Bisnis.com, JAKARTA — PT Supreme Energy memperkirakan investasi untuk pengembangan lanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit-2 Muara Laboh mencapai hampir US$500 juta atau sekitar Rp8,08 triliun (asumsi kurs Rp16.160 per dolar AS).

Saat ini, Supreme Energy tengah menantikan proses amendemen perjanjian jual beli listrik (PJBL) PLTP Unit-2 Muara Laboh bersama dengan PLTP Rajabasa.

“Yang penting dari Supreme, kami siap melakukan pengembangan setelah persetujuan menteri ESDM diberikan,” kata Presiden Direktur dan CEO Supreme Energy Nisriyanto saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Adapun, negosiasi PJBL Unit 2 PLTP Muara Laboh, Solok Selatan, Sumatra Barat dilakukan satu paket dengan PLTP Rajabasa, Lampung. Perundingan PJBL pembangkit dengan kapasitas masing-masing 80 megawatt (MW) dan 110 MW itu diharapkan selesai dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Nisriyanto menuturkan, negosiasi PJBL dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berjalan panjang. Nisriyanto beralasan sejumlah hal menjadi pertimbangan dalam perundingan seperti harga serta struktur PJBL yang relatif kompleks.

“Memang struktur PJBL biasanya kompleks sehingga banyak hal yang harus diklarifikasi dan didiskusikan,” tutur Nisriyanto.

Di sisi lain, Nisriyanto mengatakan, perseroan berkomitmen untuk segera mengembangkan dua blok panas bumi itu setelah mendapat persetujuan amandemen PJBL bersama dengan PLN.

“Untuk PLTP Muara Laboh, kita komitmen untuk segera dapat mengembangkan Unit-2 dan unit selanjutnya,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan surat rekomendasi untuk amandemen perjanjian jual beli listrik (PJBL) PLTP Unit-2 Muara Laboh dan PLTP Rajabasa.

Surat rekomendasi itu disampaikan ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“PJBL itu menunggu Pak Menteri, sekarang kan sudah dikaji dari BPK sudah ada surat ke Ditjen Ketenagalistrikan,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Seperti diketahui, dua proyek PLTP itu merupakan garapan PT Supreme Energy bersama dengan konsorsium Jepang, Sumitomo Corporation dan Inpex Geothermal Ltd.

Nantinya, kata Eniya, dua proyek itu bakal mengikuti rezim dan metode tarif yang tertuang dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

“Muara Laboh nanti dengan harga yang baru sesuai dengan ketentuan Perpres 112 Tahun 2020,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan tren surplus berturut-turut selama 50 bulan terakhir. Pada Juni 2024, surplus mencapai US$2,39 miliar, turun dari US$2,92 miliar pada Mei.

Secara kumulatif, surplus perdagangan semester I/2024 mencapai US$15,45 miliar. Angka ini lebih rendah US$4,46 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Meskipun surplus tersebut masih jauh dari target tahunan dengan batas bawah US$31,6 miliar dan batas atas US$53,4 miliar, ekonom mengkhawatirkan penyusutan surplus ini berpotensi menekan cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menjelaskan bahwa surplus perdagangan yang terus menyusut meningkatkan ekspektasi pelebaran defisit neraca transaksi berjalan (CAD) pada 2024. CAD diproyeksikan melebar dari -0,14% dari PDB pada 2023 menjadi -0,94% dari PDB pada 2024.

"Surplus yang terus menyusut ini dipengaruhi oleh laju normalisasi harga komoditas yang moderat dan peningkatan ketidakpastian global yang mempengaruhi permintaan dari mitra dagang utama Indonesia," ujar Josua dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Namun, Josua optimis bahwa kebijakan hilirisasi dapat mengurangi ketergantungan transaksi berjalan Indonesia terhadap harga komoditas, sehingga membatasi defisit. Meski demikian, defisit transaksi berjalan yang melebar diperkirakan akan memberikan tekanan pada rupiah dan cadangan devisa di tengah ketidakpastian pasar ekonomi dan politik.

