Bisnis.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi di hari pertamanya bekerja sebagai Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih 2024 - 2029.

Dalam kunjungannya tersebut, AHY mengaku hendak mengenal lebih jauh mengenai Kementerian teknis yang bakal dipimpinnya.

Ada kejadian menarik saat kunjungan perdana AHY ke Kementerian Transmigrasi yang merupakan pemecahan dari Kementerian Desa (Kemendes).

Kunjungan AHY menarik perhatian seluruh pegawai perempuan. Saat datang, dirinya langsung di sambut gemuruh teriakan pegawai wanita Kemendes dan Kementerian Transmigrasi.

Di samping itu, para pegawai juga tampak antusias menyanyikan tembang selamat datang ke AHY. Tampak pula sejumlah pegawai yang saling berebut hendak mengabadikan momen bersama AHY. Sementara AHY sendiri tampak dengan sabar meladeni kerumunan.

"Bapak, selamat datang Menko AHY, selamat datang di [Kementerian] Transmigrasi," demikian teriakan para pegawai wanita di Kementerian Transmigrasi saat menyambut kedatangan AHY, Selasa (22/10/2024).

Bekerja di Eks Kantor Luhut

Sebelum berkunjung ke Kemendes dan Kementerian Imigrasi, AHY sempat melakukan peninjauan ke eks Kantor Luhut Binsar Pandjaitan, yakni di Gedung Kemenko Marves, Jakarta.

AHY menjelaskan, dirinya baru saja meninjau gedung tersebut dan merasa siap untuk langsung berkantor di sana.

"Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo. Untuk Kemenko Infrastruktur akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati Kemenko Marves," kata AHY saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY menuturkan peninjauannya ke Gedung Kemenko Marves itu dilakukan pada siang tadi. Dengan demikian, dirinya mengaku telah lega lantaran telah mengantongi kejelasan di mana dia bakal berkantor.

"Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, AHY resmi dilantik sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, pada tahap awal dirinya mengaku masih akan berfokus pada penyusunan strukturnya kementeriannya.

Dijelaskan bahwa struktur baru ini masih dalam tahapan awal. Namun ia telah mendapat penjelasan terlebih dahulu dari PAN-RB terkait mana yang dapat digabungkan atau diakomodasi dalam kemenko infrastruktur yang baru ini.

“Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya, dari kemenko marves, kemenko ekonomi, dan lain sebagainya, nah kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat Nomenklatur nya, tugas dan fungsinya, baru kita bicara secara bersamaan, orang-orangnya siapa. Apakah orangnya sudah ada existing? Atau memang masih kosong dan harus segera rekrutmen,” tuturnya.

Bisnis.com, BALI - Singapura dan Jepang gencar mengembangkan bahan bakar amonia untuk industri pelayaran. Teranyar, dua proyek uji coba telah selesai dilakukan oleh Singapura serta 1 kapal berbahan bakar Amonia milik Jepang selesai dibangun.

Wakil Direktur Maritime and Port Authority of Singapore Lim Jun Ming menjelaskan dua uji coba yang melibatkan penggunaan amonia telah dilakukan.

Uji coba pertama selesai pada 15 Maret 2024. Sebanyak 5 meter kubik setara 3 ton amonia cair digunakan dalam kombinasi dengan solar. Uji coba dilakukan selama 7 minggu.

“Kapal menerima persetujuan bendera dari pendaftaran kapal Singapura dan notasi amonia berbahan bakar gas oleh lembaga klasifikasi DNV untuk menggunakan amonia, dalam kombinasi dengan solar sebagai bahan bakar laut,” jelas Lim Jun pada pertemuan Co-operation Forum, Bali (22/10/2024).

Selain itu, untuk uji coba kedua selesai pada 6 Mei 2024. Sebanyak 6,4 meter kubik atau setara 4,4 ton amonia cair digunakan dalam kombinasi dengan hydrogenated vegetable oil (HVO).

Uji coba tersebut dilakukan selama 10 hari. Adapun untuk uji coba laut yang melibatkan uji propulsi dan kemampuan manuver dilakukan di bawah kendali pilot.

