Bisnis.com, JAKARTA - Politikus partai Golongan Karya (Golkar) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali mendapat amanah sebagai menteri perindustrian (menperin) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019-2024).

Sebelum menjadi menperin, Agus juga sempat dipercaya untuk menjadi menteri sosial pada 2018 menggantikan posisi Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

Karir Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

Dikutip dari laman resmi profil nya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina.

Dalam bidang pendidikan, Agus mengawali sekolah di SD Pangudi Luhur (1975-1981), lalu melanjutkan ke SMP Pangudi Luhur (1981-1984) dan SMA Kanisius (1984-1985). Setelah itu, ia menempuh pendidikan di luar negeri, di Knox High School, New York (1985-1986) dan Williston Northampton High School (1986-1987).

Agus kemudian kuliah di Northeastern University (1987-1991) dan mendapatkan gelar Bachelor of Science Commercial and Industrial Economic di Pacific Western University, California, AS (1991-1994). Setelah kembali ke Indonesia, dia meraih gelar S2 di Universitas Pasundan (2007-2009) dan melanjutkan studi S3 di Universitas Padjadjaran (2010-2014).

Pada September 2024 lalu, Agus menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Hiroshima University, Jepang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dalam pembangunan sektor industri.

Pendidikan yang kuat menjadi bekal Agus dalam berkarier di dunia profesional dan politik. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Agumar Eka (1994-1999) dan Komisaris PT Asiana Lintas Development sejak 2012 hingga kini.

Di politik, Agus mengawali kariernya di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai wakil sekjen DPP AMPI (1994-1999) dan juga aktif di Generasi Muda Ormas MKGR, menjabat Sekretaris Jenderal (1996-2001). Karier politiknya terus berkembang setelah bergabung dengan Partai Golkar.

Agus memulai karier di pemerintahan sebagai anggota MPR RI (1998-1999, 1999-2004) dan terpilih kembali sebagai anggota DPR/MPR RI untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, pada 24 Agustus 2018, ia dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham. Pada periode 2019-2024, Agus dipercaya sebagai Menteri Perindustrian.

Harta Kekayaan Agus Gumiwang

Dikutip dari laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Agus melaporkan hartanya pada 2023 yang tercatat mencapai Rp197,53 miliar.

Adapun, kekayaannya tersebut mencakup berbagai aset yang terdiri dari 10 bidang tanah dan bangunan di berbagai lokasi, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bogor, dan Gianyar, Bali, yang merupakan hasil pribadi senilai Rp64,68 miliar.

Dia juga memiliki kendaraan berupa Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 tahun 2019 senilai Rp400 juta dan Toyota BZ4X tahun 2022 seharga Rp1 miliar dari hasil pribadi sehingga total Rp1,45 miliar.

Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp12,3 miliar, surat berharga bernilai Rp21 miliar, serta harta lainnya mencapai Rp176 miliar. Agus memiliki kas dan setara kas sebesar Rp10,9 miliar

Di sisi lain, Agus melaporkan utang sebesar Rp89,07 miliar sehingga total kekayaannya setelah dikurangi utang adalah Rp197,53 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mengumumkan nama menteri dalam kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Salah satu kementerian koordinator baru di era Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Kementerian Koordinator Pangan yang sebentar lagi secara resmi dipimpin oleh Zulkifli Hasan.

Bang Zul - sapaan akrabnya - sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Maruf Amin. Dia dilantik sebagai Mendag pada 15 Juni 2022.

Eks rekan sejawatnya di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo, yang kini menjadi Presiden ke-8 RI, mempercayakan urusan pangan nasional kepada Zulkifli Hasan.

Zulkifli harus memanggul amanah yang merupakan mimpi besar Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun mendatang.

“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).

Bahkan, Prabowo optimistis dapat membawa Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Swasembada pangan harus diwujudkan untuk melindungi ketahanan pangan RI baik di tengah kondisi krisis yang siap mengadang kapanpun.

“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Tantangan Impor

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.

Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.

Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Makan Bergizi Gratis

Pekerjaan rumah lainnya untuk Kemenko Pangan adalah mendukung program ambisius Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Program ini memiliki tujuan besar yakni menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, merealisasikan program Makan Bergizi Gratis bukanlah hal yang mudah. Selain anggaran jumbo yang harus disiapkan, ketersediaan produk pangan yang tersaji dalam menu menjadi persoalan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan susu.

