Bisnis.com, JAKARTA - Unilever Plc., perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) asal Inggris dikabarkan akan memangkas sepertiga atau melakukan PHK terhadap 3.200 pekerja dari total karyawannya di Eropa hingga akhir 2024.

Melansir dari Reuters, Minggu (14/7/2024) rencana efisiensi pekerja dilakukan sebagai langkah untuk menghidupkan kembali pertumbuan di produsen barang konsumen raksasa itu.

CEO Unilever, Hein Schumacher, mengatakan hal tersebut juga perlu dilakukan sebagai bagian dari rencana untuk memenangkan kembali kepercayaan investor setelah kinerja perusahaan yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.

"Saat ini selama beberapa minggu ke depan, kami akan memulai proses konsultasi dengan karyawan yang mungkin terdampak oleh perubahan yang diusulkan," kata Juru Bicara Unilever.

Adapun, rencana efisiensi ini juga merupakan bagian dari program produktivitas yang diumumkan pada Maret 2024 lalu yang akan berdampak pada 7.500 karyawan ter-PHK.

"Langkah-langkah ini berarti pemutusan hubungan kerja terbesar di Unilever selama beberapa dekade," kata Hermann Soggeberg, kepala Dewan Pekerja Eropa Unilever dalam surat kepada staf yang disampaikan ke Reuters.

Unilever telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah bisnisnya sebagai bagian dari rencananya untuk merevitalisasi pertumbuhan. Pada Maret, perusahaan mengumumkan akan memisahkan bisnis es krimnya, yang menaungi merek-merek populer seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

Manajer Portofolio di Oberon Investments, Jack Martin, mengatakan pemegang saham menantikan perubahan haluan pada bisnis yang beberapa waktu terakhir berkinerja buruk.

"Penjualan bisnis es krim merupakan langkah awal, tetapi langkah-langkah untuk merampingkan tenaga kerja dalam beberapa bulan mendatang menunjukkan adanya pekerjaan lebih lanjut yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Unilever Plc., perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) asal Inggris dikabarkan akan memangkas sepertiga atau melakukan PHK terhadap 3.200 pekerja dari total karyawannya di Eropa hingga akhir 2024.

Melansir dari Reuters, Minggu (14/7/2024) rencana efisiensi pekerja dilakukan sebagai langkah untuk menghidupkan kembali pertumbuan di produsen barang konsumen raksasa itu.

CEO Unilever, Hein Schumacher, mengatakan hal tersebut juga perlu dilakukan sebagai bagian dari rencana untuk memenangkan kembali kepercayaan investor setelah kinerja perusahaan yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.

"Saat ini selama beberapa minggu ke depan, kami akan memulai proses konsultasi dengan karyawan yang mungkin terdampak oleh perubahan yang diusulkan," kata Juru Bicara Unilever.

Adapun, rencana efisiensi ini juga merupakan bagian dari program produktivitas yang diumumkan pada Maret 2024 lalu yang akan berdampak pada 7.500 karyawan ter-PHK.

"Langkah-langkah ini berarti pemutusan hubungan kerja terbesar di Unilever selama beberapa dekade," kata Hermann Soggeberg, kepala Dewan Pekerja Eropa Unilever dalam surat kepada staf yang disampaikan ke Reuters.

Unilever telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah bisnisnya sebagai bagian dari rencananya untuk merevitalisasi pertumbuhan. Pada Maret, perusahaan mengumumkan akan memisahkan bisnis es krimnya, yang menaungi merek-merek populer seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

Manajer Portofolio di Oberon Investments, Jack Martin, mengatakan pemegang saham menantikan perubahan haluan pada bisnis yang beberapa waktu terakhir berkinerja buruk.

"Penjualan bisnis es krim merupakan langkah awal, tetapi langkah-langkah untuk merampingkan tenaga kerja dalam beberapa bulan mendatang menunjukkan adanya pekerjaan lebih lanjut yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Produsen elektronik asal Jepang, Sharp Corp., sedang berjuang menghadapi tekanan bisnis dengan mengurangi 500 pekerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) lewat skema pensiun dini.

Dikutip dari media lokal Nippon, Minggu (14/7/2024) sebuah sumber internal mengungkap perusahaan tersebut membuka kesempatan bagi karyawannya untuk mendaftar dalam program sukarela untuk pensiun dini.

