JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan akan selesai pada akhir 2026.

Pembangunan bendungan ini bertujuan mendukung program swasembada pangan pemerintah yang diharapkan terealisasi dalam 4 tahun ke depan.

Perseroan mengungkapkan bahwa progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II telah mencapai 36,58 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, mengatakan bahwa perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji agar produktivitas petani di wilayah tersebut dapat segera meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang saat ini menjadi fokus pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Ermy menambahkan, lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji ini dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik.

Ia menjelaskan, bendungan terbesar di Sumsel ini akan mengaliri Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektar dari total kebutuhan lahan 124.000 hektar.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam setahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ungkap Ermy.

Bendungan ini juga berfungsi sebagai konservasi sumber daya air, menyediakan kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik, dan mampu mereduksi risiko banjir hingga 39,5 persen.

“Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji bertujuan menjaga kestabilan pasokan air di Daerah Irigasi Komering selama musim kemarau, yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering,” tambahnya.

Bendungan Tiga Dihaji juga berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (MW) serta dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air, sehingga diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat dan memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Waskita Karya telah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses pembangunan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi, demi mendukung swasembada pangan. Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian masyarakat, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan ini terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua dengan nilai Rp 1,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Dudy menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi.

"Kami masih harus kaji lagi karena ini banyak stakeholder dan di sisi lain kami juga tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat. Kami harus secara komprehensif melihat apakah memang penurunan itu bisa ditanggungkan dan berapa besarannya, kami harus melihat lagi," tegas Menhub Dudy.

Sebelumnya, di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan persyaratan agar harga tiket pesawat bisa turun.

Hal itu dikatakan Budi merespons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen pada Oktober 2024.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengajukan empat usulan terkait penurunan harga tiket pesawat itu saat mengadakan rapat dengan salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Syarat pertama adalah terkait pembebasan pajak suku cadang pesawat.

Kedua, soal pengadaan avtur agar tidak dimonopoli.

Ketiga, soal penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPn.

Menhub mengusulkan agar PPn tidak dikenakan lagi pada harga tiket pesawat.

“Terakhir, soal me-review cost-cost lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu, (syarat) nomor 1 dan 2, ya mungkin bisa (turun) 10 persen. Tapi kami masih menunggu lagi final dari kedua hal itu,” kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa pihaknya berencana membuka kerja sama dengan sejumlah negara baru untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Negara-negara yang sedang dijajaki untuk kerja sama baru tersebut antara lain Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Polandia.

Rencana ini telah dimasukkan dalam program quick win yang disusun oleh Kementerian BP2MI.

"Memang dalam rencana quick win kita, kita akan membuka beberapa negara baru (untuk penempatan PMI). Kanada, Amerika, Polandia, dan beberapa negara lain sedang kita jajaki peluang pasarnya seperti apa," ujar Karding di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Meski penjajakan telah dimulai, Karding meminta jajarannya untuk membuat rencana penempatan PMI yang realistis dan dapat direalisasikan. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang serta perencanaan teknis sebelum pelaksanaan penempatan PMI.

"Jangan hanya rencana (membuka penempatan baru) tapi tak bisa dilaksanakan. Saya ingin yang sudah dibuka (untuk penempatan PMI) sudah berjalan dan tinggal dieksekusi," kata Karding.

Karding menambahkan, penempatan PMI di negara tujuan baru nantinya akan menggunakan skema government to government (G to G). Skema ini memungkinkan penempatan PMI secara langsung oleh pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian tertulis dengan negara tujuan.

Ia juga menegaskan bahwa PMI yang dikirimkan melalui skema ini akan berstatus pekerja terampil (skilled worker).

"Rata-rata kalau G to G masuk ke skilled worker. Apapun skemanya, tekad kita adalah skilled worker. Kami ingin secara bertahap mengonversi dari low skilled ke medium skilled atau middle skilled, atau high skilled," jelas Karding.

Menurut data BP2MI tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Kemenko Perekonomian, jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965 orang. Negara tujuan dengan penempatan terbanyak adalah Taiwan dengan 83.216 PMI.

