TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra International Tbk membuka lowongan tiga posisi untuk fresh graduate. Posisi yang dibutuhkan di antaranya adalah Strategic Group Business Analyst, Strategic Operation Analyst, dan Research & Development Analyst.

Sebagai informasi, PT Astra International Tbk adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Perusahaan menggunakan nama PT Astra International Tbk pada tahun 1990.

Astra International membuka lowongan di posisi Strategic Group Business Analyst yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan Asesmen Astra Security Management System (ASMS) di Grup Astra.

Selain itu, kandidat terpilih juga akan diminta menganalisis target serta rencana asesmen kompetensi dan resertifikasi, analisis rencana acara, materi, dan narasumber untuk forum komunikasi, serta analisis implementasi dan tinjauan kebijakan, sistem, dan program pengamanan di Grup Astra.

Adapun persyaratan untuk posisi Strategic Group Business Analyst adalah sebagai berikut:

1. S1 fresh graduate atau mempunyai pengalaman terkait dengan lulusan dari latar belakang Teknik Industri, Hukum, Kriminologi.

2. Menjalin komunikasi dan hubungan baik di internal dan eksternal.

3. Kemampuan dalam strategic planning.

4. Kemampuan dalam mengelola pelanggan.

5. Mampu menganalisis dan menindaklanjuti masukan dari pelanggan.

Selanjutnya baca: Lowongan kerja untuk posisi Strategic Operation Analyst

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Roadmap ini diharapkan dapat membantu efisiensi penyaluran kredit juga untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan selama ini industri LPIP berperan penting memperluas akses UMKM kepada sektor jasa keuangan. “Ini merupakan landmark dari capaian kita untuk industri lembaga pengelola informasi perkreditan bisa berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu, 28 September 2024.

LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan. Tujuannya mendukung perbankan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif. Ke depan, LPIP bakal didorong menyediakan informasi perkreditan agar meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Peta Jalan pengembangan ini juga akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM masih melambat. Berdasarkan data analisis uang beredar BI yang dipublikasikan 23 September 2024, total penyaluran kredit perbankan ke UMKM pada Agustus tumbuh 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Melambat di banding bulan sebelumnya, 5,1 persen yoy.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono mengatakan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) menjadi salah satu alasan penurunan kredit UMKM. “NPL UMKM yang mendekati ambang batas 5 persen mendorong bank lebih selektif dalam mengucurkan kredit,” kata dia.

Berdasarkan data OJK tingat NPL UMKM pada akhir tahun lalu berkisar 3,71 persen. Pada Juli 2024 di kisaran 4,04 persen. Pertumbuhan kredit usaha mikro yang melambat juga terjadi setelah berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit pandemi Covid-19 yang menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat. Teten bahkan menyebut, indeks bisnis UMKM juga ikut turun akibat anjloknya daya beli masyarakat.

“Pertengahan tahun lalu, indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun,” ucap Teten ketika ditemui di sela-sela agenda Cerita Nusantara di Istora Senayan pada Jumat, 27 September 2024.

Teten juga mengungkapkan, turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan turunnya omset dari UMKM. Bahkan, Teten juga menyebutkan persentase kredit macet atau non-perfoming loan (NPL) dari UMKM juga ikut meningkat angkanya.

“Kalau daya beli masyarakat, omsetnya kan turun. Sehingga NPL yang tadinya di bawah 3 persen sekarang di atas 4 persen,” ucap Teten.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,09. Hal ini menunjukkan adanya deflasi selama tiga bulan berturut-turut yang menjadi indicator melemahnya daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah sendiri sudah terlihat grafik penurunannya sejak perayaan Idul Adha pada Juni 2024. Penurunan daya beli masyarakat juga nampak saat masa Lebaran lalu. Hal itu tergambar pada indeks penjualan rill Bank Indonesia pada April 2024 yang mengalami kontraksi secara tahunan sebesar 2,7 persen.

Data BPS juga menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari jumlah 57,33 juta (21,45 persen) kelas menengah pada 2019, kini tinggal 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024 –turun hampir 10 juta masyarakat.

Penurunan jumlah kelas menengah ini menjadi sorotan BPS. Pasalnya, kelompok masyarakat tersebut berperan penting dalam perekonomian suatu negara.

“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Haura Hamidah,Han Revanda Putra, dan Raden Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat. Teten bahkan menyebut, indeks bisnis UMKM juga ikut turun akibat anjloknya daya beli masyarakat.

“Pertengahan tahun lalu, indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun,” ucap Teten ketika ditemui di sela-sela agenda Cerita Nusantara di Istora Senayan pada Jumat, 27 September 2024.

Teten juga mengungkapkan, turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan turunnya omset dari UMKM. Bahkan, Teten juga menyebutkan persentase kredit macet atau non-perfoming loan (NPL) dari UMKM juga ikut meningkat angkanya.

“Kalau daya beli masyarakat, omsetnya kan turun. Sehingga NPL yang tadinya di bawah 3 persen sekarang di atas 4 persen,” ucap Teten.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,09. Hal ini menunjukkan adanya deflasi selama tiga bulan berturut-turut yang menjadi indicator melemahnya daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah sendiri sudah terlihat grafik penurunannya sejak perayaan Idul Adha pada Juni 2024. Penurunan daya beli masyarakat juga nampak saat masa Lebaran lalu. Hal itu tergambar pada indeks penjualan rill Bank Indonesia pada April 2024 yang mengalami kontraksi secara tahunan sebesar 2,7 persen.

Data BPS juga menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari jumlah 57,33 juta (21,45 persen) kelas menengah pada 2019, kini tinggal 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024 –turun hampir 10 juta masyarakat.

Penurunan jumlah kelas menengah ini menjadi sorotan BPS. Pasalnya, kelompok masyarakat tersebut berperan penting dalam perekonomian suatu negara.

“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Haura Hamidah,Han Revanda Putra, dan Raden Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta -PT Putra Patra Utama menggugat pailit PT Patra Logistik, anak perusahaan Patra Niaga—yang juga perusahaan di bawah PT Pertamina (Persero)—karena belum membayar utang pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 12 Agustus 2024.

Kuasa hukum Putra Patra Utama, Tiur Henny Monica, mengatakan bahwa total tagihan yang harus dibayarkan Patra Logistik Rp528.294.510. Salah satu utang yang tidak dibayar atau jatuh tempo pada Desember 2023. “Sampai sekarang klien saya Putra Patra Utama belum dibayar Patra Logistik,” kata Tiur kepada Tempo pada Sabtu, 28 September 2024.

Menurut Tiur sebelum menggugat Patra Logistik pailit, ia mengirim somasi ke perusahaan tersebut. Namun teguran itu tak digubris melunasi utang. Alasan lain yang sempat disampaikan Patra Logistik saat persidangan bergulir—tidak membayar utang karena rekening Putra Patra Utama terblokir. Ia menyatakan bahwa rekening perusahaan terblokir di bank.

Problem lain menurut dia, Patra Logistik justru baru menawarkan pembayaran sekitar Rp 290 juta sesuai permohonan. Tawaran membayar separuh utang ini disampaikan saat persidangan berlangsung. Namun ia menyatakan tak menerima duit Patra Logistik. Menurut dia, ada banyak kerugian yang dialami kliennya. “Kalau saya terima itu, gugur dong hak klien saya, utangnya 520 juta sekian,” ucap dia.

Selain utang tidak dibayarkan, ia menjelaskan Putra Patra Utama saat ini mengalami kerugian miliaran rupiah. Dia merincikan kerugian itu di antaranya biaya operasional perushaan, penyewaan kantor, sewa garasi per tahun, angsuran mobil tangki, gaji, bonus, tunjangan sopir, serta pekerjaan mendistribusikan logistik yang masih berlangsung sesuai kontrak hingga Juni 2025. Totalnya sebesar Rp6.241.500.000.