Program unggulan makan bergizi gratis disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Untuk menyiasati keterbatasan susu tersebut, pemerintah dikabarkan melirik susu ikan sebagai opsi lain dari susu segar sapi. Sayangnya, ketersediaan susu ikan juga menjadi problem.

Bahkan, produsen susu ikan Surikan mengaku belum mengetahui terkait masuknya komponen susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.

CEO Berikan Protein Maqbulatin Nuha mengatakan bahwa pihaknya hanya mampu memproduksi sebanyak 30 ton per bulan susu ikan melalui teknologi hidrolisat protein ikan (HPI). Menurutnya, jumlah ini masih kurang untuk kebutuhan nasional program makan bergizi gratis.

Adapun, HPI merupakan ekstrak asam amino esensial dan non-esensial yang mengandung peptida terkecil dengan tingkat penyerapan lebih optimal.

“Ketika kami coba hitung, dia [susu ikan Surikan] baru bisa mencakup 1 kabupaten saja, tetapi ketika bicara untuk nasional, ini pasti akan dibutuhkan pusat-pusat produksi baru,” kata Nuha dalam acara Media Lounge Discussion BRIN bertajuk Penjelasan Pakar Soal Susu Ikan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Untuk itu, Nuha menyampaikan bahwa keberadaan susu ikan di dalam program bergizi gratis ini masih menjadi diskusi dengan pemerintah. Dia pun menjelaskan bahwa komponen susu ikan ini belum ada keputusan untuk dimasukkan ke program tersebut.

Sejumlah persoalan di atas menjadi tugas berat yang sebentar lagi berada di pundak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan.

Target besar tersebut tidak akan dikerjakan Kemenko Pangan sendirian. Kemenko Pangan akan membawahi sejumlah kementerian meskipun saat ini belum ada informasi lebih terperinci terkait hal tersebut.

Namun, jika melihat jumlah susunan kementerian di Kabinet Merah Putih, Zulkifli Hasan diprediksi akan memberi komando kepada setidaknya dua kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.

Dikabarkan, Prabowo akan melantik para menteri di Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Yuliot Tanjung untuk menjadi wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Prabowo mengumumkan hal tersebut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam

"Yuliot M.M, wakil menteri energi dan sumber daya mineral," ucap Prabowo.

Sementara untuk posisi menteri ESDM, Prabowo menunjuk Bahlil Lahadalia kembali menempati jabatan tersebut.

Dengan begitu, keduanya bakal berdampingan memimpin Kementerian ESDM dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Adapun, para menteri dan wakil menteri itu direncanakan dilantik pada Senin (21/10/2024) siang ini.

"Besok [hari ini] saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan siang harinya saya akan lantik wakil menteri," ujar Prabowo.

Profil Yuliot Tanjung

Sosok Yuliot bukan nama baru bagi Bahlil. Keduanya pernah bekerja sama di bawah satu kementerian Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi).

Pada 18 Juli 2024, Yuliot didapuk wakil wakil menteri investasi/kepala BKPM mendampingi Bahlil yang menjabat menteri di kementerian tersebut.

Pria lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM itu dilantik menjadi wakil menteri investasi/kepala BKPM pada 18 Juli 2024. Sebelum dilantik untuk mengisis jabatan itu, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama Kementerian Investasi/BKPM.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

Sebelumnya, Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

Punya Harta Rp12,01 Miliar

Menilik laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Yuliot memiliki harta kekayaan senilai Rp12,01 miliar per Agustus 2024.

Harta itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp8,27 miliar. Adapun, tanah dan banguna yang dimiliki Yuliot tersebar disejumlah daerah, seperti Jakarta Selatan, Bogor, Padang Panjang, hingga Bekasi.

Lalu, alat transportasi senilai Rp1,18 miliar. Alat transportasi ini mencakup Tranlong Tractor Roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, Mobil Toyota Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022.

Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas Rp1,26 miliar. Adapun, Yuliot memiliki utang sebesar Rp300 juta.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia untuk menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengumumkan hal tersebut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.
"Doktor Bahlil Lahadalia, S.E, M.Si, menteri energi dan sumber daya mineral," kata Prabowo.
Dengan penunjukan tersebut, artinya Bahlil kembali menempati jabatan yang sama. Bahlil akan melanjutkan tugas sebagai menteri ESDM.
Namun, dalam kabinet Prabowo, Bahlil akan didampingi oleh seorang wakil menteri. Prabowo pun menunjuk Yuliot Tanjung untuk mendampingi Bahlil di kementerian tersebut.
Keduanya direncanakan dilantik pada Senin (21/10/2024) siang ini.
"Besok [hari ini] saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan siang harinya saya akan lantik wakil menteri," ujar Prabowo.

Profil dan Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia lahir pada 7 Agustus 1976 di Maluku Utara. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ekonomi, Port Numbay Jayapura, Papua dan Universitas Cendrawasih di Jayapura dan dinyatakan layak menyandang gelar master atau S2.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil dikenal sebagai mahasiswa yang sangat aktif. Dia pernah menjadi pengurus senat mahasiswa hingga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang membawanya ke posisi puncak sebagai bendahara umum PB HMI.
Berkat prestasinya, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat pada 2003.
Setelah berhasil menoreh beragam prestasi dan pengalaman dalam organisasi bahkan memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, Bahlil pernah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan menjalankan perusahaan yang dia bangun sendiri.
Meski begitu, ternyata keputusan tersebut adalah awal kesuksesan pria asal Maluku ini. Dia dapat melihat peluang besar yang ada di tanah kelahiran di Timur Indonesia.
Melihat begitu melimpahnya sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, Bahlil Lahadalia mengambil kesempatan dengan membuka usaha. Dia tercatat memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.
Pada 2015, Bahlil Lahadalia menjadi ketua HIPMI periode 2015-2019. Bahlil bertugas untuk mengarahkan delegasi-delegasi bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018 (HIPMI-Europe Trade Mission 2018).
Puncak karirnya tentu saja ketika dia dipercaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memegang jabatan penting sebagai menteri investasi/BKPM.

Sebelum pergantian pemerintahan, Ketua Umum Partai Golkar itu telah ditunjuk oleh Jokowi untuk mengisi jabatan menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Harta Kekayaan Bahlil

Menilik laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Bahlil memiliki total harta kekayaan sebesar Rp310,42 miliar pada 2023. Harta itu terdiri dari aset tanah dan bangunan, surat berharga, hingga alat transportasi.

Harta kekayaan Bahlil itu terpantau naik sebesar Rp15,27 miliar atau 5,17% sejak 2019 yang tercatat senilai Rp295,14 miliar. Kenaikan harta itu terutama disumbang dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Sragen, hingga Jakarta Selatan.

Kendati harta kekayaan naik, koleksi mobil Bahlil justru berkurang. Pada 2019, dia tercatat memiliki lima mobil, yang terdiri atas dua unit Toyota Harier 2007, dua unit Honda CRV 2010, dan Mitsubishi Pick Up 2012.

Namun pada 2023, koleksi mobil Bahlil hanya tersisa dua unit, yakni Toyota Harier 2007 yang tertulis seharga Rp57,8 juta, dan Honda CRV 2010 yang senilai Rp40,6 juta. Artinya, total nilai koleksi mobil Bahlil turun 48,21% dari Rp190 juta pada 2019 menjadi Rp98,4 juta pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati kembali bertugas sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, Sri Mulyani akan didampingi oleh tiga wakil menteri dalam menjalankan tugas.

Penugasan tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka "[Nomor] 16 Dr. Sri Mulyani Indrawati SE, MSc., Menteri Keuangan," ucap Prabowo saat pengumuman menteri periode 2024-2029.

Kemudian, pada pengumuman daftar wakil menteri, Prabowo membacakan tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yang akan mendampingi Sri Mulyani, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil, dan Anggito Abimanyu.

Sri Mulyani sudah menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 hingga 2024. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005—2010.

Tak hanya menteri keuangan, di pemerintahan Sri Mulyani juga sempat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas (2004—2005) dan Plt. menteri koordinator bidang perekonomian (2009—2009).

Dia bahkan sempat berkarier di World Bank alias Bank Dunia pada 2010—2016. Tak tanggung-tanggung, jabatannya saat itu adalah direktur pelaksana Bank Dunia.

