Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid blak-blakan soal kasus sengketa Hotel Sultan antara pemerintah dengan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Ia menegaskan kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sedangkan hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Nusron menekankan perkara Hotel Sultan masih diselesaikan di pengadilan negeri.

"Sekarang kita mengacu kepada nanti keputusan hukumnya kayak apa, kita kaji," ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Perang perebutan kuasa Hotel Sultan sudah berlangsung cukup lama.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menegaskan mereka masih berhak mengelola tanah tempat berdirinya hotel itu.

Sedangkan pemerintah mengklaim HGB milik kubu Pontjo sudah habis. Sehingga lahan tersebut dituntut untuk dikembalikan ke negara, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95 persen pada kuartal III 2024, di tengah mimpi Presiden Prabowo Subianto menerbangkannya ke level 8 persen.

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 dan kuartal II 2024. Masing-masing kuartal itu naik 5,11 persen year on year (yoy) dan tumbuh 5,05 persen secara tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi RI melemah imbas daya beli masyarakat yang melambat. Ini tampak dari konsumsi rumah tangga selaku penyumbang utama pertumbuhan yang cuma naik 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 4,93 persen.

Di lain sisi, jumlah pengangguran di tanah air membengkak. BPS melaporkan ada 7,47 juta orang menganggur sampai periode Agustus 2024 alias di pengujung kekuasaan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Jumlah tuna karya itu naik dari periode sebelumnya. Pada akhir Februari 2024, pengangguran di tanah air hanya 7,20 juta orang.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut kuartal ini memang rentan perlambatan imbas minimnya permintaan. Beda dengan kuartal II yang ada momen Ramadan dan Idulfitri, di mana mendorong peningkatan permintaan barang hingga jasa.

Namun, kondisi musiman tak bisa dijadikan alasan. Yusuf turut menyinggung kontraksi purchasing manager index (PMI) manufaktur yang ikut menyumbang perlambatan ekonomi.

"Melambatnya pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur saya kira bisa menjadi semacam lampu kuning, terutama bagi pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

Di lain sisi, Yusuf menyoroti fenomena turun kasta dari kelas menengah. Ia mendorong pemerintah untuk memformulasi pemberian bantuan sebagai stimulus ekonomi.

Ia menyebut selama ini negara hanya memberi bantuan untuk kelompok pendapatan bawah. Yusuf menegaskan sudah saatnya insentif hingga bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan kepada kelas menengah.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat turut mewanti-wanti masa depan Indonesia. Ia menekankan negara perlu mengantisipasi bahaya penurunan lanjutan dari laju ekonomi, bahkan potensi perlambatan struktural.

Ia menyinggung adanya kontribusi dari pelemahan ekspor dalam kemerosotan ini. Lesunya ekspor turut menyumbang penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kondisi global yang tidak stabil, terutama dengan permintaan yang melambat dari negara-negara mitra utama, seperti Tiongkok memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian Indonesia," ungkap Achmad.

"Ekspor Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada komoditas primer menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga dan permintaan internasional. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga global dan situasi ekonomi internasional yang tidak menentu," sambungnya.Ia mendorong pemerintah segera mendiversifikasi ekspor. Memberikan nilai tambah pada komoditas mentah dianggap menjadi langkah yang mendesak.

Di lain sisi, penguatan sektor domestik menjadi krusial. Achmad mengatakan pemerintah dan pelaku ekonomi harus mulai fokus meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta mendorong konsumsi domestik.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti banyaknya pengangguran yang diwariskan Jokowi ke Prabowo. Ia menegaskan laju ekonomi Indonesia saat ini tak berkualitas karena terlalu kedap menyerap tenaga kerja.

Ia membandingkan kala tambahan 1 persen laju ekonomi bisa menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja, sedangkan sekarang hanya menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja. Huda menegaskan Prabowo punya pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Deindustrialisasi prematur menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 18 persen. Padahal, 10 tahun yang lalu proporsinya pernah mencapai 20 persen lebih," jelas Huda.

"UU Cipta Kerja pun tidak ada gunanya karena tak ada investasi masuk membawa penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor industri porsinya terus menurun dibandingkan PDB nasional, dari 22 persen di 2010 awal, sekarang hanya 18 persen di zaman Jokowi. Praktis tidak ada pembangunan pabrik secara masif di zaman Jokowi, malah yang jamak terjadi adalah PHK," kritiknya.

