Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya resmi menerima jabatan sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Serah terima jabatan itu berlangsung di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dari menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Sandiaga Uno.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri,” kata Sandiaga dalam sambutan di bilangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Selain Sandiaga, hadir pula wakilnya kala itu yakni Angela Tanoesoedibjo. Angela tampak berjabat tangan dengan Teuku sekaligus Widiyanti Putri selaku Menteri Pariwisata pemerintahan baru, yang dirujuk Sandiaga dalam sambutannya.

Teuku nantinya akan berduet dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar. Irene merupakan salah satu kalangan profesional dari dunia modal ventura yang didapuk didapuk Prabowo untuk membantu pemerintahannya.

Presiden Prabowo sebelumnya telah mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam. Salah satunya adalah Teuku sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan catatan Bisnis, Teuku merupakan Sekjen Partai Demokrat. Dia menapaki karir politiknya sejak awal partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berdiri.

Dia merupakan salah satu relawan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah AHY sekaligus Presiden RI ke-6 yang pernah menjadi Ketua Umum hingga kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Pria kelahiran Jakarta 28 Juni 1972 itu meniti karier di politik sejak pertama kali menjadi anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) di 2005. Setelah itu, Teuku kembali memenangkan kursi di DPR pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019.

Pada periode 2019–2024, Teuku dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen serta komunikasi dan informatika.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurtu Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.

AHY menjelaskan, dirinya nanti bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

AHY menjelaskan pihaknya bakal memacu laju lima Kementerian teknis tersebut guna meningkatkan konektivitas manusia dan barang hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan. Tentunya mempelajari tugas-tugas dahulu, karena ini kementerian koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” jelasnya kepada Wartawan, Senin (21/10/2024).

AHY menyebut, setelah dilantik dirinya tak mendapat arahan secara khusus dari Presiden Prabowo mengenai tugas barunya tersebut.

“Tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas Pak Prabowo menyampaikan selamat bertugas. Tantangan dan harapan masyarakat tentu besar, oleh karena itu menteri-menteri harus bisa bekerja keras tapi juga kerja sama yang baik antar Kementerian,” pungkasnya.

Sekadar informasi, sebelumnya AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo pada Februari 2024 dan menjabat hingga Oktober 2024.

Lalu, pada era Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 2024-2029, dia ditunjuk sebagai Menteri Kordinator infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Widiyanti Putri resmi menerima jabatan sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, ia kemudian menerima serah terima jabatan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno.

Serah terima jabatan itu berlangsung di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya yakni Sandiaga Uno menyerahkan naskah serah terima jabatan dan dokumen terkait kepada Widiyanti.

Usai seremoni tersebut, Widiyanti lantas memperkenalkan dirinya kepada jajaran pegawai Kemenparekraf yang hadir. Dia menyebut telah malang melintang di dunia usaha selama kurang lebih tiga dekade, sembari menjelaskan sekilas program yang akan dijalankannya ke depan.

“Semoga kehadiran saya di kementerian ini dapat diterima dengan tangan terbuka,” kata Widiyant dalam sambutan di bilangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Selain Sandiaga, hadir pula wakilnya kala itu yakni Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanoesoedibjo. Angela tampak berjabat tangan dengan Widyanti sekaligus Teuku Riefky Harsya yang menerima jabatan sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada momen bersamaan.

Widiyanti nantinya akan berduet bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Sebelum didapuk Prabowo, Ni Luh dikenal sebagai jurnalis dan presenter yang malang melintang di berbagai stasiun televisi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Widiyanti Putri merupakan Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN). Per hari ini, dirinya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut.

Arya Wibisana, Sekretaris Perusahaan Teladan Prima Agro, menyampaikan surat pengunduran diri Widiyanti Putri telah diterima perseroan pada 21 Oktober 2024.

Widiyanti telah menjadi Komisaris TLDN sejak 23 November 2021. Perempuan berusia 53 tahun ini juga pernah menjabat juga sebagai Direktur TLDN pada 2012-2021.