Di sisi lain, Jepang melaporkan penyelesaian pembangunan kapal tunda berbahan bakar amonia bernama Sakigake. Kapal yang digadang-gadang menjadi kapal komersial pertama yang menggunakan amonia sebagai bahan bakar ini merupakan bagian dari proyek dana inovasi hijau yang dimulai pada Oktober 2021 lalu.

Senior Deputy Director-General, Maritime Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan Hiroshi Funamoto mengatakan proyek tersebut berada di bawah Japan’s New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Kapal tersebut selesai dibangun pada Agustus 2024 lalu.

Proyek ini diselesaikan melalui kerja sama dengan perusahaan Jepang IHI Power Systems dan lembaga klasifikasi ClassNK.

Perusahaan NYK, Shin-Nippon Kaiyosha, akan menggunakan kapal tersebut dalam operasi kapal tunda di Teluk Tokyo selama periode demonstrasi tiga bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan memerangi oknum-oknum yang menghambat proses terciptanya swasembada pangan. Kementerian BUMN juga akan memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga pupuk.

Erick mengatakan ke depan tidak ada lagi pihak yang bisa memainkan distribusi dan harga pupuk. Kementerian BUMN telah memasukan Bulog untuk menjalankan perannya di dalam swasembada pangan

“Lalu juga ada (Dirut) Pupuk yang di mana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” kata Erick di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Tak hanya Bulog dan Pupuk, Erick juga memastikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan mengalokasikan lahan dalam memenuhi kebutuhan swasembada pangan.

"Dan juga kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada pangan dan juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam swasembada pangan, Kementan akan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di dalamnya.

Untuk mencapai target swasembada, Kementan menggalakan 2 program. Pertama, intensifikasi atau pompanisasi. Contoh, satu lahan yang tadinya hanya bisa satu kali tanam, nanti menjadi tiga kali tanam.

Kedua, ekstensifikasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mencetak sawah hingga 3 juta hektar, sehigga dalam setahun Kementan akan mencetak sekitar 700.000 hektar- 1 juta hektar lahan.

"Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya," kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar (B50) ditargetkan terealisasi pada 2026. Untuk B40, rencananya diterapkan awal 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementan merancang formula agar bahan bakar campuran minyak sawit 50% dapat segera diterapkan.

“Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup,” kata Amran di kantornya, Selasa (22/10/2024).

Amran menyebut bahwa Indonesia memiliki bahan baku melimpah untuk menerapkan B50. Apalagi, untuk produksi B50 hanya memerlukan crude palm oil (CPO) sekitar 5,3 juta ton.

Terobosan ini, tegas Amran, tidak akan mengganggu kebutuhan CPO dalam negeri dan ekspor CPO. Meski, Amran menyebut, pasti akan ada negara lain yang tidak siap karena ekspor CPO Indonesia akan berkurang.

Dalam catatan Bisnis, kebutuhan CPO untuk domestik di sektor pangan sebanyak 10,39 juta ton per tahun dan industri oleokimia sebanyak 2,27 juta ton per tahun. Adapun, total produksi CPO mencapai 48 juta ton per tahun 2023.

“Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai (B50),” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran mengakui jika B50 mulai diterapkan, nantinya bakal mengurangi jumlah ekspor CPO Indonesia. Meski begitu, Amran menyebut tidak akan memotong jatah kebutuhan CPO dalam negeri dan memprioritaskan lebih dulu untuk dalam negeri.

“Karena kita ekspor 26 juta ton. Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri. Kita prioritaskan dalam negeri,” ucap Amran.

Diberitakan sebelumnya, presiden & wakil presiden Prabowo-Gibran menargetkan esekusi program Biodiesel B50 & Bioetanol E10 pada 2029 mendatang.

Persoalan ihwal pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan serta kesinambungan pasar bahan bakar itu tengah jadi pembahasan di dalam tim kampanye.

Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan dari produsen minyak sawit dan tebu saat ini. Harapannya, komitmen pasokan dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran bahan bakar tersebut.

