Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Batam dan Bintan.

Hal tersebut disampaikan Dewan Nasional KEK untuk menanggapi rencana Malaysia dan Singapura membangun KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara.

Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan pada dasarnya pihaknya siap untuk berkompetisi memasarkan KEK di Indonesia.

“Kalau KEK Johor [yang akan dibentuk Malasia - Singapura] tadi sebetulnya ini isunya cukup ini ya, tapi prinsipnya karena mereka punya fasilitas kita juga punya fasilitas ya kita akan compete [bersaing],” kata Bambang dalam Konferensi Pers, Senin (23/7/2024).

Bambang menyebut, pemerintah bakal merumuskan pemberian insentif yang menarik untuk meningkatkan daya saing KEK RI. Salah satunya dengan mencanangkan pemberian insentif fiskal baru yang kini tengah dirumuskan Bersama Kementerian Keuangan.

Bahkan, dirinya juga menyebut saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mengakselerasi pemberian insentif bagi para calon investor.

“Kita sedang akan melakukan perubahan pada PP 40 tahun 2021. Insentif pun masih kita lihat kembali, masih kita akan diskusi dengan Kemenkeu supaya kita bisa membuat insentif fiskal yang kompetitif atau mungkin insentif lain yang kira-kira meningkatkan daya saing KEK kita. Kita di sini siap berkompetisi,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan segudang insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK. Mulai dari pemberian fasilitas fiskal berupa bebas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, pemerintah juga menangguhkan Bea Masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong, pengurangan pajak daerah atau retribusi mencapai 50% - 100%, hingga penetapan barang terbatas tidak diberlakukan di KEK.

Secara teknis, pemberian tax holiday disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanamkan. Untuk minimum investasi Rp100 miliar bakal dikenakan bebas pajak mencapai 10 tahun.

Kemudian, minimum investasi sebesar Rp500 miliar bakal bebas pajak selama 15 tahun dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya minimum Rp1 triliun akan mendapat fasilitas bebas pajak selama 20 tahun.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin memastikan pemberian insentif tersebut hingga saat ini diklaim berkontribusi positif dalam meningkatkan daya saing KEK nasional.

Atas dasar hal itu, dirinya optimis pemberian insentif fiskal yang telah ditetapkan pemerintah dapat tetap menjaga kesuburan iklim investasi hingga mampu menarik investor baik dalam maupun luar negeri.

“Pemberian fasilitas dan kemudahan memang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, sehingga dapat mengoptimalkan industri ekspor impor dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru, dan mendorong percepatan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkas Edwin.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkap potensi kerja sama untuk membentuk KEK yang berlokasi di Johor, Malaysia Selatan.

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan proyek yang dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dibangun untuk menarik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang didukung oleh para investor yang melakukan transaksi dengan cara yang "lincah".

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, sektor yang bakal dikembangkan di JS-SEZ itu bakal mencakup 16 sektor ekonomi. Mulai dari penyediaan energi seperti listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, hingga pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari perseroan lebih dahulu telah menerapkan pendataan di 41 kota atau kabupaten sejak Juli 2023.

Heppy mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota atau kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota atau kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya,” kata Heppy seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Heppy mengatakan kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code bakal tetap dilayani nantinya di SPBU.

“Dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” tuturnya.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan harmonisasi terkait turunan kebijakan dari Peraturan Presiden No.14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Adapun Perpres ini diterbitkan untuk memenuhi target iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, adanya Perpres ini sebagai payung hukum untuk pengembangan kebijakan carbon capture dan storage di dalam negeri.

Maka dari itu, Dadan menyampaikan pihaknya terus mempercepat dikeluarkannya turunan dari Perpres nomor 14 tahun 2024. Saat ini, pembahasan turunan Perpres tersebut masih dalam harmonisasi guna menyelesaikan aturan dan implementasinya.

“Salah satunya adalah dalam bentuk Permen, ini sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden,” kata Dadan dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menuturkan kementeriannya tengah mempercepat perumusan aturan itu untuk mengejar implementasi pengembangan gudang karbon di dalam negeri.

“Sedang disusun, pak Menteri ESDM [Arifin Tasrif] minta dua sampai tiga bulan ke depan selesai,” kata Noor di sela-sela panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City, Rabu (15/5/2024).