Adapun, pengurangan karyawan ini terjadi di pabrik pusat yang berlokasi di Sakai, Prefektur Osaka, Jepang. Pabrik tersebut dijalankan oleh anak perusahannya, Sakai Display Products Corp. (SDP) yang disebut akan menghentikan produksi Liquid Crystal Panels untuk perangkat televisi.

Pabrik di Sakai dikabarkan akan menghentikan operasinya pada akhir September 2024. Adapun, karyawan yang tersisa akan dipindahkan ke lini produksi lainnya, seperti produksi panel ukuran kecil atau sedang untuk smartphone dan pabrik semikonduktor yang terafiliasi dengan Sony Group.

Untuk diketahui, Sharp sedang mengalami kerugian bersih besar untuk tahun kedua berturut-turut pada tahun fiskal 2023, telah memutuskan untuk mengurangi bisnis LCD-nya yang sedang lesu.

Sebelumnya, Nikkei Asia melaporkan rencana pemberhentian operasional pabrik panel LCD di Sakai menjadi pertanda bahwa Jepang tidak lagi memiliki kapasitas untuk memproduksi panel besar.

Sebagai informasi, SDP didirikan oleh Sharp pada tahun 2009 dengan investasi sekitar US$2,7 miliar. Namun, Sharp mengalami kesulitan keuangan dari tahun 2012 hingga 2016 karena kinerja SDP yang buruk.

Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2024 lalu, perusahaan membukukan kerugian penurunan nilai sebesar ¥188,4 miliar untuk bisnis panel LCD, yang sebagian besar disebabkan oleh fasilitas produksi SDP.

Kerugian bisnis panel TV terus berlanjut sehingga membuat perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi pada September ketika persediaan sudah cukup untuk memenuhi komitmen pasokan kepada produsen TV.

Melansir The Japan Times, Wakil Presiden Eksekutif Sharp Masahiro Okitsu mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai profitabilitas setelah 2 tahun mengalami kerugian.

Dalam rapat pemegang saham di Sakai, Okitsu diangkat menjadi CEO Sharp menggantikan Wu Po-Hsuan yang mengundurkan diri. Dia memastikan perusahaan akan menyeleksi dan fokus investasi pada produk-produk unik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan pesawat asal AS, Boeing Co., telah memulai penerbangan percobaan pesawat seri 777-9 dengan anggota regulator AS, Federal Aviation Administration (FAA). Hal ini menjadi momen penting menuju sertifikasi jenis pesawat jumbo Boeing usai kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.

Dilansir Bloomberg, Minggu (14/7/2024), Boeing mengumumkan tes terbang perdana pada Jumat (12/7/2024) dengan anggota FAA. Uji terbang sertifikasi ditandai dengan Otorisasi Inspeksi Jenis Pesawat, yang menjadi langkah penting dalam salah satu pengujian komersial terluas yang dilakukan Boeing.

Regulator penerbangan AS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pesawat tipe 777X saat Boeing berada dalam krisis usai kecelakaan pada Januari 2024 yang melibatkan 737 Max yang berukuran lebih kecil.

Ketika progres tipe 777X mengalami penundaan selama 5 tahun dari jadwal, proses perizinan untuk memasuki pasar komersial akan meredakan protes para konsumen dan membantu menekan kerugian Boeing.

"Uji terbang sertifikasi akan memvalidasi keamanan, keandalan, dan performa pesawat. Kami menghargai pengawasan ketat yang dilakukan regulator," tulis Boeing dalam sebuah pernyataan.

Meskipun demikian, hingga kini belum dapat dipastikan apakah pesawat tipe 777X bisa siap untuk dikirimkan ke konsumen pada tahun depan. Sementara, FAA menolak memberikan tanggapan mengenai proses sertifikasi, tetapi menegaskan bahwa keamanan menjadi penggerak timeline.

"Secara umum, proses menyeluruh membutuhkan beberapa bulan," kata FAA dalam pernyataan yang disampaikan melalui email.

Pencapaian itu, yang pertama kali diberitakan oleh Air Current, merupakan kabar baik yang telah ditunggu-tunggu. Boeing telah mencatatkan sekitar 480 pesanan untuk seri 777-9 dan dua model lain yang direncanakan, yaitu pesawat penumpang 777-8 yang lebih kecil dan pesawat pengangkut barang.

Adapun, 777-X merupakan pesawat bermesin ganda terbesar yang pernah dibuat Boeing, memiliki sayap yang sangat Panjang sehingga ujungnya dapat dilipat ke atas saat berada di bandara.

