dengan praktek pengolahan lahan, terutama gambut yang berada di tempat tinggalnya, dengan cara yang baik dan benar serta tentu saja tidak lagi membakar.

Hal ini dipahaminya berkat adanya informasi dan edukasi dari Forum Masyarakat Peduli Api (MPA) Gerbang Lesmana yang dipimpin Sadikin.

Menurut Sadikin, menjaga lahan gambut dari risiko karhutla yakni memastikan gambut tetap basah, dan ketinggian air di gambut terjaga dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan rutin ketinggian air di lahan gambut dengan mengukur permukaan air di kanal atau parit gambut.

Pipa Bekas dan Meteran Badan

Untuk melakukan itu, petugas atau masyarakat peduli api harus patroli di lahan berisiko terbakar, dan membawa alat ukur ke kanal. Memang hal ini sudah menjadi standar dan harus dilakukan guna mengantisipasi lahan gambut kering akibat kekurangan air.

"Dengan kondisi pemantauan yang berjarak antar lokasi kanal, akhirnya kami bersama dengan perwakilan Kilang Pertamina Sei Pakning, membuat inovasi berupa alat ukur air tanah (AKURRAT) dari bahan sederhana yaitu pipa bekas dan meteran badan, yang kemudian di tanam ke lahan gambut sedalam 3 meter untuk memantau ketinggian air gambut," ungkapnya.

Perbesar

Dengan metode AKURRAT ini, kegiatan mengukur atau monitoring ketinggian air lahan gambut menjadi lebih mudah. Dia menjelaskan idealnya level ketinggian air gambut berada di rentang angka 20-40 cm dari permukaan gambut.

Namun, dia mengatakan jika ketinggian air terus berkurang hingga sampai ke level 50-60 cm dari permukaan gambut, itu masuk ke dalam kategori waspada. Bahkan, bila menyentuh angka 80 cm, artinya sudah bahaya dan gambut di sekitar sangat rentan terbakar oleh api.

Apabila ketinggian air sudah di level waspada, warga atau petani yang ada di sekitar lahan gambut harus melakukan pembasahan atau penyiraman lahan 1 kali sampai 2 kali sehari, guna menjaga kelembaban lahan gambut, lalu apabila sudah di atas 60 cm sampai 80 cm untuk penyiraman harus dilakukan minimal 4 kali sehari.

Tidak hanya dengan memasang sistem AKURRAT, pihaknya juga melatih petani dan warga sekitar untuk bagaimana menangani lahan berisiko karhutla, yakni misalnya dengan membuat sumur bor atau sumur hidran yang bisa dijadikan sumber air memadamkan api karhutla.

"Biasanya kalau sudah terjadi kebakaran hutan, itu sangat susah memadamkannya, misalnya ada karhutla seluas 1 hektare itu memadamkannya bisa habis waktu minimal seminggu, dan itu asapnya sangat luar biasa mencemari udara di kampung ini," ujarnya.

Setelah kampung itu bebas dari karhutla besar seperti yang terjadi pada 2019 silam, Tumin yang juga Ketua Kelompok Tani Maju Jaya Bersama, kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai petani dan mendapatkan beragam pelatihan serta pendampingan pertanian hortikultura di lahan gambut dari Kilang Pertamina Sei Pakning.

Ada beragam bantuan yang diterima Poktan itu, diantaranya peralatan mesin pertanian, bibit tanaman sayuran, sistem irigasi lahan gambut, dan bisa dibilang semua pendukung usaha pertanian di tempatnya dibantu oleh Kilang Pertamina.

"Dengan dukungan ini sistem bekerja kami sebagai petani sayuran di Desa Batang Duku ini jelas lebih baik, dan akhirnya kami fokus menjadi petani sayur sehingga tidak lagi menjadikannya pekerjaan sambilan," ujar Tumin.

Sejumlah tanaman sayuran yang dikembangkan di lahan itu diantarnya adalah kangkung, bayam, ubi kayu, kacang panjang, dengan lahan sistem menyewa.

Dalam sehari ada sekitar 800 ikat sayuran yang diproduksi dengan berbagai jenis sayur dan dijual ke pasaran di sekitar Sei Pakning. Hasil yang diterima pihaknya bisa mencapai Rp1 jutaan perharinya.

