Apartemen Trans Icon di kawasan Trans Park Cibubur melakukan serah terima kunci atau handover hari ini, Sabtu (12/10) di lokasi hunian.

Pihak management Trans Icon menyerahkan langsung kunci unit ke setiap pembeli dalam acara seremonial yang cukup meriah.

General Marketing Trans Park Cibubur, Antony Susanto mengatakan para pembeli sekarang sudah bisa menempati unit masing-masing.

"Silakan nikmati semua fasilitas luxury yang tersedia di apartemen sekelas hotel bintang lima ini," kata Antony saat acara seremonial penyerahan kunci Apartemen Tower C Trans Icon yang berlokasi di Cibubur, Jawa Barat.

Anthony mengatakan apartement ini adalah hunian mewah yang berada di selatan Jakarta. Bisa memberi kemudahan bagi penghuni yang bekerja atau memiliki bisnis di Jakarta.

Dalam acara seremonial itu, dilakukan juga acara pemotongan tumpeng yang jadi tanda dibukanya hunian mewah di selatan Jakarta.

"Tumpeng ini juga jadi tanda bahwa unit yang kami sediakan adalah hunian mewah yang lengkap. Fasilitas lengkap sekelas hotel bintang lima," katanya.

Dia juga menyebut, para penghuni tak perlu khawatir, Chairul Tanjung selaku CEO CT Corp yang juga menaungi unit apartement ini bahkan menempati salah satu unit di apartement tersebut.

"Bahkan Pak CT juga punya unit di sini, jadi tak perlu khawatir soal kualitas pasti akan sangat bagus," kata dia. 

Trans IconCibubur merupakan bagian dari Trans Property sebuah hunian luxury dengan fasilitas komplit di Cibubur, Jakarta Timur.

 Mengutamakan kenyamanan, Trans Icon Cibubur punya delapan keunggulan yakni fasilitas, shopping arcade, kuliner, entertainment, rekreasi, investasi, lokasi dan ekosistem.

Trans Icon Cibubur merupakan bagian dari Kompleks Transpark selain dari Aurora Tower (sold out), Borealis Tower (sold out), Trans Hotel, dan Trans Studio Mall Cibubur.

Boeing dilaporkan akan memecat setidaknya 17 ribu pegawai imbas masalah ekonomi yang menjerat mereka.

Perusahaan produsen pesawat itu disebut mengalami kerugian hingga US$5 miliar pada kuartal ketiga 2024.

Tak hanya itu, saham Boeing pun turun 2,12 persen dalam pasar trading.

Masalah ekonomi itu terjadi lantaran aksi mogok kerja yang terjadi dalam kurun sebulan terakhir.

Setidaknya ada 33 ribu pegawai Boeing yang melakukan mogok kerja.

Imbas dari mogok kerja itu, Boeing pun menunda pengiriman pertama jet 777X hingga setahun lamanya.

Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 ribu orang atau 10 persen dari total karyawannya di seluruh dunia.

Keputusan itu diambil menyusul keuangan perusahaan yang goyang. Boeing mengalami hal itu karena aksi mogok kerja 33 ribu pegawai yang berbuntut pada penghentian produksi pesawat 737 Max, 767, dan 777.

"Kami mengatur ulang tingkatan tenaga kerja kami untuk menyesuaikan pada kenyataan keuangan dan agar lebih fokus pada sejumlah prioritas," kata CEO Boeing Kelly Ortberg, Jumat (11/10) dilansir Reuters.

"Dalam beberapa bulan ke depan, kami berencana mengurangi jumlah pekerja kami sekitar 10 persen," lanjutnya.

Ortberg juga memastikan Boeing menunda peluncuran 777X ke 2026. Selain karena persoalan sertifikasi, pesawat baru itu harus ditunda karena uji terbang terhenti dan pekerjaan terhenti.

Mereka juga akan menghentikan program kapal barang 767 pada 2027. Boeing akan menyelesaikan dan mengirim 29 pesawat barang yang telah dipesan. Akan tetapi, produksi tanker KC-46A akan dilanjutkan.