“Meskipun di seluruh dunia pemanfaatan biodiesel itu maksimal B35, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan untuk peningkatan B35 menjadi B40 dan B50,” kata Eddy saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Eddy mengatakan pihaknya juga ikut menyoroti ihwal ketersediaan lahan untuk dapat meningkatkan produksi biofuel nantinya. Misalakan, untuk menambah produksi tebu dan sorgum sebagai bahan baku biofuel.

Di sisi lain, pemerintah bakal turut mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembanguanan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini relatif terbatas dari segi kapasitas produksi.

“Sekarang ini fasilitas pengolahan untuk biofuel masih rendah, Pertamina masih membangun untuk fasilitas pengolahan tersebut,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, kini Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investigasi (Menko Marinves) itu ditetapkan dalam kabinet Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1039/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, nantinya Luhut akan memiliki sejumlah wewenang dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah tangan Luhut, Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Selain itu, dia juga bakal bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi Presiden dalam merumuskan nasehat atau saran untuk tindak lanjut kebijakan selanjutnya.

Luhut juga akan menanggapi masalah ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk diajukan kepada presiden serta elaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Lembaga ini kembali hadir setelah dibubarkan pada 2000 oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000.

Profil & Rekam Jejak Luhut

Luhut Pandjaitan lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947. Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Ayahnya bernama Bonar Pandjaitan adalah seorang pensiunan tentara yang menjadi sopir bus AKAP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beralih ke dunia pendidikan, Luhut menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Penabur, Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung.

Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Langkahnya untuk mengenyam bangku pendidikan tidak berhenti hanya di sana. Luhut juga menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Maters of Public Administrastion pada 1991 di George Washington University, Washington, D.C., USA.

Terakhir, dia juga menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada 1996. Luhut pun diketahui memulai perjalanan karier pada 1981, dirinya menjadi pendiri dan Komandan Petama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus dan pada 1989 menjadi asisten operasi (Asops) Kopassus.

Perjalanan kariernya terus berlanjut, pada 1995 Luhut menjadi Komandan KOREM 081/ Dirotsaha Jaya, Madiun yang kemudian menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pussenif TNI-AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat hingga 1999.

Suami dari Devi Simatupang ini pada 1999 juga menjadi Duta Besar RI untuk Singapura selama satu tahun yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walaupun dalam periode yang singkat (2000–2001).

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Pada 12 Agustus 2015, Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 hingga Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikannya tugas sebagai menteri perindustrian (menperin) dalam 5 tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Agus juga merupakan menteri perindustrian di era pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

"Jadi, sekarang ekspektasi dari Bapak Presiden juga ketika memberikan arahan kepada saya, 'Karena kamu lanjut maka saya berharap sektor manufaktur bisa terbang tinggi'," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Hal ini disampaikan Agus dalam agenda ramah tamah bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dengan pelaku usaha industri hingga anggota DPR RI yang menaungi industri.

Dia optimistis pekerjaan rumah industri manufaktur dapat ditangani bersama dengan hadirnya Wamenperin Faisol Riza. Pasalnya, Faisal dinilai telah memahami tantangan dan kekuatan manufaktur lantaran dia pernah menjadi ketua Komisi VI DPR RI yang menangani industri.

"Saya yakin bahwa beliau paham betul sehingga kehadiran beliau di Kemenperin sebagai wamenperin saya kira seperti manufaktur akan menjadi nilai tambah bagi Kemenperin dan juga insyaallah bagi para pelaku usaha, para pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pesan dari Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa Indonesia harus berani untuk mengakui kelemahan.

Dalam hal ini, Agus menuturkan bahwa pihaknya selalu menerapkan 'belanja masalah' kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perbaikan.

"Belanja masalah karena kita tidak boleh takut mengakui bahwa kita ada masalah, kalau kita takut mengakui ada masalah kita tidak bisa memperbaiki diri, tapi once kita paham masalah yang kita hadapi maka kita bisa memperbaiki diri kita sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Agus menuturkan, terkait perubahan dari kepemimpinan di Kementerian Perindustrian untuk menyesuaikan dengan masalah industri yang ada.

"Jadi di kantor ini nanti dalam kepemimpinan kami 5 tahun itu akan ada perbedaan dari 5 tahun sebelumnya, tapi perbedaan itu semaunya akan didasari dari kebutuhan, dari masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan," jelasnya.

