Perusahaan mobil listrik asal China, Neta menghentikan kegiatan produksi di pabrik Zhejiang untuk sementara dan memangkas gaji karyawannya karena kinerja penjualan produknya menurun di China.

Media China DoNews melaporkan bahwa pabrik Tongxiang milik Neta di Zhejiang menghentikan produksi selama setengah bulan.

Pabrik tersebut merupakan pabrik manufaktur utama yang berencana dengan kapasitas produksi sebesar 200 ribu unit per tahun. Pabrik tersebut terutama memproduksi crossover Neta L.

Tahun ini, Neta juga dilaporkan memangkas gaji karyawannya. Pada Oktober, beberapa pekerja Neta mengklaim bahwa perusahaan gagal membayar gaji bulan sebelumnya tepat waktu karena berutang kepada pemasok.

Pada saat yang sama, gaji karyawan tingkat tinggi Neta dipotong hingga 30 persen.

Dalam tanggapan resmi pada tanggal 31 Oktober, Neta mengatakan bahwa mereka meluncurkan rencana insentif ekuitas untuk seluruh staf.

Perusahaan akan mengambil 5 persen saham sebagai insentif bagi karyawan dan rencana penggajian baru diumumkan secara internal.

Sementara itu, kerugian bersih perusahaan induk Neta, Hozon Auto meningkat dari tahun ke tahun di China.

Nilai kerugian bersihnya meningkat dari 4,84 miliar yuan (Rp10,69 triliun) pada 2021 menjadi 6,67 miliar yuan (Rp14,7 triliun) pada 2022, dan 6,87 miliar yuan (Rp15,19 triliun) pada 2023.

Pada tahun ini, penjualan Neta di China dari Januari hingga September 2024hanya mendistribusikan 53.853 unit mobil, atau kurang dari 30 persen dari target penjualan tahunannya.

Di Indonesia, Neta menggandeng perusahaan otomotif PT Handal Indonesia Motor (HIM) dalam merakit mobil listrik.

Model pertama yang dirakit secara lokal adalah NETA V yang telah mendapatkan respons positif dan berhasil mencatat lebih dari 250 SPK sejak awal debutnya mengutip keterangan perusahaan.

Menurut data Gaikindo, penjualan Neta sejak Januari-September 2024 tembus 484 unit di Indonesia.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap jumlah anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien alias boros.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan total belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu mencapai Rp141 triliun.

"Ketidakefisienan ini cukup tinggi, rata-ratanya masih 53 persen. Ini senang enggak senang, saya harus sampaikan kepada teman-teman semua di daerah," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Ia mengatakan BPKP sudah mengetahui biang kerok anggaran Rp141 triliun itu bisa dibelanjakan secara tidak efisien.

Biang kerok pertama, buruknya perencanaan penggunaan anggaran. Yusuf mengatakan banyak pemerintah daerah yang membuat perencanaan belanja tanpa disertai ukuran dan pedoman yang jelas.

Kedua, ketidakjelasan indikator kinerja pemerintahan daerah. Selama ini, organ di pemerintahan daerah kinerjanya selalu didasarkan pada jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan.

Tidak pernah katanya, indikator kinerja itu diukur dari hasil penggunaan anggaran.

"Indikator kinerjanya ini masih berulang sampai 20 tahun yang lalu orientasinya masih output dan sebagainya ukurannya masih jumlah dokumen jumlah laporan jumlah kegiatan tidak kepada masalah outcome. Sehingga tidak bisa dikaitkan logika program dengan pencapaian outcome yang ingin dicapai," katanya.

Tak hanya buruk dalam hal belanja. BPKP kata Yusuf juga melihat kinerja daerah dalam mendorong kemandirian fiskal mereka juga buruk. BPKP menyebut kebijakan daerah dalam membuat pedoman dan penetapan pengembangan potensi pajak, termasuk pengelolaannya masih acakadul.

"Hasil perhitungan kami secara sampel ya, beberapa daerah sebenarnya kita melihat masih ada ruang untuk penetapan target yang lebih tinggi. Masih ada ruang potensi PAD yang bisa kita gali. Ini rata-rata di 2024 kita menghitung masih ada potensi 16,88 persen. Itu hanya pada beberapa PAD saja, tidak semua PAD," katanya. 

MarkPlus Inc, lembaga riset pemasaran berbasis di Jakarta mengumumkan hasil penelitian harga mobil baru di Indonesia. Dari hasil penelitian menjelaskan harga mobil baru di Indonesia semakin tinggi sehingga melampaui kemampuan masyarakat.

Riset tersebut melibatkan 180 responden pekerja di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam riset yang berjudul Menavigasi Masa Depan Industri Roda Empat yang ditulis oleh Iwan Setiawan dari MarkPlus, diungkap bahwa 56 persen responden mengaku jika harga mobil baru saat ini semakin tidak terjangkau.

