TEMPO.CO, Jakarta - Layanan buy now pay later (BNPL) atau paylatersemakin digandrungi masyarakat. Setelah sejumlah bank di Indonesia menghadirkan paylater, Bank Permata juga mulai melirik mekanisme pembiayaan tersebut.

Division Head of Digital Business Permata Bank, Riga Sunkara, mengatakan semua masukan mengenai layanan yang dibutuhkan nasabah, termasuk paylater, jadi salah satu aspek yang akan dikembangkan. Paylater bisa menjadi fitur tambahan yang ada di aplikasi mobile banking terbaru Permata Bank yakni Permata Me.

“Ada (rencana). Secepatnya nanti mungkin ya,” kata Riga usai perilisan Permata Me, Kamis, 10 Oktober 2024.

Tren penggunaan paylater memang sedang terus meningkat. Saat ini, sejumlah bank seperti BCA, BNI, Mandiri, sudah menghadirkan layanan yang terintegrasi dengan aplikasi mobile banking tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan lewat skema paylater mencapai Rp7,99 triliun atau meningkat 89,20 persen secara tahunan (yoy).

Peningkatan pembiayaan paylater diikuti dengan rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF) gross terjaga di posisi 2,52 persen, membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82 persen.

“Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan (PP) per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy menjadi Rp7,99 triliun, dengan NPF gross dalam kondisi terjaga di posisi 2,52 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam siaran pers, Rabu, 2 Oktober 2024 lalu.

Agusman menjelaskan, aturan terkait paylater masih dalam kajian.Beberapa aspek yang akan diatur antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

TEMPO.CO, Jakarta - Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Meski begitu, Prabowo tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama menteri Jokowi yang masuk ke dalam pemerintahannya bersama Gibran. Menurutnya, Jokowi mencari orang-orang terbaik ketika menyusun kabinet. Karena itu, dia ingin melakukan hal yang sama. "Dan kebetulan kalau orangnya masih bagus, pasti kami akan minta untuk ikut lagi," ucapnya.

Bahlil Sebut Menteri Ekonomi Kabinet Prabowo Masih Orang Lama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih orang-orang lama. Namun, dia tidak mengelaborasi nama-nama menteri yang dimaksud.

"Yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi insyaallah, kalau katakanlah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama. Katakanlah begitu, contoh," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip Kamis.

Sebelumnya, beberapa nama menteri dari kabinet Jokowi dikabarkan akan mengisi sejumlah pos kementerian di kabinet Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan diusulkan langsung oleh Jokowi kepada Prabowo. Berikut daftar menteri pada era Jokowi yang dikabarkan masuk kabinet Prabowo.

1. Bahlil Lahadalia

Menurut laporan Majalah Tempo berjudul “Cawe-cawe Terakhir Jokowi Menjelang Pensiun: Kursi Menteri Hingga Melindungi Fufufafa,” disebutkan jika Presiden Jokowi mengusulkan sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara kepada Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan empat petinggi partai pendukung pemerintah dan dua kolega Jokowi kepada Tempo.

Salah satu nama yang diusulkan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dia disebutkan berpeluang mengisi kembali posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mantan Menteri Investasi itu baru-baru ini juga dilantik Jokowi sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

2. Raja Juli Antoni

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dikabarkan menjadi salah satu nama yang diusulkan Jokowi untuk masuk dalam kabinet Prabowo. Juli saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Majalah Tempo pada Ahad, 6 Oktober 2024 menyebutkan, Juli dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Menteri Kehutanan di periode Prabowo mendatang.

3. Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, disebutkan menjadi salah satu calon menteri di Kabinet Prabowo, atas usul Jokowi. Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo itu dikabarkan akan menjadi Menteri Desa.

Budi adalah loyalis Jokowi yang membantu pemenangannya dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. Dia juga membantu kampanye Prabowo yang berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.

