Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi bersama jelang berakhir masa jabatan mereka berdua.

Momen itu terjadi dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR, Kamis (10/10).

Awalnya, Sri Mulyani memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki karena selalu transparan dalam menjelaskan hal-hal yang dikerjakan menggunakan APBN.

Usai Sri Mulyani sambutan, Basuki langsung berdiri dan mengambil microphone. Ia mengajak Sri Mulyani bernyanyi.

"Kami berdua kan tinggal menghitung hari. Karena itu di kesempatan ini saya tahu ibu kan sibuk, ada rasa galau, untuk itu saya mau menghibur ibu. Monggu bu, ibu mau nyanyi apa, saya main drum," katanya.

Sri Mulyani pun menerima ajakan Basuki. Ia langsung memilih lagu Menghitung Hari yang dipopulerkan Krisdayanti.

Sri Mulyani bernyanyi sambil diiringi Basuki yang bermain drum.

Tak hanya satu lagu, keduanya juga membawakan satu lagu lainnya bertema perpisahan.

Usai bernyanyi, Basuki mendatangi Sri Mulyani dan mencium tangan bendahara negara tersebut. Sri Mulyani pun tertawa sambil menepuk pundak Basuki.

"Terimakasih, goodbye. Terimakasih Pak Bas, terimakasih semuanya," katanya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk buka-bukaan mengenai kartu e-Toll yang expired atau kedaluwarsa.

Mereka menyatakan kedaluarsa diberlakukan sebagai salah satu proses pengendalian transaksi.

Mengutip instagram resmi Jasa Marga pada Kamis (10/10), mereka menyebutkan pengendalian transaksi dilakukan oleh perseroan berdasarkan evaluasi waktu pengguna jalan berada di jalan tol.

Tujuannya untuk menciptakan pengelolaan pendapatan tol zero loss dan aman.

"Durasi implementasi waktu kedaluwarsa e-toll card tersebut sudah memperhitungkan waktu perjalanan dan waktu istirahat pengguna jalan tol," kata Jasa Marga.

Jasa Marga menentukan batas waktu kartu e-Tol kedaluwarsa berdasarkan 1,5 sampai 2 kali dari waktu tempuh perjalanan normal.

Misalnya, masuk Tol Pamulang dan keluar Serpong waktu tempuh normalnya sekitar 30 menit, maka maksimal pengguna jalan tol keluar adalah 1 jam kemudian. Jadi, saat masuk tol pukul 13.00 WIB, maksimal keluar tol pukul 14.00 WIB.

Apabila pengguna jalan tol tersebut tidak keluar lebih dari 1 jam, maka kartu e-tol akan kedaluwarsa.

"Penentuan batas waktu perjalanan sebagai evaluasi pengendalian adalah berdasarkan 1,5 sampai 2 kali dari waktu tempuh normal. Khusus untuk jalan tol dengan sistem transaksi tertutup terintegrasi, batas waktu perjalanan akan menyesuaikan antara kecepatan rata-rata kendaraan dengan jarak atau panjang jalan tol tersebut," terang Jasa Marga.

Namun, Jasa Marga menekankan masyarakat tidak perlu khawatir, meski kartu e-toll kedaluwarsa tidak akan menyebabkan saldo pengguna hangus. Saldo tetap terpotong saat proses tapping e-toll sesuai tarif asal gerbang dan tujuan pengguna jalan.

Hanya saja, Automatic Lane Barrier (ALB) pada gerbang tol tidak bisa terbuka secara otomatis karena pengguna jalan tol melebihi batas waktu atau kedaluwarsa.

Saat mengalami kejadian ini, maka Jasa Marga meminta pengguna jalan tol tidak panik. Saat kartu kedaluwarsa, pengguna jalan tol dapat menekan tombol bantuan untuk dibantu proses transaksinya oleh petugas di gerbang tol tersebut.

"(Bila) ALB tidak terbuka otomatis, petugas gerbang tol akan datang membantu pengguna jalan," pungkas Jasa Marga.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) meminta subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik dilanjutkan. Status program ini yang sekarang berhenti disebut membuat konsumen memutuskan menunda pembelian lantaran harganya normal.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini berhenti mengucurkan subsidi lantaran kuota yang disiapkan untuk tahun ini sudah tercapai. Pada awal tahun Kemenperin menyatakan kuota buat 2024 sebesar 50 ribu unit, kemudian ditambah 10 ribuan unit, hingga total sekitar 60 ribuan unit.