“Dalam jangka pendek, hal ini dapat menimbulkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah,” tambah Josua. Meski demikian, ia yakin kondisi ini bersifat sementara hingga akhir kuartal III/2024, dengan proyeksi penurunan suku bunga oleh The Fed pada akhir kuartal ketiga. Josua memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berkisar antara Rp15.900 - Rp16.200 pada akhir 2024, didorong oleh sentimen risk-on dan arus modal masuk.

Secara umum, Josua mencatat surplus pada Juni 2024 merupakan yang terkecil sejak Februari 2024, disebabkan pertumbuhan ekspor tahunan yang tertinggal dari pertumbuhan impor. Ekspor mengalami kontraksi lebih tajam dibandingkan impor, dipicu oleh melemahnya aktivitas manufaktur baik secara global maupun domestik.

Meskipun demikian, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan tiga mitra dagang utama pada Juni 2024, yaitu India, Amerika Serikat, dan Filipina. "Indonesia mencatat surplus perdagangan barang dengan India sebesar US$1,47 miliar, Amerika Serikat US$1,22 miliar, dan Filipina US$0,69 miliar," ungkap Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (15/7/2024). Surplus terbesar dengan India didorong oleh komoditas seperti minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Tren neraca perdagangan barang Semester I/2024

Sumber: BPS, diolah

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak merespons soal kekhawatiran munculnya tindakan retaliasi saat pemerintah menerapkan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk impor asal China.

Franciska mengatakan, pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) memiliki dasar hukum yang secara terperinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.34/2011. KPPI maupun Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menjadi otoritas yang berhak melakukan penyelidikan terhadap produk impor yang diduga merugikan industri dalam negeri.

"Jadi apa yang kami lakukan ini sudah pasti sejalan dengan komitmen kita di WTO [World Trade Organization]," ujar Franciska di Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Dia menuturkan, setiap proses yang dilakukan KPPI maupun KADI terhadap pengamanan perdagangan di Indonesia selalu dilaporkan kepada WTO dan kemudian disebarkan ke seluruh anggota WTO.

Seluruh proses penyelidikan terhadap produk impor tersebut, kata Franciska, telah melalui tahapan dan kriteria yang sesuai dengan agreement on safeguard dan agreement on anti-dumping. Menurutnya, setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal serupa apabila dirasa produk impor yang masuk ke negaranya telah berdampak terhadap industri nasional.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Diberitakan Bisnis.com, Senin (1/7/2024), rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menaikkan bea masuk sebesar 100% hingga 200% dinilai berisiko terhadap ekspor Indonesia ke China.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, pada dasarnya setiap negara diperbolehkan menaikkan bea masuk terhadap suatu produk impor. Namun, dia pun blak-blakan bahwa pengenaan BMAD yang terlalu tinggi terhadap produk impor berisiko terhadap munculnya aksi retaliasi dari negara asal. Bisa saja, China kemudian berbalik menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk eskpor Indonesia.

"Ini harus diperhitungkan juga, apalagi kalau kita menaikkan BMAD dan belum ada bukti dumping, itu artinya kita membuka kemungkinan adanya retaliasi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah untuk menggenjot kinerja perdagangan Indonesia, dalam hal ini ekspor.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, terdapat tiga hal utama yang perlu didorong oleh pemerintah. Pertama, fokus dengan komoditas unggulan yang mempunyai nilai tambah terbaik.

Kedua, meningkatkan daya saing harga dengan menekan cost of good sales (COGS).“Hal ini perlu dilakukan secara bisnis maupun dukungan regulasi,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

Hal ketiga yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memperluas pasar. Menurutnya, Indonesia perlu membangun lebih banyak kerja sama bilateral untuk memperluas pasar.

Untuk diketahui, Indonesia kembali melanjutkan kinerja positif neraca perdagangan yang mencatatkan surplus selama 50 bulan secara beruntun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Juni 2024 sukses membukukan surplus sebesar US$2,39 miliar. Kinerja positif tersebut diperoleh dari nilai ekspor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$20,84 miliar, sedangkan impor mencapai US$18,45 miliar.