4. Pratikno

Satu lagi orang Jokowi yang dikabarkan akan masuk dalam kabinet Prabowo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia merupakan operator atau tangan kanan Jokowi. Ia juga diduga terlibat dalam berbagai manuver politik Jokowi. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperkirakan bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu masuknya Pratikno ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. "Saya enggak paham satu per satu, setahu saya ada (nama Pratikno)," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

5. Listyo Sigit Prabowo

Nama terakhir yang dikabarkan diusulkan Jokowi untuk menjadi menteri Prabowo adalah Listyo Sigit Prabowo. Selain posisi di kabinet, Jokowi juga disebut mengajukan Listyo Sigit Prabowo untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri.

Novali Panji dan Francisca Christy berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank-bank di Swiss menjadi brankas favorit orang-orang kaya dunia termasuk sejumlah konglomerat di Tanah Air juga dilaporkan menyimpan uang mereka di negara Eropa Tengah itu. Lantas, mengapa banyak orang kaya di dunia menyimpan uang di bank Swiss?

Kepercayaan untuk menyimpan uang di bank-bank Swiss dikarenakan negara ini memiliki reputasi yang ketat dalam melindungi privasi nasabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Swiss 1934. Merujuk Pasal 47 dalam beleid tersebut, mengungkapkan informasi apa pun tentang akun nasabah kepada pihak ketiga adalah tindakan pidana.

Dengan adanya jaminan ini, bank Swiss tidak akan membocorkan informasi nasabah sekalipun itu permintaan pemerintah asing. Undang-undang privasi yang ketat tersebut membantu nasabahnya untuk menghindari tuntutan hukum yang dibuat-buat. Bahkan jaminan keamanan ini juga membuat banyak pelaku kejahatan menyimpan duit mereka di bank Swiss.

Karena itu, selama beberapa dekade berbagai negara, terutama AS, telah mengincar bank-bank Swiss untuk mengungkap rincian pemegang rekening mereka. Perang Amerika melawan bank-bank Swiss bahkan dimulai sejak 1970-an ketika pemerintah berusaha untuk menghambat pendanaan kartel narkoba. Hal ini mengakibatkan bank-bank Swiss setuju untuk tidak menerima uang dari narkoba atau kejahatan.

Adapun, era kerahasiaan di bank Swiss telah berakhir. Mulai Oktober 2018, Administrasi Pajak Federal Swiss (FTA) mulai membagikan informasi orang-orang yang memiliki rekening di bank di negaranya masing-masing. Hal ini dilakukan agar pihak berwenang di masing-masing negara tersebut dapat memeriksa apakah pembayar pajak mereka telah menyatakan rekening keuangan luar negeri.

Meskipun kerahasiaan nasabah bukan lagi fasilitas utama bank-bank di Swiss, nyatanya hal itu tak membuat para juragan di dunia enggan menyimpan uang di sana. Investopedia menyebut, bank-bank di Swiss sangat aman. Saking amannya, kalaupun bangkrut tak akan menyeret nasabah ke dalam masalah.

Berikut beberapa alasan orang kaya di dunia gemar menyimpan uang di bank Swiss:

1. Kerahasiaan informasi

Rekening bank Swiss memang bukan lagi rahasia. Namun, privasi perbankan adalah prioritas utama bagi para bankir Swiss. Undang-Undang melarang petugas bank untuk mengungkapkan informasi perbankan nasabahnya kepada orang atau lembaga yang tidak berwenang. Petugas bank yang melanggar aturan akan dipecat dan bahkan dipenjara. Bank akan menghadapi denda besar dan kerusakan reputasi yang serius.

2. Keamanan simpanan

Kedua, Bank Swiss tidak bisa bangkrut. Sekalipun hal itu terjadi, bank Swiss lain atau konglomerasi bank akan turun tangan dan mengambil alih semua tanggung jawab bank yang bangkrut tersebut. Dengan kebijakan ini, menyimpan uang di bank Swiss, sepenuhnya aman dan tidak terseret masalah.

3. Tingkat inflasi rendah

Franc Swiss adalah salah satu mata uang paling stabil di dunia. Dolar AS, Euro, Poundsterling, dan mata uang dunia lainnya mungkin sangat berfluktuasi. Tetapi hal ini tampaknya tidak memengaruhi franc Swiss.