Selain di TLDN, dia pernah mengemban posisi sebagai komisaris di beberapa entitas anak TLDN sejak 2013, dan menempati sejumlah posisi strategis lainnya yakni Direktur PT Teladan Resources, PT Teladan Properties, dan PT Teladan Pusaka.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-8 Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto resmi menunjuk Bahlil Lahadalia dan Yuliot Tanjung untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Keduanya, telah resmi dilantik pada hari ini di Istana Negara, Senin (21/10/2024) oleh Presiden Prabowo. Untuk diketahui, baik Bahlil dan Yuliot keduanya sempat menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum resmi diumumkan duduk sebagai Menteri dan Wamen ESDM pada Minggu (20/10/2024) malam hari, Bahlil dan Yuliot memang sempat menjadi tokoh yang kedapatan menyambangi kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Saat dikonfirmasi, Bahlil menyatakan siap ditunjuk jadi menteri apapun oleh Prabowo Subianto. Dirinya sebelumnya juga sempat berharap untuk tetap berada di lingkup Kementerian yang sama.

"Ya semoga tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama 5 tahun ini ya," ujar Bahlil kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Profil Bahlil Lahadalia

Bahli merupakan putra berdarah Maluku pada 7 Agustus 1976. Latar belakang pendidikannya, Bahlil mengenyam pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Mumbai, Jayapura. Kemudian, dia menempuh S2 di Universitas Cendrawasih.

Terbaru, Bahlil juga telah menyelesaikan pendidikan jenjang S3 dan menyabet gelar Doktor di Universitas Indonesia.

Perjalanannya karirnya di kabinet pemerintahan dimulai usai dirinya dilantik menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 28 April 2021.

Kemudian, Bahlil ditunjuk Jokowi untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan Ketua umum partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024.

Di samping itu Bahlil Lahadalia juga sempat duduk sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company.

Sementara di bidang politik, dia pernah menjadi anggota dari Partai Golongan Karya, tetapi telah berhenti pada tahun 2009. Dia kemudian kembali ke Golkar pada 2024.

Profil Yuliot Tanjung

Sementara itu, Yuliot sendiri lahir di Padang Panjang pada 6 Oktober 1963. Dirinya merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Yuliot merupakan teknokrat Kementerian Investasi/BKPM, kariernya di Kementerian itu berawal pada tahun 1988. Dirinya juga sempat menjabat sebagai sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Adapun, sebelum resmi ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wamen Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot duduk sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Di samping itu, Yuliot juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020 - September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto resmi menunjuk Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029. Sebelum didapuk sebagai Mendag, Budi merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan.

Adapun, pada hari ini, Senin (21/10/2024), Budi Santoso baru saja melangsungkan serah terima jabatan dari menteri terdahulu Kabinet Indonesia Maju, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 10.30 WIB, para eselon 1 dan tamu undangan telah memenuhi Auditorium Kementerian Perdagangan.

Zulkifli Hasan dan Budi Santoso tiba bersama sekitar pukul 12.14 WIB. Keduanya kompak mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi birunya. Keduanya juga mengenakan kopiah hitam.

Dalam sambutannya sambil menahan tangis, Budi mengaku terharu atas tugas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena hari ini hari yang bersejarah buat kami semua di mana seorang menteri perdagangan yang pertama kali dipercayakan kepada pejabat karier Kemendag. Sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang berat, kita semua harus menjalankan tugas ini dengan baik,” kata Budi dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi juga mengapresiasi kinerja di bawah kepemimpinan Zulhas, di mana kinerja ekspor surplus selama 53 bulan berturut-turut, begitu pun dengan harga pangan yang stabil.

Adapun ke depan, Budi menyampaikan bahwa Kemendag akan menjalankan tiga program untuk untuk mengejar visi Indonesia Emas 2045, mulai dari menggenjot pasar dalam negeri, pasar ekspor, dan peningkatan ekspor UMKM go global.

“Kami mohon dukungan kepada pelaku usaha dan stakeholder, terutama teman-teman Kemendag untuk menjalankan program itu dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Zulhas juga mengucapkan selamat atas jabatan yang diemban Budi Santoso menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga, Kemendag sudah punya menteri dari internal. Jadi nggak usaha khawatir, besok ada harapan, bahkan jadi menko atau wapres Insya Allah,” ujar Zulhas.

Menilik rekam jejaknya, hingga saat ini, Budi juga menjabat sebagai Komisaris Utama holding BUMN pangan, ID FOOD.