"Sudah kemahalan harganya. Jadi dari survei kami terdapat 56 persen mengatakan kenaikan harga mobil melampaui pendapatan setiap tahunnya," kata dia di Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Ia mengungkapkan ada berbagai alasan mengapa responden menyebut harga mobil melambung tinggi, yang utama faktor pajak dan bunga dari perusahaan pembiayaan kian melambung, sehingga memengaruhi harga jual mobil kian tak terjangkau untuk golongan masyarakat tertentu.

Bahkan, Iwan menyebut kalau komposisi harga jual kendaraan sebesar 20-25 persen merupakan komponen pajak.

"Akhirnya banyak yang memilih membeli mobil bekas," ucap dia.

Lanjut Iwan menjelaskan ada celah terbilang jauh antara pendapatan tahunan karyawan dan harga jual mobil setiap tahunnya. Kenaikan harga mobil yang tak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat sehingga masyarakat menghindari membeli mobil baru.

"Tapi kalau dilihat sekarang gap-nya makin menjauh, jadi artinya saya butuh kerja lebih dari 1 tahun untuk bisa beli mobil," tutur Iwan.

Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merevisi target penjualan mobil baru dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit untuk tahun ini.

Penjualan mobil baru menurut Gaikindo sangat lesu. Pada September lalu terjadi penurunan 4,8 persen menjadi 72.667 unit dibanding Agustus menurut data wholesales yang disajikan Gaikindo.

Akumulasi penjualan selama sembilan bulan kini mencapai 633.218 unit, masih jauh dari proyeksi 1 juta unit pada tahun 2024.

Pasar domestik roda empat sudah lebih dari satu dekade jalan di tempat. Penjualan mobil rekor tertinggi pernah dicapai pada 2012 yakni 1.116.230 unit.

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru dengan menaikkan upah hingga membuka 500 ribu lapangan kerja bagi warga Jakarta.

Pramono mengungkapkan ada tiga hal yang akan dilakukan apabila terpilih memimpin Jakarta. Pertama, menuntaskan permasalahan dasar seperti pendidikan, kesehatan hingga hunian.

Kedua, membuat Jakarta Fund, dan ketiga memangkas aturan birokrasi yang ribet.

"Yang pertama saya akan mulai dengan bagaimana menuntaskan layanan dasar masyarakat. Setelah saya berkeliling hampir 250 titik lebih, saya tahu persoalan yang mendasar adalah masalah pendidikan," kata Pramono dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Untuk hal ini ia akan membuat program gratis sekolah negeri dan swasta bagi warga Jakarta. Namun, tak hanya itu, memastikan kesejahteraan guru honorer juga jadi bagian perbaikan yang dilakukan dalam membenahi pendidikan di DKI.

"Yang menjadi persoalan penting juga di Jakarta adalah masalah kesejahteraan guru. Sekarang ini banyak guru honorer di Jakarta yang menerima kurang dari Rp2 juta setiap bulannya, maka setiap guru di Jakarta harus menerima UMR yang besarnya adalah Rp5 juta (per bulan)," janjinya.

Terkait dengan kesehatan, Pramono berjanji akan membuat layanan BPJS yang selama ini dikeluhkan pelayanannya lambat atau lama menjadi cepat. Ia juga akan membuat 'pasukan putih' yang bertugas mengatasi persoalan para lansia di Jakarta.

"Saya juga akan membuat yang kita sebut dengan home service layanan untuk lansia. Nanti pasukan putih kita, juga para perawat, para pasukan putih ini terutama untuk lansia," jelasnya.

Di bidang ketenagakerjaan, Pramono berjanji akan membuka 500 ribu lapangan kerja baru untuk menampung para pekerja di DKI yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) maupun yang baru mau mencari kerja.

"Kenapa 500 ribu? karena sekarang ini hampir ada 354 ribu PHK di Jakarta dan Oktober kemarin ditambah 52 ribu sehingga kurang lebih 400 ribu," terangnya.

Ia pun berjanji akan mengadakan bursa kerja atau job fair 3 bulan sekali di kantor kecamatan dan kelurahan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang ada di wilayah tersebut.

"Sekaligus kami akan membuka balai latihan kerja dan balai latihan kerja cara pendekatannya tidak seperti dulu tapi lebih kekinian, seperti untuk konten kreator, tiktoker, youtuber, animasi, dan sebagainya," pungkas Pramono.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai perusahaan anak BRI Group, meraih juara pertama dalam Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF), yang merupakan bagian dari acara Investor Protection Month (IPM) 2024.

Selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024, BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo menyampaikan kebanggaan atas pencapaian tersebut. Laksono menyatakan, selain membuktikan kepercayaan masyarakat, prestasi ini juga mencerminkan dedikasi tim dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," kata Laksono.