Noor menuturkan aturan turunan Perpres itu bakal berkisar pada regulasi sertifikat kapasitas penyimpanan karbon, prosedur penyiapan lisensi karbon, lelang, hingga izin eksplorasi.

Dia menambahkan kementeriannya masih membahas ihwal jumlah beleid yang mungkin dihasilkan untuk mengatur kompleksitas dari pengembangan penangkapan karbon tersebut.

“Begitu dari turunan ini diharapkan CCS bisa berjalan karena belum ada aturan mainnya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan kontroversial tetapi penting dari Brasil selaku presidensi G20 tahun ini tampak menemui titik terang, yakni pengenaan pajak minimum 2% bagi orang-orang terkaya di dunia.

Pada pekan depan, para menteri keuangan dan kepala bank sentral atau Finance Minister and Central Bank Governer (FMCBG) G20 akan menerbitkan dokumen konsensus atau komunike mengenai ekonomi. Salah satu usulan Brasil, yakni penetapan pajak minimum bagi orang-orang super kaya, disebut memiliki kemajuan pembahasan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkap telah menerima 7 usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa. Salah satunya, dilaporkan bakal berlokasi di dekat Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin, menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan pada 7 usulan KEK baru tersebut.

“Kami sudah menerima 7 usulan [KEK] yang baru, sedang diperiksa atau direview usulan-usulan itu. [Salah satunya] ada yang di sekitar IKN,” kata Edwin dalam Konferensi Pers, Senin (22/7/2024).

Edwin menuturkan, usulan pembentukan KEK di dekat wilayah IKN dilakukan dalam rangka pengembangan sentra ekonomi. Nantinya, KEK tersebut akan bergerak di layanan usaha berupa penyediaan energi.

Kemudian, Edwin juga membocorkan KEK itu akan bergerak pada bidang pembentukan smelter, pengolahan hasil tambang, nikel, bauksit, hingga batu bara.

“Itu [KEK yang diusulkan] gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN,” ujarnya.

Namun demikian, Edwin masih enggan merinci berapa nilai investasi dari 7 proyek yang baru diusulkan tersebut. Pasalnya, dia menegaskan 7 proyek itu masih dalam tahap pengkajian.

“Itu [detailnya] masih belum bisa kami sampaikan, tapi yang jelas ada di luar Jawa dan Jawa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak 2012 hingga semester I/2024 Kawasan Ekonomi Khusus tercatat telah mencetak realisasi investasi secara kumulatif mencapai Rp205,2 triliun.

Khusus pada tahun ini, Dewan Nasional KEK membidik investasi yang masuk di KEK mencapai Rp78,1 triliun. Sedangkan, realisasinya hingga semester I/2024 sebesar Rp31,4 triliun atau sekitar 40% dari target yang ditetapkan.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode lalu, dengan tenaga kerja secara kumulatif hingga Juni 2024 mencapai 132.227 orang.

Adapun, tujuan pengembangan KEK dilakukan guna meningkatkan investasi, ekspor dan substitusi impor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembentukan model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan jasa lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Selasa (23/7/2024). Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, bawang, hingga cabai. Selain itu, harga daging murni juga tercatat naik pada pagi ini.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Selasa (23/7/2024) pukul 08.10 WIB, harga rata-rata beras premium naik Rp360 atau sebesar 2,32% ke level Rp15.890 per kilogram.

Harga beras medium juga naik tipis 0,96% atau Rp130 menjadi Rp13.680 per kilogram. Begitu pun dengan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang naik menjadi Rp12.680 per kilogram, atau sebesar 0,79% atau Rp100.

Data Bapanas juga menunjukkan harga bawang merah dan bawang putih bonggol kompak naik. Harga bawang merah dibanderol Rp31.120 per kilogram, atau melonjak 3,73% atau Rp1.120.

Sementara itu, harga bawang putih bonggol juga naik 3,02% atau sebesar Rp1.210 ke level Rp41.280 per kilogram.

Harga cabai merah keriting juga melonjak tajam hingga menyentuh Rp2.270 atau naik 5,15% menjadi Rp46.330 per kilogram. Senada, harga cabai rawit merah merangkak naik Rp2.810 atau 4,45% menjadi seharga Rp65.910 per kilogram.

Kenaikan harga pangan juga terjadi pada kedelai biji kering impor yang kini naik Rp500 atau sebesar 4,16% ke level Rp12.520 per kilogram.

