PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan truk listrik konsep, Isuzu ELF EV selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Kendaraan listrik ini memiliki spesifikasi yang ramah lingkungan guna mendukung program pemerintah yakni Net Zero Emission pada 2060.

"Kami memamerkan visi ekosistem kendaraan listrik untuk pertama kalinya di Indonesia. Visi ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kendaraan elektrifikasi di dalam negeri, membantu perekonomian negara, hingga menghadirkan lingkungan yang lebih bersih untuk kita semua," kata Yusak Kristian selaku Presiden Direktur PT IAMI.

Purwarupa Isuzu ELF EV hadir menggunakan platform terbaru, yakni Isuzu Modular Architecture and Component Standard (I-MACS).

Platform ini dikembangkan untuk tata letak fleksibel dengan memodulasi komponen utama dan kemudian menggabungkannya.

Baterainya diklaim bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang umumnya untuk rental atau sebagai kendaraan antar barang. Tersedia tiga pilihan yang tersedia, yakni dua pak baterai berdaya 40 kWh, tiga pak baterai dengan daya 60 kWh, dan tersedia lima pack baterai berdaya total 100 kWh.

Sistem pengisian daya dari Isuzu ELF EV dapat mendukung sistem pengisian daya cepat cuma 2 jam.

Isuzu ELF EV juga menawarkan kemudahan bagi pengemudi untuk mengendalikannya. Area kabin dirancang untuk kenyamanan pengemudi sehingga mereka tidak akan merasa canggung ketika beralih dari kendaraan bermesin diesel ke kendaraan listrik.

Di area depan pengemudi terdapat meter cluster yang informatif dalam menunjukkan data kecepatan kendaraan, jumlah daya baterai, temperatur baterai, estimasi waktu pengisian baterai, sampai rata-rata konsumsi listrik yang digunakan selama perjalanan.

Kemudian tersedia juga mode eco yang bisa menyesuaikan performa dan konsumsi baterai, sehingga lebih efisien. Ada juga Regeneration Braking yang bisa digunakan untuk membantu mengisi daya baterai, sehingga efisiensi penggunaan baterai bisa ditingkatkan.

Perusahaan menyematkan teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) sebagai asistensi sopir selama perjalanan, yang terdiri atas LaneDeparture Warning System (LDWS), Driver Attention Alert, Notification Function of Preceding Vehicle Departure.

Terdapat juga Accidental Start Prevention Function, Distance Warning, Autonomous Emergency Braking System, Intersection Alert, Blind Spot Monitoring, Adaptive Driving Beam, Driver Status Monitor, Emergency Driving Stop System, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Adaptation, Full Adaptive Cruise Control, dan Lane Keep Assist.

Pemilik juga bisa selalu memantau kondisi truknya melalui konektivitas Gatex yang tertanam di unit kendaraan.

Fitur konektivitasnya ini mampu memantau kondisi kendaraan, jarak tempuh perjalanan, jumlah baterai, estimasi waktu pengisian baterai, hingga pemberitahuan apabila sudah selesai pengisian baterai.

Kemudian Gatex juga bisa dimanfaatkan membuat sistem manajemen perjalanan, simulasi kendaraan berdasarkan daya baterai yang tersisa, dan berbagai hal lainnya yang menunjang keberlangsungan bisnis.

PT PLN ICON Plus mengalokasikan dana investasi sebesar Rp3 triliun untuk memperluas cakupan internet fiber hingga pengembangan bisnis.

Direktur Utama PLN ICON Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengungkap dana investasi tersebut berasal dari total aset perusahaan hampir Rp10 triliun yang tercatat pada 2023 silam.

"Itu pertumbuhan yang cukup besar, mungkin ada pertumbuhan lebih dari Rp3 triliun, itu investasi yang Icon alokasikan. Untuk tahun ini pun juga investasi di angka sekitaran Rp3 triliun investasi ya, jadi memang cukup besar juga untuk perluasan-perluasan coverage, pengembangan bisnis gitu," ucap Ari di Swiss-Belresort Belitung, Tanjung Binga, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/7).