Pada saat bersamaan, penghargaan dari Indonesia SIPF ini memperkuat komitmen BRIDS mendukung roadmap Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023-2027, dengan target lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada 2027 mendatang.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," ujar Laksono.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa perusahaan anak BRI dalam ekosistem BRI Group memiliki tiga fungsi utama. Pertama, untuk diversifikasi income; kedua, untuk spreading risk; dan ketiga, guna memperkuat customer base BRI.

Sunarso menegaskan, penguatan sinergi bisnis dan nonbisnis antara BRI induk dan perusahaan anak, maupun antar sesama perusahaan anak akan terus didorong demi meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi kesempatan investasi baru.

"BRI berharap seluruh perusahaan anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak merupakan bagian rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Indonesia SIPF. Bertema "Dream Bigger, Grow Together", ajang ini diikuti seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Adapun kompetisi bertujuan memberikan perlindungan dan rasa aman, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, IPM 2024 juga memiliki agenda berupa kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi, serta mengamankan hak-hak investor di pasar modal, di mana helatan IPM 2024 adalah upaya Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Fellowship Journalism 2025 mendapatkan apresiasi dari Dewan Pers. Inisiatif ini dianggap mampu membawa dampak positif dengan meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, menilai program ini adalah langkah berkelanjutan yang penting bagi pengembangan kualitas jurnalistik di Tanah Air.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan bagi jurnalis akan turut memengaruhi perkembangan karier mereka. Dengan kompetensi yang lebih baik, para jurnalis dapat lebih bersaing, menghasilkan karya yang unggul, dan mencetak prestasi.

Menurutnya, hal ini juga akan berkontribusi pada terciptanya iklim pemberitaan yang lebih sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Sebagai informasi, BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, yang dirancang untuk memberikan kesempatan beasiswa pendidikan S2 bagi para jurnalis di Indonesia.

Melalui program ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ingin membantu para jurnalis mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas jurnalisme di tanah air.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menjelaskan bahwa BRI Fellowship Journalism adalah program komprehensif yang melibatkan jurnalis dalam serangkaian kegiatan, mulai dari pelatihan, pembelajaran singkat seputar industri jasa keuangan, hingga kesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) melalui BRI Peduli.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," kata dia.

Ia melanjutkan, sejak pertama kali diluncurkan, program BRI Fellowship Journalism telah berjalan sebanyak lima kali, dan tahun 2025 ini menjadi pelaksanaan yang ke-6. Dalam program ini, BRI juga bekerja sama dengan Dewan Pers untuk memastikan proses seleksi dan penerima beasiswa sesuai standar.

Beasiswa S2 dari BRI ini diberikan kepada jurnalis aktif yang bekerja di media yang telah diverifikasi Dewan Pers serta memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

Pendaftaran BRI Fellowship Journalism 2025 terbuka hingga 30 November 2024. Bagi jurnalis yang tertarik untuk bergabung, informasi dan syarat pendaftaran lengkap dapat diakses melalui situs resmi BRI.

Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ini terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Bab III Perpres 158/2024 mengatur tentang organisasi Kemenkeu yang baru. Pada daftar itu, tak ada lagi BKF, melainkan muncul direktorat jenderal baru bernama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas pasal 13 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Ditjen baru yang mengatur urusan fiskal ini dipimpin seorang direktur jenderal dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Sang dirjen bakal dibantu sekretariat ditjen serta paling banyak enam direktorat dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, ada satu ditjen tambahan. Presiden Prabowo menambah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di tubuh organisasi Kemenkeu.

Ini diatur di Bagian Kesebelas Perpres 158/ 2024. Ditjen tersebut juga dipimpin seorang dirjen dan bertanggung jawab kepada menkeu.

Praktis, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani sekarang bertambah banyak. Ia bakal punya 9 dirjen yang siap membantunya, di mana semula hanya ada 7 direktorat jenderal di Kemenkeu.

Berikut susunan terbaru organisasi Kementerian Keuangan:

a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;c. Direktorat Jenderal Anggaran;d. Direktorat Jenderal Pajak;e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan penggunaan anggaran kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang diteken Sri Mulyani pada 4 November kemarin.

"Peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan meliputi: Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," bunyi pasal 2 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Pasal 3 menyebut untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penggunaan Aset TA 2024 dan TA 2025 K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan yang baru dibentuk, Menteri Keuangan menetapkan kode Bagian Anggaran K/L.

Kemudian, dalam pasal 5 diatur K/L yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian program atau kegiatan, K/L dapat melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi diajukan oleh K/L yang mengalami perubahan nomenklatur kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 29 November 2024.