Selain itu, ia menyebut tindakan Patra Logistik menawarkan pembayaran di persidangan mengindikasikan perusahaan ini memposisikan pengadilan seperti penagih utang. “Kalau begitu caranya, artinya mereka mau mendudukan pengadilan ini seperti debt collector, dong,” ucap dia.

Direktur Utama Patra Logistik Tri Yudha Nurmansyah, menolak mengomentari perihal gugatan pailit yang ditujukan ke perusahaan di bawah Pertamina itu. Ia meminta pembicaraan gugatan tak bayar utang dibicarakan bersama Sekretaris Patra Niaga Haikal. "Oh, terkait hal itu, silakan hubungi Sekper Patlog saja ya," kata dia melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Haikal membenarkan Putra Patra Utama menggugat pailit Patra Logistik. Namun dia enggan menjawab perihal gugatan PKPU yang diajukan Putra Patra Utama senilai setengah miliar tersebut. “Betul,” kata Haikal, saat ditanya soal nilai utang yang diajukan dalam PKP ke Pengadilan Niaga itu. Dia juga meminta supaya persoalan utang dijelaskan Ika Yuliana.

Vice President Business Support and Development Patra Niaga Ika Yuliana, mengatakan gugatan itu dimulai karena ada utang yang jatuh tempo dan belum dibayar Patra Logistik. “Ada yang jatuh tempo November 2023 dan ada yang diklaim di tahun ini,” kata Ika kepada Tempo melalui sambungan telepon hari ini.

Patra Logistik merupakan perusahaan pengiriman, penyimpanan atau penimbunan, dan pengaliran BBM kepada pelanggan sebelum BBM diisikan ke kapal, mobil tangki, atau alat milik pelanggan dengan acuan flowmeter. Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik dijabat oleh Joko Priyambodo, ponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Patra Logistik bertugas menyalurkan gas alam berupa compressed natural gas (CNG) dan liquefied natural gas (LNG) ke pengguna gas, terutama kepada konsumen yang berada di wilayah belum tersedia infrastruktur jaringan pipa. Distribusi gas alam atau BBM ke konsumen menggunakan moda transportasi truk atau isotank. Salah satu rekan bisnis untuk melayani pengantaran BBM dan gas adalah Putra Patra Utama.

Putra Patra Utama berdomisili di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Direktur Utama Zainab Assegaff. Dalam kerja sama dengan Patra Logistik, Patra Putra Utama bertugas mengangkut BBM dan didistribusikan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop Semarang dan Lahat.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Putra Patra Utama menggugat pailit PT Patra Logistik, anak perusahaan Patra Niaga—yang juga perusahaan di bawah PT Pertamina (Persero)—karena belum membayar utang pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 12 Agustus 2024.

Kuasa hukum Putra Patra Utama, Tiur Henny Monica, mengatakan bahwa total tagihan yang harus dibayarkan Patra Logistik Rp528.294.510. Salah satu utang yang tidak dibayar atau jatuh tempo pada Desember 2023. “Sampai sekarang klien saya Putra Patra Utama belum dibayar Patra Logistik,” kata Tiur kepada Tempo pada Sabtu, 28 September 2024.

Menurut Tiur sebelum menggugat Patra Logistik pailit, ia mengirim somasi ke perusahaan tersebut. Namun teguran itu tak digubris melunasi utang. Alasan lain yang sempat disampaikan Patra Logistik saat persidangan bergulir—tidak membayar utang karena rekening Putra Patra Utama terblokir. Ia menyatakan bahwa rekening perusahaan terblokir di bank.

Problem lain menurut dia, Patra Logistik justru baru menawarkan pembayaran sekitar Rp 290 juta sesuai permohonan. Tawaran membayar separuh utang ini disampaikan saat persidangan berlangsung. Namun ia menyatakan tak menerima duit Patra Logistik. Menurut dia, ada banyak kerugian yang dialami kliennya. “Kalau saya terima itu, gugur dong hak klien saya, utangnya 520 juta sekian,” ucap dia.

Selain utang tidak dibayarkan, ia menjelaskan Putra Patra Utama saat ini mengalami kerugian miliaran rupiah. Dia merincikan kerugian itu di antaranya biaya operasional perushaan, penyewaan kantor, sewa garasi per tahun, angsuran mobil tangki, gaji, bonus, tunjangan sopir, serta pekerjaan mendistribusikan logistik yang masih berlangsung sesuai kontrak hingga Juni 2025. Totalnya sebesar Rp6.241.500.000.

Selain itu, ia menyebut tindakan Patra Logistik menawarkan pembayaran di persidangan mengindikasikan perusahaan ini memposisikan pengadilan seperti penagih utang. “Kalau begitu caranya, artinya mereka mau mendudukan pengadilan ini seperti debt collector, dong,” ucap dia.

Direktur Utama Patra Logistik Tri Yudha Nurmansyah, menolak mengomentari perihal gugatan pailit yang ditujukan ke perusahaan di bawah Pertamina itu. Ia meminta pembicaraan gugatan tak bayar utang dibicarakan bersama Sekretaris Patra Niaga Haikal. "Oh, terkait hal itu, silakan hubungi Sekper Patlog saja ya," kata dia melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Haikal membenarkan Putra Patra Utama menggugat pailit Patra Logistik. Namun dia enggan menjawab perihal gugatan PKPU yang diajukan Putra Patra Utama senilai setengah miliar tersebut. “Betul,” kata Haikal, saat ditanya soal nilai utang yang diajukan dalam PKP ke Pengadilan Niaga itu. Dia juga meminta supaya persoalan utang dijelaskan Ika Yuliana.

Vice President Business Support and Development Patra Niaga Ika Yuliana, mengatakan gugatan itu dimulai karena ada utang yang jatuh tempo dan belum dibayar Patra Logistik. “Ada yang jatuh tempo November 2023 dan ada yang diklaim di tahun ini,” kata Ika kepada Tempo melalui sambungan telepon hari ini.

Patra Logistik merupakan perusahaan pengiriman, penyimpanan atau penimbunan, dan pengaliran BBM kepada pelanggan sebelum BBM diisikan ke kapal, mobil tangki, atau alat milik pelanggan dengan acuan flowmeter. Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik dijabat oleh Joko Priyambodo, ponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Patra Logistik bertugas menyalurkan gas alam berupa compressed natural gas (CNG) dan liquefied natural gas (LNG) ke pengguna gas, terutama kepada konsumen yang berada di wilayah belum tersedia infrastruktur jaringan pipa. Distribusi gas alam atau BBM ke konsumen menggunakan moda transportasi truk atau isotank. Salah satu rekan bisnis untuk melayani pengantaran BBM dan gas adalah Putra Patra Utama.

Putra Patra Utama berdomisili di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Direktur Utama Zainab Assegaff. Dalam kerja sama dengan Patra Logistik, Patra Putra Utama bertugas mengangkut BBM dan didistribusikan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop Semarang dan Lahat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pertumbuhan ekonomi syariah melalui industri halal harus mendominasi ekonomi nasional. Agus memandang industri ini merupakan sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah memiliki andil terbesar dalam perekonomian nasional yakni 0,79 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,05 persen.

“Industri halal juga semakin hari menunjukkan kinerja yang baik dan positif,” ujar Agus Gumiwang dalam sambutannya di acara Indonesia Halal Industry Awards 2024 pada Jumat, 27 September 2024 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD Tangerang, Banten.