Sementara itu, Ari mengungkap perusahaannya menargetkan pertumbuhan pendapatan 43 persen pada 2028. Oleh karena itu, anak usaha PT PLN (Persero) tersebut membutuhkan investasi serta kolaborasi dengan pihak lain.

"Jadi kami bangun kolaborasi, kami bangun model-model strategic partner, kami juga membangun investment company di bawah ICON ya, supaya pergerakannya lebih lincah, lebih fleksibel dalam mencari opsi-opsi pendanaan, kerjasama buat membangun bisnisnya," imbuhnya.

Ari menyampaikan perusahaan investasi ICON sudah disiapkan agar dapat mendukung kerja sama, partnership, hingga pendanaan dengan pihak-pihak lain.

Lebih lanjut, Ari juga mengaku tak bersaing dengan PT Telkom Indonesia (Persero) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

"Karena kami juga sering berkolaborasi, berkomunikasi ... Yang menjadi pemahaman bersama adalah peluang masih terbuka. Yang kedua, fokusnya ada di kualitas. Ini juga pemahaman yang rasanya sudah sama juga, bukan di dalam perang harga," tutur dia lebih lanjut.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengubah susunan direksi, Senin (22/7).

Perubahan seiring dengan penugasan baru Dikdik Yustandi sebagai Komisaris Independen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Didik semula menjabat sebagai direktur pelaksana bisnis LPEI.

Kepala Divisi Sekretariat Lembaga LPEI, Dyza Rochadi menjelaskan perubahan susunan jajaran pengurus LPEI tertuang pada Keputusan Dewan Direktur melalui surat Nomor0005/KDD/07/2024 dan KDD No. 0006/KDD/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

LPEI pun menyampaikan penghargaan jajaran Dewan Direktur dan Manajemen LPEI kepada Dikdik atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas dalam memajukan ekspor Indonesia.

"Dewan Direktur, Manajemen dan segenap jajaran LPEI mengucapkan selamat bertugas dan sukses kepada Bapak Dikdik Yustandi yang mengemban amanah baru sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)," kata Dyza melalui keterangan resmi.

"Semoga beliau dapat menjalankan amanah tersebut dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa," imbuhnya.

Adapun posisi direktur bisnis LPEI saat ini dirangkap oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi.

Ia akan menjabat posisi tersebut sampai dengan terpilihnya direktur pelaksana bisnis definitif yang baru.

Berikut susunan pengurus LPEI terbaru:

- Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif: Rijani Tirtoso- Anggota Dewan Direktur:1. Suminto2. Yon Arsal3. Kasan4. Arus Gunawan5. D. James Rompas

- Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis merangkap Plt Direktur Pelaksana Bisnis: Maqin U Norhadi- Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi : Agus Windiarto- Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia: Chesna F. Anwar- Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit: Sam Malee

Menteri BUMNErick Thohir mengklaim tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia diakui Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ia menyebut tata kelola perusahaan pelat merah sudah selaras dengan best practices OECD. Tatak kelola itu salah satunya dilakukan dengan memastikan adanya persaingan setara antara BUMN dengan perusahaan swasta.

Erick menegaskan ini dicapai berkat penataan regulasi dan simplifikasi yang dilakukannya. Salah satunya melalui penyederhanaan 45 peraturan menteri BUMN menjadi 3 aturan yang disusun di 2022 lalu.

"Saya berharap dengan terobosan ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi dan kita tidak terkungkung dalam lingkaran (persoalan) yang itu-itu saja, sehingga bisa mengantisipasi perubahan yang cepat dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang prudent," kata Erick dalam keterangan resminya, Senin (22/7).

Anak buah Presiden Joko Widodo itu menekankan penyederhanaan regulasi BUMN merupakan antisipasi terhadap perubahan global. Meski berbagai aturan dipangkas, Erick menegaskan tetap ada landasan hukum yang jelas sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian.