Selanjutnya, harga daging sapi murni tembus Rp137.510 per kilogram. Harga rata-ratanya naik 1,82% atau sebesar Rp2.460.

Begitu pun dengan harga telur ayam ras mengalami kenaikan hingga Rp1.170 atau sebesar 4,02% yang kini dibanderol Rp30.300 per kilogram. Sementara itu, daging ayam ras turun Rp350 menjadi Rp34.950 per kilogram.

Lonjakan harga juga terjadi pada harga gula konsumsi yang naik 1,78% ke level Rp18.310 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana masih naik 2,56% menjadi Rp18.440 per liter. Di sisi lain, harga minyak goreng curah turun tipis Rp60 menjadi Rp15.990 per liter.

Berikutnya, harga tepung terigu curah naik Rp160 menjadi Rp10.420 per kilogram. Namun, harga tepung terigu kemasan (non-curah) kini dibanderol Rp13.640 per kilogram atau naik Rp320.

Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak juga naik 4,44% atau sebesar Rp250 menjadi Rp5.880 per kilogram. Sedangkan harga garam halus beryodium turun 1,31% menjadi Rp11.290 per kilogram.

Kenaikan harga lainnya adalah pangan yang bersumber protein hewani. Harga ikan kembung melonjak tajam hingga Rp2.160 atau sebesar 5,84% kini dipatok Rp39.120 per kilogram.

Harga ikan tongkol juga naik 5.28% atau sebesar Rp1.650 menjadi Rp32.900 per kilogram. Sedangkan, harga ikan bandeng turun tipis Rp150 menjadi Rp32.960 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Selama 40 tahun, Indonesia melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga yaitu Pertamina International Timor S.A (PITSA), telah memasok kebutuhan energi untuk Timor Leste.

PITSA merupakan salah satu dari sembilan anak usaha PT Pertamina Patra Niaga yang resmi beroperasi menjadi badan usaha lokal Timor Leste pada tahun 2015.

Saat ini, komposisi kepemilikan saham PITSA terdiri dari 50% PT Pertamina Patra Niaga, 45% PT Pertamina Retail, dan 5% mitra lokal Timor Leste 4-Concorcio Timor Progresso (4-CTP).

Melayani kebutuhan BBM untuk kendaraan serta pesawat udara, LPG, pelumas, dan petrokimia, PITSA hadir untuk menjamin ketersediaan energi di wilayah Timor Leste.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan operasional serta aspek keselamatan kerja di PITSA, jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga melakukan management walkthrough ke unit operasi PITSA yang beroperasi di wilayah Dili, Timor Leste.

"Pertamina telah melayani kebutuhan energi untuk Timor Leste sejak Terminal BBM Dili dibangun tahun 1984. Termasuk pada saat masa transisi,” kata Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial saat meninjau unit operasi PITSA di Timor Leste, dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Ego mengatakan pasokan energi baik BBM, LPG, avtur, maupun petrokimia seperti aspal untuk pembangunan jalan dalam kondisi aman.

“Termasuk aspek keselamatan kerja bagi para pekerja Pertamina di PITSA,” kata Ego.

Lewat PITSA, Pertamina Patra Niaga melakukan kegiatan operasional penyaluran bahan bakar jenis Pertamax (RON 92), Pertadiesel, Avtur, produk Pelumas dan produk Petrokimia.

Saat ini PITSA mengoperasikan terminal BBM di Dili, SPBU di Bebora, SPBU di Becora, SPBU di Metiaut, Airport Depot & Into Plane Service (ADIPS) Comoro, dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Tibar, dengan titik suplai dari unit operasi Pertamina Patra Niaga di Indonesia seperti Surabaya, Kupang dan Atapupu hingga trading arm di Singapura yakni Pertamina International Marketing & Distribution (PIMD) Pte. Ltd.

Untuk rata-rata penyaluran BBM Pertamina di Timor Leste mencapai 5.854 Kiloliter (KL) per bulan. Sedangkan LPG mencapai 28 Metric Ton (MT) per bulan, dan penyaluran untuk pasokan Avtur sebesar 140 KL per bulan. Sedangkan untuk produk Pelumas, penyaluran mencapai 11 KL per bulan.

