TEMPO.CO, Jakarta - Alumni Universitas Indonesia (UI) membuat petisi kepada Rektor UI untuk mengkaji ulang pemberian gelar doktor kepada ketua umum Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Petisi ini dilayangkan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya UI.

Salah satu alumni UI, Harris Muttaqin, menyatakan, kejanggalan dalam proses pemberian gelar doktor tersebut adalah pada masa studi yang dijalani Bahlil. Ia menilai, Bahlil yang mampu menyelesaikan studi doktoralnya dalam waktu kurang dari dua tahun sangat mencolok jika dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor UI tentang Penyelenggaraan Program Doktor.

Sebagai informasi, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, mengatakan, Bahlil tercatat sebagai mahasiswa SKSG UI tahun 2022. Ia mendaftar melalui jalur riset dalam program doktor UI. "Jadi, program doktor di SKSG ada yang by research, sama seperti di beberapa perguruan tinggi lain," kata Amelita saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2024.

Harris mengatakan, dalam Pasal 29 ayat 1 Peraturan Rektor UI Nomor 3 Tahun 2024 tertulis bahwa masa tempuh kurikulum program doktor dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri dari 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. Pada ayat 4 di pasal yang sama mengatakan bahwa masa tempuh kurikulum dapat berbeda dengan ketentuan khusus untuk program studi yang diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Sementara itu, untuk program doktor jalur riset, Pasal 29 menyatakan bahwa mahasiswa wajib melaksanakan kajian literatur, khususnya pada jurnal ilmiah bereputasi yang berkaitan dengan riset utama mereka, dengan bobot 10 (sepuluh) SKS. Selain itu, mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan Program Doktor Jalur Riset yang dilaksanakan sepenuhnya di UI atau sebagian di mitra universitas luar negeri melalui Program Double Degree, Dual Degree, Program Joint Degree, atau program mobilitas internasional.

"Masa studi untuk program doktor biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memastikan kedalaman penelitian dan kualitas akademik yang tinggi," ujar Harris dalam keterangan yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Selain itu, ada dugaan bahwa karya tulis Bahlil Lahadalia diterbitkan di jurnal predator, yang dikenal tidak memiliki standar akademik yang memadai. Menurut Harris, hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang validitas dan kredibilitas penelitian yang dilakukannya. "Publikasi di jurnal predator menunjukkan potensi pelanggaran etika akademik dan merugikan reputasi UI sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka," ujarnya.

Haris mendesak pihak rektorat untuk segera membentuk tim independen guna menginvestigasi dugaan komersialisasi dalam penyelesaian studi doktoral Bahlil. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, ia meminta gelar doktornya dicabut.

Selain itu, petisi ini juga mendesak peningkatan pengawasan terhadap proses penyelesaian studi doktoral oleh lembaga akreditasi dan pihak terkait. Rektorat Universitas Indonesia diharapkan mempublikasikan secara transparan seluruh informasi terkait persyaratan, prosedur, dan biaya dalam penyelesaian studi doktoral Bahlil.

Petisi ini disebarkan melalui platform change.org dengan judul "Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik" pada 17 Oktober 2024. Hingga pukul 22.49 di hari yang sama, petisi ini telah mendapatkan 1037 tanda tangan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa ia mampu menyelesaikan program doktoralnya kurang dari dua tahun. Ia mengaku prosesnya mendapatkan gelar doktor dalam waktu singkat itu cukup sulit. Namun ia memaksimalkan waktu semenjak kuliah di S1.

Alasan Bahlil bisa mendapat gelar doktor di waktu yang cepat adalah karena fokus dan rela mengalokasikan waktu di antara banyak kesibukan. “Saya dalam proses tidak pernah ada pemberian atau cuma-cuma. Semuanya perjuangan,” ucapnya saat ditemui usai melakukan Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian maskapai penerbangan menyajikan makan berat untuk penumpang, terutama pada penerbangan jarak jauh. Namun, seorang pelatih kebugaran menyarankan agar tidak makan di dalam pesawat, meskipun di first class yang nyaman.

Pelatih pribadi Las Vegas Michael Sheedy mengatakan makan di pesawat bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman pada pencernaan.