Sebelum menjadi Sekjen, Budi juga pernah menjabat beberapa posisi di lingkungan Kemendag. Budi pernah diamanatkan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sejak 2022–Agustus 2024.

Pria kelahiran 1968 itu sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Pada 2010 silam, lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) dari Universitas Sebelas Maret (UNS) itu juga pernah menduduki jabatan sebagai kasubdit ekonomi kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di Kemendag dan dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India.

Ditilik dari jenjang pendidikannya, Budi mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi (S2) di Universitas Indonesia (UI), dan melanjutkan jenjang Doctor Ilmu Komunikasi (S3) di Universitas Sahid.

Seperti diketahui, Prabowo telah melantik 48 menteri dan lima kepala lembaga di Istana, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Adapun, pelantikan yang tergabung ke dalam Kabinet Merah Putih ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

Selain Budi Santoso, Prabowo juga menunjuk Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Dyah merupakan politisi dari Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri keuangan dan tiga wakil menteri keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Berikut profil lengkap para pengawal APBN dan perekonomian tersebut.

Prabowo resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024—2029 pada Senin (21/10/2024). Acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo kepada para menteri dan pejabat setara menteri.

"Bersedia." ujar mereka.

Para menteri dan pejabat setingkat menteri kemudian mengucapkan sumpahnya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya demi bangsa dan negara. Mereka juga bersumpah bahwa akan menjunjung tinggi etika jabatan saat menjalankan tugas.

Mereka juga bersumpah akan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di antara deretan pembantu Prabowo-Gibran itu, terdapat wajah-wajah lama yang menduduki kursi pemerintahan. Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat sekitar 22 nama yang sebelumnya menjabat menteri dan wakil menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini kembali terpilih dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Salah satunya adalah bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia yang menjadi pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang era pemerintahan Jokowi kini kembali bertugas untuk mengawal keuangan negara era Prabowo.

Sri Mulyani akan didampingi oleh tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu), yakni Suahasil Nazara yang mendampinginya sejak 2019, lalu Thomas Djiwandono—keponakan Prabowo—yang menjabat sejak Juli 2024, dan Anggito Abimanyu yang pernah menjadi petinggi Kemenkeu.

Berikut profil Sri Mulyani, Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu:

Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati lahir di Lampung, 26 Agustus 1962. Sebelumnya, dia menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016.

Dia juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005—2010. Tidak hanya menteri keuangan, di pemerintahan itu Sri Mulyani juga sempat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas (2004—2005) dan Plt. menteri koordinator bidang perekonomian (2009).

Dia bahkan sempat berkarier di World Bank alias Bank Dunia pada 2010—2016. Tidak tanggung-tanggung, jabatannya saat itu adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Sri Mulyani sendiri memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan sekolahnya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Dirinya mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. Setelah itu dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics pada 1992.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Sri Mulyani merupakan spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja. Dirinya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Mulai 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).

Suahasil Nazara

Suahasil lahir pada 23 November 1970. Suahasil merupakan lulusan dari Universitas Indonesia pada 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dari Cornell University USA pada 1997.

Selanjutnya, pada 2003, dia meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004—2005), Kepala Lembaga Demografi (2005—2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009—2013).

Dia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009—2011). Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009—2015.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010—2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013—2014.

Sejak 6 Februari 2015, Suahasil menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala BKF.

Thomas Djiwandono

Thomas sebelumnya merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang juga keponakan dari Prabowo.

Mengutip dari situs resmi Partai Gerindra, Thomas atau yang kerap disapa Tommy, kelahiran Jakarta, 7 Mei 1972, merupakan putra pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayahnya merupakan mantan Gubernur Prabowo Subianto (BI) era Presiden RI Soeharto, yang saat ini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Sedangkan ibunya Bianti, adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.

Tommy merupakan lulusan Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan bidang studi sejarah.

Kemudian, dia mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Tommy memulai kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pada 1994 di Indonesia Business Weekly.

Selain itu, Tommy juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, dia membantu pamannya Hashim di Arsari Group dan menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Pada bidang politik, selain terlibat di Partai Gerindra, Tommy pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat.

Anggito Abimanyu

Anggito merupakan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangungan UGM (1985). Dia pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di zaman Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau pada periode 2003—2010.

Sementara pada periode 1999 hingga 2003, dirinya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan.