Huda mewanti-wanti potensi lonjakan pengangguran jika tak diantisipasi Prabowo Subianto. Di lain sisi, ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat bakal berujung pada semakin jauhnya kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut ini merupakan tugas berat menteri ekonomi Prabowo. Sayang, Kabinet Merah Putih banyak diisi wajah-wajah lama peninggalan rezim Jokowi.

"Untuk meningkatkan akselerasi (pertumbuhan) di atas 5 persen ke 6 persen saja ini sukar dengan pendekatan yang sudah-sudah. Padahal, tim ekonominya Prabowo kebanyakan orang lama, muka-muka lama," ucap Faisal.

"Jadi, kalau dengan muka-muka lama masih pakai cara-cara yang lama juga, sudah pasti tidak akan tercapai. Jangankan 8 persen, 6 persen saja tidak. Butuh cara-cara baru dan terobosan baru," tegasnya.

Faisal menekankan para menteri Prabowo harus solid. Jangan sampai ada kebijakan yang kontradiktif antar kementerian/lembaga (K/L).

Beda suara dari para menteri dinilai sebagai biang kerok melambatnya ekonomi. Ia menegaskan permasalahan ekonomi Indonesia kebanyakan lahir dari ketidaksinkronan kebijakan.

"Termasuk industri manufaktur yang sekarang mengalami kontraksi dan pertumbuhannya di bawah pertumbuhan PDB, masih deindustrialisasi. Padahal, salah satu kunci percepatan pertumbuhan adalah industri manufaktur harus tumbuh tinggi, karena sektor ini yang paling besar kontribusinya terhadap PDB," tuturnya.

"Jadi, harus dikerek sangat tinggi pertumbuhannya, industrialisasi harus digalakkan. Itu titik kritis yang harus diperhatikan pemerintahan Pak Prabowo untuk mencapai (pertumbuhan ekonomi) 8 persen," tandasnya.

Peneliti Core Indonesia Eliza Mardian juga mendorong kebijakan baru demi tercapainya asa 8 persen. Ia menegaskan seluruh lapisan masyarakat mesti menikmati kue ekonomi, mulai dari swasta kecil, swasta besar, BUMN, hingga koperasi.

Ia mengatakan pemerintah harus membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di setiap daerah. Namun, komoditasnya disesuaikan dengan potensi daerah tersebut.

"Pemerintah sebaiknya memiliki semacam dashboard kebutuhan industri besar. Dengan adanya data berbagai kebutuhan penunjang produksi industri besar, ini dapat menjadi pangsa pasar bagi industri menengah dan kecil menjadi supplier mereka. Dengan demikian akan terbangun linkage antara skala industri di dalam negeri yang selama ini belum begitu baik," saran Eliza.

[Gambas:Photo CNN]

"Revitalisasi industri manufaktur sebagai jangkar untuk membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung, ini kuncinya," tegasnya.

Sedangkan Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyarankan dua hal untuk kembali mengerek pertumbuhan ekonomi RI. Pertama, dilihat dari sisi kebijakan fiskal.

Ia menyebut pemerintah mesti memperkuat kebijakan bansos serta menjaga tarif layanan publik, mulai dari KRL hingga uang kuliah tunggal (UKT). Di saat yang sama, pemerintah semestinya membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025.

Kedua, Yusuf menyebut harus ada tindakan dari sisi moneter. Ia mengatakan Bank Indonesia (BI) diharapkan semakin agresif menurunkan tingkat bunga acuan yang masih di kisaran 6 persen.

"Kita berharap hingga akhir tahun BI rate dapat dipangkas hingga di kisaran 5 persen demi mendorong investasi dan daya beli masyarakat," katanya.

"Untuk stabilitas rupiah, selayaknya BI tidak mengandalkan pada kebijakan suku bunga, melainkan pada repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam," tutup Yusuf.

Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan.

Penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Namun, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) seperti dikutip dari detik.com.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan ada 1 juta UMKM yang dihapuskan utangnya. Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun.

Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada tujuh perusahaan pelat merah yang ternyata masih merugi sampai saat ini.

"Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 (BUMN rugi) yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

BUMN rugi yang pertama adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sang menteri menyebut BUMN ini sebenarnya sudah direstrukturisasi pada 2019, tetapi mengalami musibah kebakaran pabrik utama baru-baru ini.

