Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) mengungkapkan 2 permintaan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya saat diangkat menjadi pembantu presiden pada 2016.

Permitaan Pertama, BKS diminta memperbaiki konektivitas transportasi udara, darat dan air.

Pesan kedua, BKS diminta untuk memberdayakan stakeholder perhubungan dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selama delapan tahun ikut bantu-bantu Jokowi itu, mulai dari Kabinet Kerja 2014-2019 [sejak 2016] dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, BKS mengakui dirinya belum bisa menjawab tuntas dua pesan Jokowi itu.

Bukan karena gagal, BKS menegaskan ketuntasan itu tidak pernah ada karena Indonesia ingin terus maju.

"Tentu namanya hidup, bekerja, optimum selalu jadi cita-cita. Saya mengaku memang belum tuntas. Karena ketuntasan itu tidak pernah terjadi," kata BKS saat perilisan penjualan buku biografi 'BKS: Dari Underdog Jadi Menteri' di Gramedia Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

BKS meninggalkan beberapa evaluasi. Pertama adalah tentang keamanan sektor perhubungan di Indonesia. Kedua adalah tentang cita-cita Indonesia mengadaptasi transportasi ramah lingkungan electric vehicle di dalam negeri yang menurutnya masih dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah.

BKS mencontohkan pemerintah China yang punya komitmen kuat di sektor ini, sehingga kurang dari 10 tahun ekosistem kendaraan listrik di sana sangat masif, berbeda dengan di Indonesia yang menurutnya belum maksimal.

Evaluasi lainnya adalah kemacetan di kota-kota besar di Indonesia masih harus diurus oleh pemerintahan yang baru.

Meski demikian, BKS cukup bangga dengan apa yang belum dia tuntaskan, karena setidaknya eranya memberikan 'benih' untuk dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan setelah dirinya purna tugas.

"Sekarang sudah kita rintis, Jerman membantu KRL di Surabaya. World bank membantu BRT [Bust Rapid Test] di Medan dan Bandung. Jerman sedang studi tentang beberapa tempat yang bisa digunakan," kata BKS.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan sebagai salah satu langkah antisipatif, KAI akan mengatur rekayasa operasional 32 kereta api jarak jauh (KAJJ) yang akan berangkat dan berhenti di Stasiun Gambir pada tanggal tersebut.

Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah keterlambatan pengguna jasa KA yang menuju Stasiun Gambir akibat pengalihan arus lalu lintas di beberapa jalan menuju stasiun.

"Dari total tersebut, 27 KA Jarak Jauh yang berangkat dan 5 KA Jarak Jauh yang tiba di Stasiun Gambir akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk proses naik dan turun penumpang. Dalam kondisi normal, KA-KA ini tidak berhenti di Stasiun Jatinegara,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (19/10/2024).

Selain pengaturan KA Jarak Jauh, KAI melalui KAI Commuter juga akan mengoperasikan layanan pola perjalanan Commuter Line dengan total 1.048 perjalanan. Total ada 83 Stasiun KAI yang melayani naik turun Commuter Line di Jabodetabek.

Selain itu, KAI juga merencanakan tambahan 32 perjalanan Commuter Line, sehingga total akan ada 1.080 perjalanan yang dioperasikan. Penambahan ini dilakukan secara situasional, sesuai dengan kondisi kepadatan pengguna.

Pada 20 Oktober, KAI juga akan meningkatkan jumlah perjalanan LRT Jabodebek dari 260 menjadi 364 perjalanan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam hal pengamanan, KAI bekerja sama dengan Polda Metro untuk mengamankan stasiun-stasiun di Jakarta. Total ada 152 personel pengamanan untuk Stasiun KA Jarak Jauh dan 325 personel untuk Stasiun Commuter Line,” jelas Anne.