"Motilitas usus dipengaruhi oleh tekanan kabin dan ketinggian," lanjut kata dia dalam podcast Wealthy Way yang dikutip New York Post, Kamis, 17 Oktober 2024. "Jadi, saat Anda makan di pesawat, makanan Anda tidak dicerna dengan baik, dan itu dapat menyebabkan radang gastrointestinal."

Biarkan Perut Kosong

Itu sebabnya, setiap kali terbang, dia memilih membiarkan perutnya kosong. Bahkan ketika ia ditawari makanan gratis yang disertakan dalam tiket pesawatnya, influencer kebugaran itu mengatakan ia tidak akan memakan makanan itu.

"Meski first class, saya menolak makanan itu," Sheedy bersikeras, seraya menambahkan bahwa ia juga tidak mau makan makanan cepat saji di bandara. "Saya tidak akan memakannya."

Dia baru akan makan setelah mendarat. "Saya berpuasa, dan begitu mendarat, saya akan makan makanan pertama saya," kata Sheedy.

Gangguan selama Perjalanan Udara

Ahli gastroenterologi Harvard Kyle Staller mengatakan bahwa perjalanan mengganggu banyak ritme alami tubuh, termasuk pencernaan.

Spesialis Cleveland Clinic juga mengonfirmasi bahwa perubahan tekanan pesawat menyebabkan gas di dalam perut dan usus mengembang, itulah sebabnya penumpang mungkin merasa kembung.

Para pegiat kesehatan menyarankan untuk menghindari makanan asin dan berminyak, seperti burger dan kentang goreng dari restoran cepat saji di terminal bandara, untuk mengurangi risiko gas.

Paul Janowicz, seorang pilot Delta Airlines, mengatakan hal yang sama. Dia menyebutkan lima makanan teratas yang tidak boleh dimakan saat terbang, salah satunya makanan ringan yang mengandung tinggi garam. Ia menganggap makanan ringan yang asin menjadi ancaman tiga kali lipat bagi tubuh di ketinggian 30.000 kaki, karena dapat menyebabkan gas, kembung, dan dehidrasi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mulai aktif terlibat dalam perancangan program tiga juta hunian per tahun yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk mekanisme penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR.

“BTN terus melakukan transformasi bisnis dan membenahi internal untuk dapat menopang program rumah rakyat dengan lebih target lebih tinggi,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut dia, sebagai pemimpin 80 persen pasar KPR nasional, BPR siap mendukung program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Terlebih, BTN memiliki pengalaman mendukung program sejuta rumah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Saat ini, Ramon mengungkapkan BTN telah menyiapkan dukungan di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi. Selama ini, kata dia, pemberian kredit tersebut sudah berjalan. Sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN.

Selain itu, ia memaparkan tiga jenis subsidi KPR yang telah diajukan BTN untuk pemerintahan baru. Ketiganya yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi.

“Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja APBN, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan subsidi angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta. Subsidi ini bertujuan mengentaskan kemiskinan di desa.

Kedua yakni subsidi selisih bunga di mana penerima subsidi yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, Ramon mengungkapkan program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Ketiga yakni subsidi premi asuransi di mana penerima subsidi adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan yang dipimpin Bapak Hashim Djojohadikusumo,” kata Ramon.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo Subiyanto mematok target membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah yang dibangun.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, bahwa program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. BTN merupakan mitra perbankan yang telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mulai aktif terlibat dalam perancangan program tiga juta hunian per tahun yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk mekanisme penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR.

“BTN terus melakukan transformasi bisnis dan membenahi internal untuk dapat menopang program rumah rakyat dengan lebih target lebih tinggi,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut dia, sebagai pemimpin 80 persen pasar KPR nasional, BPR siap mendukung program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Terlebih, BTN memiliki pengalaman mendukung program sejuta rumah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Saat ini, Ramon mengungkapkan BTN telah menyiapkan dukungan di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi. Selama ini, kata dia, pemberian kredit tersebut sudah berjalan. Sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN.

Selain itu, ia memaparkan tiga jenis subsidi KPR yang telah diajukan BTN untuk pemerintahan baru. Ketiganya yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi.

“Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja APBN, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan subsidi angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta. Subsidi ini bertujuan mengentaskan kemiskinan di desa.