Saat ini ada sekitar 10 orang anggota Poktan yang aktif, dan tiap petani bisa meraup penghasilan di angka Rp3 juta sampai Rp4 jutaan tiap bulannya.

Tentu saja dengan hasil sebesar itu membuat Tumin dan rekan-rekannya menjadi lebih semangat dalam bekerja, bila dibandingkan kerja serabutan yang tidak pasti penghasilannya setiap hari.

Memang dirinya berharap kampung Batang Duku, Bengkalis ini tidak lagi terjadi kebakaran atau karhutla, sehingga dirinya dan warga petani lain tetap bisa bekerja menanam sayur dan menerima hasil dengan baik, tanpa harus disulitkan akibat kebakaran dan asap pekat seperti 2019 silam dan tahun-tahun sebelumnya.

Perbesar

Program Pendampingan Pertamina

Di kesempatan terpisah, Community Development Officer PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Sei Pakning Leonardo Manullang menyebutkan memamg program pendampingan yang diberikan pihaknya kepada petani di Desa Batang Duku Bengkalis ini karena melihat wilayah itu sebagai daerah yang rawan terjadi karhutla seperti beberapa tahun lalu.

"Dulunya memang wilayah Batang Duku ini rawan karhutla dan masyarakat membuka lahan istilahnya merun atau dengan membakar lahan, sekarang Pertamina Sei Pakning memberikan pemahaman bahwa mengelola lahan dengan merun itu berisiko menimbulkan karhutla," ujarnya.

Karena itu, pihaknya menjelaskan bagaimana cara mengelola lahan hortikultura dengan baik tanpa dibakar, dan untuk ke depan dilakukan antisipasi sehingga lahan gambut di kampung itu tidak lagi terbakar seperti sebelumnya.

Selain mendorong petani menanam sayuran hortikultura dengan ramah lingkungan tanpa bakar, Pertamina menggandeng Forum MPA untuk membuat sistem AKURRAT sehingga bisa membantu upaya mitigasi bencana karhutla dengan baik.

Kemudia, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diberikan juga dukungan alat pertanian seperti sprinkle atau alat siram otomatis, irigasi tetes, kemudian alat pemupukan otomatis, rumah pembibitan sayuran seperti bibit cabai, bibit terong, pembangunan gudang, dan juga saung untuk tempat petani berkumpul dan berdiskusi.

"Kami juga terus mendorong petani mengembangkan komoditas tanamannya agar terus bertambah, misalnya menanam kopi jenis Liberika yang memang tumbuh di lahan gambut, serta tanaman karet," ujarnya.

Area Manager Communication Relations dan CSR KPI Unit Dumai Agustiawan mengatakan memang pihaknya melalui Kilang Unit Sei Pakning berupaya membantu mitigasi karhutla di Desa Batang Duku dengan mendorong pertanian berkelanjutan tanpa bakar.

"Kami mendampingi petani agar bisa mengubah cara mengelola lahan gambut dengan merun atau membakar lahan karena berisiko memicu karhutla. Kami arahkan menjadi ramah lingkungan serta menjadi petani siaga karhutla serta ramah gambut," ujarnya.

Di sisi infrastruktur pertanian, pihaknya mengenalkan irigasi teknis sprinkel sehingga lebih hemat bahan bakar dibandingkan sistem irigasi konvensional. Untuk sistem pertaniannya, pihaknya mengembangkan paludikultur dan pengaturan tanam poligowo. Hasilnya, sayuran yang diproduksi selain dijual ke pasaran juga mulai diolah menjadi produk turunan seperti stik kangkung.

Dari upaya ini, Kilang Sei Pakning mencatat warga yang merasakan manfaat program tersebut mencapai 4.613 orang, serta ekonomi poktan binaan bisa meningkat sebesar 127%. Dimana terlihat dari meningkatnya akumulasi penghasilan sepanjang 2022 ke 2023 dari angka Rp224,57 jutaan menjadi Rp226,15 jutaan.

"Harapan kami tentunya usaha pertanian warga Batang Duku ini dapat terus berjalan tanpa harus terganggu karhutla lagi kedepannya, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat dan manfaatnya dapat terus berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kecelakaan yang menimpa mobil kru TVOne di ruas Jalan Tol Trans Jawa Pemalang-Batang mendapatkan sorotan publik.