Anggito melanjutkan pendidikan pada 1989 dan 1993 Anggito berhasil meraih gelar Masters of Science dan Doctor of Philosophy dari University of Pennsylvania, Philadelpia, USA.

Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 19 Februari 1963 itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012—2014).

Anggito pun beralih ke ranah ekonom perbankan, sebagai Chief Economist Bank BRI (2014—2017) dan pada waktu yang sama, dirinya juga menjadi Komisaris di Bank BRI Syariah (2015—2017).

Bekalnya yang pernah menjabat di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan bank syariah, Anggito diamanatkan sebagai Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada periode 2017—2022.

Pada dua tahun lalu atau 2022, Anggito pernah mendaftar sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun tak lolos.

Lantas dirinya melanjutkan kegiatannya sebagai Dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018—sekarang) dan Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM (2022—sekarang).
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA - China memangkas suku bunga pinjaman setelah bank sentral (PBOC) menurunkan suku bunga pada akhir September lalu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dan menghentikan kejatuhan pasar perumahan.

Mengutip Bloomberg pada Senin (21/10/2024) suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate (LPR) satu tahun diturunkan menjadi 3,10% dari 3,35%, sedangkan LPR lima tahun diturunkan menjadi 3,60% dari 3,85%.

Besarnya pemangkasan tersebut berada pada batas atas kisaran 20-25 basis poin yang diperkirakan oleh Gubernur People's Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng dalam pidatonya sejak akhir September, dan lebih besar dari pemangkasan 20 basis poin yang diproyeksikan oleh semua 17 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.

Pemangkasan LPR — yang ditetapkan oleh sekelompok bank besar China — dilakukan setelah PBOC menguraikan langkah-langkah bulan lalu untuk mendorong rumah tangga dan perusahaan meminjam uang. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan suku bunga dan pembukaan likuiditas untuk mendorong pinjaman bank.

“Pemangkasan yang lebih besar menegaskan sikap PBOC untuk melonggarkan kebijakan moneter lebih cepat, dan menggemakan pernyataan Politbiro tentang pemangkasan suku bunga lebih tegas,” kata Beckly Liu, Head of China Macro Strategy di Standard Chartered Plc.

Nilai kurs Yuan hampir stabil di sekitar 7,12 per dolar. Imbal hasil obligasi pemerintah tiga puluh tahun sedikit berubah di 2,3% di tengah perdagangan yang sepi di pagi hari.

Para pemimpin utama China dalam pertemuan Politbiro bulan September menyerukan pemotongan suku bunga yang substansial dan langkah-langkah untuk menghentikan penurunan pasar properti lebih lanjut, janji terkuat mereka untuk menstabilkan industri yang krusial tersebut.

Pemotongan LPR yang lebih besar dari yang diharapkan dimaksudkan untuk berkontribusi pada stabilisasi pasar properti, menurut Bruce Pang, Chief Economist for Greater China di Jones Lang LaSalle Inc.

Pelonggaran Lanjutan

PBOC telah mengisyaratkan pelonggaran lebih lanjut akan segera dilakukan. Pan menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa bank sentral dapat menurunkan rasio persyaratan cadangan — yang membebaskan uang tunai bagi bank untuk dipinjamkan — sebesar 25 hingga 50 basis poin pada akhir tahun berdasarkan situasi likuiditas.

Mengenai suku bunga, banyak yang memperkirakan PBOC hanya akan menurunkannya lagi tahun depan setelah pemotongan besar-besaran baru-baru ini.

Namun, Xiaojia Zhi, Head of Research di Credit Agricole CIB mengatakan, jika ada guncangan negatif besar terhadap pertumbuhan dan pasar keuangan, maka PBOC dapat lebih agresif dalam pelonggarannya untuk melawan guncangan tersebut.

Sebagian besar pinjaman baru dan yang beredar di China didasarkan pada LPR satu tahun, sementara suku bunga lima tahun memengaruhi harga hipotek dan pinjaman jangka panjang lainnya.

Pemberi pinjaman milik negara terbesar di China memangkas suku bunga deposito mereka minggu lalu, sebuah langkah untuk mengimbangi dampak suku bunga pinjaman yang lebih rendah pada margin keuntungan mereka yang menyempit.