Kinerja tersebut, kata Agus Gumiwang, dibuktikan dengan pertumbuhan sektor halal value chain (HVC) yang tumbuh 1,94 persen (YoY) dengan sektor makanan dan minuman serta modest fashion yang masing-masing tumbuh sebesar 5,87 persen hingga 3,81 persen.

“(Angka ini) masih rendah, Bapak, Ibu sekalian. Masih rendah. Namun, paling tidak kita sudah pada start yang baik,” ujarnya.

Agus Gumiwang menjelaskan ekonomi syariah dan industri halal memiliki potensi yang sangat besar. Merujuk pada data yang dirilis oleh State of the Global Islamic Report edisi 2023/2024, jumlah produksi halal di dunia diperkirakan akan mencapai US$ 2,4 triliun.

“Selain itu, Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life memprediksi jumlah populasi penduduk muslim di dunia akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5 persen dari total populasi dunia di tahun 2030,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus Gumiwang menjelaskan, peningkatan angka tersebut akan sejalan dengan pertumbuhan permintaan produk industri halal. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal.

Saat ini, Indonesia menduduki posisi ketiga pada Global Islamic Economy Indicator dalam SGIER 2023/2024 yang dirilis oleh Dinar Standard. Peringkat ini naik satu tingkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, peringkat tersebut di bawah Malaysia yang menduduki peringkat pertama dan Saudi Arabia yang menduduki peringkat kedua.

"Posisi ketiga Indonesia. Sayangnya, masih berada di bawah Malaysia. Malaysia di posisi pertama, posisi kedua adalah Arab Saudi, dan kita posisi ketiga," ujar Agus Gumiwang.

emerintah Kabupaten Sumbawa meraih juara Best Halal Innovation di Indonesia Halal Industry Awards 2024. Ini adalah prestasi ketiga, berkomitmen terus memberdayakan industri halal.

emerintah Kabupaten Sumbawa meraih juara Best Halal Innovation di Indonesia Halal Industry Awards 2024. Ini adalah prestasi ketiga, berkomitmen terus memberdayakan industri halal.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN membuka pendaftaran lowongan kerja pada posisi Regional Leader Development Program (RLDP). Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah pendidikan minimal S-1/D-4.

Sebagai informasi, Bank BTN adalah bank umum nasional yang bergerak di bidang perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank ini didirikan berdasarkan cikal bakal Postspaarbank pada tahun 1897. Saat ini, Bank BTN telah memiliki 631 jaringan Kantor Konvensional serta 109 jaringan Kantor Syariah.

Bank BTN membuka lowongan RLDP yang merupakan program rekrutmen untuk menjaring talenta muda sekaligus potensial. Pelamar yang terpilih nantinya akan disiapkan menjadi pemimpin daerah (regional leader) dan dibekali dengan keterampilan serta kemampuan manajerial yang mumpuni. "Guna menghadapi tantangan di masa depan," tulis BTN dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 28 September 2024.

Terdapat 14 cabang yang membuka lowngan RLDP dan tersebar di berbagai daerah. Pendaftaran akan dibuka dari 27 September dan nanti ditutup pada 6 Oktober 2024. Adapun daftar cabang yang menerima karyawan baru adalah sebagai berikut.

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Tarakan

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Samarinda

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Pontianak

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Palangkaraya

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Banjarbaru

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Banjarmasin

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Balikpapan

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Ternate

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Parepare

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Panakkukang

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Palu

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Makassar

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Kendari

- Regional Leader Development Program (RLDP) - Region Jayapura

Selanjutnya baca: Kualifikasi yang dibutuhkan<!--more-->

Adapun kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Pernah berdomisili di lokasi penempatan (sesuai daerah di kantor cabang tujuan penempatan) minimal 4 tahun dalam 10 tahun terakhir

- Pendidikan minimal S-1/D-4

- Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4,00

- Belum Menikah. Usia kandidat maksimal 24 tahun (tidak berulang tahun ke-25 per 31 Desember 2024)

Pendaftar bisa melakukan registrasi melalui laman https://recruitment.btn.co.id/web/id/jobtitle/detail/23. Proses seleksi tidak dikenakan biaya apa pun

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Provinsi Riau. Kegiatan ini untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan maupun UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Aditya Jayaantara, menyampaikan lembaganya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan serupa. Antara lain melalui POJK No.53/2017 untuk mendorong perusahaan dengan aset kecil kurang dari Rp50 miliar dapat melakukan penawaran umum di pasar modal dengan nilai sampai Rp250 miliar.