Sementara itu, Jawa Timur dan Indramayu tercatat sebagai provinsi dan kabupaten dengan jumlah PMI terbanyak, masing-masing sebanyak 68.069 dan 19.178 PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihaknya belum dilibatkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam pembahasan rencana pemindahan pintu masuk impor (entry point).

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenperin dan Kemendag berencana memindahkan pintu masuk barang impor ke tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketika ditanyakan oleh media mengenai kapan rencana tersebut akan diimplementasikan, Menhub Dudy menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan jawaban pasti.

“Mungkin bisa ditanyakan ke Kemenperin, saya baru dengar malah. Belum (diajak diskusi), belum ada obrolan untuk itu,” ujar Dudy singkat usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Beberapa komoditas yang menjadi prioritas dalam program pemindahan entry point tersebut antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

Pemindahan pintu masuk impor ini dimaksudkan untuk mengatasi peredaran barang impor murah atau ilegal, dengan fokus pada kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini menjadi perhatian utama Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pemerintah berencana memindahkan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.

Tiga titik pelabuhan impor yang ditetapkan adalah Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Agus, langkah ini bertujuan untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri.

"Ini sesuai dengan usulan untuk memindahkan pintu masuk barang impor guna mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia," ujar Agus, seperti dilansir dari siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).

KOMPAS.com - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsiGunung Lewotobi Laki-laki. Hal ini dilakukan Bank Mandiri sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang membutuhkan.

Perwakilan Bank Mandiri Cabang Larantuka menyerahkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan kepada masyarakat secara langsung.

Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region XI Bank Mandiri Winardi Legowo menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri sebagai wujud empati terhadap masyarakat.

"Kami dari Bank Mandiri dan seluruh Mandirian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak erupsi di Kabupaten Flores Timur. Kami berkomitmen hadir untuk membantu meringankan beban warga,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Winardi menambahkan bahwa bantuan yang disalurkan Bank Mandiri berfokus pada kebutuhan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Mengingat situasi saat ini, bantuan yang disalurkan fokus pada kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, serta kebutuhan sandang dan obat-obatan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Bank Mandiri turut berkoordinasi pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dan bekerja sama dengan Posko Bencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan distribusi bantuan.

“Bank Mandiri juga menggerakkan sukarelawan dan karyawan di sekitar lokasi bencana untuk turut serta dalam proses tanggap darurat,” ujar Winardi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terus melanjutkan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan perubahan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, sampai dengan akhir bulan September 2024, Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta.

"Dengan nominal sebesar Rp 337,4 miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pembayaran klaim ini terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta.

Selain itu, ada juga pembayaran klaim asuransi kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Sebelumnya, OJK menyoroti kinerja AJB Bumiputera yang masih belum mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Ogi menjabarkan, ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan, pertama adalah rencana pembayaran outstanding yang mencapai Rp 2,8 triliun sampai akhir tahun.

Namun, sampai September ini, pembayaran klaim baru terealisasikan senilai Rp 337,4 miliar.

Selain itu, Ogi bilang, rencana kedua adalah rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial itu baru mencapai Rp 181 miliar.

Kemudian, AJB Bumiputera 1912 juga telah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp 285,3 miliar. Sayangnya, dua aksi tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, AJB Bumiputera juga sedang menjalankan reorganisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK.

"Masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare.

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berupaya memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyampaikan, AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian dalam keterangan resmi, Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80 persen kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400.000 petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250.000 hektare di 22 provinsi.

Ia menuturkan, realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp 3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500.000 hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08 persen.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sedikit catatan, tiga provinsi dengan keikutsertaan AUTP terbesar adalah Jawa Barat dengan kepesertaan lebih dari 140.000 petani, Jawa Timur 79.000 petani, dan Jawa Tengah 64.000 petani.

“Kami menyadari pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia. Meski ada tantangan, kami optimis target AUTP tahun ini akan tercapai sehingga seluruh petani dapat terlindungi oleh asuransi,” imbuh Brellian.