Bisnis.com, JAKARTA — Airlangga Hartarto mengaku usai dirinya dilantik kembali sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian periode 2024—2029, tugasnya semakin berat. Pasalnya, terdapat penambahan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Dalam kehadiran perdananya sebagai menteri era Prabowo di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (21/10/2024), menjelaskan bahwa terdapat tambahan kementerian teknis yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor kemenko, saat ini energi [Kementerian ESDM] dan investasi [Kementerian Investasi/BKPM] juga masuk di bawah kemenko dan juga pariwisata," ujar Airlangga.

Pada periode sebelumnya, Airlangga melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian teknis, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagarkerjaan (Kemenaker), Kementerian Perindustrian (Kemeperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bukan hanya itu, juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Sementara untuk mitra dari Kemenko Perekonomian pada periode baru ini, belum diketahui daftarnya. Pasalnya, Prabowo telah membentuk Kementeriaan Koordinator bidang Pangan yang diketuai mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan tugas barunya sebagai menko dari masuknya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi, dan Kementerian Pariwisata.

Ketiga kementerian tersebut merupakan limpahan atas ditiadakannya Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sehingga pesannya jelas, harus mengumupulkan devisa, meingkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga bersama 53 menteri dan pejabat setingkat menteri dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pagi tadi.

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo kepada menteri dan pejabat setara menteri.

"Bersedia." ujar mereka.

Prabowo kini memiliki 7 menteri koordinator (menko), yaitu Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Sebagai perbandingan, kabinet Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden RI hanya memiliki 4 menko.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan resmi menjabat sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hal tersebut pada upacara pelantikan menteri pada Senin (21/10/2024) pagi.
"Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, terhitung sejak pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional," demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan pada pelantikan Kabinet Merah Putih.
Luhut lantas bercerita terkait asal-usul penunjukan dirinya sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut mengungkapkan hal itu bermula dari pertemuan dengan Prabowo pada 21 Juli 2024 lalu. Tepatnya pada acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.
Selain ikut bernostalgia bersama kawan-kawan taruna seperjuangan, Luhut mengatakan Prabowo menjelaskan sedikit terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan.
"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," jelas Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.padjaitan.
Mendengar tawaran itu, Luhut mengaku siap. Apalagi, sebagai purnawirawan TNI, Luhut mengaku selalu siap jika diberi tugas. Dia lantas menerima pinangan Prabowo.
Menurutnya, tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa.
"Presiden Prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik," tutur Luhut.
Terlebih, sambung Luhut, Prabowo ingin ada percepatan dalam koordinasi dan implementasinya.
Luhut menilai tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan di masa-masa mendatang. Tantangan itu seperti ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.
Oleh karena itu, Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank akan diisi oleh para pakar ekonomi.

Luhut lantas berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan yang diamanatkan. "Dengan semangat kebersamaan yang selalu menjadi kekuatan bangsa kita, saya yakin kita bisa mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan berkelanjutan," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024) telah resmi mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih.

Terdapat 53 nama yang masuk dalam jajaran menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa di antaranya merupakan wajah lama yang pernah menjabat di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, untuk kementerian di bidang infrastruktur dan perumahan, hampir sebagian besar pejabat yang dipilih merupakan wajah baru.

Untuk diketahui, Prabowo melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Kementerian PU bakal dipimpin oleh Doddy Hanggodo selaku Menteri PU dan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri PU. Adapun, Kementerian Perumahan Rakyat bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga membentuk kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koodinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Sebagai Menko Bidang Infrastruktur & Pengembangan Bidang Kewilayahan, AHY bertugas untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan infrastruktur di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang penataan tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur & Pengembangan Wilayah. Sehingga belum diketahui, kementerian apa saja yang berada di bawah kemenko tersebut.

AHY mengatakan ada harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia lebih merata.

“Harapannya tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi ke depan,” kata AHY di kawasan Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Seabrek Tugas Besar

Adapun, beberapa PR Kabinet Merah Putih di bidang infrastruktur dan perumahan ialah terkait backlog perumahan yang masih berada di angka 9,9 juta unit, keberlanjutan pembangunan IKN, menyelesaikan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN), hingga pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan jaringan kereta api, bandara dan pelabuhan, serta pembangunan bendungan hingga air bersih yang merata di seluruh daerah.