Mobil kru TVOne yang tengah menepi di bahu jalan tol ditabrak mobil boks yang menghindari kendaraan oleng di depannya dengan membanting setir.

Korban selamat dari insiden nahas itu menjelaskan alasan pengemudi menepikan mobil di bahu jalan tol di tengah perjalanan. Pengemudi mobil berpelat nomor B 1048 DKG berhenti di bahu jalan adalah untuk membersihkan kaca secara manual.

Lantas, bagaimana aturan menggunakan bahu jalan tol?

Aturan Menggunakan Bahu Jalan Tol

Penggunaan bahu jalan tol sendiri diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 69 ayat (2) beleid tersebut disebutkan beberapa ketentuan dalam menggunakan bahu jalan tol yakni:

• digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat;
• diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
• tidak digunakan untuk menarik/menderek/mendorong kendaraan;
• tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan; dan
• tidak digunakan untuk mendahului kendaraan

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan, yang dimaksud dengan "kendaraan yang berhenti darurat" adalah kendaraan yang berhenti sebentar karena keadaan darurat yang disebabkan antara lain kendaraan mogok, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, atau gangguan fisik pengemudi.

Selain untuk alasan di atas, tidak dianjurkan berhenti atau menepikan kendaraan di bahu jalan tol karena meningkatkan risiko kecelakaan. Jika pengemudi lelah atau mengantuk, disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat agar lebih aman.

Adapun, pelanggar bahu jalan akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 1. Pelanggar bahu jalan terancam hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000

Bisnis.com, TERNATE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan biodiesel ke depan tidak akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (CPO) untuk kebutuhan pangan maupun ekspor.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk meningkatkan kadar pemanfaatan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar minyak, dari saat ini di level 35% atau B35 menjadi B40, B50, bahkan hingga B100.

Namun demikian, dia memastikan pengembangan bahan bakar nabati berbasis CPO itu akan tetap memperhitungkan ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri.

"Kami akan petakan dari existing [kapasitas produksi] berapa kemampuannya. Dari kemampuan yang ada, kalau kita meningkatkan jadi B50 itu kira-kira berapa tambahan CPO-nya, masih ter-cover nggak produksi CPO yang ada," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (31/10/2024).

Dia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa selain harus memenuhi pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dalam negeri, pelaku usaha juga harus memenuhi pasokan untuk ekspor yang telah terkontrak. Untuk itu, pemerintah akan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak menggerus pasokan CPO untuk ekspor.

"Kalau sudah berkontrak kan wajib dipenuhi ya, kita kan juga harus menjaga bagaimana kepercayaan mitra usaha dari pelaku usaha dalam negeri," jelas Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih mengoptimalkan produksi sawit dari kebun-kebun masyarakat atau pelaku usaha yang belum memiliki pasar untuk pengembangan biodiesel.

"Nanti kami arahkan produksi mereka itu untuk diolah di dalam negeri dalam rangka hilirisasi," kata Yuliot.

Adapun, pemerintah segera mengimplementasikan program mandatori pemanfaatan B40 atau campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati berbasis sawit 40% pada 1 Januari 2025. Sementara itu, untuk implementasi B50, pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami akan lihat kesiapan industrinya yang masok. Kalau kami ada program, tapi rantai pasoknya nggak bisa memenuhi ya tidak jalan. Jadi kami harus pastikan seluruh program yang ditetapkan oleh pemerintah kami evaluasi data, klarifikasi check and recheck, kemudian dilaksanakan," tutur Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana melakukan sinergi dan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi.

Nantinya, produk pangan yang diproduksi oleh koperasi seperti beras, jagung, daging, hingga kedelai akan diserap oleh Perum Bulog.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa rencana kerja sama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dia berharap, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini akan semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Budi menjelaskan, koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan. Selain itu, juga ada beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi.

“Dan juga nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat yang bergerak di sektor pangan untuk bekerja sama,” kata Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi meyakini kerja sama dengan Perum Bulog akan mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Terlebih, secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan.

Di samping itu, menurutnya, dengan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan merupakan upaya pemerintah memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono optimistis skema kerja sama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Wahyu menuturkan, dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

“Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol,” tuturnya.

Wahyu memastikan Perum Bulog berkomitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar. Dengan jaminan harga yang lebih baik diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani.