ekBis#1

Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa nilai aset pemerintah sebesar Rp 13.072,8 triliun per akhir 2023. Jumlah aset akhir tahun lalu tercatat naik bila dibandingkan aset pada akhir Desember 2022 yang sebesar Rp 12.325,45 triliun.

Data tersebut dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-20 di Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

"Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdiri dari aset sebesar Rp 13.072,8 triliun," katanya, dikutip dari siaran langsung TV Parlemen.

Di samping aset, Sri Mulyani menyampaikan besaran kewajiban pemerintah yakni sebesar Rp 9.536,7 triliun dan ekuitas negara sebesar Rp 3.536,1 triliun. Dia mengatakan, kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset terjadi pertama kalinya sejak penetapan pelaporan keuangan berbasis akrual. Akrual merupakan cara dalam pembukuan yang menganggap bahwa biaya dan pendapatan bukan hanya jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. "Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara, diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas."

Kemudian di dalam Laporan Operasional (LO), dia menyampaikan bahwa pendapatan operasional tahun 2023 mencapai Rp 3.083,2 triliun. Beban operasional mencapai Rp 3.111,7 triliun. Hal ini membentuk defisit kegiatan operasional sebesar Rp 28,4 triliun.

Di sisi lain, terdapat surplus dari kegiatan non-operasional sebesar Rp 60,1 triliun. Surplus ini membentuk surplus LO 2023 sebesar Rp 31,6 triliun. "Surplus Laporan Operasional Tahun 2023 juga merupakan surplus pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual, sejak laporan operasional mulai disusun pada tahun 2015," kata Sri Mulyani.

Sementara di dalam Laporan Arus Kas Tahun 2023, dilaporkan arus kas bersih dan aktivitas operasional minus Rp 34,8 triliun. Kemudian, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp 391,6 triliun dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan positif Rp 445,8 triliun, serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris positif Rp 88,7 triliun.

"Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bernilai negatif, mencerminkan upaya pemerintah melakukan investasi, terutama dalam mendukung proyek pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, BuRencana PHK di PT Pos, Serikat Pekerja: Terkait Program Robotisasiruh: Produksi Kurang

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

"Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.

"Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi," ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.

Namun, dia menjelaskan, rencana PHK itu akan diambil oleh perusahaan karena produksi barang di Pos Indonesia melemah. "Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana," ujar dia.

Dia bercerita, Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari ritel maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.

Namun sekarang banyak e-commerce, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, kata dia, telah mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri. Sehingga hal itu mempengaruhi produksi di Pos Indonesia. "Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan," kata dia. "Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos."

Andi menjelaskan, karena minimnya tingkat produksi yang diperoleh Pos, sehingga perusahaan merasa perlu adanya pengurangan tenaga kerja. Sehingga efisiensi dalam perusahaan yang rentan terjadi, kata Andi, pemecatan karyawan. "Atau program pensiun dini yang tentu merugikan kami semuanya," ucap anggota Federasi Serikat Pekerja Aspek itu kepadaTempo.

Dia mengatakan, Pos Indonesia adalah perusahaan yang memiliki banyak jaringan di Indonesia. Proses kerjanya adalah menerima kiriman dari satu wilayah untuk dikirimkan ke wilayah lain. "Nah bagaimana wilayah lain bisa bekerja ketika suplai produksinya tidak ada dari wilayah-wilayah ini. Terutama dari wilayah ibu kota dan kota-kota besar, enggak ada," ucap dia. Rencana PHK itu, tutur dia, berimbas ke seluruh Pos Indonesia.

Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Serikat Pekerja: Terkait Robotisasi