TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 19 September 2024, dimulai dari penutupan restoran Sec Bowl di Kuningan secara permanen.

Berikutnya ada berita tentang istana yang menyebut nama Megawati dalam polemik jet pribadi yang digunakan Kaesang dan profil Hamdan Zoelva yang menentang Munaslub Kadin. Lalu ada berita tentang Presiden Jokowi yang menyebutkan Freeport tak lagi milik Amerika dan pengesahan UU APBN 2025 oleh DPR.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Restoran Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Akibat Cuci Alat Masak di Toilet

Restoran Sec Bowl cabang Kuningan tutup secara permanen mulai 18 September 2024. Pemilik Sec Bowl, Rius Vernandes, mengumumkan penutupan itu setelah restorannya viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet.

“Sec Bowl Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024. Pemusnahan peralatan dapur dan bahan baku makanan telah kami lakukan. Mohon maaf atas kelalaian kami,” kata Sec Bowl dan Rius lewat unggahan di Instagram kemarin, Rabu, 18 September 2024.

Awal mula restoran spesialisasi ayam telur asin itu viral adalah dari media sosial TikTok. Pemengaruh atau influencer bernama Codeblu, yang terkenal karena video-videonya mengulas berbagai tempat makan, mengunggah video tentang Sec Bowl. Akun @codebluuuu memiliki 1,3 juta pengikut di TikTok.

Simak lebih jauh tentang restoran Sec Bowl Kuningan yang tutup permanen di sini.

<!--more-->

2. Istana Seret Nama Megawati dalam Polemik Pesawat Jet Kaesang

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut nama Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ketika memberikan pernyataan terkait polemik pesawat jet pribadi yang digunakan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dalam sebuah video podcast atau siniar yang diunggah di akun Instagram @hasan_nasbi, Rabu, 18 September 2024, Hasan mengatakan Kaesang menggunakan fasilitas jet pribadi dengan status bukan sebagai pejabat negara dan mempunyai bisnis sendiri.

“Konteks private jet ini kan yang disorot masalah gaya hidup, lalu dikaitkan dengan Mas Kaesang sebagai anaknya Presiden. Saya ingin ngasih statement (tanggapan), pertama, Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat,” kata Hasan.

Simak lebih jauh tentang istana menyebut nama Megawati dalam polemik Kaesang di sini.

3. Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

Hamdan Zoelva selaku kuasa hukum Kadin Indonesia secara tegas meminta agar Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menghentikan segala proses terkait pengesahan hasil Munaslub yang dinilainya cacat prosedur. Alasan utamanya adalah karena Munaslub tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam AD/ART Kadin

Hamdan Zoelva menyatakan bahwa pihaknya telah melampirkan bukti-bukti yang lengkap untuk mendukung argumen bahwa Munaslub tersebut ilegal dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada hari Selasa, 17 September 2024.

Hamdan Zoelva lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 21 Juni 1962, dan dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015. Ia tumbuh besar di Desa Parado, sekitar 50 kilometer dari pusat Kota Bima, dalam lingkungan keluarga yang sangat kental dengan tradisi keagamaan. Ayahnya, TG. KH. Muhammad Hasan, BA, adalah seorang ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin di Bima, sementara ibunya, Hj. Siti Zaenab, turut berperan besar dalam membesarkan Hamdan di bawah nilai-nilai Islam.

Simak lebih jauh tentang profil Hamdan Zoelva di sini.

<!--more-->

4. Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Presiden Jokowi menegaskan PT Freeport Indonesia sudah menjadi milik Indonesia. Ia menyebut PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) sudah menguasai 51 persen saham Freeport, dari yang sebelumnya hanya 9 persen.

"Hati-hati kalau kita bicara, Freeport sekarang bukan milik Amerika," kata Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis, 19 September 2024, dipantau Tempo melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham, Jokowi berujar, pemerintah bakal menambah penguasaannya hingga 61 persen dalam waktu dekat. "Pokoknya kita terus ambil," kata dia.