Kendati begitu, kinerja dagang sepanjang Januari-Juni 2024 mulai melemah. Hal ini dapat dilihat dari surplus neraca dagang pada semester I/2024 yang tercatat mencapai US$15,45 miliar atau turun 22,4% dibanding periode semester I/2023 sebesar US$19,91 miliar.

Secara terperinci, nilai ekspor nasional sepanjang Januari-Juni 2024 mencapai US$125,09 miliar atau turun 2,76% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$128,64 miliar. Andil utama penurunan nilai ekspor disumbang oleh sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3,21%.

Sementara itu, nilai impor kumulatif mencapai US$109,64 miliar atau terkerek 0,84% dari semester I/2023 yang mencapai US$108,73 miliar. Adapun, andil utama peningkatan nilai impor tersebut disumbang oleh impor hasil minyak sebesar 1,02%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura I atau AP I tercatat telah melayani sebanyak 36,5 juta pergerakan penumpang pesawat pada 17 bandara yang dikelola sepanjang semester I/2024.

Direktur Utama AP I MMA Indah Preastuty menjelaskan, dengan perolehan tersebut, tingkat pemulihan (recovery rate) jumlah penumpang AP I telah mencapai 91% dibandingkan dengan catatan prapandemi atau semester I/2019 yang mencapai 40 juta penumpang.

Dia memerinci, jumlah pergerakan penumpang AP I sepanjang semester I/2024 terbagi atas 28,1 juta penumpang rute domestik dan 8,4 juta penumpang rute internasional.

Indah mengatakan, recovery rate untuk penumpang rute domestik mencapai 95%. Sementara itu, untuk penumpang rute internasional telah mengalami 100% full recovery dibandingkan dengan jumlah pada semester I/2019.

“Kinerja operasional AP I pada semester I/2024 yang sangat baik ini turut dipengaruhi oleh berbagai katalis, di antaranya adalah tingginya trafik pada masa arus mudik dan arus balik Idulfitri 2024, angkutan haji, liburan sekolah, serta banyaknya jumlah libur akhir pekan dan cuti bersama sepanjang semester I/2024. Kami optimistis trafik angkutan udara di tahun ini akan semakin dekat menuju full recovery,” kata Indah dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Tren pemulihan juga terlihat dari sisi pergerakan pesawat udara. Indah menuturkan, pihaknya melayani sebanyak 284.756 pergerakan pesawat sepanjang semester I/2024. Catatan tersebut mencapai recovery rate sebesar 80% dibandingkan dengan semester I/2019 yang sebanyak 354.576 pergerakan.

Pergerakan pesawat terbagi menjadi 237.195 pergerakan pesawat rute domestik dengan recovery rate sebesar 82%, serta 47.561 pergerakan pesawat rute internasional dengan recovery rate sebesar 98%.

Dia melanjutkan, AP I juga mencatat kinerja yang sangat positif di sektor kargo. Total angkutan kargo pada paruh pertama 2024 mencapai 282.729 ton, atau tumbuh 20% dibandingkan trafik kargo pada periode prapandemi sebanyak 236.259 ton.

"Dengan kata lain, kinerja trafik kargo AP I pada semester I/2024 telah melampaui catatan trafik kargo pada periode yang sama pada 2019,” jelas Indah.

Indah memaparkan, pergerakan kargo semester I/2024 terbagi atas 252.553 ton kargo domestik dan 59.683 ton kargo internasional. Dia mengatakan, kargo domestik mengalami pertumbuhan sebesar 61% dibanding pergerakan kargo domestik semester I/2019, sedangkan untuk recovery rate kargo internasional mencapai angka 51%.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan bahwa seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru atau NPWP dengan 16 digit angka.

Sebagaimana diketahui, sejak awal Juli 2024, sebanyak tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWI 16 digit angka, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU).