Anne juga menambahkan bahwa untuk meningkatkan layanan pengguna Commuter Line, akan ada penambahan petugas Passenger Service, petugas ticketing, loket portabel, dan petugas kebersihan. KAI Commuter juga akan memberlakukan jalur khusus bagi pengguna prioritas untuk masuk dan keluar stasiun.

Bisnis.com, JAKARTA - Budi Karya Sumadi (BKS) mengungkapkan tiga legasi yang paling berkenang selama menjabat sebagai Menteri Hubungan selama 8 tahun.

BKS masuk periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi di Kabinet Kerja pada 2016 menggantikan Ignasius Jonan.

"Ada tiga. Pertama mudik. Mudik itu seperti ujian untuk kami. Yang namanya Pak Jokowi, tidak pernah memberikan perintah yang flat, pasti tantangan. Yang paling membuat saya tidak bisa berkata-kata adalah pada saat [mudik] yang terakhir," kata BKS, Sabtu (19/10/2024).

BKS bercerita, mudik tersebut menjadi sangat berkesan karena Kementerian Perhubungan mampu menjalankan tugasnya membantu berjalannya mudik lebaran yang diestimasi melibatkan 195 juta pergerakan penduduk.

Legasi kedua yang menjadi kebanggaan BKS adalah rampungnya perjanjian kesepakatan Realignment Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura.

BKS bercerita, perebutan wilayah navigasi penerbangan antara Indonesia dengan Singapura ini sudah berlangsung sejak 1995, namun baru bisa diselesaikan pada eranya.

"Saya merasa bahwa teamwork dari Kementerian Perhubungan luar biasa karena hampir 100 kali pertemuan dengan Singapura, dan memakan waktu hampir 3 tahun, dan akhirnya berhasil," kata BKS.

Legasi kebanggaan BKS berikutnya adalah transformasi angkutan massal modern, yang kata BKS dirinya hanya 'nebeng' dari gagasan-gagasan Jokowi.

BKS menyebutkan beberapa di antaranya seperti MRT hingga Kereta Cepat atau Whoosh. "Tiga hal itu, ada hal yang lain tapi saya pikir terlalu banyak kredit saya terhadap legasi," pungkasnya.

Bisis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjabarkan kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam kondisi baik meskipun di tengah situasi menantang imbas adanya dinamika global. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dinilai tetap positif.

Menteri Keuangan yang juga sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 ini diproyeksi tumbuh di atas 5% (year on year/YoY), melanjutkan kinerja positif kuartal II/2024. Adapun, geliat ekonomi itu didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas," kata Sri Mulyani dalam siaran resmi KSSK, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Faktor pendorong kedua menurutnya adalah dari investasi yang terus tumbuh seiring penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bendaraha Negara tersebut juga mengatakan peningkatan aktivitas perekonomian domestik ke depan diperkirakan berlanjut hingga akhir 2024. Sebagai dukungan pemerintah, dia menegaskan kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak pada November 2024 serta mobilitas masyarakat di hari libur nasional akhir tahun juga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi aktivitas konsumsi.

Dari sisi perdagangan, Sri Mulyani mengatakan kinerja ekspor non migas diperkirakan juga akan meningkat didorong produk manufaktur dan pertambangan.

Menurutnya, kinerja sektor manufaktur dan perdagangan menjadi penopang utama pertumbuhan dari sisi produksi, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan nilai tambah dan output produksi.

Maka dengan perkembangan tersebut, Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia di 2024 ini diproyeksi bisa tumbuh di level 5,1% (YoY).

"Untuk tahun 2025, perekonomian diprakirakan tumbuh 5,2% [YoY], didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai bahwa Prabowo-Gibran perlu mengkaji serius langkah pemerintahan dalam 100 hari awal pemerintahannya berjalan nanti.

Menurutnya, presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto perlu menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

"Menurut saya pertama persiapan atau menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun ini sehingga nanti pemerintah selanjutnya punya peta jalan selama lima tahun mau apa saja yang diprirotaskan," tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan dalam periode pertama dan 100 hari pertama menjabat harus mulai mempelajari betul program yang dapat diwujudkan dengan berkaca dengan hasil kerja pemerintahan sebelumnya.