Selain itu, Boeing juga berencana mencabut kebijakan merumahkan karyawan. Kebijakan diumumkan pada September.

Manajer ekuitas Great Hill Capital Thomas Hayes menilai langkah besar Boeing ini berpotensi mengakhiri aksi mogok serikat pekerja. Pengumuman yang disampaikan lewat email itu dinilai akan memberi tekanan terhadap para pegawai untuk menyetop aksi.

"Para pekerja yang mogok yang sementara ini tidak mendapat gaji tidak mau menjadi pengangguran yang tidak mendapatkan gaji secara permanen," ucap Hayes.

"Saya memperkirakan aksi mogok akan berakhir dalam sepekan karena para pekerja tidak mau masuk ke daftar 17 ribu orang yang di-PHK," lanjutnya.

Boeing mengalami masalah finansial dan hubungan dengan para karyawannya dalam beberapa waktu terakhir. Mereka mencatat kerugian US$5 miliar atau sekitar Rp77,8 triliun pada kuartal III 2024.

Boeing menaksir pendapatan mereka sekitar US$17,8 miliar pada 23 Oktober. Angka itu sebenarnya sudah merupakan kerugian sekitar US$9,97 per saham. Boeing pun mengharapkan arus kas negatif yang lebih baik dari perkiraan sekitar US$1,3 miliar.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras di Sulawesi Selatan (Sulsel) naik dari 30 juta  menjadi 32 juta ton pada 2025.

"Target untuk Sulsel produksi, insyaallah lebih tinggi mudah-mudahan tahun ini sekarang 30 juta ton, tahun depan naik jadi 32 juta ton," kata Amran di Kabupaten Gowa, Jumat (11/10).

Menurut Amran target produksi beras untuk tahun depan dapat terpenuhi dengan transformasi ke pertanian modern, sehingga dibutuhkan alat-alat pertanian yang lebih maju dan lebih baik bagi kebutuhan para petani di Sulsel.

"Dengan kecepatan tinggi, kita harus bertransformasi ke pertanian modern dari tradisional ke modern. Sekarang kita operasikan alat panen, sehingga menekan biaya 60-70 persen, kemudian lostsis bisa hilang 20 persen, bisa kita tarik kemudian mengurangi biaya, bisa meningkatkan produksi," ungkapnya.

Dalam sebelas bulan terakhir, kata Amran dirinya telah berkeliling ke seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat aman.

"Kami akan bergerak ke seluruh Indonesia, sekarang sudah selama 11 bulan ini kami keliling Indonesia untuk memastikan pangan kita aman," katanya.

Amran menuturkan tiga tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan dengan transformasi pertanian moderen dan menggunakan teknologi tinggi, serta melibatkan langsung generasi milenial.

"Kita bangun cetak sawah di Kalimantan Tengah, (Kalimantan) Selatan, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Barat dan Sulsel, terakhir kita bangun di Merauke satu juta hektare. Itu kita siapkan dalam rangka menyiapkan pangan untuk generasi kita ke depan. Insyaallah kita akan swasembada pangan tiga tahun mendatang," pungkasnya.

Pemerintah kerap membagikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bansos tersebut salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200 ribu per bulan.

Tak hanya itu, pemerintah juga membagikan bantuan beras 10 kg dan bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH).

Nilai bantuan PKH beragam. Untuk PKH Kesehatan, misalnya, pemerintah memberikan uang tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 ribu per tahun untuk SD, Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

Lalu, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

Bansos yang diberikan pemerintah tentu bisa membantu daya beli masyarakat yang melemah. Tak hanya itu, bansos juga sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha.

Apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin menggunakan bansos sebagai modal usaha?

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno mengatakan sebelum menggunakan bansos untuk bisnis, Anda perlu terlebih dahulu memprioritaskan kebutuhan pokok. Bansos katanya harus digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan.

"Untuk membantu mengalokasikan bansos dengan efektif buatlah anggaran. Jika memungkinkan sisihkan sebagian kecil dari bansos untuk dana darurat. Meski jumlahnya tidak besar, dana ini bisa membantu saat ada situasi krisis muncul. Intinya dana bansos perlu dihemat, jangan habis sekaligus," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Mike mengatakan Anda harus fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. 

