TEMPO.CO, Jakarta - PT Indofood Sukses Makmur Tbk membuka lowongan kerja bagi kandidat yang ingin bergabung pada dua posisi, yaituOrganization Development Commercial Officerdan Prod Admin. Salah satu syarat untuk mendaftar memiliki ijazah S1.

Sebagai informasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang biasa disebut Indofood adalah perusahaanTotal Food Solutionsyang beroperasi di semua tahap produksi makanan. Berdasarkan situs resminya, produksi tersebut mencakup bahan baku dan pengolahannya, hingga produk konsumen di pasar.

Dalam operasi bisnisnya, Indofood memanfaatkan skala ekonomi dan model bisnis dengan empat Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi. Empat kelompok usaha tersebut di antaranyaConsumer Branded Products(CBP), Bogasari,Agribusiness, danDistribution.

Adapun lowongan kerja yang dibuka oleh Indofood adalahOrganization Development Commercial Officer. Posisi itu akan bertanggung jawab menangani rekrutmen dan orientasi pegawai baru, melatih serta mengembangkan kompetensi pegawai, dan berperan sebagaiHR Business Partneruntuk tim komersial. Selain itu, posisi ini juga mendukung pelaksanaan berbagai acara perusahaan serta bertindak sebagai perwakilan HR di Kantor Pusat Jakarta.

Sementara untuk kualifikasi yang diminta oleh Indofood kepada pelamar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki gelar Sarjana di semua jurusan dengan IPK minimal 3,00 (Psikologi, Teknik Industri, Jurusan Manajemen lebih diutamakan).
2. Pengalaman minimal 2 tahun pada posisi yang sama.
3. Usia maksimal 35 tahun.
4. Familiar dengan data, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.
5. Mampu mengoperasikan komputer (word, mahir menggunakan MS excel dan power point).

Indofood juga membuka lowongan kerja untuk posisi Prod Admin. Penempatan posisi ini bisa di Banden, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Kandidat yang terpilih nantinya akan diminta bekerja menginput data ke dalam sistem perusahaan, menyiapkan data serta laporan yang diperlukan, mengarsipkan data sesuai keperluan, serta mengolah dan menganalisis data yang tersedia.

Berikut merupakan kriteria umum yang dibutuhkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk:

1. Pria/Wanita
2. Pendidikan D3/S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, atau Komputerisasi Akuntansi
3. Fresh Graduate / Pengalaman minimal 1 tahun lebih diutamakan
4. Mahir dalam pengolahan dan analisis data
5. Mahir dalam penggunaan Excel
6. MenguasaiSystem Application and Product in Data Processing(SAP) lebih diutamakan
7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Untuk informasi lebih lanjut silakan melakukan pendaftaran di situshttps://career.indofood.com. Indofood menekankan tidak pernah meminta pembayaran pada tahap manapun dalam proses rekrutmen. Karena itu, kandidat diminta untuk hati-hati terhadap penipuan.

TEMPO.CO, Bangka Belitung - Tidak banyak aktivitas yang terjadi di Taman Siburik di Kampung Amau, Kelurahan Parit, Kabupaten Bangka Belitung, pada Kamis, 26 September 2024. Namun pagi itu, sekitar pukul 08.50, tampak sejumlah warga membersihkan area taman.

Kampung Amau terletak di Kecamatan Tanjung Pandan dan menjadi bagian dari penataan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penataan kampung ini mencakup penataan kawasan seluas 17,29 hektare. Termasuk pembangunan Taman Siburik yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

Penataan Kampung Amau dikerjakan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bangka Belitung pada Mei 2021 hingga April 2022. Proyek ini menelan anggaran Rp 8,6 miliar yang bersumber dari pinjaman Islamic Development Bank (IsDB).

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Masali, mengklaim Kampung Amau yang dulu menjadi langganan banjir—karena wilayahnya berupa cekungan—telah mengalami perubahan signifikan. Masali mengakui air masih menggenang di Kampung Amau bila hujan deras turun. Namun, sudah tidak separah dulu karena sudah dibangun kolam retensi.