4. Perekonomian di Swiss stabil

Franc Swiss bukan satu-satunya elemen stabil dalam perekonomian Swiss. Beberapa hal menakutkan sedang terjadi di banyak tempat akhir-akhir ini. Namun tidak di Swiss. Perekonomian negara ini tetap stabil, menjadikan perbankan di sana sebagai peluang yang menarik.

5. Politik netral

Pemerintah di sana tidak berpartisipasi dalam konflik geopolitik dan memberikan perlindungan maksimal terhadap ekonomi negaranya dari krisis global. Kondisi menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah menitipkan uang di bank Swiss.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua isu perekonomian di Tanah Air berupa penurunan daya belikelas menengah dan deflasi lima bulan berturut-turut ramai diperbincangkan belakangan ini. Bahkan, tak sedikit yang menyebutkan dua masalah itu berkaitan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM). Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Rinciannya adalah deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Dalam statistik terpisah, BPS juga mengungkap jumlah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19. Jumlah itu berubah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan tersebut setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud kedua isu itu dan apakah keduanya saling berkaitan?

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Chaikal Nuryakin menilai kedua hal tersebut tidak berkaitan. Menurut dia, penurunan daya beli masyarakat seharusnya terlihat pada inflasi inti, bukan inflasi barang bergejolak. Sedangkan, yang mengalami penurunan saat ini adalah volatile food atau komoditi pangan yang bergejolak.

Mengutip penelitian LPEM, proporsi dari konsumsi makanan kelas menengah yang menurun justru kini meningkat. Memang seharusnya, menurut Chaikal, bahwa penurunan daya beli kelas menengah tidak serta-merta menurunkan konsumsi makanan mereka. Sebab, makanan yang tergolong dalam kebutuhan dasar bagaimanapun tetap dibutuhkan oleh orang-orang.

“Daya beli kelas menengah itu tidak tercermin dari menurunnya konsumsi food. Jadi, konsumsi food tetap dikonsumsi oleh kelas menengah,” kata Chaikal dalam video “Apa Penyebab Deflasi Beruntun? Apakah Data Kita Masih Relevan?” yang tayang di kanal YouTube LPEM FE UI, seperti dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Oleh karena itu, daya beli kelas menengah yang menurun memang seharusnya terlihat dari inflasi inti, alih-alih dari deflasi volatile food. Jika ditarik kesimpulan, maka volatile food yang sedang mengalami penurunan saat ini tidak berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis daring atau jualan online telah menjadi cara mendapat penghasilan yang umum pada era digital saat ini. Jualanonline juga salah satu cara bagi orang-orang yang menginginkan penghasilan tambahan.

Kiat Berjualan Online

1. Pasar

Hal pertama untuk memulai jualan online dengan melakukan riset atau mencari tahu hal yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, melihat pasar dengan menemukan kelompok orang yang sedang mencari solusi dari suatu masalah, tetapi tidak menemukan banyak penyelesaian. Salah satu caranya mencari tahu di Internet hal yang sedang banyak diminati.

2. Peluang

Setelah melakukan riset, hal selanjutnya melihat peluang. Memanfaatkan segala hal yang bisa mendatangkan keuntungan. Hal yang penting melihat peluang tersebut bisa menjadi bisnis berkepanjangan atau hanya viral sesaat. Hal ini dilakukan agar bisnis awet dan tidak hanya sesaat.

3. Business Plan

Langkah selanjutnya yang tak kalah penting membuat business plan atau rencana bisnis. Membuat rencana bisnis ini untuk memperjelas usaha mencapai tujuan. Sebab, dengan rencana bisnis, bisa menentukan produk yang akan dijual. Disarankan, pilih produk yang sesuai dengan minat dan keahlian, supaya memudahkan dalam pemasaran dan memenuhi yang dicari oleh pelanggan.