Hindari pengeluaran yang tidak esensial sekecil apapun itu seperti jajan cemilan.

Anda juga disarankan untuk mencatat setiap pengeluaran karena akan sangat membantu untuk mengevaluasi bagaimana dana bansos digunakan.

Jika kebutuhan sudah terpenuhi, sambung Mike, Anda bisa menggunakan bansos sebagai modal usaha. Ia menyarankan Anda memilih jenis usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar.

Contoh usaha yang ia sarankan adalah menjual makanan di rumah. Anda bisa memulai dengan memasak sendiri di dapur, kemudian mencoba menjualnya ke tetangga atau melalui media sosial.

"Siapkan modal dan peralatan yang akan digunakan, gunakan apa yang sudah dimiliki dulu. Selanjutnya promosikan usahanya, manfaatkan media sosial juga promosi dari mulut ke mulut," katanya.

Senada, Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan bansos jangan seluruhnya dijadikan sebagai modal usaha.

Ia mengatakan modal usaha maksimal 50 persen dari total bansos yang diterima.

"Jadi seandainya usaha yang dijalankan belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan, mereka masih ada uang lebih dari bansos yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan langsung semuanya dimanfaatkan sebagai modal usaha," imbuhnya.

Mike juga menyarankan Anda untuk membuka usaha yang sejalan dengan keterampilan Anda. Misalnya usaha jahit bagi Anda yang memiliki keterampilan menjahit.

Namun Anda tidak boleh berpuas diri, Anda juga perlu mengikuti pelatihan sehingga keterampilan yang dimiliki semakin terasah.

"Ini adalah dasarnya, jadi pastikan selalu konsisten dan terus ditingkatkan. Dengarkan umpan balik dari pelanggan, karena mereka adalah sumber informasi berharga untuk perbaikan," imbuhnya.

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan khusus untuk menarik investasi pusat data (data center) di Indonesia, terutama terkait tarif listrik yang masih dianggap belum kompetitif dibandingkan negara tetangga.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menegaskan pemerintah harus melihat peluang apa saja yang bisa didorong untuk meningkatkan industri dalam negeri melalui investasi pusat data.

"Kita juga harus melihat peluang apa lagi yang bisa kita dorong untuk meningkatkan industri kita," ujar Rachmat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (11/10).

Menurut Rachmat, tarif listrik untuk industri pusat data di Indonesia saat ini berada pada kisaran US$11 sen - US$12 sen per kilowatt-hour (kWh). Sementara, tarif listrik di Malaysia hanya sekitar US$8 sen per kWh.

Ia mengungkapkan penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif khusus demi membuat biaya listrik bagi pusat data lebih kompetitif di Indonesia.

"Kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif. Kayak misalnya batu bara ada yang kita berikan lebih rendah, atau gas untuk industri tertentu. Bahkan untuk charging station saja, harganya berbeda. Jadi presedennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat industrinya seberapa strategis dan insentif apa yang perlu diberikan," jelas Rachmat.

Selain tarif listrik, Rachmat juga menyoroti aspek lain seperti konektivitas dan penggunaan listrik hijau. Menurutnya, banyak pelaku industri yang menginginkan listrik ramah lingkungan untuk operasional pusat data mereka.

"Kita harus juga pikir, kalau kita bikin banyak di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi, bisa enggak servernya dirakit di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru? Kalau tidak, nanti kita hanya jadi tempat parkir saja," ujarnya.

Rachmat menekankan investasi pusat data harus memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia, bukan sekadar sebagai penerima pajak atau biaya layanan.

Dalam hal regulasi, Rachmat mengakui ada beberapa hal yang masih perlu ditinjau, seperti revisi undang-undang terkait telekomunikasi yang dinilai sudah usang.

Namun, ia menyatakan bahwa aturan terkait multi-provider untuk layanan seperti energi sudah diizinkan secara regulasi, meski dampaknya belum signifikan.