"Harus tahu tahun pertama dan kedua ketiga apa yang mau dilakukan harus diketahui betul. Buat saya apa yang sudah dicapai dirawat dengan baik kalau ada yang kurang pas dikoreksi untuk memastikan keberlanjutan," pungkas Suharso.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pandemic Fund menyetujui pemberian hibah baru senilai total US$547 juta untuk penguatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi di 40 negara. Indonesia turut mendapatkan pendanaan di penyaluran hibah dana pandemi putaran kedua tersebut.

Pendanaan putaran kedua itu disetujui pada Kamis (17/10/2024) dan diumumkan sehari setelahnya oleh Dewan Pengurus atau Pandemic Fund’s Governing Board.

Pada penutupan putaran kedua, Dewan Pengurus Pandemic Fund menyetujui hibah baru senilai US$418 juta, yang akan menyediakan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas laboratorium, dan membangun tenaga kesehatan.

Alokasi terbaru itu merupakan tambahan dari US$128,89 juta, yang disetujui pada 19 September 2024 untuk lima proyek jalur cepat guna mendukung 10 negara yang terkena dampak wabah mpox, sehingga total pendanaan yang diberikan pada putaran kedua menjadi US$547 juta.

Apabila mengacu pada asumsi kurs JISDOR per Jumat (18/10/2024) yakni Rp15.466 per dolar AS, total hibah dana pandemi putaran kedua itu setara dengan Rp8,46 triliun.

Pendanaan putaran kedua juga akan memobilisasi tambahan US$4 miliar untuk investasi dalam penguatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (prevention, preparedness, and response/PPR) di negara-negara penerima manfaat.

Ketua Bersama Pandemic Fund Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Rwanda Sabin Nsanzimana menjelaskan bahwa panel penasihat teknis dan dewan pengurus memastikan bahwa proses seleksi bersifat inklusif dan transparan. Proyek-proyek yang dipilih pun terdiri dari portofolio investasi yang berkualitas dan seimbang, yang menjawab kebutuhan kritis negara.

"Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna menjadikan dunia lebih aman dari pandemi," ujar Chatib dan Sabin dalam keterangan resmi, Sabtu (19/10/2024).

Keduanya juga mendesak para pemimpin global untuk merekapitalisasi Pandemic Fund dengan segera, sehingga dapat terus mendukung lebih banyak negara dan menutup kesenjangan dalam kesiapsiagaan menghadapi risiko krisis ke depan.

Indonesia Peroleh Hibah Dana Pandemi Rp385,1 Miliar

Indonesia menjadi salah satu negara yang memperoleh hibah dalam penyaluran dana Pandemic Fund putaran kedua.

Hibah tersebut diperoleh melalui proposal projek berjudul Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) atau pendekatan kolaboratif untuk pengawasan dan kesiapsiagaan pandemi di Indonesia.

Indonesia menjadi negara penerima hibah akan turut bekerja sama dengan entitas pelaksana, yakni Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Children's Fund (Unicef), serta Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

Chatib Basri yang juga Menteri Keuangan periode Indonesia 2013—2014 mengonfirmasi bahwa Indonesia memperoleh dana sebesar US$24,9 juta. Dengan asumsi kurs JISDOR saat ini, dana tersebut setara dengan Rp385,1 miliar.

"Benar [Indonesia memperoleh dana pandemi US$24,9 juta]," ujar Chatib kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

Pandemic Fund diluncurkan pada November 2022 dengan dukungan G20. Pada saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah atau Presidensi G20, yang berlangsung di Pulau Dewata, Bali.