Ada pula POJK No.20/2020 untuk mengakomodir kebutuhan UKM yang memiliki aset tidak lebih dari Rp10 miliar, berbentuk badan hukum seperti PT, CV, firma dan koperasi dapat memanfaatkan securities crowd funding (SCF)sebagai satu sumber pendanaan di Pasar Modal dengan maksimal pendanaan sebesar Rp10 miliar.

“Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini saya mendorong pemilik usaha untuk tidak ragu memanfaatkan pasar modal untuk menghimpun dana dalam rangka pengembangan usaha dan meningkatkan kapasitas perusahaan ke depan,” kata Aditya.

Penghimpunan dana oleh UKM melalui SCF hingga 20 September terus mengalami peningkatan. Saat ini terdapat 17 penyelenggara SCF telah memperoleh izin OJK dan sebanyak 623 UKM memanfaatkan SCF dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,21 triliun.

Kegiatan SEPMT yang diselenggarakan pada 26 dan 27 September 2024 dihadiri sekitar 1.600 peserta dan merupakan program inisiatif serta komitmen OJK bersinergi dengan Self-Regulatory Organization(SRO) yang dirangkaikan melalui memontum HUT 47 diaktifkannyakembali Pasar Modal Indonesia.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi: kuliah umum di Universitas Negeri Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dikuti dengan penbukaan rekening dana nasabah (RDN) sebanyak 1.400 rekening mahasiswa.

Kemudian sosialisasi pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan. Pemberian Corporate Social Rerponsibility (CSR) dan Peresmian enam Galeri Investasi (GI) Desa, serta media briefing berkolaborasi dengan jurnalis lokal Riau. (*)

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Peluncuran berlangsung di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Peta jalan ini untuk mewujudkan LPIP yang berintegritas, inovatif, dan kredibel guna meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam menyampaikan bahwa peran industri LPIP diperlukan dalam mendukung lembaga jasa keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.

LPIP juga berperan dalam memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Tentu ini merupakan landmark dari capaian kita untuk bagaimana kita mengarah ke depan supaya industri lembaga pengelola informasi perkreditan ini kemudian betul-betul bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung pengembangan ekosistem perkreditan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya,” kata Dian.

Selain menyediakan layanan dasar, LPIP diharapkan mampu memberikan informasi kredit bernilai tambah, yang dapat mendukung penyaluran kredit bagi UMKM serta segmen-segmen tertentu sesuai karakteristik bisnis mereka.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri dan asosiasi LPIP. Peta jalan ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, teknologi, bisnis, serta pengaturan dan pengawasan. Di samping itu, ada tiga perangkat pendukung, yakni kepemimpinan dan integritas, infrastruktur, serta sinergi dan kolaborasi.

Dokumen ini menjadi acuan dalam menghadapi tantangan industri LPIP dan mempersiapkan sektor jasa keuangan Indonesia agar lebih tangguh. LPIP juga diharapkan dapat bersaing dengan industri serupa dan berkontribusi pada stabilitas serta inklusi keuangan masyarakat.

Dengan peta jalan ini, OJK ingin memastikan LPIP terus berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan kredit yang lebih efisien dan terukur bagi masyarakat.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia secara menyeluruh.

Peta jalanini merupakan dokumen dinamis yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri LPIP serta ekosistem industri jasa keuangan.