“Insyaallah mulai Agustus depan seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK,” katanya, dikutip Senin (15/7/2024).

Suryo menyampaikan, hingga saat ini, DJP mencatat pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai 99%. Sementara itu masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya.

Suryo mengatakan, pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka.

Untuk diketahui, hingga 12 Juli 2024, tercatat sebanyak 21 layanan pajak yang mulai bisa diakses dengan NIK atau NPWP 16 digit, berikut daftarnya:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha menilai satuan tugas alias Satgas bentukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberantas impor ilegal harus bisa menumpas hingga akar masalah. Persoalannya, pelaku usaha mensinyalir ada banyak oknum bermain.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Yukki N. Hanafi mengatakan pihaknya akan mengawal dan mengadvokasi Satgas Impor Ilegal untuk melindungi UMKM dan manufaktur.

"Kita kawal sama-sama, Kadin Indonesia gak bisa mengawal juga sendiri, kita kawal sama-sama, jangan [saat sedang] hangat-hangat," kata Yukki di Menara Kadin, Selasa (15/7/2024).

Kadin juga meminta Satgas melibatkan penegak hukum, agar bisa langsung menindak oknum instansi yang terlibat impor ilegal.

Keterlibatan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) juga penting dalam Satgas tersebut, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, hingga penegak hukum.

"Kami juga ingin penegakan hukumnya kepolisian, ini kan harus sama-sama dan ini menjadi penting menurut saya momentumnya harus memang betul-betul dilakukan, ada yang salah ditindak jangan dibiarkan," jelasnya.

Menurut dia, impor ilegal memicu iklim usaha tidak sehat. Hal ini ditandai dengan keterpurukan sejumlah industri manufaktur, hingga penutupan pabrik dan PHK massal yang terjadi.

"Saya juga khawatir, ambil contohlah sederhana ya ada kemeja, ada harga yang Rp100.000 dapat 7, misalnya kita kan tahu sendiri bahan bakunya berapa, ongkosnya berapa, jadi kita ini harus memproteksi, tapi sesuai standar aturan yang memang berlaku secara global," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal atau barang selundupan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya belum ada pembicaraan langsung dengan stakeholder terkait. Namun, Kemenperin siap mendukung rencana tersebut.

"Kalau kami sih mendukung, setuju banget. Tapi harus segera diimplementasikan. Dulu-dulu kan ada ya satgas thrifting, kita ikutan. Nggak tau itu sampai di mana," kata Reni di Kantor Kemenperin.

Reni menekankan rencana tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tidak menguap seperti satgas thrifting yang digagas bersama Kementerian Koperasi dan UKM tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang izin panas bumi (IPB) dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM menggandeng tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bakal menguji dampak dari pemotongan atau simplifikasi iuran pada pemegang IPB terhadap tingkat keekonomian proyek panas bumi.

Studi itu menyasar pada sejumlah iuran yang masih di bawah lingkup Kementerian ESDM seperti iuran produksi, bonus produksi, dan iuran tetap.

Rencananya, kajian bersama tim independen UGM itu selesai bulan depan untuk diserahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

Dia menambahkan, Kementerian ESDM turut membahas kemungkinan insentif fiskal berupa penyesuaian kembali pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.

Bisnis meminta konfirmasi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi terkait dengan bahasan teranyar ihwal kemungkinan diskon iuran panas bumi tersebut. Hanya saja, permintaan konfirmasi belum mendapat tanggapan hingga berita ini tayang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah menyusun aturan turunan dari Perpres No.112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Aturan turunan itu bakal memberi akses perusahaan swasta atau independent power producer (IPP) panas bumi untuk merevisi harga jual listrik ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencananya, regulasi turunan berbentuk peraturan Menteri ESDM atau Permen itu dapat diterbitkan sebelum September 2023.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketangalistrikan EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya berharap aturan turunan itu dapat memberi ruang kepada IPP panas bumi untuk bernegosiasi dengan PLN ihwal harga yang tepat pada suatu proyek pengembangan lapangan nantinya.

“Revisi harganya misalnya mengatakan kurang menarik nih, nah kita coba evaluasi dan ditetapkan angkanya begitu bagusnya berapa, tapi mekanismenya tidak berubah, hanya nilainya,” kata Harris saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Harris menggarisbawahi, harga patokan tertinggi atau celling tariff sudah diatur lebih dahulu lewat Perpres No.112/2022 yang disahkan pada September tahun lalu. Harga patokan itu bakal ditetapkan sebagai batas atas nantinya. Kendati demikian, lewat peraturan menteri yang tengah disusun ini, IPP panas bumi masih dapat menawar harga yang lebih tinggi dari patokan tersebut.

“Negosiasi nanti dengan PLN, angkanya tidak boleh lebih dari angka di Perpres, kalau ada di luar harga patokan tertinggi harus ada persetujuan menteri,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mobil buatan Indonesia dalam tren meningkat, menjadikannya sebagai salah satu komoditas dengan pertumbuhan nilai ekspor yang baik dalam tiga tahun terakhir.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, komoditas dengan HS 8702 dan 8703 ini mencakup sekitar 2,4% dari total ekspor nonmigas sepanjang Januari-Juni 2024.

“Ekspor mobil mencakup sekitar 2,4% dari total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari-Juni 2024,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Secara historis, Amalia menyebut bahwa dari 2021 hingga 2023, nilai ekspor mobil terus mengalami peningkatan.

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, nilai ekspor mobil dari Indonesia pada periode Januari-Juni 2021 mencapai US$1,67 miliar, lalu naik menjadi US$2,39 miliar pada Januari-Juni 2022, dan kembali naik ke level US$2,97 miliar pada Januari-Juni 2023.

Namun, diakui Amalia bahwa nilai ekspor mobil pada periode Januari-Juni 2024 sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. BPS mencatat, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$2,78 miliar hingga Juni 2024.

Menurut negara tujuannya, Amalia mengungkapkan bahwa Filipina menjadi negara tujuan utama ekspor mobil dari Indonesia. Negara ini mencakup 27,64% dari total nilai ekspor mobil dari Indonesia hingga Juni 2024.

“Atau sekitar 1 dari 4 mobil yang diekspor Indonesia ini dikirim ke Filipina,” ungkapnya.

Selain Filipina, Vietnam menempati posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor mobil dari Indonesia, sebesar 16,17%, diikuti Arab Saudi 15,52%, Meksiko 10,53%, Uni Emirat Arab 5,46%, dan lainnya 24,68%.

Untuk diketahui, total ekspor Indonesia pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$125,09 miliar atau turun 2,76% secara tahunan lantaran adanya penurunan ekspor nonmigas.

Tercatat, ekspor nonmigas mencapai US$117,19 miliar atau turun 2,99% secara tahunan. Penurunan ini secara kumulatif terjadi di sektor pertambangan dan lainnya dengan andil penurunan sebesar 3,21%

Semantara, nilai ekspor migas mencapai US$7,90 miliar atau meningkat 0,77% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah komoditas yang paling banyak didatangkan Indonesia dari China. Komoditas itu yakni mesin dan alat mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik.

“Produk yang paling banyak diimpor dari China terbesar adalah mesin dan alat mekanis atau HS 84,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Secara terperinci, Amalia menyampaikan bahwa nilai impor komoditas dengan HS 84 ini pada Juni 2024 tercatat meningkat 5,22% secara month-to-month (mtm).

Secara tahunan atau year-on-year (yoy), nilai impor komoditas ini menurun sebesar 16,29% dan tercatat meningkat 17,76% secara kumulatif Januari-Juni 2024.

Komoditas terbesar kedua yang diimpor dari China yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Tercatat, nilai impor komoditas HS 85 pada Juni 2024 meningkat 4,43% dibanding bulan sebelumnya.