Kedua yakni subsidi selisih bunga di mana penerima subsidi yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, Ramon mengungkapkan program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Ketiga yakni subsidi premi asuransi di mana penerima subsidi adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan yang dipimpin Bapak Hashim Djojohadikusumo,” kata Ramon.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo Subiyanto mematok target membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah yang dibangun.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, bahwa program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. BTN merupakan mitra perbankan yang telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan.

TEMPO.CO, Jakarta -Nalar Institute mengungkap bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional disingkat PSN dalam rentang tahun 2016-2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memberikan sejumlah dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dampak negatif tersebut diklasifikasikan ke dua aspek, yakni sosial dan lingkungan.

Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah menyebut bahwa pada dampak sosial, terdapat setidaknya delapan masalah dalam implementasi PSN. Hal itu meliputi stagnansi dan turunnya perekonomian warga dengan 58 peristiwa, konflik agraria & masalah ganti rugi lahan (20), aktivitas warga terganggu (17), terancamnya kehidupan masyarakat adat (14), ancaman kesehatan dan keselamatan (11), kesejahteraan pekerja tidak terjamin (10), bentrokan antara warga dengan aparat (10), hingga kerusakan infrastruktur publik (9).

“Misalnya di Sulawesi Tenggara yang menjadi sentral pengolahan nikel, nyatanya industri nikel tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan persentase kemiskinannya meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen,” jelas Ani dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Padahal, lanjut Ani, Konawe Industrial Park (IKIP) yang menggarap lahan seluas kurang lebih 3.500 hektare diharapkan dapat menggenjot hilirisasi nikel dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan industri nikel ini bahkan berhasil meningkatkan investasi dan ekonomi daerah bertumbuh pesat di atas rata-rata ekonomi nasional hingga mencapai 6,09 persen pada tahun 2022.

Munculnya dampak-dampak sosial ini, kata Ani, dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia menyebut beberapa faktor yang memengaruhi penurunan perekonomian warga di antaranya alih fungsi lahan yang membuat warga kehilangan sumber utama mata pencaharian dan pencemaran air sungai yang menyulitkan para nelayan untuk mengambil ikan sehingga mengurangi pendapatan mereka.

Adapun terkait dampak negatif terhadap lingkungan, terdapat setidaknya delapan masalah imbas implementasi buruk PSN. Hal itu meliputi rusaknya ekosistem hijau di lahan gambut dan hutan dengan 25 peristiwa, diikuti pencemaran air (23), kerusakan tanah (12), pencemaran udara (12), bencana non alam seperti erosi dan peningkatan intensitas banjir (8), hingga terancamnya habitat satwa (6).

“Misalnya di Kawasan Industri Ketapang yang merusak ekosistem gambut sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Pembebasan lahan gambut juga berkontribusi besar pada pelepasan emisi karbon. Penebangan hutan dan pengeringan lahan gambut seluas 14.505 hektare oleh PT. Mayawana Persada pada 2022-2023 mengeluarkan sekitar 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.000 galon bensin yang terbakar,” jelas Ani.

Menurut paparan hasil penelitian, dampak lingkungan lain yang disebabkan pencemaran air di antaranya terjadi karena limbah hasil pengolahan tambang dan juga sedimentasi tanah. Berdasarkan hasil kajian Aliansi Sulawesi, rata-rata industri Smelter di Sulawesi tidak memiliki standar dan sistem pengelolaan limbah yang baik.23 Akibatnya, sungai, danau, dan laut tercemar limbah, bahkan beberapa sungai dan danau tercemar logam berat jenis kromium heksavalen yang melebihi ambang batas baku mutu.

Di Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut. Kejadian serupa juga terjadi di Kawasan Industri Pulau Obi yang telah mencemari tiga lokasi perairan, yakni Teluk Buli-Halmahera Timur (dekat dengan PT Antam), Teluk Weda-Halmahera Tengah (dekat dengan PT IWIP), dan Perairan Obi-Halmahera Selatan (dekat dengan Harita). Pembuangan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di perairan tidak hanya mencemari air namun juga merusak biota laut yang hidup di dalamnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat. Sehingga rata-rata pertumbuhan di angka 7,7 persen selama lima tahun.

Amalia mengatakan program makan gizi gratis yang akan berlangsung di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi.

“Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia dalam seminar Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi.

Pemerintah akan mengembangkan industri yang fokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya agribisnis, tambang, dan sumber daya laut, industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.

“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," kata dia.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menanggapi target pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pertumbuhan ekonomi menyundul 8 persen. Hendri mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar.

“Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri.

Hendri mengatakan pemerintah mendatang dapat menempuh tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi Indonesia bisa keluar dari jebakan negara menengah atau middle income trap.

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.

Hendri mengatakan pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan.

"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," kata dia.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Dia mengatakan industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. “Pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar,” kata dia.

Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Dia menyebut perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.

“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Parliamentary Center (IPC) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). IPC menilai pengesahan RUU ini mendesak dilakukan untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan optimal.

"Saat ini belum ada regulasi selevel undang-undang tentang energi terbarukan selain UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi," kata peneliti IPC, Johan Mahesa, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Johan mengatakan DPR selanjutnya mesti berbenah dan tidak mengulangi kesalahan periode sebelumnya. Dia mencatat, rapat Komisi VII yang membidangi energi dan lingkungan hanya membahas transisi energi hanya 10 persen.

“Dari 159 perusahaan yang diundang rapat, 37 persen di antaranya merupakan sektor minerba dan 15 persen sektor migas. Ini menunjukkan kekuatan berlebih dari eksekutif dan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Johan mengatakan, pengesahan RUU EBET harus dibarengi dengan pembahasan menyeluruh. Sebab, dia melihat komitmen dalam draf RUU yang ada sekarang belum menjawab semua tantangan ketika melakukan transisi energi.

Menurut Johan, draf RUU yang ada saat ini juga terkesan setengah hati mengatur kebijakan berbasis energi terbarukan. "Masih ada klausul dalam RUU EBET yang tidak mendorong keekonomian proyek energi terbarukan," katanya.

RUU EBET sebelumnya sudah masuk dalam program legislasi nasional 2024. RUU ini mengatur pengembangan energi bersih di Indonesia.

Beberapa persoalan yang diatur dalam RUU ini antara lain pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan transmisi.

RUU EBET juga mengatur tentang power wheeling, yakni mekanisme pelibatan pihak swasta dalam menyediakan energi listrik lewat EBT agar lebih terjangkau. Juga soal isentif untuk badan usaha yang mengusahakan penurunan emisi dan penyediaan listrik untuk daerah yang masih kekurangan akses listrik.

TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan dari PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) yakni PT Indofarma Global Medika (IGM), disebut-sebut sedang menunggu hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal itu diungkapkan oleh Penanggung jawab Apoteker PT IGM, Renny Laili, yang mengatakan hasil dari PKPU seharusnya telah diumumkan pada Sabtu pekan lalu, 12 Oktober 2024.

"Ini PKPU-nya udah dari Mei ya, dari Mei itu sudah sidang pertama, terus kemarin harusnya berakhir di 12 Oktober 2024 setelah beberapa kali perpanjangan," ujar Renny Laili ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Dia mengatakan, pengumuman hasil PKPU itu dibatalkan dikarenakan belum terdapat kesepakatan dari proses itu. Renny berujar, hasil dari sidang terhadap PT Indofarma Global Medika akibat tunggakan gaji karyawan akan diumumkan pada 12 November 2024.

"Nah pas dari 12 Oktober itu hasilnya karena masih belum ada kesepakatan dan perdamaian, akhirnya diperpanjang maksimal 12 November, itu hanya maksimal satu bulan lagi," ucap dia.

Lebih lanjut, Renny menuturkan, setelah pengumuman hasil PKPU pada 12 November 2024, sudah tidak ada perpanjangan lagi. Artinya, status PT Indofarma Global Medika bergantung pada keputusan PKPU yang akan memutuskan untuk pailit atau perusahaan itu masih dapat berlanjut.

"Jadi tidak ada perpanjangan setelah 12 November, jadi keputusannya pailit atau tidak pailit itu di 12 November," kata Renny.

Renny kemudian membeberkan status gaji karyawan yang bekerja di PT Indofarma Global Medika. Selama proses PKPU, anak usaha dari BUMN tersebut tidak memberikan informasi tentang gaji yang akan dibayarkan.

"Kami (PT IGM) dengan alasan masih masa PKPU tapi tidak ada setelah misalnya ada proposal perdamaian itu diterima, nasibnya karyawan itu seperti apa juga tidak dibeberkan, tidak diinfokan kepada karyawan," tutur dia.

Lebih lanjut, Renny menuturkan, selain tentang gaji, nasib karyawan yang bekerja di PT Indofarma Global Medika juga belum mendapat kepastian dari manajemen. Termasuk, kata dia, dari perusahaan induknya yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk atau INAF.

"Tidak ada penjualan lagi setelah 12 November, ini nasib karyawan ini masih belum dipastikan sama manajemen, baik dari manajemen Indofarma Global Medika ataupun yang punya kebijakan dari Indofarma (induk)," ucap Renny.

Renny mengatakan, bahwa gaji yang diterima karyawan PT Indofarma Global Medika selama ini, berasal dari pengelolaan piutang perusahaan. Dia berujar, saat ini gaji yang disediakan dari pengelolaan itu telah terbatas.

"Karena kan posisinya kita tetap menerima gaji berdasarkan collection, collection kan sudah minim dan barang-barang terakhir ini mau ditarik semua ke pusat," kata Renny.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengklaim sebanyak 247 asosiasi yang menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendukung rencana Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan usai pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sekarang ini sudah ada 247 kalau nggak salah ALB kita, dari situ kita konvensi 30 suara untuk ikut Munas,” ujar Arsjad saat ditemui awak media usai acara bertajuk 'Gen8 Talk: 8% Bisa', pada Kamis, 17 Oktober 2024, di Jakarta Pusat.

Ia menyebut, kubunya masih terus melanjutkan persiapan pelaksanaan Munas Kadin sebagai hasil kesepakatannya dengan Anindya Bakrie 27 September 2024 lalu.

Ketika ditanya tanggal pelaksanaan Munas, Arsjad menjawab masih menunggu keputusan pemerintah. Ia mengatakan, Munas Kadin bisa saja diselenggarakan tahun ini jika pemerintah mau.

“Kami siapkan dulu. Jadi nanti kalau pemerintah bilang sudah siap, kami tinggal anytime,” kata dia.

Sebelumnya, Anindya Bakrie mengatakan, kisruh Kadin tak perlu kembali dipersoalkan sebab hal tersebut sudah lewat. Sebab, Kadin yang ia pimpin telah mulai bekerja. Pada Senin, 7 Oktober lalu, Anindya telah mengumumkan pengurus Kadin yang di dalamnya ada Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

“Kami sudah mulai bekerja,” kata Anindya saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 14 Oktober 2024.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia usai Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Arsjad merupkan terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART.

Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah. Konflik mereka sempat dikabarkan mereda usai pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jum'at, 27 September 2024.

Melalui unggahan pada akun instagramnya, Arsjad mengatakan, ia dan Anindya sepakat mengadakan Munas Kadin usai pelantikan presiden terpilih.

"Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Namun, hingga kini, baik Arsjad maupun Anindya masih saling mengklaim pihaknya merupakan kepengurusan yang sah.

INFO BISNIS - Sejalan dengan semangat Hari Pengentasan Kemiskinan yang berlangsung 17 Oktober, Bank Mandiri terus berupaya untuk memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu sebabnya, bank bersandi saham BMRI ini berkomitmen untuk melakukan transformasi digitalisasi layanan perbankan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Hingga Juni 2024, Bank Mandiri mencatat sebanyak 85 persen nasabah yang baru membuka akun bank melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Sementara, dari sekitar 2 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdaftar dalam aplikasi Livin’ Merchant, 1,2 juta atau setengah dari pengguna aplikasi berada di wilayah rural.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, pemanfaatan aplikasi digital dapat berperan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan akses layanan. “Penggunaan luas aplikasi kami di wilayah pedesaan memungkinkan Bank Mandiri untuk menjangkau masyarakat yang underserved dan unbanked, atau masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan dan perbankan,” ujar Ali.

Ali menjelaskan, akses pada perbankan memungkinkan nasabah untuk mendapatkan akses kepada fasilitas pinjaman. Hingga paruh pertama 2024, sebanyak Rp139 triliun dari pendanaan berkelanjutan atau sustainable funding Bank Mandiri telah mengalir ke lebih dari 3,06 juta nasabah.