Erick menyebut Kementerian BUMN berkomitmen terus mengadopsi best practices yang direkomendasikan OECD. Ia mencontohkan bagaimana BUMN kini sudah tak lagi diberikan perlakuan istimewa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri BUMN Erick menyebut langkah ini memastikan bahwa semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta, punya kesempatan yang sama dalam proses pengadaan. Pada akhirnya, bisa tercipta iklim persaingan yang lebih sehat dan adil.

Di lain sisi, ia mengklaim keterlibatan pemerintah dalam operasi bisnis komersial BUMN sudah berkurang secara signifikan. Erick mengatakan ini adalah upaya pemerintah memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada BUMN dalam mengelola operasionalnya.

"Saat ini, Indonesia dalam proses akan menjadi anggota penuh OECD. Tujuan Indonesia menjadi anggota penuh OECD adalah memperkuat daya saing secara global, termasuk BUMN. Pencapaian ini tentu menjadi titik terang bahwa Indonesia semakin dekat dengan target menjadi anggota penuh OECD," tutupnya.

Sederet truk Fuso Canter modifikasi 'kopdar' di GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang. Puluhan Mitsubishi Fuso Canter yang sudah dimodifikasi dipajang di sana.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan banyak penduduk miskin di daerah yang kaya tambang.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Muhammad Idris Froyoto Sihite mencontohkan anomali ini terjadi di Sumatra Selatan. Padahal, Sumsel merupakan salah satu provinsi kaya tambang batu bara.

"Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi, salah satunya adalah Provinsi Sumatra Selatan," ucap Sihite, dikutip dari situs resmi ESDM, Senin (22/7).

Sihite menyebut Sumsel punya cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebanyak 9,3 miliar ton. Produksinya di 2023 bahkan mencapai 104,68 juta ton dan menghasilkan penerimaan negara Rp9.898 triliun.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Sumsel pada Maret 2023 mencapai 11,78 persen. Angka ini turun 0,12 persen poin dibandingkan Maret 2022 lalu.

Lantas, bagaimana data kemiskinan di lima wilayah tambang batu bara terbesar di Indonesia. Benarkah ada anomali seperti yang diungkap ESDM?

Mengutip Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batu Bara 2021-2045 milik Kementerian ESDM, sumber daya mineral ini terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatra. Rinciannya, di Sumatra ada 56 miliar ton batu bara permukaan dan 92 miliar ton lainnya berada di Kalimantan.

Berdasarkan data pada 2020, berikut 5 provinsi dengan sumber daya batu bara terbesar di Indonesia:

Kalimantan Timur punya sumber daya batu bara sebanyak 59,69 miliar ton, dengan total yang sudah terverifikasi 36,92 miliar ton. Kaltim juga punya cadangan 10,95 miliar ton batu bara.

Di lain sisi, jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 mencapai 243,99 ribu orang atau 6,64 persen. Ini meningkat dari Maret 2020 yang hanya 230,26 ribu penduduk miskin alias 6,10 persen.

Jumlah penduduk miskin di provinsi ini tak banyak berkurang pada Maret 2024, yakni masih 221,34 ribu orang. Artinya, ada 5,78 persen masyarakat yang tetap miskin di Kaltim.

Seperti yang disampaikan ESDM, Sumsel menjadi provinsi dengan kekayaan batu bara terbesar kedua di Indonesia. Jumlahnya menyentuh 43,85 miliar ton, di mana sudah terverifikasi sebanyak 33,94 miliar ton.

Sumatra Selatan juga mencatatkan cadangan batu bara 9,5 miliar ton di 2022. ESDM mengatakan ada 8,54 miliar ton cadangan terverifikasi.

Kendati, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sumsel tembus 1,11 juta orang alias 12,98 persen pada September 2020. Angka kemiskinan di provinsi ini juga masih cukup banyak pada Maret 2024, yakni 984,24 ribu orang atau 10,97 persen.

Kalimantan Selatan mempunyai 13,22 miliar ton batu bara, dengan total yang terverifikasi sejumlah 9,99 miliar ton. Kalsel juga punya 3,02 miliar ton cadangan batu bara yang sudah terverifikasi ESDM.

Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan ada 206,92 ribu orang atau setara 4,83 persen dari total warganya. Catatan ini bahkan meningkat dibandingkan Maret 2020 yang hanya 187,87 ribu orang miskin alias 4,38 persen.

Hingga Maret 2024, penduduk miskin di Kalsel tak banyak berkurang, yakni masih di kisaran 183,31 ribu orang atau 4,11 persen. Meski, ini turun dibandingkan Maret 2023 yang sempat mencapai 188,93 ribu penduduk miskin.

Pulau Kalimantan memang kaya batu bara, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada sekitar 3,78 miliar ton sumber mineral ini, serta 928 juta ton cadangan batu bara di Kalteng.

Akan tetapi, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada September 2020 mencapai 141,78 ribu orang. Jumlah itu meningkat 8,8 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2020.

Orang tak mampu di Kalteng bahkan terus bertambah hingga sekarang. Pada Maret 2024, tercatat ada 145,63 ribu warga miskin alias 5,17 persen dari total penduduk Kalimantan Tengah.

Jambi juga menyimpan total sumber daya batu bara terverifikasi yang cukup melimpah, yakni 2,87 miliar ton. Selain itu, wilayah ini memiliki cadangan hingga 913 juta ton.

Faktanya, penduduk miskin di Jambi pada September 2020 mencapai 288,10 ribu orang atau 7,97 persen. Ini naik 10,3 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 277,80 ribu orang alias 7,58 persen.

Orang miskin di Jambi kini mencapai 265,42 ribu alias 7,10 persen. Capaian Maret 2024 itu masih di level 7 persen, meski sebenarnya turun 15,26 ribu orang dari data Maret 2023.

Wuling Air EV sudah beredar cukup banyak di Indonesia dan sebagian konsumennya memilih melakukan personalisasi hingga tampil beda dari unit lainnya di jalanan.

Dua hasil modifikasi pemilik dipajang di lantai pameran stan Wuling di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Salah satunya terinspirasi Tamiya, sedangkan lainnya dimodifikasi untuk antar jemput anak sekolah dan dipakai perjalanan jarak jauh.

Air EV yang terinspirasi Tamiya merupakan milik konsumen bernama Dewangga Alam. Dia mengubah cat mobilnya menjadi berwarna fountain blue mencolok mata yang terinspirasi dari mobil mainannya semasa kecil.

Dia juga mengganti warna lampu depan menjadi biru biar selaras warna bodi. Lalu bagian yang menarik perhatian adalah terdapat boks tambahan di sisi kanan dan kiri mobil yang dia sebut seolah-olah Air EV sedang memakai headset.

Tampilan keseluruhan makin ciamik dikemas bodykit di sekeliling bodi termasuk tambahan spoiler.

"Ini saya milihnya lebih ke warna fountain blue. Personalisasi yang saya lakukan itu seperti diecast-nya Tamiya in real life gitu. Jadi warna-warna Tamiya itu kan kalau tidak biru, merah gitu kan tapi merah kan nggak ada. Adanya pink kan gitu kan. Tapi birunya yang masuk. Di beberapa Tamiya ada yang warna biru itu soalnya masa kecil saya mengoleksi Tamiya," ujar Dewangga di rilis resmi Wuling, Senin (22/7).

Hasil modifikasi yang lain milik Sakura, dia menambahkan roofbox di bagian atap buat mengangkut lebih banyak barang. Detail lain yang dia personalisasi adalah kompartemen tengah ditambah sandaran tangan, ini karena dia kerap melakukan perjalanan jarak jauh.

"Air EV milik saya sebenarnya dipakai untuk keperluan antar jemput anak sekolah, terus saya modifikasi seperti mengganti tapak lebar ban," ucap Sakura.