“Sekarang genangannya tidak tinggi bisa surut dalam 30 menit setelah hujan berhenti,” kata Masali di Taman Siburik, Kamis, 26 September 2024. Sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter dan terjadi selama dua hingga tiga jam.

Bahkan, menurut Staf Wilayah II BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Wotto Iskandar, Kampung Amau bisa benar-benar bebas banjir bila sudah memiliki tiga kolam retensi. “Kalau kami hitung, hujan dalam rentang waktu 3 hingga 4 jam tidak akan menyebabkan banjir,” kata Wotto.

Kendati begitu, ia mengatakan pembangunan kolam retensi baru terkendala program Kotaku yang sudah berakir sejak tahun lalu. Karenanya, ia berharap ada program baru di era pemerintahan baru. “Kepala negara yang baru, mungkin nanti ada programnya,” kata Wotto.

Masih Ada Sisa Kekumuhan

Meski penataan Kawasan Kampung Amau diklaim mengubah wajah perkampungan kumuh menjadi bersih dan bebas banjir, sejumlah persoalan masih terjadi. Di Taman Siburik, misalnya, sampah-sampah plastik masih mengotori kolam retensi. Dari pantauan Tempo di Taman Siburik, Kamis kemarin, tidak tampak ada tempat sampah di area terbuka ini.

Sementara itu, Staf Wilayah II BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Wotto Iskandar, mengklaim sampah-sampah tersebut merupakan kiriman dari wilayah hulu. Ia tidak menampik masih ada kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun, ia mengklaim pemerintah telah melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kalau di kelurahan kan sering ada kegiatan masyarakat,” kata Wotto. “Kami memang berharap kesadaran masyarakat.”

Tak cuma sampah yang mengotori kolam retensi, persoalan lain di Taman Siburik Kampung Amau terjadi pada fasilitas toilet umum. Dua toilet yang disediakan tidak berfungsi semestinya. Pada Kamis itu, satu toilet terkunci, sedangkan satu lainnya tercemar sampah. Lantainya kotor berkerak. Bau pesing juga menyeruak begitu pintu dibuka. Adapun di luar toilet, dua wastafel tidak bisa difungsikan karena keran rusak.

Salah satu warga yang saat itu bertugas membersihkan Taman Siburik, Gatot, mengatakan toilet itu terbengkalai bukan karena tidak dirawat. "Tapi, dirusak oknum masyarakat,” ujarnya. Gatot menduga, pelakunya adalah remaja yang biasa nongkrong di ruang terbuka hijau ini

Menurut Gatot, keamanan di area ini memang menjadi persoalan. Sementara, kata dia, otoritas terkait di kampung ini tidak menjalankan perannya secara maksimal. “Ada Babinsa, tapi nggak pernah control,” ujar Gatot. “Kalau ada pengawasan keamanan rutin, saya rasa bisa ada efek jera.”

Tak Cukup Hanya Membangun Infrastruktur

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, persoalan-persoalan di Taman Siburik Kampung Amau, Belitung, terjadi karena pemerintah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. “Tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur sosial, transforasi budaya hidup sehat dan hijau, dan semacamnya,” kata Nirwono melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Sabtu, 28 September 2024.

Nirwono juga mengatakan Program Kotaku Kementerian PUPR mesti dievaluasi bila akan dilanjutkan. Ia berujar, pembangunan atau perbaikan infrastruktur fisik harus diiringi pembentukan komunitas penggiat atau peduli lingkungan.

Sebab, untuk mencapai tata kelola kawasan yang baik, mesti ada sejumlah kriteria yang dipenuhi, termasuk tersedianya pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah, serta instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) domestik. Kriteria lainnya, yaitu rumah sehat, jalan cukup lebar, saluran air bersih, jaringan utilitas terpadu, ruang terbuka hijau yang memadai, jalur evakuasi dan tempat evakuasi, serta komunitas masyarakat peduli lingkungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memuji program Kementerian Pertanian (Kementan) yang mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Dengan program itu, dia mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi menteri kesayangan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya bisa bersaksi kalau Pak Amran, Pak Menteri ini adalah paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini, paling disayangi dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan, Pak Amran. Ini program luar biasa, itu dengan teknologi dan lain-lain luar biasa," ujar adik kandung Prabowo itu dalam acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Indonesia pernah mengukir sejarah dengan mencapai swasembada pangan pada masa Orde Baru. Hashim bercerita pada 1985, Indonesia mengekspor beras ke Vietnam dalam jumlah ratusan ribu ton.