Sejak terbentuk, total pendanaan Pandemic Fund telah mencapai US$885 juta atau sekitar Rp13,6 triliun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan baru Prabowo Subianto dinilai perlu fokus menyerap angkatan kerja di sektor formal agar tidak beralih ke sektor informal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan saat ini banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor-sektor formal. Mereka akhirnya memilih sektor informal seperti buruh harian, pekerja borongan pabrik, hingga GIG worker seperti ojek online (ojol) atau taksi online.

Dia menyebut pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya berkisar antara 3-4 juta. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.

Saat ini ekonomi RI hanya mampu menyerap sekitar 200.000 tenaga sektor formal setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Dengan PDB di kisaran 5%, maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun.

"Menumpuknya para pekerja informal itu, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan formal,” kata Piter dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Menurutnya, dampak ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja membuat banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal seperti ojol sebagai penopang biaya hidup.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Segara Research Institute menunjukan bahwa pekerjaan informal sebagai pengemudi taksi online dan pengemudi ojol menyerap lulusan S1 tertinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya.

Hasil survei itu menunjukan sebesar 26,53% dari responden pengemudi taksi online, dan 17,42% dari responden pengemudi ojol adalah lulusan sarjana.

Menurut hasli survei tersebut, banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja sebagai pengemudi taksi online dan ojol dikarenakan keduanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sektor informal lainnya.

Pertama yaitu dari sisi penghasilan yang lebih besar, dengan rata-rata penghasilan per bulan mereka masing-masing Rp 7,23 juta per bulan dan Rp 5,36 juta per bulan. Sementara pekerjaan informal lainnya, misalkan pengemudi konvensional hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp4,79 juta per bulan.

Lalu yang kedua yaitu dari sisi jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Rata-rata pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bantuan kedua fasilitasi tersebut. Sementara pekerja informal lainnya menyatakan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Terakhir yaitu dari sisi waktu atau jam kerja. Ojol atau taksi online memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel dalam menentukan sendiri jumlah jam kerja mereka.

Oleh karena itu, Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat terhadap potret pekerja informal sehingga regulasi yang ada mampu melindungi pekerja informal termasuk di sektor ride hailing.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu kembali memastikan aspek keamanan dan keselamatan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tidak buru-buru dalam menentukan waktu operasional.

Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono menuturkan masih terpantaunya butiran debu di area landasan pacu hingga wacana Forest Airport. Hal tersebut membuat banyak hal yang harus disempurnakan untuk keselamatan penerbangan.

“Sebaiknya, bandara itu disempurnakan faktor keselamatan dan keamanannya, karena kan bukan hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga kepentingan Presiden, para menteri, dan tamu negara,” kata Bambang Haryo, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Dia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang telah melakukan upaya peningkatan fasilitas saat ini, untuk memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan internasional. Salah satunya, memperlebar landasan pacu menjadi 45 meter dan tambahan panjang menjadi 2.500 meter

Namun, masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Misalnya, sisi kanan kiri landasan masih berupa pasir tanah liat dan bebatuan serta debu yang berisiko tersedot mesin pesawat hingga merusak blade turbin pesawat.

Jika itu terjadi, menurutnya, bisa mengakibatkan getaran mesin pesawat, karena rusaknya blade turbin dan bahkan bisa menyumbat aliran udara yang masuk, hingga menghilangkan daya dorong pesawat.

"Ujungnya, akan membahayakan seluruh pihak yang ada dalam pesawat,” katanya.

Bambang menyebut banyak terjadi kasus pesawat mengalami kerusakan bahkan kecelakaan akibat menghisap abu vulkanik yang lebih lembut dari pasir dan krikil.

Salah satu contohnya, peristiwa di Bandara Internasional Schipol Amsterdam pada 30 Mei 2024, yang mengakibatkan tewasnya satu perugas bandara akibat tersedot mesin pesawat. Sesuai aturan, jarak minimal adalah 30 meter.

Pernah terjadi juga pesawat British Airways mengalami mati mesin saat melewati wilayah yang ada debu vulkaniknya.