Dia pun mengajak pelaku usaha industri untuk bersama-sama berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%-8%. Target tersebut juga akan mendorong dunia usaha untuk tumbuh.

"Jadi, ini komitmen kita it's a win-win kita punya komitmen 7%-8%, 2-3 tahun ke depan sehingga semua komponen bangsa ini, semua stakeholders akan menang akan merasakan dari pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan nomenklatur sejumlah kementerian di era pemerintahannya.

Usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran langsung mengumumkan struktur pembantu pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Komposisi pemerintahan baru menggemuk menjadi 48, dari sebelumnya 34 kementerian pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya muncul dari nomenklatur berupa peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno itu dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Prabowo.

Saat ini Menteri Pariwisata dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana, sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif dijabat oleh Teuku Riefky Harsya. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri dibantu oleh wakil menteri.

Prabowo menunjuk Ni Luh Enik Ermawati menjadi Wakil Menteri Pariwisata, sedangkan jabatan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif diisi oleh Irene Umar.

Menparekraf 2020-2024, Sandiaga Uno meyakini, pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo beserta jajarannya.

“Saya percaya bahwa pemisahan ini dilandasi keputusan fundamental yang ada harapan agar fokus kementerian bisa diberikan kepada 13 sub sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Adapun pada Senin (21/10/2024), Prabowo resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Widiyanti Putri Wardhana dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Teuku Rifki Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebetulnya, perombakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tubuh pemerintahan bukanlah hal baru. Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan ekonomi kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada pemerintahan pertama Jokowi atau pada 2014, Kementerian hanya mengurus di sektor pariwisata saja. Sementara pada Januari 2015, Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Pada periode kedua, Jokowi kemudian melebur Badan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata. Dengan demikian, namanya kembali berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Tingkatkan Efektivitas

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai, pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan efektivitas masing-masing kementerian dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya.

“Masing-masing dapat lebih fokus mengurus bidang kerjanya, yang selama ini kadang masih tumpang-tindih,” ungkap Chusmeru kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dia mengharapkan, Kementerian Pariwisata dapat menggenjot sektor pariwisata dengan target peningkatan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata.

Selain peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa negara, Chusmeru mengharapkan agar Kementerian Pariwisata dapat mengatasi persoalan serius yang sedang dihadapi industri pariwisata saat ini.

Adapun, Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi kreatif dengan lebih mengutamakan potensi lokal yang dimiliki Indonesia.

Keberpihakan Anggaran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kedua sektor ini memerlukan atensi khusus agar lebih efektif dalam menjalankan program di masing-masing kementerian.

Sebab, meski keduanya beririsan, subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia perlu mendapat banyak dukungan khusus dan pengambilan eksekusi kebijakan yang jauh lebih cepat. Apalagi, pariwisata kata Bhima, masih memiliki banyak pekerjaan rumah pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo yakni keberpihakan anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang jauh lebih besar.

“Anggarannya kalau digabung sama saja, itu yang membuat sebenarnya kurang efektif juga pemceahan kementerian/lembaga ini,” ujar Bhima.

Meskipun ada penambahan anggaran, Bhima meminta kedua kementerian tidak melakukan pemborosan anggaran yang ada untuk belanja birokratis, yang tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian program-program pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Bhima mengatakan, adanya relokasi anggaran yang lebih besar ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

“Saat ini porsi terhadap PDB nya masih 6,5%, ke depan mungkin harus 10-15% sehingga bisa menyerap lapang kerja lebih baik lagi untuk sektor ekonomi kreatif,” pungkasnya.

Respons Pengusaha

Adanya pemisahan Kementerian Pariwsata dan Ekonomi Kreatif, mendapat respons beragam dari kalangan pelaku usaha. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menilai, adanya perombakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menjadi persoalan.

Ketua Umum Gipi, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, adanya pemecahan kementerian tak menjadi persoalan, selama kedua kementerian kolaboratif mengingat kedua sektor ini beririsan.