Namun, Brellian juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP, antara lain jangkauan area yang luas, keinginan petani untuk membayar 20 persen premi, penggunaan aplikasi SIAP yang masih membutuhkan sosialisasi, dan pengelolaan lahan endemis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, pemerintah menargetkan mencetak sawah tiga juta hektar untuk lima tahun ke depan, atau selama periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sudaryono mengatakan, hal itu selaras dengan target menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Dalam waktu dekat, kita targetkan swasembada, dan seterusnya adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," ungkap Sudaryono, Rabu (25/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa industri tekstil Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar, telah dinyatakan pailit.

Menurutnya, produk tekstil seperti pakaian, sepatu, dan aksesori tetap menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan kini juga mendukung gaya hidup.

"Ini menunjukkan bahwa industri tekstil masih bergeliat dan memastikan bahwa sektor ini tidak akan mengalami kemunduran," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kondisi positif industri tekstil dalam negeri tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana industri tekstil dan produk tekstil pada kuartal III 2024 mencatatkan pertumbuhan 7,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Airlangga menyebutkan bahwa peluang di sektor tekstil Indonesia masih besar, dengan minat dari sekitar 15 perusahaan tekstil asal Taiwan yang berencana merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Namun, dalam negosiasi, para investor ini mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah penggunaan energi hijau selama beroperasi di Indonesia.

"Permintaan global saat ini mengarah pada pabrik berbasis energi terbarukan, terutama untuk produk-produk lifestyle atau green," jelas Airlangga. "Mereka menginginkan sepatu yang diproduksi dengan listrik dari renewable energy."

Investor juga meminta kemudahan dalam pembelian tanah untuk pembangunan pabrik. Namun, pemerintah menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk masuk ke zona ekonomi khusus (KEK).

"Saat ini KEK di Batang dan Kendal sebagian besar sudah terisi. Pemerintah juga tengah melakukan ekspansi di kawasan tersebut agar sesuai dengan harapan para investor," ujarnya.

Di sisi lain, untuk melindungi industri tekstil domestik, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal bagi sektor padat karya pada akhir 2024. Insentif ini tidak hanya untuk sektor hilir, tetapi juga akan memperkuat rantai pasok industri tekstil, termasuk pabrik benang, kain, hingga dyeing dan weaving.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga stabilitas pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan yang dikenakan pada barang impor yang merugikan produsen lokal, sementara BMDTP adalah bea yang dibayar oleh pemerintah untuk impor bahan baku dalam industri tertentu.

"Kami tengah memproses perpanjangan kebijakan ini agar rantai pasok dalam negeri terlindungi," pungkasnya.

KOMPAS.com – Digitalisasi telah menjadi pendorong utama perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.

Berdasarkan laporan “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia” dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang dirilis pada 2024, digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM.

Mayoritas UMKM yang disurvei mengaku merasakan kepraktisan, mendapat jangkauan pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis yang lebih cepat lewat digitalisasi. Jumlah penjualan dan pelanggan pun meningkat dengan langkah tersebut.

Salah satu bentuk digitalisasi yang krusial bagi UMKM adalah penerapan metode pembayaran digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau electronic data capture (EDC).

Sebagai salah satu bank swasta di Indonesia yang menyadari pentingnya digitalisasi bagi UMKM, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan aplikasi Merchant BCA. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM di era digital, dengan tiga keunggulan utama. Berikut adalah ulasannya.

1. Kemudahan pengajuan EDC BCA atau QRIS di mana dan kapan saja

Aplikasi Merchant BCA memungkinkan pelaku usaha melakukan pengajuan EDC BCA atau QRIS di mana pun dan kapan pun, melalui proses yang mudah untuk diikuti. Berikut adalah langkahnya.

• Unduh aplikasi “Merchant BCA” di App Store atau Play Store.
• Pilih opsi "Daftar" untuk melakukan registrasi merchant.
• Jika belum memiliki EDC atau QRIS BCA, pilih "Belum".
• Ajukan fasilitas pembayaran EDC atau QRIS statis.
• Siapkan dokumen usaha, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta dokumen pribadi seperti KTP dan NPWP.