"Ini PR saya untuk minggu depan, kita akan follow up lagi. So far, secara regulasi multi-after provider sudah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa dampaknya belum sebesar yang kita pikir," pungkasnya.

Komedian Nasrullah alias Mat Solar belum mendapatkan ganti rugi usai tanah milik sang aktor dipakai untuk pembangunan proyek Tol Serpong-Cinere di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut mulanya diungkap oleh Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng melalui unggahan di media sosialnya kala menjenguk sang komedian di kediamannya.

Mat Solar masih dalam perawatan karena sakit stroke yang dialami sejak 2017. Aktor senior itu sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang ia dirawat di rumah.

"Eh bayar, pemerintah. Udah dipakai tanah Bang Juri. Bayar, Oneng enggak ikhlas. Entar kita tagihin ya," ujar Rieke dalam sebuah video yang diunggah di TikTok pribadinya pada Minggu (6/10).

Rieke sempat berbincang dengan anak Mat Solar, Idham Aulia. Menurut sang anak, tanah tersebut sudah dijual lewat jalur konsinyasi.

Namun, ia memang masih menunggu pembayarannya meski jalan tol yang melintasi tanah tersebut sudah selesai dibangun.

Idham mengatakan uang itu nantinya bisa dipakai untuk membantu biaya pengobatan Mat Solar.

"Udah konsinyasi, makanya kuncinya sebenarnya di BPN. Lumayan buat ayah berobat, bantu-bantu," ujar Idham dalam video tersebut.

Rieke kemudian berjanji akan memperjuangkan hak tersebut hingga bisa tercapai.

"Alhamdulillah Oneng udah ketemu Bang Juri, senang Bang Juri. Ternyata tanahnya Bang Juri udah dipakai jalan tol, tapi belum dibayar," ujar Rieke Diah.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengakui negara belum membayar uang ganti rugi kepada Mat Solar yang tanahnya digusur proyek tol.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut ada kendala dalam pembayaran uang tersebut. Ia mengatakan tanah tersebut dilepas ke negara dengan skema konsinyasi.

"Terkait dengan kasus ini (Mat Solar), kami cek tadi itu memang dia (tanahnya) konsinyasi sejak 2019," katanya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

"Jadi, kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, once putusan pengadilan keluar, tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," janji Rustanto.

Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan untuk menghindari penundaan proyek.

Rustanto pun mengaku dirinya sudah mengetahui keluhan tersebut usai melihat unggahan media sosial Rieke.

Namun, ia menegaskan sebenarnya realisasi penyaluran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Serpong-Cinere itu sudah hampir rampung. Ini termasuk ganti untung yang diberikan negara kepada masyarakat terdampak.

"Memang saya sempat baca juga itu, dari (unggahan) Mbak Oneng. Memang di data kami untuk (Tol) Serpong-Cinere itu kalau realisasi dananya sudah 99,92 persen. Artinya, memang sudah hampir selesai," klaim Rustanto.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere dan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) pun menanggapi pengakuan keluarga Mat Solar yang belum mendapat bayaran ganti rugi.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan sudah membayar uang ganti rugi proyek tol tersebut melalui skema konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hal tersebut lantaran tanah milik Mat Solar alias Bang Juri berstatus sengketa.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Mat Solar) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah pusat atau daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut (UU 2/2012), PT CSJ sebagai badan usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan bidang tanah dimaksud," imbuhnya lebih lanjut.

Mirza mengakui terdapat bidang tanah seluas 1.313 meter persegi (m2) milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H Nasrullah (Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) selaku pengelola Jalan Tol Yogyakarta-Bawen mencatat progres konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta-Simpang Susun (SS) Banyurejo mencapai 67,06 persen pada Oktober 2024.

Perusahaan optimistis infrastruktur jalan bebas hambatan ini bisa diselesaikan konstruksinya sesuai rencana.

Direktur Utama PT JJB AJ Dwi Winarsa menjelaskan progres konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta-SS Banyurejo sepanjang 8,80 kilometer mencapai 67,06 persen, sedangkan pembebasan lahan sudah sekitar 95,29 persen.