“Setelah melakukan evaluasi, Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja Semester I Tahun 2024. Dengan kinerja yang baik ini, PITSA diharapkan dapat menjadi prototipe anak perusahaan Pertamina Patra Niaga dan dapat terus meningkatkan penjualan dan mengembangkan pasar di Timor Leste,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ego dan Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga juga turut mengapresiasi para pekerja di airport depot, SPBU dan terminal BBM. Serta menekankan pentingnya mengedepankan aspek keselamatan atau Health, Safety, Security & Environment (HSSE) dalam keseharian dan budaya pekerja di PITSA. Termasuk melakukan pengecekkan sarana dan fasilitas, serta melakukan latihan simulasi keadaan darurat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan Pertamina Patra Niaga bersama anak usahanya terus melakukan ekspansi produk bahan bakar dan pelumas berkualitas, hingga operasional SPBU dan depot di mancanegara.

“Sebagai Sub Holding Pertamina yang menjalankan rantai bisnis pemasaran, kami terus berupaya untuk berekspansi dan go global. Hal ini dilakukan dengan membuka peluang penetrasi produk berkualitas Pertamina ke pasar mancanegara yang lebih luas,” ungkap Heppy.

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto, pemerintah resmi mengintegrasikan tata kelola dan niaga komoditas nikel dan timah ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

Selama ini, Simbara yang telah diluncurkan sejak 2022 baru mencakup komoditas batu bara. Perluasan ekosistem Simbara diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Simbara dirancang sebagai platform digital yang akan mengintegrasikan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setoran royalti minerba ke negara berpotensi meningkat sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dengan diimplementasikannya Simbara untuk nikel dan timah.

Luhut menjelaskan, penerimaaan negara dapat meningkat seiring dengan proses bisnis di sektor minerba yang akan lebih transparan dari hulu hingga hilir dengan sistem ini.

"Saya tanya ke Seto [Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto], itu Bu [Menteri Keuangan] Sri Mulyani bisa dapat berapa dari sistem ini. Hanya dari uang royalti, nantinya kita bisa dapat Rp5 triliun-Rp10 triliun, belum bicara pajak," ujar Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Luhut menyebut, peluncuran Simbara untuk komoditas timah dan nikel ini sebenarnya mengalami keterlambatan. Dia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mendorong implementasi sistem ini untuk nikel dan timah sejak beberapa bulan lalu.

Namun, dia mengupayakan untuk mempercepat pemberlakuan sistem ini menyusul terjadinya kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk.

Luhut melanjutkan, pihaknya akan mengusulkan agar komoditas sumber daya alam (SDA) lain seperti emas hingga kelapa sawit masuk ke dalam data Simbara. Luhut mencontohkan, komoditas seperti durian dapat dimasukkan ke dalam sistem ini mengingat potensi ekspornya yang bagus.

"Kemarin saya baru kirim tim ke Parigi, Sulawesi Tengah untuk durian ini sekarang nilainya (ekspor) mencapai US$1 miliar dan angka itu bisa lebih banyak, jadi Simbara ini tidak hanya untuk mineral. Kalau semua kita tertibkan itu akan meningkatkan pendapatan petani-petani kita," kata Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kala terjadi boom commodity pada 2022, realisasi penerimaan negara dari Simbara ini mencapai Rp183,5 triliun. Pada 2023, saat harga komoditas turun dan sejalan dengan penerapan Simbara, penerimaan negara masih dapat terjaga dengan nilai Rp172,9 triliun.

“Pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan realisasi 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” tutur Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, Simbara secara khusus telah memberikan capaian langsung dan signifkan terhadap penerimaan negara.

“Antara lain, pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun,” kata Isa.

Selain itu, Simbara juga berhasil mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutang dengan penerapan automatic blocking system (ABS) senilai Rp1,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan implementasi Simbara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera pada sektor batu bara.

Sejak implementasi Simbara di sektor batu bara pada 2022, kata Arifin, Kementerian ESDM bisa mengetahui adanya penyelewengan terhadap nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang dilakukan perusahaan batu bara. Penyelewengan yang dimaksud, seperti penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar.

“Dan penghindaran PNBP [penerimaan negara bukan pajak] berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” kata Arifin.

Dengan diketahuinya modus penyelewangan pada sektor batu bara, Arifin mengharapkan Simbara dapat juga membuka modus serupa pada sektor mineral seiring diluncurkannya Simbara untuk komoditas nikel dan timah.