Secara tahunan, Amalia menyebut bahwa terjadi penurunan nilai impor sebesar 15,47%, tapi meningkat 4,95% secara kumulatif.

Plastik dan barang dari plastik menempati posisi ketiga sebagai produk yang paling banyak didatangkan Indonesia dari China. Komoditas dengan HS 39 ini tercatat meningkat 40,7% pada Juni 2024 dibanding bulan sebelumnya.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor komoditas HS 39 tercatat mengalami penurunan sebesar 1,59%, sedangkan secara kumulatif Januari-Juni 2024 meningkat 24,76%.

Untuk diketahui, nilai impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$18,45 miliar atau turun 4,89% dibanding bulan sebelumnya.

BPS secara terperinci memaparkan, nilai impor migas mencapai US$3,27 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 19,01% dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor nonmigas mencapai US$15,18 miliar pada Juni 2024 atau mengalami penurunan sebesar 8,83% secara bulanan.

“Turunnya nilai impor secara bulanan karena penurunan nilai impor nonmigas dengan andil 7,58%,” ungkap Amalia.

Secara tahunan, nilai impor Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,58% di mana nilai impor migas dan nonmigas masing-masing naik sebesar 47,17% dan 1,69%. Kenaikan impor migas yang cukup signifikan tersebut didorong oleh peningkatan nilai impor minyak mentah dan nilai impor hasil minyak.

Adapun, pada Juni 2024, China masih menjadi asal utama impor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 35,20% terhadap total impor nonmigas Indonesia. Ini sedikit lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yaitu 36,34%.

Impor nonmigas dari China mencapai US$5,34 miliar pada Juni 2024. Nilai tersebut turun 11,7% mtm dibandingkan Mei 2024 yang tercatat mencapai US$6,05 miliar.

Kendati begitu, bila dibandingkan tahun sebelumnya, impor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 10,1% yoy dari Juni 2023 yang mencapai US$4,85 miliar.

Jepang dan Singapura berada di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing mencapai 7,42% dan 6,13% terhadap total impor nonmigas Indonesia pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis stigma dirty nickel atau nikel kotor terhadap logam dasar andalan Indonesia ini bakal lucut seiring dengan terus digenjotnya pemanfaatan energi hijau dalam program hilirisasi yang dijalankan pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, pemanfaatan energi hijau telah berjalan di smelter nikel milik PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi.

“Kemudian, ada upaya pemerintah mendorong penggunaan sumber energi gas untuk menggantikan energi fosil sehingga korelasi antara program penghiliran dengan pemanfaatan energi hijau akan menghapus stigma dirty nickel,” kata Rita kepada Bisnis baru-baru ini.

Tidak berhenti di situ, sambungnya, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan berikut langkah lainnya dalam rangka memacu penghiliran di Tanah Air. Beberapa di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pelarangan ekspor bahan mentah, serta insentif berupa royalti lebih rendah untuk bijih nikel yang digunakan sebagai bahan baku industri pembuatan baterai untuk kendaraan listrik.

Selanjutnya, kata Rita, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melawan stigma negatif terhadap tambang nikel, yaitu mendorong badan usaha untuk mengimplementasikan konsep environmental social governance (ESG).

“Pemerintah juga berupaya menangkal stigma dengan menjajaki konversi penggunaan energi fosil menjadi energi hijau dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan,” ucapnya.

Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Febriany Eddy menegaskan, praktik penambangan bersih sudah mengakar di operasional bisnis perseroan. Menurutnya, stigma aktivitas pertambangan nikel yang tinggi emisi karbon dan isu deforestasi kontras dengan praktik yang dilakukan INCO.

Secara konkret, aksi INCO dalam mengolah air limpahan limbah tambang yakni dengan menggunakan energi terbarukan dalam aktivitas peleburan. Bahkan, di dalam wilayah konsesi tambang, perseroan meminimalisir pembukaan lahan.