4. Pilih Platform

Setelah mendapat ide dan produk dengan perencanaan bisnis, langkah selanjutnya memilih platform untuk bisnis. Pilih salah satu atau beberapa media sosial menjadi pilihan yang tepat untuk berjualan online bagi pemula.

5. Branding

Branding sangat diperlukan agar citra bisnis dan produk yang ditawarkan diterima secara baik di masyarakat, sehingga banyak yang menyarankan untuk mencari dagangan tersebut.

Penting untuk menggunakan kata kunci atau hashtag untuk bisnis atau produk. Ini akan memudahkan para calon pembeli untuk menemukan toko online. Penamaan yang unik juga dapat memikat perhatian para calon pembeli untuk mengeluarkan uang untuk produk yang dijual.

VALMAI ALZENA KARLA | ALFI MUNA SYARIFAH | KHOLIS KURNIA WATI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa hingga saat ini masih banyak kebocoran kekayaan negara yang terjadi. Ia menyebut, masih banyak rakyat yang sampai saat ini tidak kunjung dapat menikmati kekayaan negara Indonesia. Persoalan ini, menurut Prabowo, harusnya dapat dipahami semua pihak.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, tidak sampai ke rakyat," ujarnya dalam agenda Forum Sinergitas Legislator PKB, Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurutnya, permasalahan bocornya kekayaan negara ini harus secepat mungkin diselesaikan. Ia ingin agar semua rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan yang ada. Maka dari itu, kata Prabowo, perlu ada upaya untuk menghimpun kekuatan bangsa untuk dapat bersama-sama mengolah dan mengelola kekayaan negara.

"Dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baik," ucap anak kandung mantan Menteri Keuangan era orde baru, Sumitro Djojohadikusumo tersebut.

Bila kekayaan negara tersebut dapat diolah dan dikelola dengan baik, hingga tidak ada lagi kebocoran. Prabowo yakin Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, meskipun dalam kondisi ekonomi global yang carut-marut. Apalagi, sebut Prabowo, kekayaan Indonesia sangatlah besar.

"Untuk itu, hilirisasi. Semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia," ujarnya.

Prabowo mengatakan, uang hasil pengelolaan kekayaan negara kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa. Termasuk menaikkan gaji-gaji dari tiap-tiap profesi yang dirasa perlu untuk mendapat kenaikan.

Sebelumnya, Prabowo berjanji akan memenuhi tuntutan kenaikan gaji para hakim. Prabowo hanya meminta para hakim untuk bersabar sedikit sampai dirinya resmi menjabat sebagai presiden. Apalagi menurutnya kesejahteraan hakim harus ditingkatkan agar independensi mereka tidak gampang disogok dalam menangani perkara.

Nandito Putraikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Kalimantan Timur, kini berada di bawah kendali presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penyerahan proyek ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan, terutama tentang komitmen pemerintah saat ini dalam meneruskan visi pembangunan yang sudah dicanangkan.

Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelangsungan proyek atau justru sebuah bentuk lepas tangan dari tanggung jawab yang diemban oleh Joko Widodo.

Jokowi Lepas Tangan?

Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi di Nusantara dalam waktu dekat, bahkan diperkirakan sebelum Prabowo dilantik.

“Saat ini sedang difinalkan kesiapannya,” katanya, di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.

Namun, peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa banyak dari groundbreaking yang sudah dilakukan hanyalah seremoni belaka, tanpa ada kemajuan signifikan setelahnya.

Sementara itu Presiden Jokowi, dalam pernyataannya, berharap bahwa groundbreaking tiga perusahaan internasional dapat menarik lebih banyak investor asing. Meski demikian, hingga saat ini, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58,4 triliun, masih jauh dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 100 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menggaet investasi, realisasinya masih belum optimal.

Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa langkah Jokowi untuk menyerahkan keputusan tentang pemindahan IKN kepada Prabowo bisa jadi karena kekhawatiran akan kritik yang mungkin muncul jika proyek ini tetap dipertahankan dalam masa kepemimpinannya.

