Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membidik wilayah Amerika Selatan sebagai peluang berdagang dan investasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pengusaha saat ini mendorong pasar non-tradisional. Artinya, pengusaha tak hanya membidik pasar-pasar di Asia saja.

Oleh karena itu, pihaknya juga melirik potensi pasar di kawasan Amerika Latin. Apalagi, beberapa event internasional juga bakal digelar di sana.

Ia mencontohkan salah satu event besar di sana seperti G20 yang bakal dihelat di Brasil.

"Kalau kita lihat Brasil juga, kita juga bisa bekerja sama, contohnya biodiversity. Kalau kita bisa biodiversity di sana carbon. Di sana tuh punya Amazon dan lain-lain," kata Arsyad dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Selain itu, ia mengklaim ada produk-produk yang bisa dikerjasamakan dengan negara-negara di Amerika Latin. Menurutnya, perluasan potensi kerja sama dan dagang ke pasar non-tradisional menjadi keniscayaan karena kondisi ekonomi global yang berkembang belakangan. Apalagi, China saat ini tengah over supply komoditi.

"Jadi kita gak perlu berjalan negara-negara yang maju saja. Tapi juga kepada diversity countries yang ada," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Shinta Kamdani mengatakan kondisi geopolitik sekarang ini sangat mempengaruhi permintaan pasar global.

Oleh karena itu, Kadin juga bisa membantu pemerintah dalam diversifikasi pasar ekspor. Tahun ini, Kadin fokus pada pasar di kawasan Afrika Selatan.

"Nah ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar. Tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Nah kita sudah memiliki Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," tutur Shinta.

Potensi dagang ke Amerika Latin sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chile Claudia Sanhueza di Paris, Prancis, Jumat (3/5) lalu.

"Produk-produk Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas akses pasar di Amerika Latin. Chile sebagai salah satu negara di kawasan Amerika Latin memiliki kesamaan visi untuk memajukan kerja sama menuju perekonomian global berkelanjutan," ujar Jerry.

Jerry menjelaskan kesamaan visi tersebut juga tertuang di dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/IC-CEPA).

Selain itu, Indonesia juga berminat menjalin kerja sama dengan Chile dalam bentuk Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

"Perjanjian CPTPP juga akan menjadi langkah maju menuju sistem perdagangan yang lebih terintegrasi dan berbasis aturan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Chile," imbuh Jerry.

Jerry menambahkan bahwa Chile juga merupakan salah satu anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Economic Co-operation and Development/OECD) yang mendukung proses aksesi keanggotaan Indonesia ke OECD. Selain dengan Chile, Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan seluruh anggota OECD.

Hubungan ekonomi ini khususnya meningkatkan produktivitas di bidang prioritas sains, teknologi dan inovasi, transformasi digital, serta energi dan pertanian berkelanjutan melalui investasi.

"Kami mengapresiasi dukungan Chile terkait proses aksesi keanggotaan Indonesia ke OECD. Kami berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kolaborasi merupakan salah satu langkah untuk membuka jalan menuju kebijakan dan kehidupan yang lebih baik," kata Jerry.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengumumkan rapor penjualan mobil pada semester I 2024 kembali menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

Mengutip data Gaikindo, penjualan wholesales sepanjang semester I mencapai 408.012 unit atau turun sebanyak 19,5 persen dari 506.427 unit pada2023.

Sementara penjualan ritel hanya berhasil mencatatkan penjualan hanya sebanyak 431.987 unit atau turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 502.533 unit.

Penjualan wholesales pada Juni, menurut laporan dari Gaikindo hanya berhasil mencapai 72.936 unit, turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk penjualan secara ritel, Gaikindo mencatat hanya berhasil di angka 70.198 unit atau turun 12,3 persen.

Dalam hal penjualan ritel, Toyota, Daihatsu dan Honda masih memuncaki tiga besar penjualan kendaraan di Indonesia sepanjang Semester I. Toyota berhasil menjual sebanyak 140.608 unit, Daihatsu 89.378 unit dan Honda sebanyak 51.681 unit.

Selanjutnya, terdapat beberapa merek seperti Mitsubishi 37.109 unit, Suzuki 34.994 unit, Isuzu 13.945, Fuso 13.032 unit, Hyundai 12.636, Wuling 11.150 dan Hino sebanyak 9.887 unit.

Nasib utang RI menjadi sorotan seiring terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Pembahasan soal utang sudah dimulai sejak debat Pilpres pada Januari lalu hingga saat ini.

Kala itu, Prabowo maupun timnya kerap mengeluarkan pernyataan soal utang RI. Termasuk akan menaikkan hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan UU Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang Indonesia adalah 60 persen dari PDB. Namun, selama ini rasio utang dijaga di angka 30 persen dari PDB.

Berikut deret pernyataan Prabowo dan timnya soal utang:

Pada debat capres Januari lalu, Prabowo menyebut tidak masalah bila besaran utang luar negeri Indonesia mencapai 50 persen dari PDB.

Prabowo mengatakan itu saat menjawab pertanyaan panelis terkait utang luar negeri Indonesia dan kebijakan yang mungkin akan diambil kontestan untuk menghindari intervensi yang membuat utang bertambah.

Prabowo mengatakan utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40 persen. Menurutnya, itu masih dalam titik aman, asal utang tersebut untuk pembangunan industri atau produktif.

"Utang produktif, itu saya setuju. Kita bisa [utang] sampai 50 persen. Enggak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia," kata Prabowo.

Tim Prabowo kemudian sempat membantah utang negara akan dinaikkan. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menegaskan Prabowo tidak menetapkan target untuk tingkatkan utang.

Prabowo, menurutnya, juga akan mematuhi batasan-batasan hukum mengenai ukuran-ukuran fiskal.

"Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata Thomas, Sabtu (15/6), mengutip Reuters.

Rencana Prabowo menaikkan utang hingga 50 persen dari PDB kembali muncul. Kali ini diungkapkan sendiri oleh adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim, rencana kenaikan rasio utang yang saat ini 39 persen menjadi 50 persen dari PDB bahkan sudah dilaporkan kepada Bank Dunia.

"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang tetap hati-hati," ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times pada Kamis (11/7).

Kenaikan rasio utang ini diakui untuk membiayai program ambisius Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang dan susu gratis. Namun, Hashim menekankan kenaikan rasio utang akan dilakukan bersamaan meningkatkan pendapatan.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," imbuhnya.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam proyek percontohan konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anoda sheet untuk bahan baku baterai lithium-ion (Li-ion). Proyek ini menjadi yang pertama di dunia.

Artificial graphite merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai li-ion.

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo berharap proyek percontohan ini dapat terus berlanjut hingga ke tahap komersial. Keberlanjutan proyek ini katanya sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomian.

"MIND ID memiliki fokus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Karena itu, potensi ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh Grup MIND ID," katanya dalam peluncuran perdana proyek percontohan dari artificial graphite dan anode sheet di Kawasan Industri Tanjung Enim, Senin (15/7).

Dilo menambahkan proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi MIND ID dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara serta menjaga ketahanan energi nasional.

"Implementasi anode sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara. Pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet juga akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri," ujarnya.

Arsal mengatakan kebutuhan artificial graphite dan anode sheet akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik. Tak hanya itu, artificial graphite dan anode sheet juga dibutuhkan industri-industri lain seperti industri penyimpanan energi, elektronik hingga peralatan medis.

"Hilirisasi tersebut sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (karbon netral) pada 2060 atau sebelumnya," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Bapenda mengumumkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diangsur sesuai ketentuan pada bab IV pasal 14 dan 15 Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.

Adapun pembayaran pajak yang dapat diangsur adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun pajak 2024 dan tunggakan PBB-P2 dari tahun pajak 2013 hingga tahun pajak 2023.

Untuk mendapatkan angsuran itu, wajib pajak diharuskan mengajukan permohonan melalui website pajakonline.jakarta.go.id, paling lambat pada 31 Juli 2024.

"Pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran pokok secara angsuran," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny.

Syarat dan Ketentuan Pengajuan Angsuran

Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak agar mendapatkan kesempatan mengangsur PBB-P2 seperti berikut ini:

Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pokok atas SPPT yang dimohonkan pembayaran pokok secara angsuran.

PBB-P2 yang harus dibayar paling sedikit sebesar Rp100 juta.

Pembayaran dapat diberikan paling banyak 10 kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2024.

Selain itu, Danny mengingatkan bahwa permohonan pembayaran pokok secara angsuran dapat diajukan tanpa adanya syarat bebas tunggakan pajak daerah.

Proses Persetujuan Permohonan

Dalam proses persetujuan permohonan untuk mengangsur pembayaran PBB-P2, ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti pada pasal 15 yang mengatur proses tindak lanjut dari pemohon, seperti berikut:

Penerbitan Keputusan: Permohonan pembayaran pokok secara angsuran yang memenuhi syarat dan ketentuan akan ditindaklanjuti dengan penerbitkan keputusan pembayaran pokok secara angsuran.

Keputusan Elektronik: Keputusan akan diberikan secara elektronik dan dapat diunduh, serta dicetak secara mandiri oleh wajib pajak.

Penolakan Permohonan: Jika permohonan pembayaran pokok secara angsuran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan akan ditolak dengan tindak lanjut berupa pemberitahuan melalui notifikasi secara elektronik yang berisi alasan penolakan.

Lebih jauh, Morris Danny mengingatkan bahwa pembayaran pokok PBB-2 akan sangat bermanfaat bagi para wajib pajak.

"Manfaat angsuran pembayaran pokok PBB sangat signifikan bagi wajib pajak. Pertama, hal ini memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban PBB dengan lebih teratur dan terencana," katanya.

Selain itu, angsuran ini juga bermanfaat bagi wajib pajak untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran, serta dapat meringankan finansial, khususnya bagi warga yang memiliki jumlah PBB-P2 besar.

Dengan sistem angsuran pembayaran yang dapat dibayarkan secara bertahap hingga 10 kali, Bapenda berharap kelonggaran ini memudahkan masyarakat wajib pajak membayar PBB-P2.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal bakal fokus pada tujuh komoditas.

WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Yukki N. Hanafi mengatakan tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

"Jadi satgas ini dibentuk untuk fokus terhadap pengawasan atau pengendalian terhadap komoditas tujuh tersebut," katanya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Yukki menuturkan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal tidak hanya akan dimotori Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kadin. Satgas tersebut juga harus melibatkan kementerian, pihak terkait, hingga penegak hukum.

Menurutnya, pemberantasan produk impor ilegal adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini pun harus dilakukan secara bersama-sama.

Ia mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran hukum, maka harus segera ditindak. Yukki bahkan telah menemukan indikasi penyelewengan itu.

"Kami sudah dapat angkanya kok, data yang ada dengan data yang form dari negara asalnya itu terjadi perbedaan," ujarnya.

Kemendag sebelumnya menggandeng Kadin Indonesia untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal atau barang selundupan. Satgas ini bertujuan mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulhas menjelaskan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor menjadi persoalan yang lama, dan kerap kali ada temuan perbedaan data yang cukup besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal .

"Kamu temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," katanya.

Sebagai langkah awal, kata Zuhas, nantinya satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal dan akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Sementara itu, Arsjad mengatakan pembentukan satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming (menyalahkan). Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan," kata Arsjad.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan barang impor ilegal di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan satgas bakal diluncurkan paling lambat satu hari sampai dua hari ke depan. Ia menegaskan prosesnya tinggal menunggu tanda tangan surat keputusan (SK) oleh Mendag Zulhas.

"Kami sudah mendapatkan masukan dari Kadin, Apindo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Hippindo, memang jelas barang ilegal itu banyak sekali," kata Bara dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

"Misalnya, data ekspor dari suatu negara, terus data ekspor impor yang kita miliki dari negara tersebut gap-nya sangat besar. Itu jelas sekali karena barang-barang yang masuk secara ilegal," tegasnya.

Bara mengatakan banjir barang impor ilegal menjadi salah satu biang kerok matinya industri lokal. Ia menyebut harga jual barang ilegal jauh lebih murah dari produksi dalam negeri.

Ia menjelaskan dalam memberangus barang impor ilegal, satgas akan menggandeng kementerian/lembaga (K/L) terkait, termasuk Kementerian Perindustrian hingga Bea Cukai. Bara menegaskan peran aparat penegak hukum (APH) juga penting dalam satgas ini.

"Aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan mereka karena tanpa adanya unsur penegak hukum, tidak mungkin satgas ini bisa bekerja secara efektif," tutur Bara.

"Jadi, nanti satgas punya otoritas, misalnya melakukan inspeksi di satu pasar atau toko, ditemukan barang ilegal di situ kemudian kita telusuri kok bisa barang ilegal ini sampai ke toko tersebut. Nanti langsung APH melakukan langkah untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan hukum. Memang, unsur penegakan hukum di satgas ini sangat penting, sangat kuat sekali," imbuhnya.

Akan tetapi, Bara menyebut Kementerian Perdagangan belum masuk ke strategi atau hal-hal rinci lain. Ia mengatakan satgas tersebut baru dalam fase awal, sehingga belum ada peta wilayah mana saja yang akan diinvestigasi.

Bara hanya membantah bahwa Kemendag menjadi biang keladi banjir impor di Indonesia. Menurutnya, kementerian pimpinan Zulkifli Hasan itu justru aktif membendung masuknya barang impor, termasuk yang ilegal.

"Isu yang sangat ramai akhir-akhir ini, yaitu banyaknya barang impor masuk ke Indonesia menyebabkan kerugian dialami oleh industri domestik. Kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang-barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal, seakan-akan kesalahan itu ada di Kemendag," jelasnya.

"Padahal, kami ingin meluruskan bahwa sebetulnya selama beberapa tahun terakhir ini Kemendag aktif melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal," tutup Bara.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyelidiki 'gelembung impor' alias lonjakan barang dari luar negeri yang berasal dari empat negara, mulai dari China hingga Amerika Serikat (AS).

KPPI menyebut penyelidikan ini dilakukan demi mengejar pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Selain itu, langkah ini dilakukan demi memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Negara yang diselidiki, jadi kami tidak menyasar hanya Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," kata Ketua KPPI Franciska Simanjuntak dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

"Kalau di sini untuk BMAD dan BMTP negara-negaranya itu tidak hanya dari RRT, tapi juga ada dari Korea, Jepang, Amerika Serikat (AS), dan ini semua terlihat dari bagaimana mereka masuk di Indonesia," jelasnya.

Franciska menyebut penyelidikan BMTP akan mengacu pada volume impor yang masuk ke Indonesia. Jika ada lonjakan impor dalam tiga tahun terakhir, negara tersebut akan menjadi sasaran penyelidikan.

Ia menyebut negara-negara lain yang memasukkan barang ke Indonesia bisa juga menjadi sasaran. Asalkan, jumlah impornya tidak kurang dari tiga persen.

"Daftar penyelidikan yang dilakukan ini ada dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan dari saya KPPI," tegasnya.

"Kalau untuk di KPPI kami sedang menyelidiki empat produk, ini ada mengenai benang, benang filamen artificial, kain tenunan, kain tenunan dari barang filamen. Ini sedang berlangsung penyelidikannya dan diharapkan selesai pada September 2024-Oktober tahun ini (2024)," sambung Franciska.

Sedangkan dua komoditas lain yang akan dikenakan BMTP adalah kain dan karpet. Ia menyebut tinggal menunggu peraturan menteri keuangan (PMK).

Franciska menyebut PMK tersebut sedang dalam pembahasan akhir. Ia memperkirakan beleid itu akan rampung dalam satu minggu hingga dua minggu ke depan.

Produsen mobil asal Vietnam, VinFast menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas jangkauannya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang diproyeksikan sebagai salah satu pasar kendaraan listrik paling menjanjikan.

Hal itu dibuktikan oleh VinFast dengan membangun pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik ini dilakukan pada Senin (15/7).

Pabrik yang berlokasi di kawasan industri Subang dengan investasi awal sebesar US$ 200 juta ini akan berdiri di atas lahan 170 hektar.

Dijadwalkan beroperasi pada kuartal IV 2025, kapasitas pabrik VinFast mencapai 50 ribu unit per tahun dan akan memproduksi model e-SUV VinFast dengan setir kanan, termasuk VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 untuk pasar Indonesia.

Fasilitas produksi VinFast akan mencakup beberapa area produksi utama seperti Body Shop, General Assembly Shop, Paint Shop area pengujian, dan lain-lain.

Kemudian, pembangunan pabrik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi wagra sekitar, meningkatkan perekonomian setempat. Dan yang tak kalah penting memberikan dampak substansial dalam mempromosikan transportasi hijau di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko menyampaikan, kehadiran VinFast di Indonesia tidak hanya akan memberikan dampak positif pada ekonomi regional, tetapi juga menyediakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk itu, kata Moeldoko, Pemerintah Indonesia sangat mendorong investasi asing masuk ke Indonesia, terutama di sektor industri otomotif.

"Kami percaya bahwa kehadiran VinFast akan membawa inovasi teknologi dan transfer pengetahuan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif nasional," kata Moeldoko saat peletakan batu pertama pabrik VinFast di Subang, Senin (15/7).

CEO VinFast Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pembangunan pabrik ini merupakan komitmen jangka panjang VinFast untuk menjadi pemain utama di salah satu pasar kendaraan listrik yang paling menjanjikan di Asia Tenggara.

"Kami percaya proyek ini akan menunjukkan komitmen jangka panjang VinFast kepada Indonesia, mendukung sektor kendaraan listrik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujarnya.

Adapun VinFast melakukan hal ini untuk memperkuat kemampuan produksi global, dan meningkatkan pengenalan merek di Indonesia.

Di mana VinFast di Indonesia telah meluncurkan dua model SUV listrik dengan setir kanan, yakni VF 5 dan VF e34, membuka toko dealer, dan menerapkan kebijakan penjualan yang fleksibel termasuk program berlangganan baterai perintisnya.

Dengan visi jangka panjang, VinFast terus berinovasi dan berusaha untuk menjadi pemimpin industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara dengan pengaruh global.

Meskipun menghadapi tantangan jangka pendek dalam industri kendaraan listrik, VinFast tetap teguh dalam memperluas jejaknya di wilayah ini, meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan transportasi listrik yang tidak dapat dihindari.

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA memastikan sudah melaporkan rekening nasabah yang terlibat dalam transaksi judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

VP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan pihaknya sudah melaporkan terkait rekening nasabah terlibat judi online secara rutin kepada pihak regulator terkait.

"Kami dari perbankan biasanya hanya melaporkan secara rutin kepada pihak regulator terkait. Kami hanya me-report semua, semua perbankan melakukan report secara rutin," ujar Hera di Menara BCA, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Sayangnya, Hera tak mau membeberkan berapa total rekening nasabah BCA yang terindikasi transaksi judi online dan berapa jumlah rekening yang telah diblokir hingga saat ini.

Ia hanya mengatakan BCA menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, termasuk dengan menerapkan prinsip 'Know Your Customer' atau KYC.

KYC adalah prinsip perbankan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang dilakukan, termasuk pelaporan bila ada transaksi mencurigakan.

Di sisi lain, Hera mengatakan pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada nasabah agar penggunaan rekening digunakan oleh nasabah itu sendiri, dan digunakan untuk kebutuhan finansial yang bersangkutan.

Sebelumnya, OJK menginstruksikan perbankan untuk membuat sistem pendeteksi rekening yang digunakan untuk judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya ingin bank segera membuat parameter untuk menjerat rekening judi online.

"Bank sendiri pun kita sudah minta mereka membangun sistem yang lebih spesificated yang lebih bisa menangkap parameter-parameter judi," kata Dian dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia yang disiarkan Selasa (2/7).

Menurutnya, seharusnya perbankan bisa membuat parameter pendeteksi rekening pengguna judi online. Pasalnya, perbankan juga sudah mafhum pembuat parameter pendeteksi rekening untuk pencucian uang.

Dian menuturkan jika perbankan sudah menemukan rekening judi online dengan parameter yang diterapkan, maka pemberantasan praktik haram itu bisa ditekan.

Pasalnya, perbankan bisa segera memblokir rekening tersebut. Selain memblokir, perbankan juga bisa membuat profiling rekening bersangkutan. Dengan begitu, orang yang bersangkutan tidak bisa lagi membuka rekening di perbankan mana pun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung Muhammadiyah mengakuisisi PT Bank KB Bukopin Syariah atau KB Bank Syariah (KBBS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan pihaknya mendorong hadirnya bank syariah guna mengembangkan industri perbankan.

"OJK senantiasa mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (15/7).

Menurut Dian, hal ini selaras dengan n POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. Dalam beleid itu, bank umum syariah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Hal ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan yang kuat dan melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian, OJK sampai saat ini belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bank Syariah oleh Muhammadiyah.

"OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah," ucap Dian.

Dian menjelaskan proses akuisisi bank oleh suatu lembaga atau badan merupakan kewenangan Pemegang Saham Pengendali (PSP). Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bisnis dari manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi diantara para pihak.

"POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah antara lain mengatur persyaratan komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat, kriteria dan persyaratan kepemilikan, serta ketentuan permodalan dari suatu Bank Umum Syariah," jelas Dian.

Muhammadiyah dikabarkan tengah melakukan pendekatan untuk mengakuisisi Bank KB Bukopin Syariah. Dalam hal ini, pihak Muhammadiyah baru memulai membuka pembicaraan terkait hal ini dengan direksi bank tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas tidak menampik ataupun membenarkan wacana tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihaknya mengakuisisi bank syariah guna mengembangkan ekonomi masyarakat.

Hal ini merujuk Muktamar, yakni forum permusyawaratan tertinggi bagi Muhammadiyah, yang diadakan lima tahun sekali.

"Satu hal yang sudah pasti, Muktamar Muhammadiyah tahun 1915 di Makassar telah mengamanatkan kepada para pimpinan dan warga Muhammadiyah agar memajukan diri dalam bidang ekonomi dan bisnis," kata Anwar seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/6) lalu.

Di satu sisi, manajemen KB Bank Syariah juga tidak menampik atau membenarkan kabar tersebut. Manajemen secara singkat mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan ranah pemegang saham.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia. Nilai impor nonmigas dari China mencapai US$5,34 miliar pada Juni 2024.

"Turun dibandingkan Mei 2024, namun lebih tinggi dibandingkan Mei tahun lalu," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Amalia mengatakan produk yang paling banyak diimpor dari China adalah mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang naik 5,22 secara bulanan dan turun 16,29 persen secara tahunan. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang naik 4,43 persen secara bulanan dan turun 15,47 persen.

"Kemudian yang ketiga terbesar adalah plastik dan barang dari plastik (HS 39) meningkat 40,87 secara bulanan dan menurun 1,59 persen secara tahunan," katanya.

Amalia mengatakan kontribusi impor nonmigas dari China mencapai 35,2 persen terhadap total impor nonmigas Indonesia pada Juni 2024. Menyusul China, Jepang menjadi negara kedua penyumbang impor nonmigas terbesar dengan porsi 7,42 persen. Kemudian Singapura di posisi ketiga dengan porsi impor 6,13 persen.

Adapun nilai impor nonmigas Indonesia mencapai US$15,18 miliar pada Juni 2024, turun 8,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, neraca perdagangan RI surplus sebesar US$2,39 miliar pada Juni 2024. Meski masih surplus, angkanya US$0,54 miliar lebih rendah dibandingkan Mei 2024.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Amalia.