Pilot Boeing telah mencatat lebih dari 3.500 jam terbang dalam 1.200 uji terbang sejak 777X pertama mengudara pada Januari 2020. Boeing juga diketahui memiliki empat pesawat khusus yang digunakan untuk menguji setiap aspek keselamatan dan operasinya, mulai dari stabilitas dan kontrol hingga kebisingan kabin.

Pesawat tipe 777X, yang disiapkan sebagai pengganti tipe 747 bermesin empat milik Boeing dan A380 Airbus SE, telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade dan pada awalnya dijadwalkan memasuki pasar pada 2024.

Penundaan pengembangan 777X menyebabkan frustasi pengguna seperti Emirates, Qatar Airways, dan Deutsche Lufthansa AG. Para maskapai ini terpaksa terus menggunakan pesawat jet yang masuk usia tua.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membocorkan harga tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lantas, berapa harga tanahnya?

Menteri Basuki mengatakan bahwa harga tanah di IKN ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 2023. Selain itu, harga tanah juga sudah direview dan disetujui oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menuturkan, bahwa harga tanah di IKN bervariasi, tergantung dengan letak lokasinya. Namun, dipastikan harga tanah saat ini masih di bawah Rp1 juta.

"Macam-macam [harganya], tergantung lokasinya. Antara Rp400.000 sampai Rp800.000 per meter persegi," kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa lokasi tanah yang sudah ditetapkan berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A. Dia menyebut, penetapan harga tanah di kawasan tersebut sudah dilakukan sejak 2023.

Untuk diketahui, Perpres No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN, Kepala Otorita menetapkan nilai tanah di IKN untuk pengelolaan aset dalam pengusaan Otorita Ibu Kota Nusantara (ADP).

Adapun, nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan zona penilaian tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

Nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita menjadi acuan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan zona nilai tanah.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, disebutkan bahwa kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita IKN kepada pelaku usaha pelopor bisa dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dan pembayaran secara angsuran.

Adapun, yang dimaksud pelaku usaha pelopor ialah pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent (LoI) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama 5 tahun sejak berlakunya UU No.21/2023 tentang Perubahan atas UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Orang kaya dunia asal India Gautam Adani berencana untuk membangun sebuah pelabuhan di Vietnam seiring dengan keinginannya untuk memperluas peluang perdagangan ke negara lain dengan membangun infrastruktur.

Dilansir Bloomberg pada Sabtu (14/7/2024), Direktur Pelaksana Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. Karan Adani mengatakan pihaknya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemerintah Vietnam untuk sebuah pengembangan greenfield di Da Nang.

Proyek pelabuhan yang akan memiliki terminal container dan tempat berlabuh serbaguna untuk berbagai tipe kargo, saat ini berada dalam tahap awal perencanaan dan nilai total investasi yang dibutuhkan belum difinalisasi, lanjutnya.

Proyek di Vietnam ini akan menjadi aset pelabuhan internasional milik Grup Adani setelah di Haifa Israel, Colombo di Sri Lanka, dan Port of Dar es Salaam di Tanzania.

Pada Jumat lalu, mega Pelabuhan milik Grup Adani di wilayah selatan India menyambut pelayaran perdana kapal induknya dan ingin mengakselereasi perluasan fasilitas untuk menangkap lebih besar pangsa pasar dari perdagangan laut dunia yang saat ini didominasi oleh China.

"Tujuannya adalah untuk menjadikan India sebagai hub maritim," ujar Karan, yang merupakan anak laki-laki tertua Gautam Adani.

Dia melanjutkan pihaknya menargetkan negara-negara dengan industri manufaktur yang tinggi atau jumlah populasi besar yang mendukung tingginya konsumsi. "Kami berfokus pada volume ekspor di negara-negara tersebut," jelasnya.

Adapun, Adani Ports merupakan operator Pelabuhan terbesar di India dengan sekitar 5% dari total volumenya berasal dari operasional internasional. Perusahaan ini ingin menaikkan kontribusi itu menjadi 10% pada 2030.

Adani Ports sedang mencari peluang di Kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika Timur, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Vietnam, dan Kamboja seiring dengan peningkatan perdangan negara-negara itu ke India.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap sejumlah siasat untuk menarik minat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, mengizinkan para investor untuk dapat mencicil biaya administrasi pengajuan hak atas tanah.