"Jadi sekarang Air ev nya terkadang saya pakai untuk pulang pergi Cikarang-Bandung-Cikarang kalau saya sendiri atau berdua sama istri karena ubahan tapak ban itu menjadikan Air ev lebih proper tampilannya dan bermanfaat juga", ujar dia lagi.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengungkapkan asal-usul ide pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Adapun ketentuan wajib ikut asuransi TPL mulai 2025 itu berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Budi menuturkan ide mewajibkan kendaraan ikut asuransi TPL datang dari pemerintah. Ide tersebut, kata dia, muncul sebelum pembahasan rancangan UU P2SK.

"Kalau usulan saya pikir datangnya dari pemerintah, saat itu tanya pada industri kita sebelum UU (P2SK) diundangkan, awalnya masuk RUU di situ sudah komunikasi," kata Budi di Jakarta, Senin (22/7).

Ia menjelaskan saat itu pemerintah dan asosiasi melakukan studi banding dengan negara lain yang sudah memberlakukan asuransi TPL. Budi menyebut tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi masyarakat.

"Sebetulnya ini sudah melalui kajian dalam pada waktu ini masuk diundangkan, memang usulan walau pertama dari pemerintah," imbuh Budi.

Ia mengatakan saat ini belum mengetahui secara rinci bagaimana skema penerapan asuransi TPL bakal diterapkan. Namun, AAUI bakal terus berkoordinasi dengan pemerintah.

Koordinasi itu khususnya terkait besaran premi hingga perusahaan apa yang akan menjadi operator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan program asuransi wajib bagi kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan UU P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Ini termasuk asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7).

Ogi mengungkapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Setelah PP diterbitkan, sambungnya, OJK baru akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut.

PT PLN (Persero), melalui PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Hal ini dibuktikan melalui keberhasilan karyawannya dalam meraih sertifikasi Certified Master Business Administration of Corporate Social Responsibility (CMBA CSR).

Setelah meraih penghargaan Anugerah UKM TJSL Asia 2024 kategori Mitra Pengembangan CSR UKM, sertifikasi kompetensi internasional yang dirancang oleh La Tofi School of Social Responsibility bersama Portman Collage Malaysia ini diikuti oleh semua personil dalam mata rantai bisnis, dari level staf hingga pimpinan.

Sertifikasi ini dimaksudkan untuk mengintrusi CSR sebagai ruh operasional bisnis. Kegiatan sertifikasi ini dilaksanakan selama 2 bulan bersama ahli dan pembimbing dari bidang CSR level nasional hingga internasional.

Sebagai informasi, tidak semua personil pengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan bisa mendapat kesempatan mengenyam sertifikasi kompetensi CMBA CSR, lantaran hanya pemenang penghargaan internasional Anugerah UKM TJSL Asia Award yang diberi kesempatan oleh La Tofi.

Assisten Manager TJSL, Mochamad Luthfi Adrian Surya, yang merupakan perwakilan PLN UID S2JB, merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan mengikuti program CMBA CSR. Menurutnya, pendidikan CMBA CSR ini tidak hanya sekedar belajar, tapi juga memberikan kesadaran bahwa CSR itu adalah panggilan jiwa.

"Tidak mudah menjalankan program CSR jika tidak dari hati, apalagi bagi personil yang sebelumnya tidak pernah terjun dalam program sosial. Kami berupaya agar terus dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penyaluran program yang inovatif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/7).

Ia berharap PLN UID S2JB terus mendapatkan kesempatan serupa sehingga semakin banyak pengelola CSR yang tersertifikasi kompeten.

"Saya berharap semoga program pendidikan ini dapat continue dilaksanakan di angkatan-angkatan berikutnya agar semakin banyak pelaku CSR di S2JB yang mengerti akan pentingnya penyaluran program CSR bagi masyarakat sekaligus meningkatkan citra positif perusahaan," lanjut Luthfi.

Di sisi lain, General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang, mengatakan sertifikasi ini menjadi reward bagi pengelola TJSL yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan melalui program-program CSR yang inovatif.