Kedua, PT Bio Farma (Persero). Perusahaan pelat merah di bidang kesehatan ini merugi imbas banyaknya penugasan pembelian vaksin saat pandemi covid-19 serta kasus fraud di anak usaha, yakni Indofarma.

Ketiga, Erick menyebut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA. Erick menegaskan masih berupaya merestrukturisasi BUMN Karya ini, termasuk yang menyangkut WIKA Realty.

Keempat, Waskita Karya yang merugi buntut penurunan jumlah kontrak dan tingginya beban keuangan. Erick mengaku sudah menempuh langkah restrukturisasi untuk BUMN Karya ini.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur. Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari bapak menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 karya. Sehingga, lebih sehat lagi kondisi (BUMN) karya-karya ini," tuturnya.

Kelima, ada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia mengatakan progres penyehatan BUMN ini berlangsung baik dan hanya tinggal menunggu proses likuidasi.

Keenam, Perum Pembangunan Perumahan Nasional alias Perumnas yang ternyata belum untung. Erick mengaku sudah duduk bersama internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang.

"Tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena dari komposisi lahan di Indonesia ini memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tanahnya," kata Erick.

Sedangkan BUMN merugi yang ketujuh adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ia menceritakan bahwa masa lalu PNRI mendapatkan mandat untuk mencetak seluruh surat-surat negara.

Sementara itu, sekarang PNRI kalah saing dengan pasar yang ada. Erick menegaskan Kementerian BUMN bakal merestrukturisasi PNRI.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Rabu (6/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola pergerakan IHSG masih terlihat betah dalam rentang konsolidasi wajar di tengah rilis data kinerja emiten kuartal III-2024 serta harapan terhadap kinerja pemerintahan yang baru.

Meskipun kemungkinan ada momentum koreksi, namun masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.454 dan resistance 7.589.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, ⁠ ⁠PWON, ⁠ASRI, ⁠ASII, ⁠HMSP, ⁠JSMR, ⁠ADHI, ⁠KLBF, ⁠TBIG, dan ⁠WTON.

Sedangkan, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat saat ini IHSG berada dalam dua kemungkinan skenario yakni meninggalkan merah atau lanjut melemah menuju 7.230.

"Berdasarkan indikator, MACD menandakan momentum bearish," kata dia.

Ia memperkirakan IHSG akan berada di level support 7.449 dan resisten 7.752.

IHSG ditutup di level 7.491 pada Selasa (5/11) sore. Indeks saham menguat 12,42 poin atau naik 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,31 miliar saham.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) periode 2024-2029 Mari Elka Pangestu membeberkan rencana dan target kerja 100 hari usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto per hari ini, Selasa (5/11).

Mari menyebut secara garis besar, DEN akan fokus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Karena tentu kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal maupun bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata Mari di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Mari melanjutkan untuk target jangka menengah, DEN menurutnya akan mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan di berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan program prioritas Prabowo salah satunya swasembada pangan dan energi.

"Dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran, pengeluaran anggaran yang merupakan prioritas bapak presiden juga," imbuhnya.

Mari menjelaskan secara garis besar, DEN bertugas untuk memberi rekomendasi kepada Prabowo terkait isu strategis dan program prioritas presiden. Ia menekankan DEN tidak bisa mengambil kebijakan teknis layaknya kementerian.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11).

Pelantikan para pejabat itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/P tentang pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Mereka yang dilantik hari ini adalah satu wakil ketua dan enam anggota.

Rinciannya, Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua, lalu enam orang lainnya yakni Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, sebagai anggota.

Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan yang terlebih dahulu dilantik Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin (21/10) lalu.

Ribuan pekerja Boeing akhirnya mengakhiri mogok kerja yang berlangsung selama tujuh pekan usai menyetujui tawaran kenaikan gaji dari perusahaan.

Hal itu mengakhiri mogok kerja terlama dan termahal di Amerika Serikat (AS) selama lebih dari dua dekade terakhir.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan Senin (4/11) lalu, 59 persen anggota serikat pekerja International Association of Machinists (IAM) setuju menerima kesepakatan dengan kenaikan gaji yang signifikan.

Presiden Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara (IAM) lokal terbesar di Boeing, Jon Holden, menyebut kesepakatan ini sebagai pencapaian penting bagi para pekerja.