Tahun berikutnya, Vietnam mengembalikan pinjaman beras yang diberikan Indonesia. Akibatnya, stok beras melimpah. "So, nanti kalau Indonesia kelebihan beras, Pak, saya menawarkan jasa saya ke Bapak, kita ekspor ke negara-negara lain," ucap CEO Arsari Group itu.

Waktu itu, Hashim mengaku menjadi salah satu pengekspor yang memasok beras nasional ke berbagai negara, antara lain Vietnam dan Filipina. Dia mengklaim menyetorkan uang yang didapat dari ekspor itu kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) yang saat itu dipimpin Bustanil Arifin.

"Waktu itu saya punya gaya. Kalau Indonesia tidak perlu beras, Indonesia jual ke negara lain. Saya waktu itu pelakunya, Pak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengaku telah menyiapkan cetak biru (blueprint) dari program di sektor pangan untuk masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Swasembada pangan menjadi cita-cita tertinggi di sektor pangan yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,8 persen. Hal ini diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain pekarangan pangan bergizi, peningkatan di bidang produksi susu dan sapi, dan pengembangan komoditas ekspor strategis.

Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para pengusaha Tionghoa terlibat dalam program pemerintah mencetak 3 juta hektare sawah. Ajakan ini dia sampaikan saat menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024.

Dengan sawah baru seluas 3 juta hektare, Amran mengklaim Indonesia dapat memproduksi beras hingga 30 juta ton. Jika target itu terwujud, dia mengatakan 4 hingga 5 juta ton di antaranya bisa diekspor ke negara lain.

"Khusus cetak sawah, kalau ini kita lakukan maka hasilnya sudah pasti akan kelihatan," ujar Amran dalam acara itu, dikutip dari keteranagn tertulis.

Tak hanya itu, Amran mengajak para pengusaha itu mendukung progam-program lain pemerintah baru di sektor pangan, yakni pembangunan klaster pertanian modern dan makan bergizi gratis. Program-program itu akan mulai digeber presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

Program pemerintah membangun sektor pertanian, menurut Amran, telah mulai berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Di tempat-tempat itu, pemerintah membangun klaster pertanian modern yang diklaim Amran setara dengan negara-negara maju.

Meskipun begitu, Amran menegaskan target pemerintah dalam waktu dekat ini adalah mewujudkan Indonesia swasembada. Dia mengklaim target itu mulai menunjukkan hasil, ditandai terlewatiya el nino dengan produksi yang cukup besar.

Karena itu, dia yakin swasembada bisa diwujudkan dalam waktu 2 hingga 3 tahun. "Maaf Bapak Ibu, dulu Indonesia kita Impor dan semua itu harus kita kembalikan menjadi ekspor," katanya.

Amran menambahkan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendukung program makan bergizi gratis dengan melanjutkan program pekarangan pangan lestari. Dia berharap, program ini dapat terealisasi tanpa perlu mengimpor beras.

Amran juga berharap, produksi beras bisa surplus sehingga pemerintah tinggal meambah substitusi menu makan dari protein yang sudah surplus, seperti telur dan ayam.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para pengusaha Tionghoa terlibat dalam program pemerintah mencetak 3 juta hektare sawah. Ajakan ini dia sampaikan saat menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024.

Dengan sawah baru seluas 3 juta hektare, Amran mengklaim Indonesia dapat memproduksi beras hingga 30 juta ton. Jika target itu terwujud, dia mengatakan 4 hingga 5 juta ton di antaranya bisa diekspor ke negara lain.

"Khusus cetak sawah, kalau ini kita lakukan maka hasilnya sudah pasti akan kelihatan," ujar Amran dalam acara itu, dikutip dari keteranagn tertulis.