Selain itu, lanjut Dwi, progres konstruksi Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 kilometer menyentuh capaian 34,09 persen, dengan progres pembebasan lahan sebesar 78,06 persen.

Dwi melanjutkan saat ini PT JJB terus memaksimalkan pekerjaan konstruksi pada lahan yang telah dibebaskan. Guna mengakselerasi penyelesaian proyek, pengerjaan erection girder di beberapa lokasi sudah dituntaskan, demikian pula pekerjaan timbunan tanah pada sejumlah titik yang tengah berproses.

"Saat ini, fokus pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen merupakan konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta-SS Banyurejo sepanjang 8,80 Km, dan Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 Km," kata Dwi dalam keterangannya, Jumat (11/10).

"Konstruksi di kedua seksi ini tengah menjadi prioritas utama dan ditargetkan selesai untuk Seksi 1 di Triwulan 2 tahun 2026 dan Seksi 6 di Triwulan 4 tahun 2025. Kedua seksi tersebut diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan rencana," sambungnya.

Adapun untuk pembebasan lahan Seksi 1 Ruas Yogyakarta-SS Banyurejo yang telah mencapai 95,29 persen, Dwi menyebutkan bahwa Uang Ganti Kerugian (UGK) saat ini telah direalisasikan ke tujuh desa dan targetnya rampung tahun ini.

Ketujuh desa termaksud meliputi, Desa Tirtoadi, Margomulyo, Margokaton, Margodadi, Sumberejo, Tambakrejo, dan Banyurejo. Sementara, kata Dwi, tanah yang belum dibebaskan seperti tanah karakteristik khusus seperti Tanah Wakaf dan Tanah Instansi juga ditargetkan selesai tahun ini.

Dwi melanjutkan untuk pembebasan lahan Seksi 6 di Ruas Ambarawa-Bawen, tercatat 4 desa terdampak atas Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Keempatnya antara lain Kandangan, Doplang, Kelurahan Bawen serta Desa Kupang, yang sebagian besar bidang telah melakukan pembayaran UGK.

"Progres konstruksi Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak. Instansi-instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa," urainya.

Dwi juga menyebutkan dalam hal kegiatan pembebasan lahan untuk keperluan proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, operator selalu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, perusahaan juga turut berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN).

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki total panjang 75,12 Km dengan periode konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini akan melintasi Provinsi Jawa Tengah sepanjang 66,32 Km dan DIY sepanjang 8,80 Km.

Ruas tol ini dibagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo sepanjang 8,8 Km; Seksi 2 Banyurejo-Borobudur sepanjang 15,2 Km; Seksi 3 Borobudur-Magelang sepanjang 8,1 Km; Seksi 4 Magelang-Temanggung sepanjang 16,6 Km; Seksi 5 Temanggung-Ambarawa sepanjang 21,2 Km dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 5,12 Km. Rencana akan ada enam gerbang tol di Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ini apabila sudah beroperasi penuh diharapkan mampu mempersingkat perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta atau sebaliknya, dari sebelumnya 3 jam menjadi hanya 1,5 jam saja.

Pembangunan infrastruktur bebas hambatan ini juga diharapkan bisa melancarkan distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas khususnya di sisi selatan Pulau Jawa.

Unilever telah menjual unit usahanya di Rusia kepada pengusaha lokal Arnest Group. Hal tersebut diumumkan pihak perusahaan pada Kamis (10/10).

Produsen sabun Dove dan mayones Hellman itu mengatakan bahwa penjualan ini mencakup semua bisnis dan empat pabriknya di Rusia serta bisnisnya di Belarusia.

Kendati demikian, rincian nilai transaksi tidak diungkapkan. Media Inggris The Financial Times melaporkan penjualan tersebut bernilai 520 juta euro Eropa atau setara Rp8,87 triliun (asumsi kurs Rp17.069 per euro Eropa).

Perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut menjadi perusahaan multinasional selanjutnya yang hengkang dari Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Sementara Arnest Group merupakan produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Selain hengkang dari Rusia, CEO Unilever Hein Schumacher telah mengawasi rencana untuk memisahkan bisnis es krim grup, memberhentikan hingga 7.500 pekerja, dan fokus pada 30 merek utama untuk membalikkan kinerja yang buruk selama bertahun-tahun.

Keberadaan Unilever yang terus berlanjut di Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 telah dikritik oleh para pegiat dan pemerintah Ukraina. Hal ini meskipun pada Maret 2022 Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia.

"Selama setahun terakhir, kami telah mempersiapkan bisnis Unilever Rusia dengan hati-hati untuk penjualan potensial. Pekerjaan ini sangat kompleks dan melibatkan pemisahan platform TI dan rantai pasokan, serta migrasi merek ke Cyrillic," kata Schumacher dalam pernyataan resmi, melansir CNN.

B4Ukraina, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil yang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia, menyambut baik keputusan Unilever untuk menjual aset-asetnya dan menyerukan agar perusahaan-perusahaan global lainnya melakukan hal yang sama.

Sementara, Kremlin menuntut diskon setidaknya 50 persen untuk kesepakatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang disebutnya "tidak bersahabat", negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Sayangnya, Arnest Group tidak segera memberikan komentar.

Berdasarkan analis Reuters, eksodus perusahaan-perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan-perusahaan asing lebih dari US$107 miliar atau Rp1.669,78 triliun (asumsi kurs Rp15.605 per dolar AS) dalam bentuk kerugian dan kehilangan pendapatan.

Danone pada awal 2024 mengatakan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari regulator untuk melepas aset-asetnya di Rusia, dengan kerugian sebesar US$1,3 miliar atau Rp20,28 triliun.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan perusahaan telah membantu ambulans yang viral karena tak boleh mengisi solar di Semarang, Jawa Tengah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyebut ambulans itu hendak membeli solar di salah satu SPBU di Semarang pada Kamis (10/10). Namun, ada kendala dari QR code untuk pembelian BBM subsidi.

"Mengingat ambulans adalah kendaraan layanan umum, kami membantu agar ambulans tersebut bisa beroperasi, dengan memberikan bantuan voucher BBM dex series," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).

Heppy mengatakan ambulans tersebut sedang menjalankan tugasnya. Bahkan, kendaraan tersebut tengah membawa jenazah.

Dinarasikan dalam kejadian viral di media sosial itu bahwa pengemudi ambulans berniat meminjam QR code pengendara lain. Namun, perusahaan menegaskan hal tersebut dilarang.

Pertamina menekankan QR code milik masing-masing pengguna untuk membeli BBM subsidi, termasuk solar. Kode unik tersebut bersifat pribadi dan rahasia, serta hanya bisa digunakan satu kendaraan terdaftar untuk bertransaksi di SPBU.

"Setelah kami telusuri, QR Code ambulans tersebut ternyata terblokir karena ada permasalahan dokumen kendaraan. Kami masih melakukan pengecekan terkait hal ini," jelas Heppy.

Heppy mengatakan perusahaan juga sudah meminta perbaikan dari instansi terkait yang menaungi ambulans tersebut. Pihaknya menegaskan pembenahan dokumen kendaraan ini diperlukan segera.

Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga mengaku siap membantu pendaftaran ulang QR code ambulans itu. Harapannya, ambulans tersebut bisa kembali membeli BBM subsidi.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Indonesia bukan pilihan pertama investor asing untuk berinvestasi, melainkan ke-4.

Di kawasan Asia, pria yang akrab disapa JK ini menilai investor lebih memilih berinvestasi ke Vietnam, Malaysia dan Filipina.

"Sekarang ini kalau bicara dengan negara luar itu, Indonesia jadi pilihan ke-4 (investasi). Pertama kalau berpikir investasi di Asia ya ke Vietnam, Filipina atau Malaysia, kita (pilihan) ke-4," ujarnya saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut yang dikutip pada Jumat (11/10).

JK mengungkapkan ada dua penyebab mengapa asing kurang tertarik berinvestasi di dalam negeri, yakni masalah hukum dan birokrasi. Kedua hal tersebut dinilai belum bisa terselesaikan sampai saat ini.