Menurutnya, yang menjadi masalah justru terjadi di internal pemerintah lantaran harus menyesuaikan nomenklatur yang ada. “Sebenarnya lebih di pemerintahnya, yang sebetulnya agak sedikit ribet, tapi kalau dari kita, nggak ada masalah kok di pelakunya,” ungkap Hariyadi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga memiliki pandangan serupa, mengingat cakupan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang cukup banyak.

Namun demikian, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, menyampaikan, pemecahan kementerian tentu tidak mudah di tahun pertama sehingga sedikit memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Menurutnya, kementerian menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian. “Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” kata Maulana.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak meninjau proyek LRTFase 1B dari Velodrome Jakarta Timur-Manggarai, Jakarta Selatan sepanjang 6.4 kilometer pada Selasa (22/10/2024).

Peninjauan itu dilakukan Gibran atas inisiatif sendiri tanpa menginfokan ke pihak BP2MI Setwapres. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dulu ketika baru mulai menjabat sebagai presiden.

Gibran tidak memberikan pernyataan apa pun ketika meninjau proyek LRT Fase 1B dari Velodrome Jakarta Timur-Manggarai, Selatan sepanjang 6.4 kilometer.

Berdasarkan keterangan resminya, Wapres hanya melihat penyelesaian LRT, karena hal itu merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara.

Menurut keterangan resmi tersebut, jika LRT sudah tersambung dari arah Kelapa Gading Velodrome potensi penumpang LRT Jakarta akan meningkat menjadi 70.000-100.000 per hari dari sebelumnya 3.000-5.000 per hari.

Di sisi lain, Wapres juga telah menekankan pentingnya konektivitas dan kenyamanan moda transportasi, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Gibran pun juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek ini, dengan target operasional di bulan Agustus 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - China mencatatkan arus modal masuk (capital inflow) terbesar dalam sekitar 2 tahun terakhir seiring dengan perusahaan-perusahaan asal Negeri Panda yang bergegas mengalihkan uangnya kembali ke pasar dalam negeri mereka bulan lalu.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (22/10/2024) langkah tersebut dilakukan perusahaan-perusahaan China karena penurunan suku bunga AS mengurangi tingkat investasi aset dolar AS.

Menurut data resmi yang dirilis pada Selasa waktu setempat, pada bulan lalu, perusahaan domestik menjual valuta asing terbanyak ke bank sejak Desember 2021, sebuah pembalikan tajam dari pembelian besar dolar AS dan mata uang lainnya selama setahun terakhir.

Angka-angka tersebut juga menunjukkan peningkatan penyelesaian mata uang asing untuk perdagangan barang, menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas yuan dan rekor tingkat penjualan valuta asing terkait dengan investasi sekuritas.

Pergeseran ini mengikuti kemerosotan greenback dalam beberapa bulan terakhir, sebuah pergerakan yang telah berbalik sejak saat itu di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai seberapa cepat Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya.

Yuan di luar negeri memperoleh momentum tambahan pada akhir bulan September, sempat melampaui angka 7 per dolar, setelah People's Bank of China (PBOC) mengumumkan serangkaian langkah untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan pasar saham.

“Data tersebut mengkonfirmasi mitigasi risiko depresiasi RMB setelah kebijakan The Fed, dan reli RMB didukung oleh aliran penyelesaian mata uang aktual,” kata Ken Cheung, Chief Asian FX Strategist di Mizuho Bank.

Dia mengatakan peluang tren ini akan berlanjut atau tidak akan bergantung pada kecepatan penurunan suku bunga The Fed, pemilu AS, dan sejauh mana stimulus China.

Namun demikian, yuan telah melemah 1,8% bulan ini terhadap greenback dalam perdagangan luar negeri karena investor mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga Fed yang lebih lambat dan ketidakpastian dalam pemilu AS.

Reli tajam pada saham-saham China juga kehilangan tenaga dalam beberapa pekan terakhir di tengah kekecewaan atas kurangnya kebijakan tindak lanjut.

Pada briefing hari Selasa, pejabat regulator FX China menyoroti tanda-tanda perbaikan sentimen, seperti peningkatan rasio penyelesaian mata uang asing dan peningkatan posisi asing pada obligasi lokal. Ekspektasi dan perdagangan di pasar valas tetap teratur dan rasional, kata Li Hongyan, wakil kepala Administrasi Valuta Asing Negara.