Berdasarkan data situs Sisapira, saat ini 60.823 motor listrik sudah mendapatkan subsidi dan alokasi anggaran yang masih tersedia dinyatakan 0.

Wakil Ketua Aismoli Wilson Teoh saat rapat dengan Pimpinan DPR RI pada Rabu (10/10) menjelaskan subsidi itu dibutuhkan buat meningkatkan populasi motor listrik di dalam negeri. Dia bilang sejauh ini ada 130 ribu motor listrik di Indonesia, namun angka itu cuma mewakili 0,5persen dari populasi motor konvensional.

"Bagi industri sepeda motor listrik untuk berkembang dengan lebih pesat lagi, kami sangat membutuhkan dan mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk bisa melanjutkan skema bantuan pemerintah sebesar Rp7 juta rupiah ini kepada seluruh segmen masyarakat," kata dia.

Lalu Wilson mengungkap konsumen sekarang memilih menahan pembelian motor listrik setelah subsidi Rp7 juta dari pemerintah tak lagi mengucur. Menurut dia konsumen juga menunggu keputusan pemerintah terkait kelanjutan subsidi.

"Kami juga mengamati bahwa di penghujung 2024 ini, di mana dinilai kuota subsidi sudah terserap semua, sehingga konsumen pun melakukan hold buying, menunggu kembali, apakah kelanjutan subsidi ini berlanjut," jelas dia.

"Dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan yang lebih kongkret terkait perpanjangan program bantuan pemerintah," katanya lagi.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, kuota subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik diberikan paling banyak 200 ribu unit pada 2023 dan 600 ribu unit pada 2024.

Dalam aturan ini tak ada penjelasan kuota untuk 2025 yang bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.660 per dolar AS pada Kamis (10/10) pagi. Mata uang Garuda melemah 30,5 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,12 persen, baht Thailand menguat 0,07 persen, yuan China menguat 0,16 persen, peso Filipina melemah 0,23 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,07 persen.

Dolar Singapura menguat 0,07 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,05 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,07 persen.

Sedangkan, dolar Australia menguat 0,09 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas makin besar kemungkinan the Fed bakal pangkas suku bunga 50 basis poin (bps).

"Investor juga mengantisipasi data inflasi AS yang akan di rilis malam ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.600 per dolar AS - Rp15.725 per dolar AS.

Harga minyak turun pada Rabu (9/10) setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah di AS naik.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent menetap di US$76,58 per barel, turun 60 sen atau 0,8 persen. Sementara harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 33 sen atau 0,5 persen menjadi $73,24 per barel.

Persediaan minyak mentah AS merujuk data Badan Informasi Energi (EIA), melonjak 5,8 juta barel menjadi 422,7 juta barel pada pekan lalu.

Lonjakan persediaan lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan sebesar 2 juta barel.

Analis menyebut lonjakan menekan pergerakan harga minyak.

Tapi tekanan sedikit teredam oleh sentimen gangguan pasokan dari Iran imbas konflik Timur Tengah.

Tekanan juga terendam oleh Badai Milton di AS yang berpotensi menghambat produksi minyak.

"Ada elemen bullish dalam jumlah bensin, yang mungkin merupakan rebound dari badai tersebut," kata Yawger, mengacu pada Badai Helene, yang melanda AS akhir bulan lalu.

Badai ini selain menghambat produksi juga telah meningkatkan permintaan bensin di negara bagian tersebut, dengan sekitar seperempat stasiun pengisian bahan bakar kehabisan pasokan.

Pengusaha sawit buka suara soal tuduhan mereka mengemplang pajak Rp300 triliun. 

Suara disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. Kepada CNNIndonesia.com ia mengatakan tuduhan bermula dari upaya pemutihan lahan sawit yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

Saat pemutihan, pemerintah mendapatkan laporan dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Kelapa Sawit dan BPKP bahwa ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan masuk di kawasan hutan.

Dalam menyelesaikan pelanggaran itu, pemerintah menggunakan UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 110 A dan 110 B.

Pasal 110 A berisi ketentuan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki perizinan berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun.

Sementara Pasal 110 B berisi ketentuan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif.

Eddy mengatakan terkait masalah itu, anggota Gapki sudah menaatinya. Khusus untuk pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 110 A UU Cipta Kerja, anggotanya sudah memenuhi permintaan pemerintah.

Eddy mengatakan terkait sangkaan pelanggaran Pasal 110 A, pihaknya mendapatkan informasi ada 700 ribu hektare kawasan hutan yang dipakai perusahaan sawit tanpa izin. 

Namun, Eddy tak merinci dengan jelas berapa hektare lahan sawit milik anggota Gapki yang melanggar pasal 110 A.

"Untuk anggota Gapki yang terindikasi masuk di Pasal 110A hampir semuanya sudah melakukan pembayaran," katanya.

Sedangkan berkaitan dengan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 110B, Eddy mengatakan pengusaha sawit belum membayar denda administratif termasuk pajaknya karena masih menunggu surat dari KLHK.

"Karena sampai dengan sekarang surat tersebut belum ada, jadi belum tahu," katanya.

Eddy sempat membocorkan besaran denda yang kemungkinan harus dibayarkan anggotanya karena melanggar pasal 110 B. Pada April 2024 lalu, ia menyebut denda berkisar Rp100 juta-Rp130 juta per hektare.

Sedangkan denda yang dibayarkan untuk pelanggaran pasal 110 A diklaim tak sebesar itu. Kendati, Eddy enggan menjelaskan berapa denda yang sudah dibayar ke negara.

"Bukan (denda Rp100 juta-Rp130 juta per hektare), 110 A tidak sebesar itu. Itu (denda) 110 B diperlukan sebesar itu informasinya, tapi sampai sekarang belum ada surat dari KLHK," tegasnya.

Sebanyak 300 pengusaha Indonesia diduga mengemplang pajak hingga mencapai Rp300 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Karena potensi pendapatan negara yang hilang cukup besar, Prabowo katanya akan mengejar 300 pengusaha itu.

Prabowo ia sebut-sebut telah mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC, Senin (7/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah tudingan Amerika Serikat (AS) bahwa ada praktek kerja paksa di sektor industri nikel Indonesia.

"Nggak ada dong, saya kan Mantan Menteri Investasi. Mana ada sih kerja paksa," kata Bahlil di Jakarta, Senin (7/10) malam, dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait laporan tersebut. Setelah itu, baru akan mengecek sumber laporan yang digunakan Negeri Paman Sam itu.

"Kalau pekerja itu panglima kan di Kemenaker, jadi kita tunggu di sana. Nanti kita tunjukkan bukti-bukti mana untuk klasifikasi indikator yang mereka gunakan apa, laporannya seperti apa," ujar Aca sapaan akrabnya di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).

Menurut Aca, monitor pelaksanaan serta pengawasan pemenuhan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja ada di Kemenaker. Namun, ia memastikan, sebagai pemberi kerja, ESDM memastikan semua hak pekerjanya terpenuhi.

"Kalau di ESDM kan ke pemberi kerja, di dalam pemberi kerja kita juga salah satunya sama-sama untuk memonitor pelaksanaan pemberi kerja terhadap pekerja, seperti apa sesuai dengan peraturan Kemenaker," jelasnya.

Ia memastikan koordinasi dengan Kemenaker rutin dilakukan dan sampai saat ini belum menerima adanya laporan kerja paksa di industri nikel Tanah Air.

"Belum, nanti saya cek lagi ya," pungkasnya.

Tudingan Negeri Paman Sam tersebut tertulis dalam laporan 'Global State of Child and Forced Labour' yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada 5 September 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) menduga ada kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Berdasarkan laporan itu, para korban kerja paksa merupakan warga negara asing (WNA) China. Mereka dipaksa bekerja di pabrik smelter nikel di Tanah Air.

"Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari Kongo," kata Deputi Wakil Menteri Ketenagakerjaan AS Thea Lee.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap cara menambah lifting atau produksi minyak sebanyak 200 ribu barrel oil per day (BOPD) agar dapat mencapai target sebesar 605 ribu BOPD pada 2025.

Caranya termasuk mengoptimalisasi dan mengeksplorasi sumur-sumur idle alias menganggur dengan intervensi teknologi.

"Target kami adalah ke depan kita bisa menambah sekitar 200 ribu barrel dengan catatan, satu adalah optimalisasi sumur-sumur yang ideal, yang kedua adalah kita mengoptimalkan sumur-sumur yang ada dengan intervensi teknologi, dan yang ketiga adalah segera kita melakukan eksplorasi," ujar dia dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Mulanya, Bahlil menerangkan lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara, konsumsi Indonesia saat itu hanya 600 ribu-700 ribu barel per hari sehingga ada surplus atau kelebihan 900 ribu hingga 1 juta barel per hari.

Namun, kondisi saat ini jauh berbeda. Konsumsi minyak hari ini 1,5 juta-1,6 juta barel per hari. Sementara lifting minyak hanya di kisaran 600 ribu barel per hari.

"Tapi apa yang terjadi? 2022-2023 lifting kita menurun terus, bahkan sekarang tinggal hampir 600 ribu BOPD, konsumsi kita sekarang 1 juta. Jadi terbalik, 1996-1997 kita ekspor 1 juta sekarang kita impor 1 juta BOPD," ungkap Bahlil.

Setelah didalami, Bahlil mengatakan lifting 600 ribu barel per hari ini 65 persen dihasilkan oleh PT Pertamina (Persero) dan 25 persen dihasilkan oleh ExxonMobil Cepu Ltd.

Di samping itu, ia menemukan dari total 45 sumur di Indonesia, sumur yang idle atau menganggur ada sekitar 16 ribu sumur. Dari 16 ribu sumur yang menganggur tersebut, Bahlil menyebut ada 5.000 sumur ideal yang masih produktif.

Bahlil menyebut ExxonMovil mulanya menemukan 100 ribu BOPD. Namun setelah diintervensi dengan teknologi, kapasitasnya mampu dinaikkan menjadi 150 ribu BOPD.

"Artinya apa? Secara pengalaman yang ada, sumur-sumur yang ada ini bisa diintervensi dengan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksinya," jelas dia.

"Dan kemarin saya sudah bicara sama Pertamina, sama SKK Migas, ternyata dalam pengalamannya, kalau diintervensi dengan teknologi, itu bisa meningkatkan 20 persen dari total lifting kita sekaran. Artinya kalau 600 ribu kali 20 persen, itu kan bisa dapat 120 ribu barel," tuturnya.

Presiden Jokowi menetapkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional.

Penetapan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten. Beleid itu diteken Jokowi dan mulai berlaku sejak 7 Oktober 2024.

Dalam penjelasan beleid ini, Jokowi menyebut tujuan BSD ditetapkan menjadi KEK adalah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

KEK BSD memiliki luas 59,68 hektare yang terdiri atas:

a. Wilayah timur seluas 28,83 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; dan

b. Wilayah barat seluas 30,85 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Penetapan dilakukan setelah sebelumnya Jokowi juga menetapkan BSD sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Maret lalu.

BSD City diketahui dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Group. Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjaja diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut. Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, tepatkah BSD ditetapkan sebagai KEK dan PSN benarkan ini ada hubungannya dengan balas budi Jokowi ke Franky karena mau menjadi investor di IKN?

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai penetapan BSD sebagai KEK dan PSN kurang tepat.

Pasalnya, BSD sudah menjadi kawasan yang maju dengan infrastruktur memadai dan fasilitas modern, serta memiliki akses ke bandara.

Ia mempertanyakan mengapa wilayah yang sudah berkembang malah ditetapkan menjadi KEK. Padahal, banyak wilayah lain di Indonesia yang lebih membutuhkan insentif untuk menarik investasi supaya ekonominya maju dan berkembang.

"Ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan fasilitas, di mana wilayah yang sudah maju kembali mendapatkan keistimewaan, meninggalkan daerah-daerah tertinggal yang justru lebih membutuhkan perhatian," katanya kepada CNNIndonesia.com.

BSD, sambungnya, memang memiliki potensi besar dengan letak geografis yang strategis yakni dekat dengan Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Belum lagi infrastrukturnya yang modern menjadikan BSD sebagai kawasan yang menarik bagi berbagai sektor, termasuk teknologi, edukasi, dan kesehatan.

Namun, potensi ini sudah ada bahkan sebelum penetapan KEK. Dengan kata lain katanya; langkah Jokowi menetapkan BSD jadi KEK mungkin hanya memperkuat monopoli pengembangan di area tersebut, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan.

Achmad mengatakan KEK pada dasarnya dirancang untuk mendorong pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal atau memiliki potensi tetapi belum dimaksimalkan.

Sebagai KEK dan PSN, BSD akan menikmati berbagai keuntungan, termasuk insentif fiskal seperti pengurangan pajak, keringanan bea masuk, dan kemudahan perizinan.

Namun, BSD katanya sudah berkembang pesat tanpa insentif tambahan dari pemerintah.

"Insentif semacam ini justru akan memperlebar kesenjangan antara wilayah maju seperti BSD dan daerah-daerah yang masih tertinggal, yang lebih membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," katanya.

Achmad mengatakan penetapan BSD sebagai KEK yang dikelola oleh PT Surya Inter Wisesa, anak usaha PT Bumi Serpong Damai (BSDE), yang juga merupakan bagian dari Sinarmas Group, dapat menimbulkan spekulasi bahwa ada keterkaitan dengan kepentingan bisnis di proyek IKN.

Meskipun pemerintah memiliki argumen bahwa penetapan KEK di BSD didasarkan pada potensi kawasan tersebut dalam sektor edukasi, teknologi, dan kesehatan, Achmad mengatakan sulit untuk mengabaikan adanya potensi konflik kepentingan.

"Sinarmas Group diketahui memiliki keterlibatan di IKN, dan penetapan ini bisa dilihat sebagai bentuk 'imbalan' atau dukungan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penetapan KEK di BSD lebih didasarkan pada relasi bisnis-politik daripada urgensi ekonomi nasional," imbuhnya.

Jika melihat ke berbagai wilayah lain di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, Achmad mengatakan masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wilayah-wilayah itu seringkali terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai, akses yang sulit, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih.

Ia mencontohkan wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Meskipun memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang besar, sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional.

"Daerah-daerah seperti ini lebih pantas mendapatkan status KEK agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," katanya.

Yang membuat penetapan BSD sebagai KEK semakin mencurigakan, sambung Achmad, adalah waktu penetapannya yang hanya berselang 11 hari sebelum Jokowi turun dari jabatan presiden.

Ia mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan upaya untuk mempercepat agenda tertentu atau mungkin ada dorongan dari pihak-pihak yang berkepentingan di balik layar.

"Keputusan strategis semacam ini biasanya membutuhkan waktu dan evaluasi mendalam, sehingga penetapan mendadak di akhir masa jabatan terlihat aneh dan kurang transparan. Penetapan ini bisa dilihat sebagai langkah untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu sebelum pergantian pemerintahan terjadi. Dalam konteks ini, keputusan Jokowi menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang mendesak, terutama karena Sinarmas Group, yang memiliki keterlibatan besar di proyek IKN, juga menjadi bagian dari perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BSD," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan tentu dengan kawasan yang sudah terintegrasi, BSD sebenarnya bisa dikembangkan menjadi suatu pusat industri yang cukup bagus.

Ia menilai BSD cukup cocok dijadikan pusat pengembangan KEK industri tertentu, terutama untuk industri high-tech maupun kesehatan.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mencurigai motif terselubung di bali penetapan BSD sebagai KEK maupun PSN.

Kemudahan yang terfasilitasi dalam KEK dan PSN katanya menjadi daya tarik sendiri bagi pengembang. Fasilitas seperti jaminan pemerintah hingga penyelesaian kasus hukum termasuk sengketa tanah akan dijamin pemerintah.

Tak jarang memang kasus pelanggaran hal atas tanah terjadi di PSN dan KEK seperti di Pulau Rempang.

"Atas dasar itu, saya juga mencurigai pemberian status KEK ke BSD merupakan imbal balik pemerintah atas investasi Sinarmas di IKN. Sinarmas sudah investasi di IKN, dan mereka tentu mau imbal balik dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk penetapan KEK," imbuhnya.

Di lain sisi, Nailul juga mencatat ada potensi cacat hukum dalam pemberian status KEK kepada BSD. Hingga saat ini katanya pemilik saham BSD masih belum jelas apakah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) WNA.

"Jika terbukti WNA maka status KEK BSD bisa dibatalkan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merilis aturan penetapan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Beleid ini diundangkan dan mulai berlaku sejak 7 Oktober 2024.

Penetapan kawasan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten. KEK ini diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW), anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD).

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan dengan adanya KEK ini, maka Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaya saing tinggi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata medis.

Sebab, KEK akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia.

"Setiap KEK memiliki fokus pengembangan yang spesifik dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi," ujarnya dalam keterangan, Rabu (9/10).