“Simbara ini juga diharapkan mampu membawa implikasi yang signifikan bagi stakeholder melalui industri pertambangan dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

Harapan Pengusaha

PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM) menyambut baik perluasan ekosistem Simbara pada komoditas nikel.

Direktur Utama Antam Nicolas D. Kanter menyampaikan, dengan adanya sistem ini bakal membuat tata kelola pada sektor nikel akan lebih baik dari sebelumnya.

“Dengan adanya sistem integrasi seperti ini, data-datanya digital dan semuanya itu transparan, sudah pasti kita ke depannya akan jauh lebih baik lagi,” kata Nico saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Nico berharap Simbara dapat mempermudah pemantauan tata kelola dan niaga nikel yang sedang masuk tahap produksi hingga mencapai ekspor. Terlebih, dengan data-data yang terdigitalisasi akan mengurangi adanya intervensi dari pihak luar terkait produksi dan ekspor dari nikel.

“Jadi semua yang digitalisasi, semua itu dimasukkan ke dalam sistem integrasi, sistem insyaallah itu akan minimalisir,” ucapnya.

Sementara itu, Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengharapkan penerapan Simbara pada sektor nikel dapat mengontrol produksi nikel di dalam negeri

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menyampaikan, adanya Simbara akan memudahkan koordinasi antara pemerintah dan pengusaha.

“Produksi itu sebenarnya kan milik negara, bukan milik perusahaan. Perusahaan hanya dilakukan kesempatan untuk kegiatan produksi, itu pun kita harus laporkan, dengan adanya ini [Simbara], diharapkan betul-betul termonitoring,“ kata Meidy saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Selain itu, Meidy juga berharap dengan adanya Simbara ini tidak akan terjadi oversupply pada komoditas nikel.

Maka dari itu, pihaknya akan terus menyosialisasikan kebijakan baru ini terhadap anggota APNI tentang tata cara untuk mengakses dan memasukan data ke Simbara.

“Jadi Simbara ini adalah monitoring, monitoring bukan hanya ke pemerintah tapi juga pelaku usaha,” ucapnya.

Tidak hanya itu, APNI berharap pemerintah dapat menjaga keamanan sistem platform Simbara. Sebab, adanya gangguan hacker yang membuat masalah jaringan atau shut down jaringan akan menjadi salah satu kelemahan dari fasilitas digital ini.

“Kita berharap Simbara ini betul-betul proper, betul-betul terkondisikan, betul-betul terimplementasi khususnya wilayah-wilayah remote area. Tambang itu banyak yang ada sinyal, jadi banyak area remote yang betul-betul bisa melaporkan detail dan faktual,” ujar Meidy.

Bisnis.com, JAKARTA – Membayar pajak merupakan kewajiban bagi seorang warga negara. Di tengah momentum digitalisasi, proses pengajuan administrasi pajak kian mudah karena dapat dilakukan secara online. Lantas, bagaimana cara cetak NPWP online?

Salah satu terobosan yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak yakni kehadiran layanan cetak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online atau disebut NPWP elektronik. Hal itu dinilai efisien karena bakal menghemat waktu masyarakat.

Fungsi NPWP elektronik sendiri sama dengan NPWP fisik. Bedanya, hanya terletak di proses pengajuan dan pencetakannya saja. Lantas bagaimana cara mencetak NPWP secara online? Berikut panduannya!

Cara Cetak NPWP Elektronik:

1. Masuk ke laman Direktorat Jenderal Pajak Online melalui situs https://djponline.pajak.go.id/account/login
2. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha)
3. Klik menu Informasi. Kemudian, akan muncul NPWP Elektronik
4. Klik Kirim e-mail. Setelah itu, sistem akan mengirimkan NPWP Elektronik langsung ke e-mail yang Anda daftarkan
5. Cek pesan masuk di e-mail
6. Unduh NPWP Elektronik, Anda juga dapat mencetak kartu NPWP tersebut secara mandiri

Namun demikian, bila wajib pajak belum mendaftar NPWP, Anda dapat terlebih dahulu mendaftarkan diri yang dapat dilakukan secara online.