Tak hanya itu, Amran mengajak para pengusaha itu mendukung progam-program lain pemerintah baru di sektor pangan, yakni pembangunan klaster pertanian modern dan makan bergizi gratis. Program-program itu akan mulai digeber presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

Program pemerintah membangun sektor pertanian, menurut Amran, telah mulai berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Di tempat-tempat itu, pemerintah membangun klaster pertanian modern yang diklaim Amran setara dengan negara-negara maju.

Meskipun begitu, Amran menegaskan target pemerintah dalam waktu dekat ini adalah mewujudkan Indonesia swasembada. Dia mengklaim target itu mulai menunjukkan hasil, ditandai terlewatiya el nino dengan produksi yang cukup besar.

Karena itu, dia yakin swasembada bisa diwujudkan dalam waktu 2 hingga 3 tahun. "Maaf Bapak Ibu, dulu Indonesia kita Impor dan semua itu harus kita kembalikan menjadi ekspor," katanya.

Amran menambahkan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendukung program makan bergizi gratis dengan melanjutkan program pekarangan pangan lestari. Dia berharap, program ini dapat terealisasi tanpa perlu mengimpor beras.

Amran juga berharap, produksi beras bisa surplus sehingga pemerintah tinggal meambah substitusi menu makan dari protein yang sudah surplus, seperti telur dan ayam.

INFO NASIONAL - Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah memberikan dampak dalam memperluas akses pendidikan di daerah Papua serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Sejak program ini diluncurkan, ribuan siswa dan mahasiswa dari wilayah-wilayah terpencil telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Salah satu tujuan utama program ADEM adalah memberikan akses kepada siswa Papua dan daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan menengah di sekolah-sekolah berkualitas di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan data resmi, lebih dari 6.800 siswa telah berhasil menamatkan pendidikan menengah melalui program ini sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013. Pada tahun 2024, sebanyak 443 siswa dari Papua yang tergabung dalam angkatan ADEM 2021 berhasil menyelesaikan pendidikan mereka di berbagai sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam acara pelepasan siswa-siswi ADEM di Jakarta beberapa waktu lalu, menyampaikan apresiasinya terhadap keberanian para siswa yang rela meninggalkan kampung halaman demi menempuh pendidikan di luar daerah mereka. “Indonesia membutuhkan kalian semua untuk menjadi pemimpin masa depan. Teruslah belajar dan raihlah cita-cita dengan semangat Merdeka Belajar,” ujar Nadiem dalam acara Pemulangan Siswa-Siswi ADEM Wilayah Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, yang berharap para lulusan program ADEM dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan mereka. “Tunjukkan bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua orang, dan kalian adalah buktinya. Pemerintah juga telah menyediakan beasiswa ADik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, jadi teruslah berprestasi di mana pun kalian berada,” ujar Suharti.

Mewujudkan Kesempatan di Pendidikan Tinggi

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah melalui ADEM, para siswa dari Papua dan 3T juga memiliki peluang besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Pada tahun 2023, sebanyak 7.614 mahasiswa dari Papua dan daerah 3T telah menerima beasiswa ADik. Program ini memberikan kesempatan bagi para lulusan ADEM dan siswa lainnya dari daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan pentingnya pengalaman yang telah diperoleh para siswa selama mengikuti program ADEM sebagai modal dalam mengembangkan diri di bangku kuliah. “Program Kampus Merdeka memberikan lebih banyak ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, seperti magang, studi independen, dan pertukaran pelajar baik di dalam maupun luar negeri,” kata Nadiem.

Melalui program Kampus Merdeka, para mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung di lapangan dan mempraktikkan keterampilan yang tidak didapatkan di kelas. Hingga saat ini, lebih dari 1.500 mahasiswa dari Papua dan Papua Barat telah menjadi bagian dari Program Kampus Merdeka, sebuah inisiatif yang bertujuan mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja dan menjadi agen perubahan bagi daerah asal mereka.

Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan

Program ADEM dan ADik merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memperluas akses pendidikan bagi siswa dari Papua dan daerah 3T, program ini membuka pintu bagi generasi muda dari wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam perjalanannya, program ini tidak hanya memberikan kesempatan akademik, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup para siswa dengan memperkenalkan mereka pada lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari daerah asal mereka.