Sri Mulyani sendiri memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan sekolahnya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Dirinya mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. Setelah itu dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics pada 1992.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Sri Mulyani merupakan spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja. Dirinya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Mulai 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).

Dia sempat menyabet sejumlah penghargaan bergengsi dalam hal perbendaharaan negara, sebut saja gelar menteri keuangan terbaik Asia 2006 yang diberikan Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.

Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008. Lalu, penghargaan menteri terbaik sedunia diraih Sri Mulyani pada 2018 versi World Government Summit.

Dia juga kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2019. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada 2017 dan 2018.

Pada Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Terbaru, dalam laporan Forbes pada 11 Januari 2023, nama Sri Mulyani masuk dalam daftar Forbes tersebut karena pencapaiannya di masa jabatan pertama pada periode 2005-2010. Kala itu, devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar US$50 miliar, mengurangi utang publik hingga 30 persen dari PDB.

Dengan bergabungnya kembali Sri Mulyani ke kabinet Prabowo-Gibran, dia berpotensi menjadi orang yang paling lama menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Ali Wardhana tercatat sebagai sosok yang menjadi Menteri Keuangan terlama di Tanah Air. Profesor yang juga Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Ali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan I pada Juni 1968—Maret 1973. Dia kembali dipercaya sebagai Menkeu di Kabinet Pembangunan II pada Maret 1973—Maret 1978, dan berlanjut ke Kabinet Pembangunan III pada Maret 1978—Maret 1983. Secara total, Ali menjadi Menkeu selama 15 tahun 9 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka. "Doktor Ir. Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," demikian pengumuman yang disampaikan oleh Presiden.

Dalam Melalui akun instagramnya, @airlanggahartarto_official saat, Airlangga menuliskan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Insya Allah kepercayaan, Amanah, dan tanggung jawab ini akan kami jalankan sebaik-baiknya, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," tulis Airlangga.

Dalam tugasnya di Kabinet Merah Putih, Airlangga akan berkoordinasi dengan menteri ekonomi lainnya untuk memikul tugas besar di era Prabowo, salah satunya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 /2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019—2024, sejumlah kementerian terkait dengan fungsi perekonomian yang di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian.

Di antara menteri ekonomi era Prabowo ini, sejumlah nama di antaranya merupakan nama lama, seperti Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Posisi menteri-menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih mendapat tugas besar menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinet Merah Putih.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.

Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.

"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.

Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Berbagai tantangan ekonomi dan pekerjaan rumah tersebut perlu dipenuhi guna mencapai salah satu janji Prabowo selama kampanyenya, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam waktu hingga tiga tahun pemerintahannya.

Angka tersebut terbilang cukup ambisius. Melihat dari data pertumbuhan ekonomi terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 mencapai 5,05% year on year (YoY).

Sri Mulyani sebelumnya juga mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 ini diproyeksi tumbuh di atas 5% (year on year/YoY), melanjutkan kinerja positif kuartal II/2024. Adapun, geliat ekonomi itu didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas," kata Sri Mulyani dalam siaran resmi KSSK, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap dua skenario yang bisa digunakan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Jika mengacu visi, misi, dan program Prabowo—Gibran, keduanya menyebut bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6%—7%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dua skenario yang telah dirancang Bapenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 akan diajukan kepada tim Prabowo.

Skenario pertama, Bappanes telah menyusun agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8% adalah dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yakni 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%.

Jika menggunakan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% selama 2025–2029.

Selanjutnya untuk skenario kedua, yakni melalui rancangan awal RPJMN 2025-2029. Di mana, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8% di tahun ketiga masa pemerintahan Prabowo—Gibran.

Maka, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% di tahun pertama, 7,6% di tahun kedua, 8,3% di tahun ketiga, 8% di tahun keempat, dan 7,8% di tahun kelima. Dengan begitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun adalah 7,7%.

“Buat kami yang penting adalah, bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk kita bisa akselerasi pertumbuhan ekonominya 8%, mau dengan skenario pertama di ujung [8%], atau dengan skenario dua [8% di tengah],” kata Amalina dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka. "Doktor Ir. Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," demikian pengumuman yang disampaikan oleh Presiden.

Sebagai informasi, Airlangga sebelumnya telah menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Usai pengumuman tersebut, terpantau Airlangga mengunggah potongan video pada akun Instagram @airlanggahartarto_official saat namanya disebutkan oleh Prabowo.

Dalam caption unggahan tersebut, Airlangga menuliskan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Insya Allah kepercayaan, Amanah, dan tanggung jawab ini akan kami jalankan sebaik-baiknya, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," tulis Airlangga.

Jelang pengumuman menteri Kabinet Merah Putih, Mantan Menteri Perindustrian 2016-2019 ini menegaskan sederet fokus pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satunya ihwal upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

“Ya pertama tentu arahnya jelas yang pertama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian swasembada subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Adapun, dikutip dari situs Kemenko Bidang Perekonomian, sebelum menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan, di antaranya Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk. dan Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas.

Lalu, dia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bisma Narendra, Komisaris PT Sorini Corporation Tbk., dan anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Sementara, dari sisi latar belakang pendidikan, Airlangga meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian, gelar Advanced Management Program (AMP) didapatnya dari Wharton School University of Pennsylvania.

Airlangga tercatat memiliki gelar dua gelar master, yaitu Master of Business Administration (MBA) dari Monash University dan Master of Management Technology (MMT) dari Melbourne Business School.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan daftar nama calon menteri di kabinetnya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pengumuman susunan Kabinet Prabowo-Gibran akan dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Jamnya belum tahu tapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di istana," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kemudian, dia mengungkapkan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri kabinet Prabowo-Gibran akan dilakukan di esok harinya, pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya kalau tidak ada halangan besok pagi akan pelantikan menteri. Sore harinya pelantikan wamen," ujarnya.

Prabowo sebelumnya telah memanggil sejumlah nama yang menjadi calon menteri di kabinetnya ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Senin (14/10/2024).

Beberapa tokoh yang dipanggil, sebagian di antaranya merupakan wajah lama di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka dikabarkan akan tetap dipercaya untuk memimpin kementerian di bidang ekonomi.

Beberapa nama tersebut di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, ada nama baru juga yang menjadi calon kuat menteri bidang ekonomi di Kabinet Prabowo-Gibran. Mereka adalah Maman Abdurrahman yang dikabarkan bakal menjabat sebagai Menteri UKM, Budi Santoso Dirjen Kemendag yang dikabarkan bakal menjadi Menteri Perdagangan, hingga Teuku Riefky Harsya yang dikabarkan menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.

Berikut calon menteri bidang ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran:

1. Sri Mulyani - Menteri Keuangan hingga 2024

2. Airlangga Hartarto - Menteri Bidang Perekonomian hingga 2024

3. Rosan P. Roeslani - Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga 2024

4. Erick Thohir - Menteri BUMN hingga 2024

5. Zulkifli Hasan - Menteri Perdagangan hingga 2024

6. Agus Harimurti Yudhyono - Menteri ATR/Kepala BPN hingga 2024

7. Maman Abdurrahman - Politikus Golkar

8. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian hingga 2024

9. Bahlil Lahadalia - Menteri ESDM hingga 2024

10. Agus Gumiwang Kartasasmita - Menteri Perindustrian hingga 2024

11. Teuku Riefky Harsya - Politikus Demokrat

12. Maruarat Sirait - Politikus Golkar

Bisnis.com, JAKARTA – Hingga saat ini bursa calon Menteri Pekerjaan Umum (PU) belum kunjung mengerucut pada satu nama. Para pengamat khawatir posisi tersebut bakal diduduki oleh kalangan politikus.

Pasalnya, tak terdapat teknokrat Kementerian PUPR yang menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan pada hari pertama, (14/10/2024). Tidak tampak pula tokoh internal Kementerian PUPR yang hadir dalam pembekalan calon menteri Hambalang Retreat hari pertama.

Sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya (CK), Diana Kusumastuti menjadi satu-satunya internal Kementerian PUPR yang terlihat di pemanggilan calon wakil menteri (Wamen) di Kertanegara pada 15 Oktober 2024.

Akan tetapi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberi sinyal bahwa sosok menteri PU selanjutnya adalah laki-laki. Dengan demikian, hal itu mempertegas kemungkinan Diana tidak duduk sebagai orang nomor wahid yang memimpin Kementerian PU.

"Saya yakin bapak menteri PUPR [nantinya] sudah familiar dengan Sidlacom. Backgroundnya beliau adalah pekerja lapangan," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (18/9/2024).

Sejalan dengan hal itu, Pengamat tata kota dan infrastruktur Universitas Trisakti, Nirwono Joga, meyakini Diana yang telah menjabat sebagai Dirjen CK Kementerian PUPR sejak 2020 itu hanya bakal menduduki kursi Wamen Kementerian PU.

Apabila hal itu benar terealisasi, Nirwono menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis perlu untuk dijabat langsung oleh para ahli di bidangnya.

“Iya [Diana] Wakil Menteri pasti, pasti itu. Kalau yang duduki politikus itu yang sebenarnya saya khawatirkan. Pemerintahan siapapun Presidennya harusnya bisa memilih Kementerian mana yang harus bebas dari politikus,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Dia memproyeksi, setidaknya bakal ada tiga poin utama yang menghambat kinerja Kementerian PUPR ke depan bila tak dipimpin oleh teknokrat atau ahli. Yang pertama, menteri terpilih bakal kesulitan untuk berkonsolidasi dengan pihak internal lantaran adanya transisi budaya.

Kedua, meskipun Diana bakal menjabat Wakil Menteri, tapi posisinya dinilai tak cukup kuat untuk menetapkan sebuah keputusan dan arahan. Sehingga, hal itu juga disebut bakal menghambat kinerja Kementerian PU ke depan.

Ketiga, dia khawatir alokasi anggaran bakal tidak efektif bila Kementerian PU benar akan dipimpin oleh politikus.

“Karena orientasi politikus dan internal beda. Internal itu kalau dikasih dana pikirannya ya bagaimana digunakan, jadi servicenya mungkin dalam bentuk wujud visi. Kan tanggung jawabnya di situ, mereka tidak bisa bohong,” imbuhnya.

Senada, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015 Andrinof A. Chaniago menilai akan sulit bagi pemerintahan baru mencari sosok seperti Menteri Basuki Hadimuljono.

Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa sosok Basuki perlu dijadikan referensi bagi menteri selanjutnya dalam memimpin Kementerian Pekerjaan Umum ke depan.

“Untuk posisi Menteri PUPR memang sulit mencari sosok yang seperti Pak Basuki. Tetapi, sebaiknya sosok Pak Basuki harus dijadikan referensi dalam mengangkat Menteri PUPR besok,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Seiring peringatan 355 tahun Sulawesi Selatan, PT Vale Indonesia, yang telah beroperasi di Sorowako selama puluhan tahun, turut berperan penting dalam membangun ekonomi daerah, khususnya melalui sektor pertambangan nikel yang menjadi andalan Sulawesi Selatan.

Melalui kerja sama erat dengan pemerintah dan masyarakat, PT Vale mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

Sulawesi Selatan yang dulunya lebih dikenal sebagai pusat pertanian, kini menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar ekonomi yang berdaya saing global. PT Vale, sebagai salah satu penggerak utama di industri nikel juga telah berkontribusi signifikan terhadap ekspor nikel Sulawesi Selatan, menyumbang hampir setengah dari total ekspor provinsi ini.

“Kami bangga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Kami selalu melihat ini sebagai kerja sama—antara pemerintah, masyarakat, dan kami sebagai perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi yang kita saksikan saat ini adalah hasil dari upaya bersama,” ujar Febriany Eddy, Presiden Direktur PT Vale Indonesia.

Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan yang proaktif telah merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Berbagai inisiatif telah diluncurkan, seperti kemudahan perizinan investasi dan pengembangan infrastruktur, yang turut mendukung sektor pertambangan. Dalam menyukseskan hal ini, PT Vale Indonesia tidak hanya mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, namun juga berkomitmen untuk melampaui ekspektasi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam operasionalnya.

“Kontribusi kami di Sulawesi Selatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan. Kami percaya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang juga memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang selalu kami upayakan,” tambah Febriany.

Selain kontribusi ekonomi, PT Vale juga telah berperan dalam menciptakan lapangan kerja, membantu memberdayakan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Dalam hal pengembangan desa kreatif, PT Vale terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan masyarakat lokal turut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan.