“Kuncinya adalah apakah hal ini akan bertahan lama. Saya pikir angka untuk bulan Oktober juga akan tinggi, tapi itu hanya dua bulan saja," kata Eddie Cheung, Senior Emerging Markets Strategist di Credit Agricole CIB di Hong Kong.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan siap bekerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pascadirinya mengemban tugas sebagai wakil mendag (wamendag) di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Posisi Dyah Roro Esti Widya Putri menggantikan Jerry Sambuaga yang sebelumnya merupakan wamendag periode 2019–2024. Pada hari ini, Selasa (22/10/2024), keduanya melakukan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan pantauanBisnis, Dyah Roro Esti Widya Putri dan Jerry Sambuaga masuk berbarengan pada pukul 10.07 WIB. Dyah terpantau mengenakan kebaya hijau tosca dengan selendang batik di bahu kirinya. Sementara itu, Jerry mengenakan setelan jas biru dongker dan kemeja putihnya, lengkap dengan dasi.

Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir juga Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dyah menyatakan siap mengemban tugas yang diarahkan dari Budi Santoso.

“Bapak Menteri yang baru saja terpilih, Bapak Budi Santoso, semoga sukses selai bapak dan insyaallah bisa menciptakan terebosan dan kinerja yang sangat luar biasa ke depannya, dan saya siap bekerja, Bapak [Budi Santoso],” kata Dyah dalam acara Upacara Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Perdagangan di Kantor Kementerian Perdagangan.

Dia mengaku terharu dan bersyukur telah didapuk Presiden ke-8 Prabowo Subianto untuk mendampingi Budi Santoso. “Saya siap arahan, siap perintah, mudah-mudahan sinergitas ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Dyah juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, serta menyinggung soal bonus demografi.

Dia berharap bonus demografi bisa menjadi pondasi dari setiap kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri, terutama dalam perdagangan di dalam maupun di luar negeri.

“Kalau ada hal-hal [tugas] yang pending kemarin, saya siap melanjutkan, tentu dengan arahan Pak Menteri. Mudah-mudahan berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Jerry menitipkan pesan kepada Wamendag 2024–2029 untuk menyelesaikan beberapa tugas yang belum terselesaikan, termasuk perjanjian dagang, salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

“Mudah-mudahan nanti itu [IEU-CEPA] bisa diselesaikan tahun ini dan saya berharap nanti Pak Menteri dan Ibu Wamen juga akan menyelesaikan ini di tahun 2024,” ucapnya.

Jerry juga meyakini sosok Dyah akan menjadi wakil menteri perdagangan yang lebih baik dari dirinya. Dia pun mengaku telah kenal dengan Dyah lantaran keduanya merupakan di satu bendera yang sama, yakni Partai Golkar.

“Beliau ini masih muda sekali, saya waktu diangkat Bapak Presiden [Joko Widodo] menjadi wakil menteri umur 34 tahun, Ibu Esti ini [umur] 31 tahun, jadi ini luar biasa semangat muda yang dibangun,” ujarnya.

Dalam blog resminya, Dyah Roro Esti Widya Putri merupakan penerima beasiswa penuh LPDP PK-41 dari Kementerian Keuangan Indonesia dan memegang gelar MSc dalam Teknologi Lingkungan dari Imperial College London.

Selain itu, Dyah juga menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan Sosiologi dari Universitas Manchester. Pasca menyelesaikan studi sarjana, dia telah menyelesaikan kursus tingkat pascasarjana dari Universitas Harvard.

Merujuk data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/10/2024), terakhir kali Dyah Roro menyampaikan LHKPN pada 30 April 2020 di masa awal menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk pelaporan LHKPN 30 Desember 2019, Dyah tercatat tidak memiliki tanah dan bangunan atau bernilai Rp0. Di sisi lain, dia memilki mobil Mini Cooper LCI F56 tahun 2018 yang merupakan hasil sendiri bernilai Rp705 juta.

Lebih lanjut, Dyah terpantau memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,95 miliar. Namun, dia tidak memiliki harta bergerak lainnya, surat berharga, maupun harta lainnya.