Nadiem Makarim menegaskan, “Kami ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia, terutama yang berasal dari Papua dan daerah 3T, mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Program afirmasi seperti ADEM dan ADik adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.” (*)

INFO NASIONAL - Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah memberikan dampak dalam memperluas akses pendidikan di daerah Papua serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Sejak program ini diluncurkan, ribuan siswa dan mahasiswa dari wilayah-wilayah terpencil telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Salah satu tujuan utama program ADEM adalah memberikan akses kepada siswa Papua dan daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan menengah di sekolah-sekolah berkualitas di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan data resmi, lebih dari 6.800 siswa telah berhasil menamatkan pendidikan menengah melalui program ini sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013. Pada tahun 2024, sebanyak 443 siswa dari Papua yang tergabung dalam angkatan ADEM 2021 berhasil menyelesaikan pendidikan mereka di berbagai sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam acara pelepasan siswa-siswi ADEM di Jakarta beberapa waktu lalu, menyampaikan apresiasinya terhadap keberanian para siswa yang rela meninggalkan kampung halaman demi menempuh pendidikan di luar daerah mereka. “Indonesia membutuhkan kalian semua untuk menjadi pemimpin masa depan. Teruslah belajar dan raihlah cita-cita dengan semangat Merdeka Belajar,” ujar Nadiem dalam acara Pemulangan Siswa-Siswi ADEM Wilayah Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, yang berharap para lulusan program ADEM dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan mereka. “Tunjukkan bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua orang, dan kalian adalah buktinya. Pemerintah juga telah menyediakan beasiswa ADik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, jadi teruslah berprestasi di mana pun kalian berada,” ujar Suharti.

Mewujudkan Kesempatan di Pendidikan Tinggi

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah melalui ADEM, para siswa dari Papua dan 3T juga memiliki peluang besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Pada tahun 2023, sebanyak 7.614 mahasiswa dari Papua dan daerah 3T telah menerima beasiswa ADik. Program ini memberikan kesempatan bagi para lulusan ADEM dan siswa lainnya dari daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan pentingnya pengalaman yang telah diperoleh para siswa selama mengikuti program ADEM sebagai modal dalam mengembangkan diri di bangku kuliah. “Program Kampus Merdeka memberikan lebih banyak ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, seperti magang, studi independen, dan pertukaran pelajar baik di dalam maupun luar negeri,” kata Nadiem.

Melalui program Kampus Merdeka, para mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung di lapangan dan mempraktikkan keterampilan yang tidak didapatkan di kelas. Hingga saat ini, lebih dari 1.500 mahasiswa dari Papua dan Papua Barat telah menjadi bagian dari Program Kampus Merdeka, sebuah inisiatif yang bertujuan mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja dan menjadi agen perubahan bagi daerah asal mereka.

Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan

Program ADEM dan ADik merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memperluas akses pendidikan bagi siswa dari Papua dan daerah 3T, program ini membuka pintu bagi generasi muda dari wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam perjalanannya, program ini tidak hanya memberikan kesempatan akademik, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup para siswa dengan memperkenalkan mereka pada lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari daerah asal mereka.

Nadiem Makarim menegaskan, “Kami ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia, terutama yang berasal dari Papua dan daerah 3T, mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Program afirmasi seperti ADEM dan ADik adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.” (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para pengusaha Tionghoa untuk menyukseskan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan sektor pangan, salah satunya program cetak sawah 3 juta hektare."Kalau ini kita lakukan bersama maka hasilnya sudah pasti akan kelihatan. Bapak ibu perkalian sederhana kalau 3 juta hektare jadi kenyataan, produksi 5 ton saja, apalagi 10 ton per hektare, hasilnya 30 juta ton. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa ekspor 4 juta sampai 5 juta ton," ujar Mentan saat menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta, Sabtu, 29 September 2024.

Menurut Mentan, berbagai program tersebut adalah program masa depan bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower di dunia."Program pertanian modern hingga penguatan makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang," ujarnya.