Terkait dengan pembangunan IKN, sebelumnya Prabowo mengaku bertekad untuk melanjutkan megaproyek yang telah dimulai pelaksanaannya oleh pemerintahan Jokowi.

Prabowo juga meyakini bahwa terdapat potensi besar bagi IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara bagi Indonesia sehingga proyek akbar tersebut harus terus berjalan.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur juga nantinya akan difokuskan untuk mendukung target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%.

Seperti yang diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia bisa melampaui 8% hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sebelum dirinya dilantik menjadi presiden, dia sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk menaikan ekonomi di Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo.

Selain itu, arah pembangunan infrastruktur juga bakal dilaksanakan sesuai dengan 8 program kerja Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran. Dalam program tersebut, pemerintahan Prabowo menargetkan Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan, energi dan air.

Selain itu, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mewujudkan pemerataann ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudaryono, salah satu orang dekat Presiden Prabowo Subianto resmi ditunjuk sebagai wakil menteri pertanian (wamentan) mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kabinet Merah Putih.

Jabatan wamentan bukanlah pertama kalinya buat Sudaryono. Sebab, jelang lengsernya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sudaryono telah ditunjuk sebagai Wamentan, menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, yang resmi dibebastugaskan pada Juli 2024.

Penunjukannya sebagai wamentan lantas sempat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, Sudaryono ternyata memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto, yang kala itu telah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hubungan keduanya berawal pada 2010, saat Sudaryono kembali ke Indonesia usai menempuh pendidikan di Jepang. Dia bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai asisten pribadi.

Pada 2020, Sudaryono kemudian menempati posisi sebagai wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Setelahnya, dia terpilih menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah (Jateng) pada 2023.

Sukses menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah (Jateng), Sudaryono sempat didapuk sebagai calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra.

Selain menjadi politikus, Sudaryono juga malang melintang di dunia usaha. Pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengawali karir profesional sejak 2014, tepatnya di Nusantara Energy sebagai corporate secretary.

Pada 2018, dia masuk ke dunia industri media, sebagai CEO Garuda TV. Sejak 2019, dia juga dipercaya sebagai CEO PT Nusantara Telematics System dan chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2020.

Sebelum menjadi lulusan IPB, Sudaryono sempat mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara 2000-2003. Pada 2004-2009, dia kemudian kembali mendapat beasiswa di Akademi Pertahanan Nasional, Jepang. Di sana, dia fokus pada teknik mesin sebagai ilmu inti dan bidang teknologi.

Sepulangnya dari Jepang, dia melanjutkan pendidikan di program S2 Magister Manajemen di salah satu universitas di Jerman dan S3, IPB.

Bisnis.com, JAKARTA - Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dipercaya Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Sosial (Mensos).

Sebelumnya, Gus Ipul ditunjuk Jokowi menggantikan kader PDIP Tri Rismaharini yang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim). Pelantikannya dilakukan pada Rabu 11 September 2024. Dengan begitu, Gus Ipul tetap menempati posisi jabatannya tersebut sejak kabinet sebelumnya.

Gus Ipul lahir di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1964 (56 tahun). Dia merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Gus Ipul menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Nasional Jakarta pada 1985.

Sosok yang berkiprah panjang di politik itu juga malang melintang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU), antara lain seperti menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor selama dua periode yaitu pada 2000-2005 dan 2005-2010. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (Sekjen PBNU).

Menariknya, Gus Ipul mengawali kariernya dalam dunia politik sebagai kader PDIP, partai politik yang sekarang tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pada 1999, Gus Ipul mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP.

Selanjutnya pada 2001 Gus Ipul memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setahun berselang, dia didapuk menjadi Sekjen PKB.

Sebelumnya Gus Ipul juga pernah menjadi menteri, yakni dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Belum rampung satu periode, dirinya digantikan oleh Mohammad Lukman Edy pada 9 Mei 2007.

Sementara untuk karier politiknya di tanah kelahiran, Jawa Timur, Gus Ipul pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2008-2013 dan Wali Kota Pasuruan pada 2021-2024. Pada 2018, Gus Ipul maju dalam Pilkada Jatim sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Putri Guntur Soekarno, namun kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Ia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021. Jabatan ini dia lepas setelah dilantik jadi Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo.