Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan kebutuhan alokasi dana untuk penerapan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit 40% dengan solar atau B40 mencapai Rp47 triliun untuk tahun depan.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, proyeksi pendapatan dari pungutan ekspor sawit hanya sekitar Rp21,5 triliun. Untuk itu, perlu kebijakan inovasi pembiayaan lainnya untuk mendukung program mandatori biodiesel.

"Kalau dari penerimaan saja, dari pungutan ekspor jelas tidak bisa mendanai," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Kebutuhan dana tersebut dapat lebih tinggi apabila harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) lebih mahal dibandingkan dengan solar. Dia menerangkan, posisi keuangan BPDPKS mulai dari saldo 2022 hingga proyeksi pungutan ekspor 2025 masih memenuhi kebutuhan dana insentif B40.

Dia menerangkan, total dana yang dikelola BPDPKS pada tahun ini mencapai Rp31,8 triliun. Adapun, angka tersebut berasal dari pajak ekspor sebesar Rp26 triliun dan dana cadangan sebesar Rp5,5 triliun.

"Di tahun 2025 kita juga memproyeksikan kalau seandainya tarif terhadap penghutang ekspor, ekspor levy [pungutan] itu tetap didasarkan kepada PMK No 62/2024, ya itu penerimaan kita hanya akan mencapai sekitar Rp20,3 triliun," tuturnya.

Di sisi lain, BPDPKS juga akan mendapatkan dana dari pengelolaan sebesar Rp1,1 triliun sehingga diproyeksi tahun 2025 pendapatannya mencapai Rp21,5 triliun.

"Tadi balance-nya di tahun 2024 kan kira-kira sekitar Rp31-32 triliun, itu kira-kira jadi dana yang tersedia balance ditambahkan dengan proyeksi penerimaan di tahun 2025," jelasnya.

Menurut Eddy, dengan penerapan B40 yang ditargetkan mulai Januari 2025 dan asumsi harga FAME mengalami peningkatan sementara harga solar tertahan, maka beban yang harus dibayarkan BPDPKS untuk subsidi biodiesel disebut makin melambung.

Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan dana untuk penerapan B40 tahun depan berada dikisaran Rp46 triliun - Rp47 triliun dengan proyeksi kebutuhan volume mencapai 15,78 juta kiloliter, naik dari penerapan B35 saat ini yang kebutuhan pasokannya mencapai 13,4 juta kiloliter.

"Kita harus mencari inovasi-inovasi pembiayaannya. Ini saya belum tahu masih gimana, kita sekarang sedang melakukan suatu study, suatu kajian, yang nanti mungkin akan kami sampaikan kepada pemerintah melalui komite pengarah dengan sendirinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketika Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat pada 2017—2020, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai pemerintah dapat memperkuat peran Bulog tanpa harus mengubah kelembagaannya. Adapun, status Bulog saat ini merupakan perusahaan umum (perum).

Khudori menyampaikan, yang dibutuhkan adalah penguatan dari sisi regulasi. Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi, yakni hulu-tengah-hilir.

Menurutnya, mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dapat dilakukan dengan mewajibkan beras untuk bantuan pangan dipasok oleh Bulog. Pemerintah tinggal menentukan besaran kebutuhan penyaluran bantuan pangan.

“Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sejak 2019, Khudori menuturkan bahwa Bulog diizinkan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras. Setelahnya, perusahaan dapat mengeklaim atau menagih ke pemerintah.

Masalahnya, Khudori menyebut bahwa Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan pembayaran klaim bisa memakan waktu lama.

“Semakin lama, semakin besar beban bunga yang ditanggung, semakin mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ini berujung pada harga beras Bulog kurang kompetitif di pasar,” tuturnya.

Di luar itu, Khudori menilai bahwa pemerintah dapat memperbesar pangsa pasarnya menjadi 20%. Alih-alih menyimpan beras pemerintah di gudang bulog, beras yang ada harus selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat memiliki alternatif pilihan beras Bulog yang harganya terjangkau di kala harga beras melonjak di pasar. Pemerintah pun tak perlu lagi melakukan operasi pasar saat harga beras tinggi.

“Jadi terjadi perubahan paradigma dari stabilitas harga menjadi harga stabil,” pungkasnya.

Komentar ini disampaikan Khudori menyusul adanya wacana perubahan Bulog. Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi badan usaha.

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama 6 bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

"Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu," kata Edi, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028.

Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter.

"Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada," ujarnya.

Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta.

"Kalau produktivitasnya [CPO] mungkin tidak meningkat, mungkin dari segi bahan baku perlu dicek lagi, bukan nanti ekspor kita dikurangi. Kalau ekspor dikurangi nanti efeknya ke BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] juga, dananya jadi berkurang juga," jelasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan produksi BBN berbasis CPO maka diperlukan peningkatan program peremajaan petani kecil (PSR), memanfaatkan lahan kritis atau bekas tambang untuk mengembangkan energi khusus hutan untuk bahan baku biodiesel, dan diversifikasi bahan baku nonpangan.

Bisnis.com,JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memastikan tetap bermitra dengan perusahaan asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd dalam megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban, Jawa Timur.
"Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban," ungkap Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).
Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu belakangan masih mandek. Hal ini tak lepas dari sanksi negara-negara Barat yang dikenakan kepada perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.
Hermansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih mengejar perampungan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID).
"Proyek GRR Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision," katanya.
FID GRR Tuban sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada November 2024 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Terkait target tersebut, Hermansyah tak membenarkan atau menampik. Dia hanya menekankan bahwa saat ini proses perampungan FID masih berjalan."Masih berproses ya," katanya singkat.
Target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024.
Hermansyah menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).
EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.
"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.
Sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.
Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).
Dia menuturkan pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

AHY bahkan menyebut, IKN masuk sebagai 1 dari 3 pembangunan infrastruktur yang diutamakan penyelesaiannya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, beberapa proyek infrastruktur utama yang kan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan yang pertama adalah IKN," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dikutip langsung dari siaran langsung akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Pada saat yang sama, AHY memastikan bahwa Presiden Prabowo menghendaki percepatan penyelesaian pembangunan IKN.

Salah satu yang bakal dikebut yakni penyelesaian ekosistem pemerintahan dengan menghadirkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pemerintahan mulai dari eksekutif, yudikatif, hingga legislatif.

"Tentu bapak presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, utamanya sebagai pusat pemerintahan. Sehingga, kita fokus menuntaskan fasilitas dan sarana eksekutif, yudikatif dan legislatif," pungkasnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.

Basuki juga mengatakan bahwa dirinya optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangun sarana gedung yudikatif dan legislatif saja.

“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” tegasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meyakini dengan kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia.

Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, optimisme tersebut lantaran Trump dinilai akan memiliki kebijakan untuk menghentikan perang di Timur Tengah yang menjadi salah satu biang kerok tren penurunan ekspor dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara global ekonomi, sangat berpengaruh sehingga ekonomi negara-negara bisa meningkat. Itu akan memengaruhi ekspor kita. Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Eddy menerangkan, tak hanya ekspor CPO ke Amerika Serikat yang akan melesat, ekspor ke negara lainnya pun akan meningkat lantaran pulihnya kondisi geopolitik global akan memengaruhi kondisi ekonomi dunia.

Untuk diketahui, ekspor CPO Indonesia ke AS saat ini dikisaran 2,5 juta ton. Sementara itu, secara keseluruhan ekspor periode Januari-Agustus 2024 mencapai 20,1 juta ton.

Sementara itu, tren volume ekspor CPO terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data Gapki menunjukkan total nilai ekspor tahun 2023 sebanyak US$30 miliar turun dari US$39 miliar atau setara Rp600 triliun pada tahun sebelumnya.

"Kita ekspor ke AS sekarang sekitar 2,5 juta ton. Memang sudah meningkat terus, dari tahun ke tahun kita meningkat. Tapi utamanya di negara-negara lain juga, itu kan terpengaruh juga. Contoh China juga, China kita turunnya cukup drastis," jelasnya.

Dia menerangkan bahwa ekspor CPO mengalami penurunan lantaran terganggunya biaya angkutan logistik yang melonjak tinggi. Untuk itu, berakhirnya perang di Timur Tengah dapat memberikan berkah bagi industri CPO.

Lebih lanjut, dari segi harga CPO, Eddy melihat dengan proyeksi kondisi pemulihan dan program mandatori biodiesel B40, harga CPO diperkirakan akan kembali meningkat. Meskipun, Eddy tak begitu mengharapkan harganya melesat tinggi karena dapat memicu inflasi.

"Hari ini sudah naik lagi, kemudian secara rupiahnya sudah menyentuh ke angka Rp15.000 per kg. Jadi ini kita sebenarnya kalau bisa yang normal-normal aja, jangan lebih lagi atau misalnya di angka sekitar Rp13.000-Rp14.000 per kg," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap, pihaknya segera memulai pembangunan dua rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan sebagai bentuk dari implementasi program 3 juta rumah.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menerangkan, proyek pembangunan rusun di Papua Pegunungan itu bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tahun jamak atau multi years contract (MYC).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan dua tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip Kamis (7/11/2024).

Adapun, pada tahun pertama anggaran yang bakal diguyurkan oleh negara nilainya mencapai Rp22 miliar. Dia menegaskan, pembangunan hunian tersebut diperuntukkan guna menghadirkan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

"Tadi [anggarannya] tahun pertama Rp22 miliar ya, tahun depan detailnya ada di dirjen saya dijelasin, tadi tahun jamak ya, mulai 2024 nanti kita lihat situasi secara komprehensif," tegasnya.

Ara memastikan rencana pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan itu juga telah disampaikan kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

“Kita juga pertimbangkan semua aspek, aspek terutama logistik yang tak mudah. Karena kalau tidak salah harus [material konstruksi] dari Jayapura semua dan harus pakai pesawat [dikirimnya], termasuk alat berat. Jadi bayangkan bagaimana pemindahan logistik tak mudah, kemudian bagaimana juga aspek keamanan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menambah satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.
Adapun, ditjen baru itu adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.
"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," demikian bunyi Pasal 24 beleid tersebut seperti dikutip pada Kamis (7/11).
Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.
Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.
Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.
Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.
Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.
"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan telah memperhitungkan porsi pasokan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi bahan bakar biodiesel minyak sawit 40% dengan solar atau B40 agar tidak mengorbankan kebutuhan pangan.

Adapun, pemerintah segera menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B40 pada 1 Januari 2025 dan berencana meningkatkan ke B50 setahun setelahnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel akan terus dilakukan melalui kajian matang secara bertahap, termasuk untuk menerapkan hingga B100. Hal ini juga harus diimbangi dengan produktivitas lahan sawit.

"Kita pastikan itu berdasarkan perhitungan, kalau menjadi B sekian maka berapa yang ditarik maka implikasinya produktivitas harus ditingkatkan, sudah ada kajiannya," kata Sudaryono usai pembukaan 20th Indonesian Palm Oil Conference 2024, Kamis (7/11/2024).

Terkait perhitungan pembagian porsi pasokan CPO untuk biodiesel dan pangan, Sudaryono memberikan percontohan sebagaimana dilakukan oleh Brasil dalam hal pemanfaatan bioetanol dari bahan baku tebu.

Sama halnya dengan Brasil, dia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki cara sendiri dalam hal pembagian porsi CPO untuk kebutuhan pangan, ketahanan energi, maupun ekspor.

"Tentu saja, harapannya kan sama seperti Brasil antara etanol dan gula, jadi kita punya keleluasaan sehingga industri dalam negeri tidak dirugikan atas banyak kebijakan diluar sana. Kita juga ingin antara biodiesel dengan ekspor sawit," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menilai implementasi biodiesel B40 maupun B50 dapat menjadi nilai tawar Indonesia terhadap dunia. Dengan demikian, petani maupun pengusaha sawit juga memiliki kepastian bahwa pasokan yang diproduksi dapat terserap di pasar.

Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan terkait keberlanjutan dan ketahanan energi dengan menambah porsi dari bahan nabati terhadap B35, B40, B50.

"Ini rencana baik, kesempatan baik, tapi mengandung implikasi yang harus kita sama-sama diskusikan, dan nanti kita buatkan semacam kebijakan. Artinya, kalau semakin besar porsi B-nya tadi maka akan mengurangi dari peredaran selain untuk energi. Kita wajib meningkatkan produktivitas," pungkasnya.

Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, sepanjang tahun 2024, industri minyak sawit telah menunjukkan pemulihan dari sisi harga yang trennya meningkat.

Pihaknya juga optimistis dengan prospek industri ke depan didorong oleh program mandatori biodiesel pemerintah.

"Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 pemerintah Indonesia, yang diharapkan untuk meningkatkan konsumsi dan pengaruh domestik dinamika produksi dan ekspor," terangnya.

Gapki mencatat pada Agustus 2024, produksi sawit mencapai 34,7 juta ton, dengan ekspor yang mencakup biodiesel dan oleokimia, dengan total lebih dari 20,1 juta ton.

Devisa yang dihasilkan dari ekspor tersebut mencapai US$17,349 juta atau berkontribusi sekitar 10%, sementara konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton.

"Namun, kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir tahun. Selama periode yang sama, produksi mencapai 36,2 juta ton, ekspor berjumlah 21,9 juta ton, dan nilai melebihi US$20.597 juta," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan eksporChina melonjak pada Oktober 2024 ke tingkat tercepat dalam lebih dari dua tahun.

Catatan tersebut memperpanjang ketahanan selama berbulan-bulan yang membantu mempertahankan ekonomi sebelum serangkaian langkah stimulus yang ditujukan untuk menopang permintaan domestik.

Data dari Bea Cukai China yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (7/11/2024) mencatat, ekspor Negeri Panda naik 12,7% dalam dolar secara year on year (yoy), sedangkan impor turun 2,3%. Perkiraan rata-rata ekonom yang disurvei oleh Bloomberg adalah ekspor naik 5% dan impor turun 2%.

Surplus perdagangan pada bulan Oktober mencapai US$95,7 miliar, bulan tertinggi ketiga yang pernah tercatat.