Berdasarkan blue print yang tertera, kata Mentan, tahun-tahun pada masa pemerintahan Prabowo Subianto akan ada pembangunan besar di sektor pertanian.Prabowo bahkan berkomitmen akan melanjutkan program pangan yang dikerjakan Presiden Joko Widodo.

"Dan saat ini sudah mulai bekerja di lapangan, khususnya wilayah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Di sana kita membangun klaster pertanian modern yang sejajar dengan negara maju lainnya," katanya.

Namun demikian, menurut Mentan, target pemerintah dalam waktu dekat ini adalah mewujudkan Indonesia swasembada. Capaian tersebut perlahan tapi pasti sudah menunjukkan hasil, yakni Indonesia mampu melewati El Nino dengan produksi yang cukup besar.

Oleh karena itu, Mentan yakin swasembada bisa diwujudkan melalui kerja keras bersama dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan."Kita bisa ekspor ke depan, tetapi janji kita dalam waktu dekat adalah swasembada dulu. Maaf bapak ibu, dulu Indonesia kita impor dan semua itu harus kita kembalikan menjadi ekspor. Ini bisa kita wujudkan di dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan," katanya.

Amran optimistis pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Indonesia bisa mencetak sejarah pertama menjadi eksportir terbesar dari Indonesia ke seluruh dunia.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah juga tengah berupaya mendukung program makan bergizi gratis untuk lebih dari 28 juta anak sekolah. Salah satunya dengan melanjutkan program pekarangan pangan lestari yang dulu pernah dilakukan.

"Mimpi kita ke depan untuk program makan bergizi gratis adalah tidak ada impor karena semua bisa dihasilkan dari pekarangan. Ini bisa surplus dan kita tinggal tambah substitusi menu makan dari protein yang sudah surplus seperti telur dan ayam," kata Mentan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah turun hingga Rp 40 triliun per Agustus 2024. Jumlah utang pemerintah per akhir Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun, turun dibandingkan jumlah pada Juli 2024 yaitu Rp 8.502,69 triliun.

“Sementara itu, ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun,” demikian tertulis dalam buku APBN Kita edisi September 2024, dikutip pada Sabtu, 28 September 2024.

Rasio utang per akhir Agustus 2024 mencapai 38,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut catatan Kemenkeu per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

Risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, menggunakan suku bunga tetap/fixed rate (80 persen total utang) dan dalam rupiah (72,12 persen total utang). Hal ini, menurut Kemenkeu, selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Menurut Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, penurunan utang disebabkan oleh pembayaran utang jatuh tempo pada periode tersebut.

“Jatuh tempo di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Jadi, mungkin pas bulan itu ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun,” kata Riko saat taklimat media Kementerian Keuangan 2024 yang diadakan di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Jika dirinci berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN). Mengutip data Kemenkeu per 31 Agustus 2024, rinciannya adalah 88,07 persen SBN dan 11,93 persen pinjaman.

Hingga akhir Agustus, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.452,56 triliun. Penerbitan tersebut mencakup SBN domestik dan SBN valuta asing atau valas. SBN domestik mendominasi dengan jumlah 71,66 persen atau Rp 6.063,41 triliun, sedangkan SBN valas sebesar 16,42 persen atau Rp1.389,14 triliun.

Adapun, sisanya adalah pinjaman sebesar Rp1.009,37 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)Arsjad Rasjid buka-bukaan usai bertemu dengan pengusaha Anindya Novyan Bakrie dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Arsjad mengklaim perseteruan dirinya dengan Anindya Bakrie usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah menemukan solusi.

“Kami telah memperoleh solusi, solusi tegak lurus terhadap aturan. Solusi yang diambil dalam diskusi yang sangat hangat, solusi dengan semangat yang sama untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang akhirnya menyejahterakan bangsa Indonesia,” kata Arsjad dalam video yang diterima Tempo pada Jumat malam, 27 September 2024.

Usai pertemuan itu, Arsjad menyebut Kadin pusat dan daerah akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah.

“Kadin Indonesia baik di pusat dan daerah akan terus fokus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arsjad.