Reklamasi dan Komitmen Lingkungan

Untuk memahami bahwa sektor pertambangan harus berjalan beriringan dengan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, pada tahun 2024, PT Vale menargetkan reklamasi dan rehabilitasi lahan lebih dari 10.000 hektar sebagai bagian dari upaya mengembalikan kondisi lahan bekas tambang mendekati kondisi semula.

“Kita semua punya tanggung jawab terhadap bumi ini, dan kami berusaha untuk tidak hanya memperbaiki dampak operasi kami, tetapi juga memulihkan lingkungan untuk generasi mendatang,” jelas Febriany.

Upaya ini sejalan dengan prioritas pemerintah daerah yang selalu menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi tinggi kepada PT Vale atas komitmen lingkungan yang nyata, terutama dalam menjaga kejernihan Danau Matano dan reklamasi lahan bekas tambang.

“Kolaborasi seperti inilah yang kita butuhkan—antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat—untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Zudan.

Mendukung Masa Depan Bersama

Selain kontribusi dalam bentuk pajak dan PNBP, PT Vale juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya hilirisasi pemerintah, dengan rencana pembangunan smelter HPAL di Sorowako senilai US$2 miliar yang akan mulai beroperasi pada 2027.

Proyek ini tidak hanya mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri baterai kendaraan listrik, tetapi juga memastikan bahwa Sulawesi Selatan tetap berada di garis depan dalam perkembangan teknologi dan industri yang berkelanjutan.

Keberhasilan yang diraih PT Vale bukan milik sendiri, Febriany menambahkan, “Apa yang kami capai hari ini bukanlah hasil dari usaha kami sendiri. Ini adalah hasil dari kerja sama yang erat dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Kami hanya salah satu bagian dari perjalanan besar Sulawesi Selatan menuju ekonomi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan”.

Melalui sinergi antara PT Vale, pemerintah, dan masyarakat, Sulawesi Selatan telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah mungkin. Dengan semangat kolaborasi, PT Vale siap melangkah ke depan bersama Sulawesi Selatan, menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Teten Masduki kini tak lagi menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Itu artinya, Teten tak lagi menempati rumah dinasnya yang berlokasi di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Melalui unggahannya di platform Instagram @tetenmasduki_, Teten membagikan kenangannya semasa tinggal di rumah dinas Menkop UKM bersama kucing peliharaannya, Nuna.

“Banyak kenangan indah bersama Nuna di rumah dinas, yang akan segera kami tinggalkan dan kembali ke rumah lama kami di Cibinong,” tulis Teten dalam unggahannya, Minggu (20/10/2024).

Teten menuturkan, Nuna sebetulnya adalah kucing peliharaan sang putri bungsu. Nuna sendiri telah dipelihara sejak berusia tiga bulan. Sempat beberapa saat tinggal di rumah kontrakan putrinya di DI Yogyakarta, Nuna akhirnya kembali di rawat Teten bersama istrinya di rumah dinas di Jakarta.

Selama tinggal di rumah dinas, Teten mengungkap bahwa Nuna selalu sabar menunggunya selesai membaca atau menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan, sembari sesekali naik ke atas meja ataupun menepi di ujung meja.

Usai menemani Teten bekerja, keduanya kerap ke luar rumah di taman belakang. Nuna, kata dia, selalu duduk di atas meja sambil matanya berbinar mengawasi suasana taman. Begitu pula saat Teten pulang ke rumah. Teten mengatakan, Nuna akan menyambutnya kedatangannya dari balik pintu.

“Belaian kecil di kepala Nuna selalu aku sempatkan walau cuma sesaat,” ujarnya.

Adapun, Teten merupakan salah satu menteri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Teten sendiri merupakan salah satu tokoh yang bekerja bersama Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya.

Pria kelahiran Mei 1963 itu sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015-2018, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden. Kemudian pada 2019, Jokowi memberikan tugas baru kepada Teten yakni sebagai Menteri Koperasi dan UKM hingga Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 trilian diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara.

Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.

"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.

Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan jika kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,03%, atau sekitar 25 juta orang.

Di sisi lain, dia juga mengatakan ada fakta lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemeritah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," jelasnya.

Dia melanjutkan, Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari 8 program unggulan, 5 di antaranya adalah tentang ekonomi. Artinya, presiden sudah sangat memahami masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur," katanya.