Simak lebih jauh tentang Jokowi soal Freeport yang tak lagi bukan milik AS di sini.

5. DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 menjadi Undang-undang. DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam rapat itu. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan suara para peserta rapat, “Setuju!” dan kemudian terdengar ketokan palu pemimpin sidang.

Lodewijk mengatakan bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN 2025 disahkan menjadi undang-undang. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Simak lebih jauh tentang pengesahan UU APBN 2025 oleh DPR di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menyatakan pihaknya mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara.

"Kami mendukung pembentukan badan penerimaan negara di awal-awal periode pemerintahan ini," kata Maftuchan saat ditemui di hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, wacana pembentukan lembaga Badan Penerimaan Negara telah diusulkan The Prakarsa sejak 2015. Maftuchan mengatakan pembentukan lembaga itu ditujukan untuk mengejar potensi pajak di Indonesia.

"Karena memang itu yang kami usulkan sejak 2015," kata dia.

Lebih lanjut, Maftuchan mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara terdapat di dalam visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berencana untuk mengejar pembentukan lembaga ini agar dapat terealisasikan.

"Ndilalah-nya visi misinya Prabowo ada pembentukan Badan Penerimaan Negara. Nah ini kami akan kejar ini, wujudkan, kira-kira gitu," tutur Maftuchan.

Menurutnya, saat ini lembaga pajak perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan itu, kata Maftuchan, dengan menyatukan lembaga pajak secara konsolidasi.

"Kalau kelembagaan pajak dibenerin, ya disatuin secara konsolidasi gitu menjadi satu badan," kata dia.

Maftuchan menilai, penyatuan lembaga pajak dapat meningkatkan rasio pajak di masa kepemerintahan mendatang. Sehingga, kata dia, rasio pajak naik berkisar 3 sampai 6 persen dalam 5 tahun.

"Itu bisa berkontribusi 3 sampai 6 persen kenaikan tax ratio dalam 5 tahun kedepan," tutur Maftuchan.

Sementara itu, Maftuchan mengatakan Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara. Namun, kata dia, janji itu tidak diwujudkan pemerintah Jokowi hingga masa akhir jabatannya.

"Iya, Jokowi sudah pernah janji akan mem-follow up tetapi sampai selesai tidak terlaksana," kata dia.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat, 13 September 2024, rencana pembentukan Badan Otorita Penerimaan negara tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pembentukan lembaga itu memisahkan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.

Wakil Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Anggawira, mengatakan pemerintahan mendatang menargetkan peningkatan penerimaan negara. Sehingga, kata dia, pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara menjadi langkah strategis untuk mendongkrak penerimaan negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2003–2013, Mohamad Sulemen Hidayat, buka suara soal kisruh yang tengah terjadi dalam tubuh Kadin.

Kisruh mencuat usai Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid. Kubu Arsjad menilai Munaslub itu tidak sesuai ketentuan.

Mantan Menteri Perindustrian periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, Kadin hasil Munaslub memerlukan keputusan presiden atau Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya. Sedangkan saat ini masih ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Arsjad.

Hidayat bercerita, keppres ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo usai Arsjad terpilih sebagai ketua umum Kadin lewat musyawarah nasional atau Munas di Kendari pada akhir Juni 2021. Selain mengukuhkan Arsjad sebagai Ketua Umum, Keppres ini juga mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Jika Anindya Bakrie ingin dilantik, kata Hidayat, keppres lama itu harus dicabut dulu. Hanya presiden yang dapat mencabut keppres. “Logikanya kalau membuat keppres baru, ini harus diganti dulu keppres yang sekarang. Enggak bisa ini dilantik tanpa keppres diganti,” ucap Hidayat saat ditemui Tempo di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2024.

Hidayat menambahkan, para pelaku usaha tengah menunggu status keabsahan pergantian kepengurusan Kadin melalui Munaslub itu. Keppres yang akan menentukan keabsahan itu. Kalau ternyata sah dan terbukti melalui keppres, para pelaku usaha akan mendukung. Sebaliknya, jika proses Munaslub tak benar dan keppres tak terbit, mereka akan menolak.

Jokowi meminta masalah di Kadin diselesaikan secara internal. Dia menyampaikan hal ini ketika ditanya wartawan apakah ia akan turun tangan membantu menyelesaikan. “Ini (Kadin) bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Saya minta diselesaikan baik-baik, di internal Kadin,” ujar Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. “Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya.”

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto membantah pihaknya menginisiasi penambangan pasir laut. Ia menegaskan yang dilakukan pemerintah adalah pembersihan hasil sedimentasi yang mengganggu ekosistem laut.

Menurutnya, yang dilakukan KKP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Doni menilai sedimentasi yang dilakukan pemerintah juga diperuntukkan untuk mempermudah alur nelayan menuju pelabuhan perikanan.

"Perlu diluruskan dan saya tegaskan, KKP bukan menginisiasi penambangan pasir laut, tetapi sesuai PP 26/2023 adalah pembersihan hasil sedimentasi yang mengganggu ekosistem dan alur masuk nelayan ke pelabuhan perikanan," kata Doni saat dihubungi pada, Kamis 19 September 2024.

Lebih lanjut, Doni mengatakan jika sedimentasi laut tidak dibersihkan akan memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut. "Sedimentasi ini apabila tidak ditangani akan memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut maupun aktivitas nelayan," ujarnya.

Adanya sedimentasi laut, kata Doni, terciptanya aturan dan kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. "Hal inilah yang menjadi inti dari kebijakan ini," kata Doni.

Padahal, aturan mengenai ekspor pasir laut telah disahkan oleh Menteri Perdagangan (Kemendagri) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Hal tersebut berdasarkan adanya pengesahan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara itu, Doni mengklaim nantinya pelaksanaan sedimentasi laut dapat dilakukan dengan kehati-hatian serta pengawasan. Hal tersebut, kata dia, pelaksanaan sedimentasi laut dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tentu dalam pelakasanaannya akan dilaksanakan secara cermat melalui proses perencanaan, kajian akademis, serta pengawasan untuk memastikan semua dilaksanakan sesuai ketentuan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga membantah pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut Jokowi, yang diekspor pemerintah merupakan sedimentasi.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur jalan kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

INFO BISNIS – Potensi kopi di Jawa Barat terus mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat serta terbukanya pasar internasional. Dengan kualitas kopi yang dihasilkan, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor kopi ke berbagai negara.

Permintaan kopi Jawa Barat terus bertumbuh, terutama di negara-negara Eropa yang semakin mengapresiasi cita rasa unik kopi Indonesia. Salah satu contoh kesuksesan ini adalah Kelompok Tani Kopi Wanoja, mitra UMKM binaan bank bjb, yang semakin mengukuhkan eksistensinya di pasar global.

Kopi Wanoja, yang berasal dari kaki Gunung Kamojang, Kabupaten Bandung, kini berhasil menembus pasar internasional dengan mengirimkan biji kopi ke Belanda. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi kelompok tani yang seluruh anggotanya adalah wanita. Pada tanggal 6 September 2024, bertempat di Taka Hydrocore - Gedebage Bandung, diadakan seremoni pelepasan ekspor Kopi Wanoja ke Belanda, menandai langkah besar kelompok ini dalam merambah pasar global.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muhamad Nur, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Sugih Rahmansyah, Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi, serta beberapa pejabat lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap keberhasilan Kopi Wanoja dalam mencapai pasar internasional.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif bank bjb dalam mendukung UMKM seperti Kopi Wanoja. Dukungan yang diberikan mencakup pelatihan, pendampingan usaha, hingga pembiayaan kredit. Sejak tahun 2021, bank bjb secara konsisten menyalurkan pembiayaan Kredit UMKM kepada Kopi Wanoja. Hanya dalam periode Juni hingga September 2024, bank bjb telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,255 miliar kepada 29 petani kopi binaan Kopi Wanoja untuk kebutuhan modal kerja.

Selain itu, strategi matang yang dijalankan Kopi Wanoja juga menjadi kunci suksesnya. Widi, perwakilan dari Kopi Wanoja, menjelaskan bahwa mereka tidak hanya memproduksi kopi berkualitas, tetapi juga membangun koperasi dan korporasi. Dengan ini, mereka mampu melakukan ekspor secara mandiri. Dengan volume ekspor mencapai 18 ton atau senilai hampir Rp2,5 miliar untuk pengiriman pertama ke Belanda, Kopi Wanoja membuktikan bahwa potensi bisnis kopi Jawa Barat sangat besar.

Bank bjb berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bisnis kopi di Jawa Barat, mengingat potensi kopi Indonesia yang berada di urutan ke-4 dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Selain pembiayaan modal kerja, bank bjb juga menjadi bagian dari rantai pasok yang menyerap hasil panen petani kopi.

Dukungan bank bjb tidak hanya terbatas pada pembiayaan. Mereka juga aktif memberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, serta membantu Kopi Wanoja mengembangkan jaringan pemasaran hingga ke mancanegara. Bank bjb percaya bahwa para pelaku usaha kopi di Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meraih pasar ekspor yang lebih luas.

Kopi Wanoja adalah bukti bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar internasional dengan dukungan yang tepat. Bank bjb berharap dapat terus menjalin kerja sama dengan lebih banyak UMKM untuk mendorong produk lokal lainnya mencapai pasar global. Melalui berbagai inisiatif dan program pendampingan, bank bjb memperkuat ekosistem UMKM di Jawa Barat, yang menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kopi.

Dengan semakin terbukanya peluang ekspor, Kopi Wanoja dan mitra UMKM binaan bank bjb lainnya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi blak-blakan menjelaskan ihwal mandeknya perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Soal mandeknya perizinan PLTP tersebut baru-baru ini juga dipersoalkan oleh Presiden Jokowi.

Eniya menyatakan, mandeknya perizinan PLTP biasanya terjadi selama tahap eksplorasi. Dalam tahap tersebut, biasanya sering ditemui penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan.

“Ini (pembebasan lahan) bersinggungan dengan berbagai hal di lokal, penduduk lokal setempat, adanya mungkin protes-protes masyarakat,” kata Eniya ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Menurut Eniya, pembebasan lahan ini menjadi hal yang paling berat dalam proses perizinan. Pembebasan lahan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk membangun akses jalan masuk ke lokasi pengeboran. Namun Eniya tetap mengatakan bahwa dinamika seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik.

Eniya juga menyebut semua persyaratan dibebankan kepada pengembang membuat Perusahaan pengembang kesulitan. Sementara di sisi lain, pengembang tidak mau melewati ketentuan waktu eksplorasi. Hal tersebut yang membuat Eniya terpaksa mengeluarkan surat penghentian eksplorasi sementara.

“Saya pun sering membuat surat penghentian, jadi permintaan penghentian eksplorasi sementara gitu,” ujarnya.

Kesulitan lainnya adalah lokasi panas bumi yang biasanya ada di tengah gunung sehingga sulit dijangkau oleh alat berat yang akan melakukan pengeboran. Selain itu, penentuan titik pengeboran yang cocok juga seringkali memakan waktu karena mengharuskan perpindahan titik ketika potensi panas bumi di titik tersebut kurang maksimal.

Adanya kesulitan-kesulitan tersebut membuat Eniya menginginkan adanya kerja sama dari masyarakat. Ia juga meminta media untuk dapat mengedukasi masyarakat bahwa tujuan PLTP adalah membantu memberikan pasokan listrik ke masyarakat.