Arsjad mengaku optimistis kepada pemerintah, pelaku usaha, buruh, dan profesional mampu menghadapi tantangan ekonomi mendatang dengan bergotong royong. “Untuk satu Kadin, satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Dalam video pertemuan ketiganya yang diterima Tempo, Bahlil memberi sinyal perseteruan di Arsjad dan Anindya akan menemui titik terang. Bahlil mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat siang, 27 September 2024.

“Dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi dengan baik. Mereka sudah paten. Sudah kami ketemu, sudah saling memaafkan,” kata

Bahlil juga mengatakan Kadin Indonesia hanya satu. Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat, 27 September 2024.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dualisme di Kadin tak seharusnya terjadi. Bahlil Arsjad dan Anindya bersahabat.

“Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad dan Anindya untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Dua orang sumber Tempo di internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berserteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)Arsjad Rasjid buka-bukaan usai bertemu dengan pengusaha Anindya Novyan Bakrie dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Arsjad mengklaim perseteruan dirinya dengan Anindya Bakrie usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah menemukan solusi.

“Kami telah memperoleh solusi, solusi tegak lurus terhadap aturan. Solusi yang diambil dalam diskusi yang sangat hangat, solusi dengan semangat yang sama untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang akhirnya menyejahterakan bangsa Indonesia,” kata Arsjad dalam video yang diterima Tempo pada Jumat malam, 27 September 2024.

Usai pertemuan itu, Arsjad menyebut Kadin pusat dan daerah akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah.

“Kadin Indonesia baik di pusat dan daerah akan terus fokus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arsjad.

Arsjad mengaku optimistis kepada pemerintah, pelaku usaha, buruh, dan profesional mampu menghadapi tantangan ekonomi mendatang dengan bergotong royong. “Untuk satu Kadin, satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Dalam video pertemuan ketiganya yang diterima Tempo, Bahlil memberi sinyal perseteruan di Arsjad dan Anindya akan menemui titik terang. Bahlil mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat siang, 27 September 2024.

“Dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi dengan baik. Mereka sudah paten. Sudah kami ketemu, sudah saling memaafkan,” kata

Bahlil juga mengatakan Kadin Indonesia hanya satu. Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat, 27 September 2024.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dualisme di Kadin tak seharusnya terjadi. Bahlil Arsjad dan Anindya bersahabat.

“Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad dan Anindya untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Dua orang sumber Tempo di internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berserteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan agar masyarakat tidak percaya dengan penipuan dengan modus tawaran lulus seleksi CPNS BPKP 2024. Masyarakat perlu mewaspadai oknum yang mengaku sebagai ASN BPKP dan menawarkan jalur internal.

Oknum tersebut mengaku menjamin atau memudahkan kelulusan pelamar dengan meminta imbalan dalam jumlah tertentu. Mengenai hal tersebut, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP, Raden Mas Aris Santosa menegaskan bahwa selurus proses seleksi CPNS BPKP dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan biaya apapun.

Selain itu, pihaknya menjamin bahwa tidak ada imbalan dalam bentuk apa pun yang diminta atau diberikan dalam rangkaian seleksi CPNS BPKP yang bertujuan memberikan keuntungan atau kelulusan bagi pelamar.

“Kelulusan peserta murni ditentukan oleh prestasi dan hasil tes pelamar selama proses seleksi, sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditetapkan,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP Raden Mas Aris Santosa lewat keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 28 September 2024.

Aris menegaskan, BPKP tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pungutan atau tawaran yang dilakukan oknum mengatasnamakan BPKP atau panitia seleksi CPNS. Ia menambahkan, semua informasi valid mengenai BPKP dapat diakses lewat laman atau akun media sosial resmi BPKP.

“BPKP akan terus menjaga integritas dan memastikan proses seleksi berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya, lowongan CPNS BPKP ini terbuka bagi 831 orang calon pegawai yang terdiri dari 18 jenis jabatan. Sebagian besar lowongan untuk mengisi posisi jabatan fungsional auditor sebanyak 600 orang. Sisanya merupakan jabatan fungsional di bidang administrasi dan keuangan, fungsional hukum, perencana, dan analis kebijakan.