2. Pantau dan kelola transaksi secara real-time

Aplikasi Merchant BCA menawarkan fitur “Pantau Transaksi Secara Real Time” yang sangat berguna bagi pemilik usaha dengan beberapa cabang. Dengan fitur ini, semua transaksi dari berbagai toko bisa dimonitor hanya melalui satu aplikasi.

Penggunaannya mudah, cukup dengan membuka aplikasi Merchant BCA di smartphone, lalu klik menu "Transaksi". Di sini, semua riwayat transaksi dapat dilihat dan dapat diatur sesuai periode waktu yang diinginkan.

Jika ingin melihat transaksi per toko, cukup pilih menu "Toko" untuk melihat daftar cabang toko yang dimiliki. Selanjutnya, pilih salah satu toko untuk melihat informasi lebih detail tentang transaksi di toko tersebut.

Selain itu, di fitur “Nominal Transaksi” terdapat visualisasi pendapatan dalam bentuk grafik. Informasi ini dapat membantu dalam memahami kinerja setiap toko dengan lebih cepat.

3. Merchant Care, dukungan teknis 24/7

Aplikasi Merchant BCA tidak hanya membantu dalam mengelola transaksi, tetapi juga menyediakan dukungan teknis melalui fitur “Merchant Care”. Fitur ini dirancang untuk membantu mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi, terutama terkait perangkat EDC.

Jika mengalami masalah dengan EDC, seperti kehabisan struk atau gangguan sinyal, tidak perlu khawatir. Pengguna cukup buka aplikasi Merchant BCA dan pilih "Merchant Care". Di sini, ada berbagai solusi untuk mengatasi kendala umum pada EDC BCA.

Pengajuan kendala hardware pun bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur “Merchant Care”. Layanan ini tersedia 24/7 sehingga selalu siap kapan pun dibutuhkan untuk memastikan operasional bisnis tetap lancar tanpa gangguan signifikan.

Aplikasi Merchant BCA hadir sebagai solusi komprehensif yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola transaksi, memantau kinerja bisnis, dan mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan.

Unduh aplikasi Merchant BCA sekarang dan nikmati kemudahan mengelola transaksi, memantau kinerja, serta dukungan teknis kapanpun dan dimanapun. Kunjungi laman ini untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Merchant BCA!

* BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

* BCA merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, serapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per November 2024 sudah mencapai Rp 28,01 triliun.

Dudy menyebut angka ini masih 61,67 persen dari total anggaran yang diberikan yakni Rp 45,42 triliun.

“Capaian nilai realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2024 per November 2024 adalah adalah Rp 28,01 triliun atau mencapai 61,67 persen,” ujar Menhub Dudy saat Rapat Kerja dengan Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut dia angka serapan ini masih di bawah target yang ditetapkan. Dia menyebutkan target serapan untuk 31 Oktober 2024 adalah Rp 32,39 triliun sedangkan anggaran yang terserap baru Rp 28,01 triliun.

Untuk mempercepat serapan hingga akhir tahun, Menhub Dudy bilang pihaknya akan melakukan beberapa langkah seperti akselerasi pelaksanaan program sampai mendorong pembayaran termin kegiatan tepat waktu.

“Melakukan akselerasi pelaksanaan program atau proyek dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana dan ketentuan dan berlaku, memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun serta melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Agustus kemarin, Kemenhub menyatakan realisasi anggaran tahun 2024 telah mencapai Rp 22,58 triliun. Angka ini setara 51,95 persen dari anggaran yang ditetapkan di sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp 45,42 triliun.

KOMPAS.com - Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, Polda Riau meluncurkan program ketahanan swasembada pangan melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin.

Program tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Sebagai informasi, program ketahanan pangan yang digagas oleh Polda Riau tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam periode 100 hari pertama pemerintahannya. Menindaklanjuti arahan ini, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk melaksanakan program ketahanan pangan, termasuk di Riau.

Untuk menjalankannya, Polda Riau melibatkan 12 Polres di seluruh wilayahnya dan berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak terkait.

"Sebagai langkah awal, kami telah menanam jagung di lahan seluas 20 hektare di beberapa titik," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, saat meresmikan program Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Kapolda menjelaskan, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil dan 45 kilogram bibit jagung manis telah ditabur di lahan tersebut. Selain itu, sebanyak 30.000 ekor ikan patin juga dibudidayakan sebagai bagian dari ketahanan pangan berbasis perikanan.