Selain itu, sebelum dilakukan pengesahan status Bandara IKN sebagai bandara internasional, pemerintah juga harus mencatatkan angka Pavement Classification Number (PCN), sebagai penentu tipe pesawat apa yang bisa mendarat atau mengudara di bandara tersebut.

Dia berharap Kementrian Perhubungan bisa melakukan uji tes landasan untuk pesawat yang ditargetkan mendarat di bandara tersebut dalam kondisi muatan penuh penumpang, logistik dan perbekalan bahan bakar serta air tawar. Termasuk juga kondisi pengaruh cuaca baik angin maupun hujan.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen bahan baku obat berharap pemerintahan baru era Prabowo-Gibran serius mendorong kemandirian sektor farmasi di Indonesia.

Terlebih, Prabowo-Gibran sempat berjanji akan memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus kemandirian industri obat dan vaksin, yang secara terang tertuang dalam Asta Cita dan menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas yang digaungkan ketika kampanye.

Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) FX Sudirman menilai langkah-langkah pemerintah untuk mulai mendukung kemandirian sektor farmasi sebenarnya sudah ada. Namun, regulasi yang efektif dan kebijakan jangka panjang masih perlu diperkuat.

Buktinya, skor Indonesia dalam indeks Global Health Security pada sektor sistem kesehatan yang meliputi ketersediaan obat-obatan dan bahan baku farmasi baru bisa mencapai 50,4 dari 100 poin, menggambarkan bahwa kemandirian sektor farmasi masih banyak tantangan dan jauh dari harapan.

"Salah satunya, kalau memang serius meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan kesiapan menghadapi ancaman kesehatan, maka perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis," jelasnya kepada Bisnis.com, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Sudirman menjelaskan bahwa saat ini 100% intermediate material untuk bahan baku obat dan 90% material pendukung dalam industri biofarmasi masih tergantung pada pasokan asing.

Sementara itu, proses sertifikasi dan regulasi dalam industrial biofarmasi dan bahan baku obat sering kali panjang dan rumit, sehingga menjadi penghambat bagi inovasi. Proses yang lebih efisien dan modernisasi regulasi pun begitu dinantikan para pelaku industri.

"Padahal, kalau melihat India dan China, mereka berangkat dari potensi pasar domestik yang sangat besar, sama seperti di sini. Akhirnya, memungkinkan mereka untuk mendorong produksi dalam skala besar, sekaligus memanfaatkan kemampuan tersebut untuk ekspansi ke pasar global," tambahnya.

Belajar dari kedua negara itu, mereka awalnya sama-sama mendapat dukungan besar dari pemerintah melalui kebijakan yang kondusif, serta adanya subsidi, insentif pajak, dan kemudahaan regulasi untuk mempercepat pengembangan industri farmasi.

Selain itu, keduanya juga secara masif membangun infrastruktur produksi farmasi, serta menciptakan iklim riset dan pengembangan (R&D) yang agresif.

Sama seperti Indonesia, kedua negara itu juga memiliki keunggulan dalam tenaga kerja murah dan infrastruktur pendukung yang berkembang pesat, sehingga mampu memproduksi bahan baku obat dan produk farmasi dengan harga yang kompetitif.

"Sementara itu, di Indonesia infrastruktur R&D masih kurang berkembang. Ada keterbatasan fasilitas laboratorium, kolaborasi dengan universitas, dan investasi dalam teknologi maju, sehingga secara umum ekosistem R&D belum terintegrasi," tutupnya.

Adapun, berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, terdapat janji memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.

Selain itu, ada pula janji untuk meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah, serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.

Tertulis pula janji bahwa Prabowo-Gibran akan menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.

Terakhir, pemerintah baru juga berjanji akan memastikan ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan hingga saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi.

Suharso mengatakan bahwa rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun demikian, Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti.

"Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," tuturnya.

Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani memilih diam tanpa suara padahal wartawan beberapa kali bertanya kepadanya soal hal tersebut.