Basuki menuturkan, hal itu sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bahkan, OIKN juga diberi kewenangan untuk membebaskan biaya administrasi pengajuan hak atas tanah bagi investor pelopor yang ada di IKN.

“Biasanya kalau mengajukan hak atas tanah itu ada kontribusi ada tarifnya, ini diberikan kesempatan kepada Otorita untuk bisa menerapkan Rp0 atau dia [investor] mau mencicil,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024) malam.

Basuki menuturkan, hal itu dilakukan guna meningkatkan iklim investasi di proyek IKN senilai Rp466 triliun tersebut. Hingga akhir tahun ini, OIKN membidik total investasi yang dapat terparkir mencapai Rp100 triliun.

Adapun saat ini, total investasi yang telah terparkir di IKN dilaporkan mencapai Rp51,3 triliun. Artinya, OIKN masih haru mengejar target investasi sebesar Rp48,7 triliun.

“Karena kita ini bukan jual tanah, OIKN prinsipnya bukan jual tanah, tapi menarik investasi itu dulu filosofinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan bahwa pihaknya optimistis target investasi yang dibidik hingga akhir tahun bakal terakselerasi seiring dengan ditekennya Perpres No.75/2024.

"[Kontribusi Perpres akan] mencapai target, untuk itu peraturan presiden tentunya kita jalankan," jelasnya singkat.

Sayangnya, Agung tak secara detail menjelaskan kapan pemberian insentif bakal mulai diguyurkan. Hanya saja, dia memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi secara intens dengan investor dan calon investor di IKN untuk dapat segera mengeksekusi rencana investasinya.

"Ya masih koordinasi terus secara intens untuk mengeksekusi. Intinya [Perpres] mempermudah investasi," pungkasnya.

Melalui Perpres No. 75/2024, Presiden Jokowi berjanji bakal memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Selain menjanjikan pemberian insentif, Jokowi juga bakal mengguyur pemberian kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) yang diberikan paling lama mencapai 190 tahun yang bakal diberikan melalui dua siklus.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asal Dubai, Uni Emirat Arab, Emaar Properties dikabarkan berpotensi menjadi perusahaan asing perdana yang bakal menyuntikkan investasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kabar mengenai pengembang Burj Khalifa itu bakal menanamkan modal di IKN sebagaimana diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Mungkin nanti dari Dubai itu kelihatannya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024) malam.

Basuki menuturkan, Emaar Properties bakal mengembangkan kawasan pusat ekonomi atau financial center di IKN. Bentuknya, bakal menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.

Untuk menindaklanjuti minat investasi itu, Basuki mengungkapkan bahwa pada Senin (15/7/2024), dirinya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal bertolak ke Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, Basuki mengungkapkan bakal membahas lebih jauh mengenai komitmen investasi Emaar Properties.

“Belum, nilainya juga belum, makanya ke sana [bersama] Pak Erick itu mau neken itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebut bahwa Bos Emaar Properties Mohammed Alabbar berkomitmen untuk meneken investasi jumbo di IKN dalam waktu dekat. Hal itu pertama kali disampaikan Jokowi dalam momentum groundbreaking investasi ke 6 di IKN.

"Dia [Alabbar] langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum ditandatangani. Betul, tapi gede banget [komitmen investasinya], kita tandatangani insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Mohamed Alabbar memang telah mengunjungi IKN pada 26 Mei 2024 bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, rumusan Perpres yang mengatur pemberian hak guna usaha (HGU) paling lama hingga 190 tahun bagi para investor di IKN itu telah sejak lama dirumuskan. Tepatnya, telah dirancang sejak Bambang Susantono masih menjabat sebagai Kepala OIKN.

“Dulu sudah siap, disiapin oleh Pak Kepala Otorita yang lalu. Tidak [baru dan tiba-tiba], sudah disiapin,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024) malam.

Basuki menjelaskan, poin penting dari Perpres No. 75/2024 itu adalah adanya kejelasan hak atas tanah, baik bagi OIKN, investor, hingga masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan IKN.

Selain HGU, salah satu kepastian status tanah yang akan diberikan kepada investor di IKN, yakni jaminan hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai yang dapat mencapai 160 tahun.

Nantinya, jaminan kepastian hak atas tanah itu akan diberikan melalui dua siklus. Untuk HGU dan hak pakai masing-masing periode siklusnya ditetapkan, yakni selama 80 tahun, sedangkan untuk HPL masing-masing siklusnya selama 95 tahun.