Kawasan dengan area sebesar 59,68 hektar menargetkan realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun. Saat beroperasi penuh, KEK diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang.

Selain itu, KEK ini akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University, sebagai salah satu universitas terbaik ke-37 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 start-up, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Berdasarkan lama Kemenparekraf, baik yang telah beroperasi maupun dalam tahap pembangunan, wilayah yang dijadikan KEK di Indonesia tentu akan mendapatkan berbagai keuntungan.

KEK di beberapa wilayah akan membantu mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian, KEK akan membantu mengembangkan beberapa sektor, seperti industri, pariwisata, hingga perdagangan di wilayah tersebut.

Ke depannya, KEK diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional. Sehingga tidak menutup kemungkinan, KEK dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah Banten.

Penetapan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten bertujuan mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Selain berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, KEK ini juga dirancang untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

PT Surya Inter Wisesa, sebagai pengusul, membawa jaringan praktisi kesehatan internasional yang berfokus pada estetika medis. Sementara di bidang teknologi, kawasan ini akan menjadi pusat digital (digital hub) dan inkubator bagi perusahaan rintisan (start-up).

Kehadiran perguruan tinggi luar negeri di kawasan ini diyakini akan memperkaya ekosistem pendidikan, sehingga menjadikan KEK ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan pendidikan berstandar internasional.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak datar pada Kamis (9/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menuturkan pergerakan IHSG saat ini terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajarnya. Hal ini imbas tarik menarik sentimen.

Tarik menarik dipicu fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas. Di tengah kondisi itu, rilis beberapa data yang menunjukkan kondisi perekonomian masih dalam keadaan stabil dan mendorong kinerja emiten.

"Ini diharapkan dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.454 dan resistance 7.636. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, SMGR, BBNI, JSMR, ITMG, CTRA, LSIP, dan AKRA.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan membuka peluang untuk memulai pembalikan tren apabila menembus ke atas level 7.642 sebagai resisten terdekat.

Namun, apabila tetap di bawah 7.642, maka IHSG dapat melanjutkan pelemahannya menuju 7.429.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Hari ini, Ivan memproyeksi IHSG bakal berada di level support 7.429, 7.386 dan 7.347. Sedangkan level resistennya di 7.642, 7.763, 7.810 dan 7.853.

IHSG ditutup di level 7.501 pada Rabu (9/10) sore. Indeks saham melemah 55,85 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 34,47 miliar saham.

Bukalapak tengah dirumorkan akan diakuisisi oleh marketplace asal China, Temu. Namun, perseroan mengatakan belum mendengar rencana akuisisi tersebut.

"Perseroan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi Perseroan oleh E-commerce dari TEMU (perusahaan dari Cina)," kata Sekretaris Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (8/10).

Ia menambahkan Bukalapak akan mengumumkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika menerima informasi yang telah diverifikasi kebenarannya atas rencana akuisisi tersebut.

"Tidak ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik," katanya.

Lantas siapa pemilik saham Bukalapak?

Berdasarkan situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/10), pemegang saham BUKA adalah masyarakat non warkat sebanyak 52.089.448.730 saham atau 50,51 persen. Kemudian PT Kreatif Media Karya (KMK) sebanyak 9.736.593.677 saham atau 9,44 persen.

KMK sendiri merupakan sayap bisnis digital emiten PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).

Pemegang saham BUKA lainnya adalah API (Hong Kong) Investment Limited sebanyak 13.448.351.573 saham atau 13,04 persen dan Archipelago Investment Pte Ltd sebanyak 9.736.593.677 saham atau 9,44 persen.

Selanjutnya Willix Halim yang merupakan direktur utama Bukalapak. Ia memiliki 1.438.287.844 saham atau 1,39 persen. Lalu, ada RD Adi Wardhana Sariaatmadja selaku komisaris dengan 772.585.501 saham 0,74 persen.

Kemudian, Teddy Nuryanto Oetomo selaku direktur Bukalapak dengan kepemilikan 158.790.392 saham atau 0,15 persen, Natalia Firmansyah yang juga merupakan direktur menguasai 31.239.223 saham atau 0,03 persen.

Selanjutnya, Victor Putra Lesmana selaku direktur yang memiliki 16.805.130 saham atau 0,016 persen dan masyarakat warkat sebanyak 31.045.760 saham atau 0,03 persen.