Tidak sedikit dari dana yang disalurkan dalam bentuk seperti untuk kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit usaha mikro (KUM). “Sebanyak 62 persen dari social portfolio Bank Mandiri hingga Juni disalurkan untuk pinjaman KUR dan KUM,” kata Ali.

Menurut dia, total kucuran dana Bank Mandiri untuk kedua pinjaman ini mencapai Rp86,2 triliun dengan rincian Rp64,1 triliun dan Rp22,1 triliun, masing-masing untuk KUR dan KUM. Ali juga menyampaikan dari jumlah KUR tersebut, Rp5,65 triliun tersalurkan untuk usaha agrikultur dan Rp341 miliar untuk usaha perikanan.

Selain melalui portofolio sosial, Bank Mandiri juga bersinergi dengan anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia, guna memperluas jangkauan layanan. Sejak peluncuran kerja sama, sebanyak 274 ribu masyarakat underbanked mendapatkan akses keuangan dengan nilai total sebesar Rp4,37 miliar.

“Dengan setengah dari pengguna aplikasi Bank Mandiri berasal dari wilayah rural, berbagai saluran pinjaman ini diharapkan bisa menstimulus ekonomi lokal dan juga mengurangi kesenjangan. Sehingga, kemiskinan di berbagai daerah bisa dikurangi,” kata Ali.

Ali menegaskan, fokus perseroan terhadap digitalisasi akses layanan keuangan memang upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia’s Sustainability Champion. Di dalam kerangka ESG emiten berlogo berpita emas ini, digitalisasi layanan yang dilakukan secara konsisten merujuk kepada pilar ketiga, yakni Sustainability Beyond Banking. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut selama tahun 2024 tidak ada satu pun badan usaha milik negara (BUMN) yang melakukan Initial Public Offering (IPO). Bahkan tahun lalu, salah satu anak BUMN, Pertamina Hulu, juga ditunda untuk listing.

Dengan begitu, kata Iman, hingga kini hanya ada total 14 BUMN dan 23 anak BUMN yang melantai di bursa.

“Tahun ini sampai sekarang di (daftar) pipeline kita nggak ada (BUMN IPO),” ujar Iman.

Padahal, menurut Iman, BUMN maupun anak BUMN yang melantai di bursa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pasar. Ia mencatat, 20 saham dengan kontribusi terbesar di atas 60 persen, atau disebut LQ20, lima di antaranya merupakan BUMN dan 1 lainnya adalah anak BUMN.

“Dari 60 persen total (kontribusi), itu dia (BUMN) menyumbang 15 persen,” ucap Iman di kantor BEI, Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menyebut, lima BUMN dengan kapital paling besar di bursa saat ini adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, serta Semen Gresik. Ia juga mengatakan BSI memiliki kapital yang cukup besar.

Emiten dengan kapital terbesar ini, kata Iman, membuat banyak investor tertarik. “Bagi investor kita yang jumlahnya hari ini 14 juta, sebagian besar melakukan investasi kepada BUMN."

Iman kemudian membandingkan dengan 28 BUMN di Malaysia sudah melantai di bursa. Bahkan di Cina, sudah ada sekitar 400-an BUMN yang IPO. Oleh karena itu, ia berharap munculnya emiten-emiten baru di tahun 2025 dari BUMN.

Lebih jauh, Iman berharap Menteri maupun Wakil Menteri BUMN yang akan dilantik oleh pemerintah mendatang bisa mendorong perusahaan pelat merah maupun anak usahanya agar bisa IPO secepatnya. “Yang paling ditunggu orang (melantai di bursa) adalah BUMN, di samping swasta,” tuturnya.

Dengan tercatatnya BUMN di bursa, menurut dia, sebetulnya juga membawa keuntungan bagi perseroan itu sendiri.

"Dari IPO sampai sekarang profitnya naiknya 1.200 persen. Dividen hampir 2.000 persen dan market cap-nya naik 1.500 persen. Nah kalau anak BUMN profitnya naik 232 persen, dividennya hampir 400 persen dan market cap-nya 87 persen. Jadi artinya dengan mereka IPO ini, sebenarnya trennya naik," kata Iman.

TEMPO.CO, Jakarta - KodeSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) merupakan kode verifikasi yang berfungsi untuk transaksi keuangan internasional, seperti transfer atau mengambil uang dari luar negeri.