Kapolda Riau juga menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan produktif.

“Ketahanan pangan adalah upaya untuk membangun masyarakat sehat dan berdaya saing, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Geografis Riau yang penuh tantangan, seperti lahan gambut dan dataran rendah, membuat program tersebut memerlukan kerja keras dan sinergi lintas sektor. Dengan dukungan TNI, Polda Riau optimistis bahwa program tersebut dapat berjalan lancar.

"Berkat kerja sama solid antara Polri, TNI, dan masyarakat, kami yakin bahwa program ini bisa berhasil," tambah Kapolda.

Program ketahanan pangan ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat setempat, seperti melalui penanaman jagung di lahan kelompok tani Desa Tambang. Selain memperkuat ketahanan pangan, diharapkan kegiatan ini membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan perikanan.

"Kami berharap, kerja keras ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dan membawa manfaat besar bagi bangsa," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh pesat di Indonesia. Tak heran jika Bank Indonesia (BI) menyebutkan, transaksi QRIS tumbuh hingga mencapai 217,33 persen dalam setahun terakhir.

Pada 18 September 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, transaksi QRIS tumbuh pesat sebesar 217,33 persen (year-on-year/yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant 33,77 juta.

Pakar Keuangan Digital Mariadi Aryo Laksmono, yang akrab disapa Mono mengungkapkan, pembayaran QRIS tumbuh karena mudah dan simpel.

“Sebenarnya yang paling simpel, kenapa QRIS ini jadi laku? Ya karena itu gampang banget. Kayak saya tuh kadang-kadang lupa bawa dompet, tapi handphone enggak pernah lupa. Padahal di dompet ada dokumen yang lebih penting, KTP, SIM, dan sebagainya,” kata Mono dalam program GENERASI CUAN yang tayang di YouTube Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Mono mengatakan bahwa masyarakat perlu mengapresiasi Bank Indonesia (BI) yang telah memperkenalkan QRIS.

“BI tidak hanya sebagai regulator tetapi juga game changer untuk transaksi digital,” ujar Mono.

Di Indonesia, hadir “Posku Lite”, aplikasi kasir digital yang berkolaborasi dengan sistem pembayaran QRIS.

“Target pasar kami (Posku Lite) memang UMKM, karena hampir 65 persen jumlah UMKM di Indonesia yang belum terdigitalisasi,” kata Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang, Indra.

Indra berharap, dengan adanya Posku Lite bisa memberikan manfaat bagi para UMKM dan membantu UMKM bisa naik kelas.

Adapun Posku Lite bisa diunduh melalui Playstore. Aplikasi diunduh secara gratis.

“Banyak UMKM kelas menengah ke bawah masih ragu beralih ke kasir digital karena mayoritas aplikasi saat ini berbayar, kalau ada gratis, itu pun terbatas fitur yang diberikan,” kata Indra.

Oleh karena itu, Posku Lite mencoba hadir dengan kemudahan bagi para pengguna.

“Membuat sistem kasir digital yang dirancang khusus untuk UMKM dan yang paling menarik, aplikasi ini gratis tanpa biaya aplikasi,” ujar Indra.

Saat ini, ada sekitar 200 merchant yang sudah menggunakan aplikasi Posku Lite, baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Indra berharap jumlah pengguna naik drastis.

Fitur-fitur Posku Lite antara lain “Kasirku”, yakni fitur untuk berjualan.

“Pengguna dapat menerima pembayaran melalui cash dan QRIS,” kata Indra.

Kemudian, fitur “Tambah Pengguna” yang bisa memperluas kasir dengan hitungan atau admin dalam hitungan menit. Terakhir, fitur “Payment Point Online Bank”.

“Mereka bisa melalukan pembayaran listrik, pembelian pulsa atau paket data,” ujar Indra.

Indra juga mengatakan, penarikan dana tidak membutuhkan lama.

“Karena kami tidak mau menahan dari merchant kami, H+1,” kata dia.