Arus ekspor telah membantu menutupi pelemahan permintaan domestik, tetapi memicu reaksi keras dari AS, Amerika Selatan, dan Eropa terhadap masuknya barang-barang murah. Sebagai tanggapan, semakin banyak negara mulai menaikkan hambatan tarif terhadap barang-barang China seperti baja dan kendaraan listrik.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih akan semakin memperumit prospek. Mantan presiden AS tersebut telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, tingkat yang diprediksi Bloomberg Economics akan menghancurkan perdagangan antara ekonomi terbesar di dunia.

Setiap hambatan baru berarti China mungkin perlu mencari pasar baru untuk produk yang saat ini dijualnya ke AS. Tahun lalu, perusahaan China mengirim barang senilai US$500 miliar ke AS, yang merupakan 15% dari nilai semua ekspornya.

Selama enam minggu terakhir, Beijing telah secara bertahap meluncurkan langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi, dimulai dengan dukungan langsung untuk pasar saham dan perumahan dan kemungkinan akan berlanjut dengan dukungan finansial untuk pemerintah daerah yang terlilit utang yang diharapkan akan tersedia dalam beberapa hari.

Namun, hingga permintaan domestik membaik, perusahaan-perusahaan China di banyak industri menghadapi kelebihan kapasitas yang memaksa mereka untuk memangkas harga. Harga ekspor telah turun selama lebih dari setahun, mencerminkan jatuhnya biaya produsen domestik yang memangkas laba industri.

Oktober secara historis merupakan bulan yang lemah untuk ekspor sebelum lonjakan terakhir dalam dua bulan terakhir tahun ini. Kenaikan ini terjadi setelah periode yang sama tahun sebelumnya, ketika pengiriman ke luar negeri turun hampir 7%.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menggandeng produsen otomotif asal Jerman, PT BMW Indonesia dan perusahaan teknologi PT VFS Service Indonesia menghadirkan layanan baru bagi pengguna jasa di Indoonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada Rabu (6/11/2024) antara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, bersama Presiden Direktur BMW Indonesia Peter Medalla, dan Head of Australasia VFS Global Kaushik Ghosh di Jakarta.

Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra mengatakan, perpanjangan kerja sama antara Garuda Indonesia dan BMW Indonesia, serta inisiasi bersama VFS Global kali ini, merupakan komitmen perseroan untukberinovasi dalam memberikan nilai tambah dan layanan ekstra bagi pengguna jasa.

Perlu diketahui, GIAA dan BMW Indonesia memperkuat kolaborasi menghadirkan layanan premium khususnya bagi pengguna jasa Garuda Indonesia yang yang tergabung sebagai anggota GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, serta pemilik kendaraan BMW.

Pengguna jasa nantinya dapat menikmati Garuda Indonesia Gallery Sales & Service Platinum Lounge Powered by BMW di Senayan City yang akan hadir dengan tampilan lebih baru.

Selain itu, ketersediaan program free shuttle The Prestige Service menggunakan kendaraan BMW dari dan menuju bandara bagi penumpang terpilih, dukungan dari BMW Indonesia untuk turut menyukseskan penyelenggaraan event kenegaraan, hingga kerja sama Corporate Account.

Lebih lanjut, dia mengatakan kolaborasi dengan VFS Global menjadi inisiasi layanan terintegrasi Garuda Indonesia dalam menghadirkan preferensi bagi pengguna jasa untuk memproses aplikasi visa pengguna setelah pendaftaran di website VFS Global.

"Dengan lokasi VFS Global yang berada di sales office Garuda Indonesia Senayan City, kami berharap dapat membawa eksklusivitas tersendiri serta menciptakan kemudahan dan efisiensi waktu bagi pengguna jasa dalam mempersiapkan dokumen perjalanan mereka secara optimal," ujar Irfan dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11).

Kinerja keuangan GIAA

Diberitakan sebelumnya, pendapatan usaha GIAA naik hingga 15% sebesar US$2,56 miliar selama periode 9 bulan pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yakni US$2,23 miliar.

Pertumbuhan pendapatan usaha tersebut salah satunya ditopang oleh peningkatan pendapatan penerbangan berjadwal sebesar 17% (year-on-year) mencapai US$2,01 miliar, sementara untuk pendapatan penerbangan tidak berjadwal turut mencatatkan kenaikan sebesar 6% dan pendapatan lainnya juga naik 8% dibandingkan dengan capaian hingga Kuartal III/2023.

Sementara itu, GIAA mencatatkan beban usaha sebesar US$2,38 miliar hingga kuartal III/2024 atau naik dari posisi tahun sebelumnya yang menorehkan beban sebesar US$1,99 miliar.

GIAA mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$131,22 juta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan kerugian periode yang sama tahun lalu yakni US$72,38 juta.