Karenanya, ia menilai pemerintah tak perlu berkoar-koar di luar negeri agar investor masuk. Sebab, permasalahan utama yang harus diperbaiki ada di dalam negeri.

"Jadi itu kebijakan asing (mau masuk) bukan masalah luar, kita harus memperbaiki ke dalam, masalah hukum terutama," imbuhnya.

Ia menilai investor tertarik masuk ke Vietnam karena birokrasinya atau aturannya tidak rumit dan hukum yang berlaku sangat jelas dan jujur. Berbanding jauh dengan Indonesia.

"Jadi kalau kita bisa tangani 2 hal ini, bagaimana hukum betul-betul berlaku dengan baik, dengan jujur, dan birokrasi lebih sederhana lagi, seperti Vietnam cepat sekali mereka buat izin-izin. Kalau kita 2 hal itu mesti harus kita perbaiki hingga bisa menjadi pilihan nomor 1 atau 2," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepuk dahinya saat menghitung nominal rupiah dari emas Indonesia yang dibawa Freeport ke luar negeri selama 50 tahun lamanya.

Jokowi menegaskan sebenarnya Indonesia adalah bangsa yang pintar. Namun, ia kecewa mengapa manfaat konsentrat tembaga dari tambang Freeport yang juga mengandung emas malah dirasakan negara lain.

Sang Kepala Negara lantas memamerkan keberhasilannya mengambil alih kepemilikan mayoritas perusahaan tambang dari Amerika Serikat (AS). Jokowi menyebut Indonesia sekarang juga punya smelter tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 3 juta ton konsentrat tembaga.

"Perkiraan saya, enggak tahu mungkin karena saya sering ke bawah (lapangan), berapa sih emas yang terangkut (ke luar negeri)? Kira-kira 40 ton-50 ton (emas) per tahun. Jangan tepuk tangan!" ungkap Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum di IKN Nusantara, Jumat (11/10).

Ia meminta pihak yang hadir dalam agenda tersebut menghitung berapa banyak emas yang lari ke luar negeri, yakni 2.500 ton selama 50 tahun. Setelah itu, Jokowi meminta jumlah emas yang hilang itu dikalikan dengan harga per gram.

Jokowi menegaskan Indonesia dulu tak mampu mengolah bahan mentah tersebut. Namun, sekarang ia meminta semuanya harus melalui hilirisasi agar mendapatkan nilai tambah.

"Nanti setahun ini (2025) akan tahu kita karena sudah berproduksi (Smelter Manyar) di Januari-Desember tahun depan, tahu, kita tunggu Desember tahun depan (berapa) produksinya. Perkiraan saya, iseng-iseng tanya ke bawah, 50 (Jokowi menyebut 50 ton dengan nada berbisik). Besar sekali, rupiahkan, enggak ngerti (berapa banyak)," jelasnya.

"Saya pernah merupiahkan, langsung lemes saya, tapi gak apa-apa. Kita bersyukur Freeport sudah bisa kita ambil alih, 51 persen, dan sebentar lagi akan tambah lagi," tegas Jokowi sembari menepuk dahinya.

Presiden Jokowi menegaskan perjuangannya menambah kepemilikan saham negara di Freeport tidaklah mudah. Ia menyebut saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melesat dari 9 persen ke 51 persen alias menjadi pemilik mayoritas.

Ia mengungkapkan ada 4 orang bawahannya yang tergabung dalam tim untuk merebut Freeport dari AS. Jokowi merinci ada 3 menteri dan 1 wakil menteri yang membantunya, salah satunya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Yang saya senang, kita beli saat harganya murah. Seingat saya US$3,9 billion (miliar). Sekarang market value-nya berapa Pak Tony (Direktur Utama PTFI Tony Wenas)? US$34 miliar, naik terus," ucap Jokowi.

"Kita harapkan sekali lagi, nanti tambah (saham negara di Freeport dari 51 persen ke 61 persen) enggak tahu berapa persen. Ini masih negonya alot banget," tandasnya.