“Jadi masyarakat gak protes yang malah menghalangi. Pemerintah ingin memberikan akses listrik, malah sering adanya penolakan,” ucap Eniya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku heran karena proses perizinan untuk membangun PLTP bisa memakan waktu 5-6 tahun. Hal ini disampaikannya saat membukaIndonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Rabu kemarin.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Jatam Sebut Banyak PLTP Bermasalah

Juru Kampanye Jaringan Anti Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman menyebut PLTP lebih banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Menurutnya, daya rusak pertambangan panas bumi sama saja dengan pertambangan lainnya. Ia lantas memberikan contoh kasus yang terjadi di PLTP Sorik Marapi.

“Kebocoran gas H2S di PLTP Sorik Marapi di Mandailing Natal itu telah menyebabkan kurang lebih lima sampai tujuh orang meninggal dunia dan lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menghirup gas H2S itu,” kata Farhat ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Contoh lainnya adalah semburan lumpur di PTLP Mataloko yang mirip dengan semburan lumpur Lapindo. Begitu juga dengan PLTP Poco Leok atau Ulumbu yang menyebabkan atap-atap seng rumah warga menjadi berkarat. Oleh karenanya, Farhat tak jarang mengkritik pemanfaatan panas bumi atau geotermal sebagai Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).

“Apanya yang mau dianggap sebagai energi baru energi terbarukan sementara daya rusak yang dihasilkan itu tidak berbeda jauh dengan pada umumnya? Itu kan ngawur sebetulnya, ngaco,” ucapnya.

Ia pun mewanti-wanti agar pemangkasan proses perizinan PLTP saat ini bukan berarti menghapus perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Karena bila dilakukan, menurut Alfarhat, hal itu merupakan sebuah kejahatan. Sejatinya, menurut Farhat, Amdal adalah upaya memproteksi dari kemungkinan daya rusak yang disebabkan PLTP.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya menciptakan dampak positif melalui praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap operasional bisnisnya. Diketahui, kinerja per semester I-2024, untuk portofolio kredit kepada sektor berkelanjutan (sustainable financing) sudah mencapai Rp 793,6 triliun, atau sebesar 65,2 persen dari total pembiayaan dan investasi corporate bond yang dilakukan BRI.

Dalam menyalurkan kredit tersebut, menurut Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto, perseroan tetap memastikan seluruh portofolio investasi dan pinjaman selaras dengan standard ESG. Dalam menyalurkan kredit berkelanjutan, BRI tetap berfokus pada penyaluran kredit kepada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan).

Kredit KKUB terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp 699,8 triliun, kemudian disusul kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp 89,8 triliun. KUBL terdiri dari penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp 60,83 triliun, transportasi hijau sebesar Rp 11,47 triliun, energi terbarukan Rp 6,48 triliun, dan sektor KUBL lainnya sebesar Rp 11 triliun.

“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, BRI telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh portofolio investasi dan pinjaman yang disalurkan selaras dengan standar ESG,” ujar Solichin di Jakarta Pusat, belum lama ini. Salah satunya, lanjut dia, identifikasi terkait pemberian kredit untuk green sector yang mengacu pada kategori KUBL.

Acuan ini sesuai dengan POJK No.51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka; POJK No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan POJK No. 18. Kemudian dalam penyaluran kredit, BRI mengacu pada Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang menetapkan persyaratan kredit, termasuk penggunaan daftar periksa (checklist) terkait aspek ESG. Aspek ESG menjadi salah satu aspek dalam know your customer (KYC) yang mengonfirmasi apakah calon debitur memiliki isu terkait lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi.

Menurut Solichin, BRI mengadopsi pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor-sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar yang dikeluarkan oleh regulator. “Hal itu untuk memitigasi potensi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” kata dia. Adapun beberapa upaya BRI untuk penilaian resiko terkait faktor-faktor ESG di antaranya LPG Pre-Screening, dan Loan Sub-sector Policy. (*)

TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Jokowi mengatakan hal itu saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

"Dunia saat ini menghadapi sebuah gejolak ketidakpastian yang tidak mudah. Semua negara mengalaminya, termasuk kita. Bahkan negara-negara maju kita lihat banyak yang masuk ke jurang resesi. Yang terakhir, kita tahu bahwa 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Ini juga sebuah angka yang saya rasa sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam kerja mengelola ekonomi kita," ujar Jokowi di hadapan para peserta Kongres ISEI.