Kode SWIFT yang juga disebut sebagaiBusiness Identifier Code(BIC) atau kode pengidentifikasi bisnis berlaku bagi lembaga-lembaga perbankan di Indonesia, termasuk PTBank Mandiri(Persero) Tbk.

Kode SWIFT membuat beberapa lembaga perbankan di berbagai negara di seluruh dunia dapat saling terhubung. Lantas, bagaimana cara mengetahui kode SWIFT/BIC Bank Mandiri? Ini informasinya.

Cara Mengetahui Kode SWIFT Bank Mandiri

Nasabah dapat melihat kode SWIFT Bank Mandiri atau bank lainnya melalui situs gratis yang menyediakan layanan kode BIC, seperti Wise (dulu dikenal sebagai TransferWise) dan Transfez. Berikut langkah-langkah untuk mempraktikkannya:

Via Wise

-Kunjungi laman wise.com/id/swift-codes/.

-Pada bagian Cari kode SWIFT, pilih negara Indonesia.

-Pilih Bank Mandiri dan kota (opsional).

-Tekan tombol Cari kode SWIFT.

-Selanjutnya, layar akan menampilkan kode SWIFT Bank Mandiri.

Via Transfez

-Akses laman transfez.com/swift-codes/.

-Pada bagian Temukan Kode SWIFT/BIC Online, pilih negara.

-Pilih nama Bank Mandiri dan kota kantor cabang.

-Ketuk tombol Temukan kode SWIFT.

-Selanjutnya, sistem akan menunjukkan kode BIC Bank Mandiri sesuai dengan lokasi cabang.

Daftar Kode SWIFT Bank Mandiri

KodeSWIFTBank Mandiri, yaitu BMRIIDJAXXX, sedangkan kode di setiap kantor cabang bisa berbeda-beda. Berikut daftar lengkapnya:

Kantor Pusat

-Kode SWIFT: BMRIIDJAXXX.

-Alamat bank: Jalan Gatot Subroto 36-38 Jakarta.

Kantor Cabang Surabaya

-Kode SWIFT: BMRIIDJA851.

-Alamat bank: Jalan Pahlawan 120 Surabaya, Jawa Timur.

Kantor Cabang Bandung

-Kode SWIFT: BMRIIDJA852.

-Alamat bank: Floor 3, Jalan Asia Afrika 107, Bandung, Jawa Barat.

Kantor Cabang Medan

-Kode SWIFT: BMRIIDJA853.

-Alamat bank: Bank Mandiri Building, Floor 3, Jalan Imam Bonjol 7, Medan, Sumatra Utara.

Kantor Cabang Semarang

-Kode SWIFT: BMRIIDJA854.

-Alamat bank: Bank Mandiri Building, Floor 2, Jalan Mpu Tantular 19, Semarang, Jawa Tengah.

Kantor Cabang Jakarta Pusat

-Kode SWIFT: BMRIIDJAEXM.

-Alamat bank: Floor 3B, Jalan RP Soeroso 2-4, Sentra Mandiri, Jakarta Pusat.

Kantor Cabang Jakarta Selatan

-Kode SWIFT: BMRIIDJACUS.

-Alamat bank: Plaza Mandiri, Floor 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, 36-38, Jakarta Selatan.

Kantor Cabang Jakarta Selatan

-Kode SWIFT: BMRIIDJASTL.

-Alamat bank: Bank Mandiri Building, Floor 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto, 36-38, Jakarta Selatan.

Kantor Cabang Jakarta Pusat

-Kode SWIFT: BMRIIDJA107.

-Alamat bank: Floor 3A, Jalan RP Soeroso 2-4, Sentra Mandiri, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, kode SWIFT terdiri dari 8-11 karakter yang menunjukkan negara, kota, bank, dan kantor cabang bank. Empat huruf pertama (A-Z) mewakili nama bank, biasanya terlihat seperti versi singkatan nama bank.

Kemudian, dua huruf setelahnya (A-Z) mewakili negara tempat bank. Lalu, ada dua karakter (0-9 dan A-Z) terdiri dari huruf dan angka yang menunjukkan lokasi kantor utama, serta 3 digit terakhir (0-9 dan A-Z) yang menunjukkan kantor cabang tertentu. Khusus kode XXX merupakan kode kantor utama atau bank pusat tersebut.