Sementara itu, bagi K/L yang mengalami pemisahan menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 melalui dua mekanisme yakini penggunaan DIPA TA 2024 atau pemisahan DIPA TA 2024.

Apabila K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 maka perlu dilakukan revisi dengan sejumlah ketentuan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penunjukan K/L Pengampu yang berasal dari salah satu K/L hasil pemisahan paling lama sehari setelah PMK 90/2024 diundangkan.

Kemudian, K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran K/L TA 2024; alokasi anggaran pada Bagian Anggaran K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan; dan K.L Pengampu melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk mendanai: operasional menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri/pimpinan lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan.

Sementara bagi K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Menteri Keuangan menetapkan Bagian Anggaran K/L hasil pemisahan yang salah satunya merupakan K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024;b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program/kegiatan yang relevan bagi K/L hasil pemisahan mengacu pada Renja K/L, RKA K/L, SOTK, dan Prioritas Nasional;

c. Penentuan besaran alokasi anggaran TA 2024 K/L Pengampu dan K/L lainnya hasil pemisahan dengan memprioritaskan:1. pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan;2. pembayaran belanja pegawai;3. belanja bantuan sosial yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun;4. belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas Nasional; dan5. penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran;

Kemudian pasal 9 mengatur K/L yang mengalami penggabungan tetap melaksanakan DIPA TA 2024 sampai 31 Desember 2024. Jika terdapat kebutuhan penyesuaian program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang lama dan/atau kebutuhan untuk mengintegrasikan program/kegiatan, K/L yang mengalami penggabungan melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 29 November 2024.

"Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan revisi DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga hasil penggabungan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar," bunyi pasal 9.

Sementara itu, K/L yang baru dibentuk diampu oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama menteri keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 1 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) senilai Rp10 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menghapus utang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang, sambung Supari, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), kini bisa memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu, kebijakan ini katanya juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya.

Prabowo akan menghapus utang 1 juta UMKM bernilai Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun, Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program PNM Peduli hadir membantu warga terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary menyampaikan ketanggapan PNM Peduli menyalurkan bantuan tersebut merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus bentuk empati terhadap masyarakat NTT.

"Seluruh insan PNM menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak erupsi di Kabupaten Flores Timur. PNM Peduli hadir untuk membantu meringankan beban warga," ujar Dodot dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Dodot mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan dalam beberapa tahap. Usai tahap pertama yang telah diterima warga terdampak bencana, nantinya akan disalurkan bantuan tahap kedua.

Adapun bantuan tahap pertama itu berfokus pada berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, popok, pembalut, hingga perlengkapan mandi dan cuci yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.

"Kami hari ini menyerahkan bantuan di salah satu gereja di Kecamatan Talibura yang merupakan salah satu pusat pengungsian warga terdampak bencana. Di pengungsian ini ada 21 nasabah kami yang ikut mengungsi," lanjut Dodot.

Sementara untuk meringankan beban warga terdampak bencana, PNM Peduli juga mengajak seluruh karyawan PNM untuk menggalang dana, yang dilakukan sampai 9 November 2024.

"Kami bersyukur tim kami di lapangan bergerak cepat, sat set membantu warga yang membutuhkan bantuan. Semoga bencana ini segera bisa diatasi dampaknya," pungkas Dodot.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program transmigrasi ke Pulau Papua untuk menyuplai tenaga kerja penggarap program food estate di Merauke, Papua Selatan.

Iftiah menjelaskan kebutuhan tenaga kerja food estate Merauke akan dipenuhi dengan memobilisasi tenaga kerja yang telah tersedia di Pulau Papua.

"Kami sampaikan bahwa dari sisi kami kementerian transmigrasi itu nanti akan mensupport food estate itu dengan memanfaatkan transmigrasi lokal," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah pun menegaskan Ia tidak akan ingkar dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah kementerian lain akan mengambil kebijakan yang serupa dengan kementerian transmigrasi.

"Kalau dari kementerian transmigrasi pasti (food estate digarap warga lokal). Karena definisi transmigrasi lokal itu kan tidak mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua," tutur dia.

"Kalau dari sisi kami, kalau dari sisi kementerian lain itu silakan ditanyakan ke kementerian lain," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Iftitah juga menegaskan peraturan undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini membuat program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Iftitah pun mengklaim program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Dilansir dari Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia mengklaim program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Sebelumnya, dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, terdapat penolakan dari mahasiswa di Kota Jayapura, Papua yang menolak program transmigrasi.

Bank Mandiri buka suara soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyambut positif kebijakan itu. Ia menyampaikan sejatinya kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan resminya, Rabu (6/11).

Ali juga menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

"Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," pungkas Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis.

Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan menghapus utang mereka kepada bank.

Kebijakan penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.