"Ini tidak hanya sekedar sertifikasi, tetapi juga pembuktian dan cermin kesuksesan pengelolaan TJSL yang baik, karena hanya program terbaiklah yang pengelolanya bisa mendapat kesempatan disertifikasi.

Ia pun berharap bahwa pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh karyawan untuk terus meningkatkan kinerja di bidang masing-masing

Melalui pencapaian ini, PLN melampaui peran sebagai penyedia listrik yang andal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh kegiatan operasionalnya, perseroan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kemajuan nasional secara berkesinambungan.

Penguasa pasar mobil nasional, Toyota, pesimistis penjualan dapat tembus 1 juta unit pada 2024. Hal tersebut diyakini setelah mereka mempertimbangkan situasi yang belakangan ini.

Anton Jimmy, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM), memperkirakan penjualan pada tahun ini bakal berada di bawah periode 2023 yang jumlahnya berhenti pada angka 1.005.802 unit untuk distribusi dari pabrik ke dealer atau wholesales.

"Ya similar dengan tahun lalu, atau sedikit turun dari tahun lalu, enggak terlalu jauh. Ya sekitar 900 ribuan something. Jadi ya 1 juta unit rasanya cukup sulit, tapi bukan tidak mungkin," kata Anton di GIIAS 2024, ICE BSD, Rabu (17/7).

Menurut Anton kondisi pasar tahun ini memang penuh tekanan akibat dari pertumbuhan ekonomi, hingga situasi politik usai pemilihan presiden. Hal tersebut yang menjadi guncangan pada bisnis otomotif.

Meski demikian ia tetap optimistis pangsa pasar Toyota di Indonesia tetap stabil berada di atas 30 persen meski ada penurunan penjualan secara nasional.

Toyota, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), masih menjadi penguasa pasar dengan pangsa pasar wholesales 31,8 persen, sementara retail berkontribusi 32,5 persen.

Pada semester pertama 2024, wholesales Toyota surut 19 persen menjadi 129.802 unit, sedangkan retailnya turun 10,3 persen menjadi 140.608 unit.

"Tapi Toyota cukup baik penurunan tak sedalam market," kata Anton.

Anton juga yakin tekanan pada industri otomotif hanya bersifat sementara sehingga penjualan hingga akhir tahun mendatang akan bergerak naik.

"Dan sekarang mulai flat jadi gak terus turun, ya dengan GIIAS dan ada produk baru, harapannya bisa menggairahkan pasar. Jadi ya setelah pemilu mudah-mudahan akan segera naik. Kami tetap optimis dan ini temporary situasi. Mudah-mudahan ekonomi industri naik, dan otomotif naik juga," katanya.

Penjualan mobil 2024

Mengutip data Gaikindo, penjualan mobil nasional tahun ini memang mengalami penyusutan dari 2023. Angka wholesales sepanjang semester I berhenti pada angka 408.012 unit atau turun 19,5 persen dari 506.427 unit pada 2023.

Lalu penjualan ritel berjumlah 431.987 unit atau turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 502.533 unit.

Penjualan wholesales pada Juni, menurut laporan yang sama, mencapai 72.936 unit, turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penjualan ritel di angka 70.198 unit atau turun 12,3 persen.

Atas kondisi tersebut Gaikindo berencana merevisi targetnya yaitu penjualan 1,1 juta unit pada 2024. Revisi ini bakal diumumkan setelah GIIAS 2024 berakhir.

Ada 20 BUMN yang memberikan setoran dividen terbesar ke negara dengan total Rp85,5 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir setoran sebanyak itu dicapai pada 2024. Ia juga merinci daftar-daftar perusahaan pelat merah penyumbang kas negara tersebut, mulai dari BRI hingga Pos Indonesia.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia," kata Erick di Instagram pribadinya, Minggu (21/7).

"Semoga dividen sebesar Rp85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," tambahnya.

Jika dibandingkan dengan setoran tahun lalu, dividen BUMN naik sekitar Rp4,5 triliun. Pada 2023, setoran perusahaan pelat merah ke negara sebesar Rp81 triliun.