“Oleh karenanya, perencanaan tambang itu penting, kami hanya buka yang perlu dibuka. Aktivitas tambang dan reklamasi dilakukan bersamaan. Hingga kini, sudah 70% lahan yang sudah kami tutup kembali,” kata Febriany kepada Bisnis.

Sementara itu, untuk reklamasi baik wilayah di dalam maupun di luar konsesi tambang, secara total ada 300% yang sudah dilakukan. Tak hanya itu, hal yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan juga masuk ke dalam bagian INCO dalam merancang prioritas program, bujet dan pembiayaan.

Dia meyakini stigma negatif tak akan memengaruhi investor yang telah bekerja sama cukup lama dengan INCO.

“Kami ingin transparan, tentu ada yang tidak sempurna. Kalau memang ada yang perlu kita perbaiki di mana, dan berikan masukan, perbaiki bersama-sama,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menggunakan autonomous rail transit (ART) atau disebut kereta otonom atau trem di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini semakin dekat menuju realisasi.

Teranyar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan satu rangkaian (trainset) trem otonom telah dikirim dari China pada awal Juli 2024. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan dan dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024 setelah proses kepabeanan selesai.

Dia mengatakan, trem otonom yang didatangkan ke Indonesia berjumlah satu trainset yang terdiri atas tiga kereta.

“Dengan demikian, Trem Otonom dipastikan sudah bisa beroperasi pada Agustus 2024,” kata Budi Karya dalam keterangan resminya, dikutip Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, Budi Karya sudah menjajaki pembangunan trem otonom ini dengan pihak China sejak awal 2024. Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 Januari 2024, penjajakan tersebut dilakukan melalui China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

Kala itu, Budi Karya menyebut, satu rangkaian trem otonom terdiri dari tiga gerbong atau kereta. Trem otonom tersebut berkapasitas 307 penumpang, memiliki kecepatan operasional 40 km/jam dan kecepatan maksimal 70 km/jam.

Spesifikasi dan Cara Kerja Kereta ART IKN

Mengutip informasi dari laman resmi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) yang diakses Senin (15/7/2024), trem otonom pertama kali dikembangkan oleh CRRC pada 2017 lalu. Moda transportasi tersebut diperkenalkan pada Oktober 2017 di Kota Zhuzou, Provinsi Hunan, dan mulai beroperasi pada 2018 lalu.

Satu unit rangkaian kereta (trainset) ART terdiri atas tiga kereta atau gerbong dan mampu menampung hingga 300 orang. Sementara itu, satu rangkaian kereta dengan lima gerbong disebut dapat menampung hingga 500 penumpang.

CRRC menyebutkan, kereta otonom ini memiliki kecepatan maksimum 70 km/jam. Berbeda dengan moda transportasi kereta lain, ART ini tidak berjalan di atas rel konvensional. Kereta otonom ini beroperasi di jalan raya seperti kendaraan bermotor lainnya melalui lintasan virtual yang telah ditentukan sebelumnya pada sistem.

Kereta otonom ini dilengkapi sensor dan radar pada seluruh sudutnya yang memungkinkan pengoperasian tanpa awak (driverless). Sensor-sensor tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasi lintasan virtual serta memantau kondisi jalan.

Selanjutnya, kereta otonom juga dilengkapi dengan sistem persinyalan yang dirancang untuk memprioritaskan kereta pada jalan raya. Kereta otonom akan memberikan instruksi ke lampu lalu lintas 100 meter sebelum mencapainya untuk menyesuaikan pergerakan lalu lintas dan memprioritaskan ART melintas tanpa halangan.

Adapun ART merupakan moda transportasi berbasis listrik yang disalurkan melalui baterai. Dalam praktiknya, nantinya setiap stasiun kereta otonom dilengkapi oleh perangkat pengisian daya cepat (fast charging).

CRRC menyebut saat ini, daya pengisian maksimum ART mencapai 1000 Ampere. Dengan pengisian daya selama 10 menit, kereta otonom buatan CRRC disebut dapat menempuh jarak mencapai 25 km.