“Satu siklusnya itu ditetapkan satu siklus 80 tahun. Ada HPL, ada HGB. Kalau HGB itu 80 tahun, bisa diperpanjang siklus kedua nanti, yang utama [dari Perpres] ya itu,” tambahnya.

Namun demikian, pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN itu tidak dilakukan secara cuma-cuma. Melainkan, Otorita IKN bakal melakukan evaluasi dalam 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan beberapa persyaratan.

Adapun, sejumlah persyaratannya, yakni, pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya tidak terindikasi terlantar.

Untuk diketahui, aturan pemberian HGU selama hampir 2 abad ini juga tertuang dalam Undang-Undang No.21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara.

Pasal 16A UU tersebut berbunyi dalam hal hak atas tanah (HAT) yang diperjanjikan bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melaporkan bahwa aliran modal ke pasar negara berkembang meningkat dan pulih ke level pada 2018, sebelum pandemi Covid-19.

Melansir Reuters, Sabtu (13/7/2024), arus modal masuk bruto ke pasar negara berkembang kecuali China pada 2023 menjadi US$110 miliar atau 0,6% dari output ekonomi mereka, dan ini merupakan level tertinggi sejak 2018.

Dalam laporan Sektor Eksternal IMF disebutkan bahwa pasar-pasar negara berkembang telah mengalami penurunan arus masuk portofolio bersih yang lebih tidak stabil, meski arus masuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) lebih stabil.

"Hal ini sebagian disebabkan oleh fundamental yang lebih kuat,” kata IMF."Memang, banyak negara sekarang mendapatkan keuntungan dari kerangka kerja kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang lebih kuat, serta implementasi kebijakan dan perangkat yang lebih efektif".

Di sisi lain, IMF dalam laporan itu menyebutkan bahwa China mengalami arus keluar modal bersih selama periode 2022 hingga 2023, termasuk arus masuk FDI yang negatif.

"Beberapa di antaranya mungkin mencerminkan perusahaan multinasional yang merepatriasi pendapatan. Tetapi hal ini juga dapat mencerminkan pergeseran ekspektasi tentang pertumbuhan China dan fragmentasi geo-ekonomi," kata IMF.

IMF mencatat secara total, arus masuk modal bruto global turun menjadi 4,4% dari produk domestik bruto (PDB) global, atau mencapai US$4,2 triliun pada periode 2022-2023, dibandingkan periode 2017-2019 yang mencapai 5,8% dari PDB global atau US$$4,5 triliun.

Menurut IMF, kondisi ini sebagian mencerminkan penghematan arus modal, di mana investor asing membeli lebih sedikit aset lokal dan penduduk membeli lebih sedikit aset di luar negeri.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS), diuntungkan dari pergeseran tersebut, menyumbang 41% dari arus masuk bruto global selama periode 2022-2023, hampir dua kali lipat dari pangsa 23% pada 2017-2019.

IMF juga mencatat pangsa AS dari arus keluar bruto global meningkat menjadi 21% dari 14% selama periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp5,59 triliun ke pasar keuangan domestik pada pekan kedua Juli 2024.

“Berdasarkan data transaksi 8–11 Juli 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp5,59 triliun,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

Erwin menjelaskan, pada periode tersebut pembelian neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp3 triliun dan beli neto di pasar saham mencapai Rp0,32 triliun.

Pada saat yang sama, BI juga mencatat pembelian neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp2,27 triliun.

Adapun sepanjang 2024 atau hingga 11 Juli 2024, tercatat nonresiden masih jual neto Rp28,82 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp6,75 triliun di pasar saham.

Di sisi lain, Erwin menyampaikan sepanjang 2024 terjadi pembelian neto sebesar Rp153,20 triliun di SRBI.

Dia mengatakan, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 11 Juli 2024 tercatat sebesar 69,03 bps, turun dibandingkan 5 Juli 2024 sebesar 72,98 bps.

Tingkat imbal hasil SBN 10 tahun pada Jumat pagi (12/7) turun ke level 6,88%, dari sebelumnya pada Kamis (11/7) sebesar 6,99%.

Lebih lanjut, nilai tukar rupiah pada Jumat pagi (12/7) dibuka menguat pada level (bid) Rp16.120 per dolar Amerika Serikat (AS), dari Rp16.190 per dolar AS pada Kamis (11/7).

Dalam hal ini, Erwin menegaskan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui akun Instagramnya, Luhut mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan)," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7.

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung.

Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.