Capaian tahun ini juga sudah melampaui target. Menteri BUMN Erick Thohir kala itu hanya mematok dividen sebesar Rp85 triliun di 2024.

Berikut 20 BUMN penyumbang dividen terbesar di 2024:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25,71 triliun2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp17,17 triliun3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero): Rp11,21 triliun4. PT Pertamina (Persero): Rp9,35 triliun5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp9,21 triliun6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp6,27 triliun7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk: Rp3,09 triliun8. PT Pupuk Indonesia (Persero): Rp1,21 triliun9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Rp1 triliun10. PT Bank Tabungan Negara (Persero): Rp420 miliar11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Rp293 miliar12. PT Jasa Marga (Persero): Rp192 miliar13. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero): Rp148 miliar14. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero): Rp101 miliar15. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Rp31 miliar16. Perum Perhutani: Rp28 miliar17. Perum Peruri: Rp21 miliar18. PT Pos Indonesia (Persero): Rp20 miliar19. Perum Jasa Tirta II: Rp7 miliar20. Perum Jasa Tirta I: Rp3 miliar

Upaya balik nama atau biasa disebut mutasi pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, melalui proses itu, nama wajib pajak yang lama pun menjadi nama pemilik baru. Umumnya, balik nama PBB dilakukan usai transaksi jual-beli, hibah, maupun warisan tanah serta bangunan dari pemilik pertama ke pemilik baru.

"Dengan kata lain, proses balik nama PBB bertujuan untuk mengubah nama wajib pajak yang tertera di SPPT PBB menjadi nama pemilik baru," katanya.

Menurut Morris, proses balik nama penting demi memastikan nama yang tercantum di SPPT PBB benar merupakan pemilik atau yang memanfaatkan bangunan tersebut.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa nama yang tertera pada SPPT PBB adalah pemilik, penguasa, dan/atau yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2," lanjutnya.

Syarat Administrasi Balik Nama PBB

Saat ini, persyaratan administrasi untuk balik nama PBB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 458 Tahun 2024 tentang Persyaratan Administrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk melakukan proses balik nama PBB-P2, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, masing-masing adalah surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi KTP, surat kuasa (bila dikuasakan), serta SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani.

Persyaratan selanjutnya, fotokopi sertifikat dan bukti kepemilikan lainnya, SPPT PBB, tidak memiliki tunggakan pajak, fotokopi Akta Jual Beli (AJB)/hibah/waris, serta fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPPD,

Morris menegaskan, proses membalikkan nama sama sekali tak menyita waktu. Hal utama untuk dilakukan adalah mengajukan permohonan balik nama PBB-P2 secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id dengan langkah seperti berikut:

• Masuk ke laman https://pajakonline.jakarta.go.id/login, login dengan akun terdaftar

• Pilih jenis pajak (di sebelah kiri layar), kemudian pilih PBB-P2

• Pilih menu pelayanan

• Klik "Tambah Permohonan Pelayanan"

• Pilih jenis pajak - Pajak Bumi dan Bangunan

• Pilih jenis pelayanan - Mutasi

• Pilih jenis sub pelayanan - Balik Nama/Mutasi Seluruhnya (Untuk balik nama PBB-P2) atau Pemecahan (Untuk pecah PBB-P2)

• Isi data pemohon dan lainnya yang dibutuhkan

• Unggah semua data pendukung

Menurut Morris, kelengkapan persyaratan administrasi dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan akan dapat meminimalisir masalah pembayaran pajak di kemudian hari. Proses balik nama ini tak hanya untuk memastikan legalitas kepemilikan, tetapi juga membantu melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang tepat.

Terlebih, proses pengajuan balik nama PBB itu dapat dilakukan dengan mudah secara online melalui pajakonline.jakarta.go.id.

"Jadi, jika terjadi peralihan kepemilikan atau hak atas tanah dan bangunan, segera ajukan balik nama PBB," kata Morris.