Progres Pemindahan Ibu Kota

Sejak awal proyek pemindahan IKN dimulai, telah dilakukan delapan tahap groundbreaking. Di tahap kedelapan yang dilaksanakan pada 25 September 2024, investasi swasta dari luar negeri pertama kalinya masuk ke IKN, dengan Delonix Bravo Investment sebagai investor asing pertama yang berinvestasi sebesar Rp 500 miliar.

Sebelumnya, pengembangan proyek IKN lebih banyak melibatkan investasi dari perusahaan dalam negeri seperti Agung Sedayu Group dan Sinarmas Group, di mana beberapa proyek seperti Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah mulai dibangun.

Namun, para pengusaha menanti kepastian dari pemerintahan baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menuturkan bahwa pelaku usaha masih cenderung menunggu dan melihat bagaimana langkah pemerintah selanjutnya dalam mengembangkan IKN. Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan populasi yang cukup, investasi baru kemungkinan tidak akan terwujud.

Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University menekankan bahwa mayoritas proyek di IKN belum menanggapi kebutuhan mendasar pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kota.

"Setelah groundbreaking, tidak ada follow-up, tidak ada tindak lanjut," tuturnya.

Menurutnya, jika proyek ini terus berjalan tanpa evaluasi dan penyesuaian yang tepat, ada potensi besar untuk menjadi kegagalan yang merugikan negara.

Ke depannya, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan dan strategi yang lebih jelas dalam mengelola pembangunan IKN.

Dengan tantangan investasi yang masih mengemuka, baik dari dalam maupun luar negeri, kelanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan. Rakyat butuh kepastian bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek seremonial semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan penurunan daya beli beberapa bulan terakhir bisa jadi momok untuk masa awal pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, ekonomi Indonesia akan berat tembus lima persen pada kuartal ketiga dan keempat 2024.

Tauhid menambahkan, sebenarnya pada kuartal pertama dan kedua Indonesia sudah konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Namun, deflasi dan tekanan ekonomi yang terjadi beberapa waktu belakangan menurutnya jadi penanda perlambatan ekonomi.

“Kuartal ketiga dan keempat mungkin akan di bawah lima persen. Konsekuensinya secara agregat ekonomi kita mentok lima persen,” kata Tauhid kepada Tempo, 3 Oktober 2024 lalu.

Menurutnya, dampak dari kondisi saat ini akan dirasakan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, ketika ekonomi turun, ia menilai kesejahteraan juga akan ikut merosot.

“Kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, ini multiplier efeknya besar. Dan akan terjadi nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 minus 0,12 persen (MtM). Angka ini sekaligus menunjukkan tren deflasi yang terus berlanjut selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024.

Mengenai deflasi, Tauhid memaparkan kondisi itu bisa dilihat dari volatile food atau kategori pangan bergejolak seperti daging ayam ras, telur, hingga bawang merah. Kategori tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya tetap masyarakat meski harganya mengalami perubahan.

“Tapi ketika masyarakat tidak punya daya beli, akhirnya dia nggak sanggup dan mengakibatkan harga turun. Dan itu menjadi deflasi,” terang Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selain deflasi tersebut, ia menyitir data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. Kontraksi sudah terjadi sejak Juli.

Menurutnya, angka PMI manufaktur di bawah 50 menunjukkan barang yang dijual lebih sedikit daripada input yang dibeli oleh industri. Artinya, ada stok berlebih dari industri karena minimnya pembeli. Namun, kata Tauhid, saat ini kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia.

“Lalu ada angka pembelian kendaraan roda dua, itu kontraksi minus hingga 4,1 persen. Selain itu laju kredit juga minus,” terangnya.

Presiden Jokowi akan meresmikan sejumlah infrastruktur, termasuk Istana Negara, di IKN hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi dijadwalkan berangkat ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Kedatangannya kali ini untuk menghadiri seremonial peresmian Istana Negara di IKN serta memulai proses pembangunan atau groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur.

Hal ini diutarakan oleh Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu lalu saat mengkonfirmasi kabar kunjungan Presiden Jokowi kembali ke IKN.