Jokowi menjelaskan fokus dalam kerja dimaksudkan fokus kepada pasar kerja. Sebab, menurut Jokowi, ke depan terlalu sedikit peluang kerja yang tersedia. Sementara di sisi lain, akan sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan.

"Kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Ini yang harus kita hindari sehingga menurut saya jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meskipun kita ikuti," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan agar jangan terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global tanpa mengesampingkan data dan dengan perhitungan yang cermat. Sebab Indonesia pada tahun 2030-an nanti mendapatkan bonus demografi bisa menjadi sebuah kekuatan tapi juga bisa menjadi beban.

"Inilah tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Sehingga bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya," kata mantan Wali Kota Surakarta ini.

Namun, menurut Jokowi, untuk membuka lapangan kerja tersebut setiap negara akan menghadapi sejumlah tantangan yang sangat berat. Pertama, adalah perlambatan ekonomi global.

"Kita tahu 2023 dari World Bank ini global hanya tumbuh 2,7 persen. Kemudian, pada 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6. Tahun depan muncul angka 2 naik sedikit 2,7 tapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara," katanya.

Selanjutnya: Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia yang tumbuh....

• 1
• 2
• Selanjutnya

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

TEMPO.CO, Jakarta - Mulyadi Jayabaya, formatur terpilih Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengklaim bahwa Arsjad Rasjid kurang memperhatikan nasib Kadin Daerah selama menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2026.

Menurutnya, Arsjad lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri dibandingkan mengurus Kadin tingkat daerah. Hal ini disampaikan Jayabaya pada Tempo pada Kamis, 19 September 2024. “Tingkat kepeduliannya ke daerah kurang,” ujar Jayabaya.

Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kadin periode 2021-2025 tersebut mengibaratkan bahwa kondisi Kadin Daerah di masa kepengurusan Arsjad seperti anak yang tidak ada induknya. "Kalau dilihat di daerah seperti tidak ada induk, ya."

Ia mengklaim banyak anggota Kadin daerah yang kecewa dengan kepengurusan Arsjad. Ia juga menyebut kasus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di pabrik tekstil sebagai contoh dari kurangnya kepedulian Arsjad pada Kadin daerah.

“Contoh PHK di pabrik tekstil, berapa juta itu di-PHK? Mestinya kan Kadin ada di situ,” ungkap Jayabaya. "Banyak yang kecewa dengan Pak Arsjad soal pabrik tekstil itu, (karena) nggak ada kepedulian organisasi."

Kami telah menghubungi pihak Arsjad Rasjid untuk melakukan konfirmasi. Namun, hingga laporan ini ditulis, ia masih belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Anindya Bakrie dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub ini, disebut-sebut didukung oleh mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah serta Anggota Luar Biasa Kadin. Dengan terpilihnya Anin, otomatis mendongkel kepengurusan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya.

Di sisi lain, Arsjad dan pengurus Kadin yang lain menyatakan bahwa gelaran ini tidak sah dan menyalahi AD/ART Kadin. Melalui konferensi pers yang diadakan keesokan harinya, Ahad, 15 September 2024, Arsjad Rasjid dan sejumlah petinggi Kadin yang lain, menyuarakan ketidaksetujuannya atas Munaslub Kadin 2024. Mereka juga mengklaim bahwa mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah menentang hasil Munaslub yang memenangkan Anin tersebut.

Hingga kini polemik ini masih terus bergulir. Kadin di bawah Arsjad mengaku telah melakukan investigasi terhadap Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Hasil dari investigasi tersebut menyatakan bahwa Munaslub tidak sah dan tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.

INFO BISNIS – Ekonom Ryan Kiryanto mengapresiasi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, BRI telah berhasil mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasionalnya dengan cara yang transparan dan berdampak nyata.