Cara Mendaftar NPWP Secara Online:

1. Lakukan registrasi atau membuat akun di laman ereg.pajak.go.id
2. Klik Daftar untuk membuka akun
3. Masukkan alamt e-mail aktif serta kode captcha
4. Lakukan verifikasi dengan membuka email yang didaftarkan
5. Login kembali dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar
6. Isi dan lengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan lalu unggah
7. Selanjutnya, status pendaftaran NPWP akan muncul di menu dashboard e-Reg Pajak. Lalu, jangan lupa untuk klik ‘Kirim Token’ untuk mengirimkan nomor token ke email
8. Kemudian, salin nomor token tersebut untuk dimasukkan ke dalam menu dashboard e-Reg, lalu klik ‘Kirim Permohonan’
9. Proses selesai. Apabila berhasil dan disetujui, maka kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan lima mineral lainnya akan dimasukan ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

Adapun, pemerintah baru saja meluncurkan SIMBARA untuk dua komoditas, yaitu nikel dan timah.

Arifin mengatakan, pihaknya sedang dalam pembicaraan untuk memasukan komoditas seperti tembaga dan bauksit ke SIMBARA.

“Selanjutnya kita selesaikan lagi beberapa komoditas antara lain tembaga, emas, bauksit, mangan, dan lain lain,” kata Arifin dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Untuk SIMBARA sendiri, Arifin menuturkan bahwa Kementerian ESDM turut berkontribusi dalam penyediaan data badan usaha yang terdaftar.

ESDM perlu memastikan badan usaha tersebut sudah memiliki billing royalti, memiliki izin tambang yang terdaftar Minerba One Map Indonesia (MODI), memiliki rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sudah disetujui, serta kuota inventory penjualan pada Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

“Dengan integrasi tersebut, maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB dan profesional yang mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN,” ujarnya.

Adapun, Pemerintah melakukan peluncuran dan sosialisai implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

Peluncuran ini dihadiri langsung oleh beberapa Menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam acara tersebut, Luhut menyampaikan bahwa SIMBARA untuk timah ini sudah diusulkan beberapa waktu lalu sebelum adanya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini.

Meski demikian, Luhut menuturkan bahwa dirinya senang SIMBARA untuk timah dan nikel akhirnya bisa diluncurkan.

“Tapi terus sampai ada beberapa macam, sampai kejadian yang di mana, di korupsi yang timah itu mendorong kami untuk mempercepat proses ini. Dan hari ini kita saya pikir sudah bisa luncurkan,” kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan penyebab masih adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang belum disetujui oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, banyak dari perusahan komoditas nikel yang mengeluhkan RKAB milik mereka tidak kunjung disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menegaskan, pihaknya bakal menyetujui RKAB yang diajukan oleh perusahaan jika keseluruhan persyaratan sudah memenuhi syarat.

“Kalau tidak sesuai aturan ya kita mesti belum disetujui. [Harus] sesuai aturan semua,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Meski banyak RKAB yang tidak disetujui, Bambang menuturkan bahwa kebutuhan nikel di Indonesia sudah terpenuhi.

Sebab, kata Bambang, dari RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui oleh pihaknya total komoditas nikel mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ucapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang di dalamnya mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan baru bara (minerba).

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara per 11 September 2023.

Permen ini juga mencabut sebagian Permen ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No.10/2023 ini, perubahan masa eksplorasi dan operasi tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1, khusus untuk RKAB tahap kegiatan ekplorasi berlaku selama satu tahun.

“Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara selama 3 tahun,” mengutip dari beleid tersebut, Jumat (22/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan penyebab masih adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang belum disetujui oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, banyak dari perusahan komoditas nikel yang mengeluhkan RKAB milik mereka tidak kunjung disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menegaskan, pihaknya bakal menyetujui RKAB yang diajukan oleh perusahaan jika keseluruhan persyaratan sudah memenuhi syarat.

“Kalau tidak sesuai aturan ya kita mesti belum disetujui. [Harus] sesuai aturan semua,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Meski banyak RKAB yang tidak disetujui, Bambang menuturkan bahwa kebutuhan nikel di Indonesia sudah terpenuhi.

Sebab, kata Bambang, dari RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui oleh pihaknya total komoditas nikel mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ucapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang di dalamnya mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan baru bara (minerba).

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara per 11 September 2023.

Permen ini juga mencabut sebagian Permen ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No.10/2023 ini, perubahan masa eksplorasi dan operasi tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1, khusus untuk RKAB tahap kegiatan ekplorasi berlaku selama satu tahun.

“Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara selama 3 tahun,” mengutip dari beleid tersebut, Jumat (22/9/2023).