Dalam laporan LHKPN juga tercatat bahwa Dyah Roro Esti Widya Putri tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan yang dimiliki Dyah Roro mencapai Rp2,65 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat kolaborasi guna mencapai swasembada pangan. Selain itu, Kementan juga akan memacu intensifikasi hingga ekstensifikasi lahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam swasembada pangan, Kementan akan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di dalamnya.

Untuk mencapai target swasembada, Kemenentan menggalakan 2 program. Pertama, intensifikasi atau Pompanisasi. Contoh, 1 lahan yang tadinya hanya bisa 1 kali tanam nanti menjadi 3 kali tanam.

Sementara itu Ekstensifikasi adalah dengan cetak sawat 3 juta, hektar 1 juta per tahun. "Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya," kata Amran, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, kata Amran, Kementan akan berkolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya.

“Kita respons cepat gagasan besar beliau (Prabowo). Ini gagasan besar Bapak Presiden tentang swasembada pangan dan energi,” kata Amran.

Amran menuturkan, untuk mencapai swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan harus ada kolaborasi antar sektoral.

Kolaborasi dilakukan untuk membuang ego sektoral yang berisiko menghambat wacana swasembada pangan.

“Tetapi yang terpenting adalah kita bergerak cepat, kolaborasi. Hilangkan egoisme sektoral untuk mencapai mimpi kita. Mimpi Bapak Presiden gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sinergi keduanya hadir dalam bentuk kebijakan guna mencapai tujuan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Kita punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden, melalui Pak Mentan, Pak Amran, untuk kita mensinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk Menteri Pertanian,” ucap Erick.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya, Prabowo mencanangkan agar sang Tanah Air dapat mewujudkan ketahanan pangan secepatnya.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," terangnya, yang kemudian disambut dengan tepuk tangan.

Prabowo juga mengaku telah mempelajari bersama dengan pakar soal mewujudkan misi isi.

"Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan Swasembada pangan bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tidak lagi berada dalam satu jalur koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Kementerian Koordinator lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 Ayat 1 beleid tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan megoordinasikan tujuh kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pariwisata, serta instansi lain yang dianggap perlu.

Kini, Kemenkeu akan langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Doni Surjantoro.

Deni mengatakan pengalihan koordinasi menjadi langsung kepada presiden ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, selain untuk optimalisasi penerimaan dan efektivitas belanja.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo menuturkan bahwa sejatinya koordinasi Kemenkeu yang kini langsung di bawah presiden, memang keinginan Prabowo sejak awal.

"Setahu saya sejak sebelum menjadi Presiden pun pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal [pendapatan, belanja, pembiayaan] langsung di bawah Presiden," tuturnya kepadaBisnis, Selasa (22/10/2024).

Drajad menuturkan keputusan terkait alur koordinasi Kemenkeu yang bersifat absolut tersebut pun, tidak berkaitan dengan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). "Tidak ada hubungannya [dengan pembatalan BPN], lanjutnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Jalur Koordinasi 7 Kemenko

Adapun dalam Perpres 139/2024, Prabowo menetapkan susunan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yakni terdiri atas 48 kementerian. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 kementerian koordinator (kemenko).

Setiap Kementerian Koordinator (kemenko) akan membawahi beberapa kementerian/lembaga hingga instansi terkait berdasarkan Perpres yang diteken Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 ini.

Berikut daftar kementerian/lembaga di bawah koordinasi 7 Kemenko:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Instansi yang dianggap perlu

2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

• Kementerian Hukum
• Kementerian Hak Asasi Manusia
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Instansi yang dianggap perlu

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Kementerian Pariwisata
• Instansi yang dianggap perlu

4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

• Kementerian Agama
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Kementerian Pemuda dan Olahraga
• instansi lain yang dianggap perlu

5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Transmigrasi
• Kementerian Perhubungan
• instansi lain yang dianggap perlu

6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

• Kementerian Sosial
• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Koperasi
• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
• instansi lain yang dianggap perlu

7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Badan Pangan Nasional
• Badan Gizi Nasional
• instansi lain yang dianggap perlu