"Saya bangga dengan anggota kami. Ini adalah kemenangan besar. Mereka telah meraih banyak hal dan siap untuk kembali bekerja," ujar Holden.

Ia menambahkan banyak anggota yang merasa siap untuk mengakhiri aksi mogok dan kembali ke pekerjaan mereka.

Dalam kesepakatan baru ini, Boeing memberikan kenaikan gaji langsung sebesar 13 persen untuk para pekerja, yang akan diikuti dengan kenaikan 9 persen setiap tahun selama dua tahun berikutnya, dan tambahan 7 persen di tahun keempat.

Secara total, pekerja akan menerima kenaikan gaji lebih dari 43 persen selama masa kontrak.

Selain itu, mereka juga menerima bonus ratifikasi sebesar US$12 ribu atau senilai Rp188,7 juta (perkiraan kurs Rp15.730 per dolar AS), yang sebagian bisa dimasukkan ke dalam akun pensiun 401(k) mereka.

Namun, di balik kesepakatan tersebut, isu mengenai pengembalian program pensiun tradisional tetap menjadi sumber kekecewaan bagi sebagian pekerja.

Para pekerja sebelumnya kehilangan akses ke rencana pensiun manfaat pasti (defined benefit plan) pada 2014, dan meskipun Boeing meningkatkan kontribusi ke akun pensiun individu, perusahaan tetap menolak untuk mengembalikan program pensiun lama yang sebelumnya diinginkan oleh para pekerja.

"Banyak dari anggota kami masih berjuang untuk mengembalikan pensiun. Ini adalah perjuangan yang sah," ujar Holden, menyoroti sekitar 41 persen dari anggota serikat tetap menolak tawaran tersebut karena masalah ini.

CEO Boeing Kelly Ortberg menyambut baik kesepakatan yang dicapai. Ia juga meyakinkan perusahaan siap melangkah maju bersama para pekerja.

"Meskipun beberapa bulan terakhir sulit bagi kita semua, kita adalah bagian dari tim yang sama. Kami hanya bisa maju dengan mendengarkan dan bekerja bersama," ungkapnya.

Mogok kerja yang melibatkan sekitar 33 ribu pekerja ini memberikan dampak signifikan bagi Boeing dan industri penerbangan.

Kerugian Boeing diperkirakan mencapai US$6,5 miliar atau senilai Rp102,2 triliun akibat terhentinya produksi pesawat selama mogok kerja berlangsung, dan lebih dari US$11,5 miliar atau setara dengan Rp180,8 triliun bagi perekonomian AS secara keseluruhan.

Mogok kerja ini juga berdampak pada banyak pemasok Boeing di seluruh Amerika Serikat yang harus menghentikan produksi sementara.

Selain itu, industri penerbangan juga mengalami dampak langsung dari tertundanya pengiriman pesawat baru ke maskapai.

Perusahaan tidak hanya menunda produksi jet penumpang 737 Max, tetapi juga menunda pengiriman pesawat kargo, yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan.

Akibatnya, banyak maskapai harus menghadapi keterlambatan dalam jadwal penerimaan armada baru mereka, yang semakin memperpanjang masalah produksi dan kualitas yang dihadapi Boeing.

Dengan kesepakatan ini, para pekerja akan mulai kembali bekerja pada Rabu mendatang, di mana Ortberg berjanji berupaya membangun kembali hubungan dengan serikat pekerja dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Bahaya paparan Bisphenol A (BPA) dalam wadah pembungkus makanan terhadap kesehatan telah menjadi perhatian pakar kesehatan di seluruh dunia. Sejumlah riset internasional menunjukkan paparan BPA dalam jangka panjang bisa berdampak serius pada kesehatan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Ulul Albab, SpOG meminta upaya membelokkan bahaya BPA pada kesehatan menjadi sekadar isu persaingan usaha sebaiknya dihentikan.

"Kita tidak bisa membelokkan bahwa ini adalah persaingan usaha atau tidak. Karena concern kita, baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI), apalagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga negara, akademisi, maupun praktisi, bahwa concern terkait bagaimana kita melindungi masyarakat Indonesia menjadi yang utama dari semua semua alasan yang lain," kata dr. Ulul dikutip Selasa (5/11).

Bukan hanya itu, dengan tegas dr. Ulul yang juga spesialis obstetri dan ginekologi menolak pihak-pihak tertentu yang mengaitkan BPA dengan isu persaingan usaha, lalu membandingkannya dengan saat meledaknya kasus Covid di Indonesia.

"Dulu ketika Covid dan banyak yang meninggal, maka isu Covid dibelokkan menjadi isu yang macam-macam," katanya.

Dia menegaskan, IDI merupakan lembaga profesional dan apa yang sudah dilakukan oleh BPOM (dengan regulasi pelabelan peringatan bahaya BPA pada galon dengan kemasan polikarbonat) adalah satu hal yang positif dan harus didukung.

"Ketika kita mengatakan BPA bermasalah, memang itulah faktanya. Semua negara, bukan hanya Indonesia menyampaikan hal itu," kata dr. Ulul.Menurutnya, posisi IDI sebagai lembaga profesi untuk para dokter adalah menyampaikan hal yang sebenar-benarnya.

"Apakah diterima atau tidak adalah nomor dua, tapi yang pasti kita harus berani menyampaikan ada masalah terkait dengan apa yang dialami masyarakat, dan harus kita suarakan," kata dia.

Ia juga menambahkan bahwa IDI sudah cukup lama membahas soal BPA dan mendukung regulasi pelabelan yang dikeluarkan oleh BPOM RI.

"Pada 11 Agustus 2022, saya mengeluarkan statement bahwa kita mendukung pelabelan BPA pada semua kemasan makanan. Seringkali kita concern pada apa yang kita makan. Tetapi kita jarang concern dengan bagaimana makanan itu dibungkus, di-package atau diwadahi. Jadi kita bukan hanya bicara masalah air, tapi juga makanan," katanya.

IDI punya kepedulian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait BPA berdasarkan fakta ilmiah.

"Karena sifatnya hormonal distructor maka BPA bisa memengaruhi segala sesuatu, baik laki maupun perempuan. Bahkan sampai laki dan perempuan bisa infertile (mandul atau tidak punya keturunan)," katanya.

Bahaya BPA ini sebenarnya sudah diatur secara ketat oleh BPOM, kata dr. Ulul, hal ini bisa dilihat dari sejumlah regulasi BPOM untuk membuat masyarakat melek pada kemasan yang dilabeli peringatan kandungan BPA.

Meskipun belum melarang BPA, setidaknya kebijakan terbaru BPOM adalah langkah awal yang baik, sebagaimana bisa dilihat dari Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

"Pro dan kontra pasti ada, dan ini adalah hal yang wajar," katanya.

"Kewajiban kita adalah bagaimana memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kalau bahaya katakan bahaya, tanpa harus ditutupi," kata dr. Ulul.

Dalam forum yang sama, pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MSc.Eng menyampaikan bahwa proses distribusi dan bagaimana kemasan polikarbonat diperlakukan sangat memengaruhi proses pencemaran senyawa BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam produk air minum.

"Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan, akan sangat mungkin tali tersebut ada yang copot, sehingga menimbulkan permasalahan," jelas Chalid.

Chalid mengingatkan, ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya leaching atau peluruhan BPA dalam kemasan polikarbonat ke dalam air minum di dalamnya.

Misalnya seperti paparan cahaya matahari dalam proses distribusi, suhu tinggi, hingga proses pencucian terus menerus yang tidak tepat, lalu digunakan kembali.

Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022 yang menunjukkan, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm (standar BPOM) meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen.

Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons pelantikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Keduanya menyambut baik jabatan baru yang diemban mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) itu. Apalagi, AHY menekankan Kemenko Infrastruktur pasti berkoordinasi dengan OIKN.

"Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan. Karena pembangunan infrastruktur di IKN juga harus dikawal," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Prabowo (Subianto) tentu melanjutkan (pembangunan IKN), dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini sebagai bagian utama dari pusat pemerintahan ke depan," tuturnya.

AHY menegaskan dirinya pasti terus bekerja sama dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Ia menyebut cakupan koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga termasuk Otorita IKN.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons singkat penunjukkan Basuki menjadi kepala definitif OIKN. Ia memuji sosok mantan menteri PU itu.

"Pak Basuki (Hadimuljono) orang baik, top!" tegas Nusron.

Basuki Hadimuljono dilantik secara resmi sebagai kepala OIKN definitif oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Basuki adalah plt kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 usai Bambang Susantono mengundurkan diri.

Ia diangkat berdasarkan Keppres Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tak sampai 5 persen disebabkan oleh faktor musiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 4,95 persen secara year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari kuartal III-2023 yang sebesar 4,94 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 5,05 persen.

"Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal ketiga cenderung seperti itu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11).

Meski demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal tetap berada di atas 5 persen. Dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan perekonomian bisa tumbuh 5,2 persen. Optimisme ini muncul sebab secara kumulatif periode Januari-September 2024, perekonomian masih berhasil tumbuh 5,03 persen.

"Artinya, dengan pertumbuhan 5,03 persen, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5 persen pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN," jelasnya.

Untuk menggenjot perekonomian lebih tinggi lagi, terutama pada kuartal IV, maka pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Kebijakan yang bakal ditempuh pemerintah, kata Airlangga, adalah memperpanjang insentif perpajakan hingga akhir tahun, di antaranya PPN DTP untuk properti, PPnBM DTP untuk mobil listrik hingga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui KUR," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal mencegah terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di sektor usaha tekstil.

"Nah tentu kita dorong beberapa kebijakan, salah satu adalah mencegah terjadinya PHK. Pemerintah akan memperhatikan kebijakan yang akan diambil. Terutama pada saat 1-2 bulan ke depan sedang mempersiapkan insentif yang bisa didorong di sektor padat karya," pungkasnya.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan Bulog akan diubah menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah presiden. Dengan begitu, Bulog tidak akan lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nanti Bulog jadi lembaga pemerintahan lainnya, di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN lagi) dong," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Menurutnya, Bulog akan sama seperti Badan Gizi Nasional yang berada langsung di bawah presiden. Ia pun membantah kabar bahwa Bulog akan berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kurang lebih (seperti Badan Gizi). Saya tidak ada perintah (di bawah Kementan). Saya diminta Pak Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," katanya.

Menurutnya, transformasi Bulog nantinya akan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Wahyu bercerita ia memang diminta khusus oleh Prabowo untuk memimpin BUMN pangan tersebut, menggantikan posisi Bayu Krisnamurthi. Pada 28 Agustus lalu, ia ditelepon Prabowo yang saat itu masih menjadi presiden terpilih.

"Pak Prabowo secara khusus telepon saya 28 Agustus, Mas Wahyu masuk Bulog, benerin semua. (Saya bilang) 'siap presiden terpilih'," kata Wahyu.

Ia mengatakan Prabowo memberikannya tugas untuk menyukseskan swasembada pangan. Apalagi Wahyu pernah menjabat sebagai direktur operasional Bulog.

"Saya diminta Pak Presiden Prabowo kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus saya diperintahkan 'Mas Wahyu, transformasi kelembagaan Bulog. Mas Wahyu pernah direktur operasional, tugas khusus swasembada pangan'," imbuhnya.

Wahyu memang bukanlah orang baru di lingkungan BUMN. Ia pernah menempati posisi Direktur Utama Asabri pada 2020. Pada 2017-2020, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi direktur utama Asabri.

Lalu, pada 2016-2017, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Perum Bulog. Di mana, sebelumnya, pada 2015-2018 ia ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog.

Pria kelahiran 17 Oktober di Magelang ini juga pernah menjadi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog pada 2015-2016, dan tercatat juga sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada 2014-2015.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kebijakan hapus utang macet di masa lalu tidak diberikan ke seluruh pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan di Indonesia.

"Tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini (buat) memang betul-betul tidak bisa tertolong kembali," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Maman menegaskan kebijakan itu hanya menyasar para pelaku UMKM, nelayan, petani yang terdata sementara di mana jumlahnya kurang lebih 1 juta orang.

Satu jutaan orang itu merupakan pelaku UMKM di bidang perikanan dan pertanian yang terpuruk akibat dampak dari pandemi covid-19) hingga bencana alam.

Maman pun merinci kebijakan ini hanya untuk para pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang berutang Rp500 juta bagi badan usaha, serta Rp300 juta untuk utang perseorangan.

Ia menyebut hapus buku dan hapus tagih utang lama UMKM adalah bagian dari stimulus pemerintah. Kebijakan ini dilakukan demi memastikan kegiatan ekonomi bisa berputar kembali.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang masa lalu UMKM, termasuk petani dan nelayan. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada hari ini, Selasa (5/11).

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

Adapun perihal hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan didetailkan melalui aturan di kementerian/lembaga terkait.