"BRI adalah contoh cemerlang dari sebuah institusi keuangan yang tidak hanya memenuhi standar ESG, tetapi juga menunjukkan dedikasi yang konsisten dalam menerapkannya,” kata Ryan. Perusahaan bersandi BBRI ini diakui mampu mendorong sektor perbankan lainnya untuk mengikuti jejak mereka. BRI telah menjadi teladan dalam industri perbankan di Indonesia dengan kinerja mengesankan.

"BRI adalah contoh nyata bagaimana institusi keuangan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan,” ujar dia. Selain itu, kata dia, BRI juga mampu menciptakan dampak positif melalui praktik ESG yang baik.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan, BRI terus berupaya menciptakan dampak positif melalui praktik ESG dalam setiap operasional bisnisnya. Diketahui, kinerja per semester I-2024, untuk portofolio kredit kepada sektor berkelanjutan (sustainable financing) sudah mencapai Rp 793,6 triliun, atau sebesar 65,2 persen dari total pembiayaan dan investasi corporate bond yang dilakukan BRI.

BRI, lanjut dia, juga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh portofolio investasi dan pinjaman yang disalurkan selaras dengan standar ESG. “Salah satunya identifikasi terkait pemberian kredit untuk green sector yang mengacu pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL),” ujar dia.

Acuan ini sesuai dengan POJK No.51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka; POJK No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan POJK No. 18. Kemudian dalam penyaluran kredit, BRI mengacu pada Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang menetapkan persyaratan kredit, termasuk penggunaan daftar periksa (checklist) terkait aspek ESG. Aspek ESG menjadi salah satu aspek dalam know your customer (KYC) yang mengonfirmasi apakah calon debitur memiliki isu terkait lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi.

“BRI mengadopsi pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor-sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar yang dikeluarkan oleh regulator untuk memitigasi potensi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” tambahnya. Adapun beberapa upaya BRI untuk penilaian resiko terkait faktor-faktor ESG di antaranya LPG Pre-Screening, dan Loan Sub-sector Policy. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024. Peresmian ini dilakukan di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Jokowi menuturkan, pembangunan tol sepanjang 22,3 kilometer itu dimulai sejak 2021 dan selesai tahun ini. “Menelan anggaran biaya Rp 5,6 triliun,” kata Jokowi dalam acara peresmian tersebut, dipantau Tempo melalui siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan Tol Solo-Yogyakarta ini bakal meningkatkan konektivitas dan aksesbilitas dari Solo, Jawa Tengah, menuju Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran ruas tol ini juga ia klaim bakal berdampak pada efisiensi waktu. Terlebih, bila pembangunan jalan tol ini telah rampung seluruhnya hingga Yogyakarta.

“30 atau 40 menit sudah bisa sampai,” kata Jokowi. Eks Gubernur Jakarta ini juga mengatakan Tol Solo-Yogya bakal mengurangi beban jalan nasional yang kini semakin padat kendaraan. “Dan kita harapkan, menjadi pengungkit ekonomi di daerah, memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sekitar jalan tol.”

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Solo-Yogya seksi Kartasura-Klaten memenuhi standar keselamatan, teknis, dan operasional. Jasamarga sudah mengantongi sertifikasi uji laik fungsi dan uji operasi tersebut setelah melalui rangkaian pengujian pada 11 hingga 13 September 2024. Selama proses konstruksi jalan tol tersebut, Rudy mengklaim kontraktor dan pengawas telah melakukan serangkaian pengujian teknis untuk memastikan mutu beton, serta pemenuhan standar desain yang direncanakan.

"Sekarang, tol ini siap beroperasi dengan kondisi infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan," kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2024. "Untuk tarif tol, akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR sesuai peraturan yang berlaku."

Kemudian untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan, Rudy mengatakan Jasamarga melakukan pemeriksaan rutin terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemeriksaan ini mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, hingga pelayanan pertolongan dan penyelamatan di sepanjang koridor jalan tol.