"Ada agenda Presiden ke IKN tanggal 11 Oktober 2024. Kayaknya ada beberapa peresmian dan groundbreaking, termasuk Istana Negara," ujar Ari, Rabu, 9 Oktober 2024.

Presiden dalam acara itu juga mengajak 16 pengusaha di bidang pertambangan untuk menarik minat investor menanamkan modal mereka di IKN.

Soal belasan pengusaha tambang ikut di ibu kota baru itu disampaikan oleh Menteri Investasi yang juga Kepaa BKPM, Rosan Roeslani usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

"Jumat, insyaallah kami mau meninjau langsung. Nanti Jumat, rencana yang tadi hadir di sini akan meninjau langsung ke IKN. Sehingga menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," ujar Rosan.

Mayoritas dari keenam belas pengusaha itu, kata Rosan, menggarap sektor batu bara di Kalimantan yang membentuk konsorsium untuk berinvestasi pada bidang infrastruktur publik, seperti taman, restoran, serta fasilitas umum yang berhubungan dengan gaya hidup.

"Mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide membangun taman, membangun komunitas yang ada di situ, sehingga komunitasnya terbentuk, lifedata-style, restoran dan lainnya," ucap Rosan.

Lebih jauh Rosan menyebutkan investasi swasta di IKN yang sudah dalam komitmen mencapai Rp 58,6 triliun. Adapun nilai investasi dari pemerintah di IKN sudah mencapai Rp 85 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program 3 juta rumah yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dapat tingkatkan ancaman krisis pangan. Menurut dia, program ini dapat menimbulkan perebutan peruntukan lahan bagi usaha pertanian dan properti.

“Tanpa ada program 3 juta rumah per tahun, lahan pertanian sudah makin terdesak sekarang,” ujarnya saat dihubungi Tempo Kamis, 10 Oktober 2024.

Bhima menuturkan, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan karena bisnis properti dianggap lebih menguntungkan daripada usaha pertanian. Ia menyebut, kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani menjadi salah satu faktor profesi ini banyak ditinggalkan. Hal ini, menurut Bhima, dapat dilihat dari berkurangnya subsidi pupuk dalam anggaran pemerintah untuk tahun 2025.

“Kalau begitu kan input pertanian juga akan semakin mahal. Sehingga tidak banyak petani yang tertarik untuk bertani karena margin keuntungannya semakin tipis,” ujarnya.

Bhima menjelaskan, selama ini, pemerintah menutup kekurangan pasokan beras dalam negeri melalui impor dari negara lain. Namun, adanya krisis iklim global, berpotensi membuat negara-negara eksportir mengurangi ekspor bahan pangan mereka untuk cadangan dalam negeri.

"Ini kan berbahaya," ujarnya.

Bhima mengatakan, pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai lokasi pembangunan jutaan rumah agar tidak mengganggu kegiatan pertanian. Sehingga pasokan bahan pangan tidak terganggu dan semakin memperparah ancaman krisis pangan.

“Kalaupun terpaksa untuk menggunakan lahan pertanian, pemerintah harus mengganti lahan pertanian tersebut di lokasi lain yang sepadan,”

Alih-alih menambah bangunan baru, menurut Bhima, pemerintah seharusnya melakukan revitalisasi bangunan apartemen dan rumah-rumah subsidi yang tidak laku dibandingkan membuat bangunan baru.

“Jangan loncat-loncat ke pembangunan rumah baru. Lebih baik lakukan revitalisasi bangunan yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya.

Sebelumnya, lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang mengungkap Indonesia memiliki potensi mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, permintaan beras yang tinggi tidak dibarengi dengan suplai yang memadai membuat harga beras melambung.

“Saat ini, banyak negara yang mengamankan persediaan bahan pangan sebagai langkah preventif menghindari krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Awalil menjelaskan, tren proteksionisme ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang menyadari ketidakpastian kondisi pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan dalam negeri.

Adapun kondisi ini akan berdampak pada Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 285 juta jiwa dan berpotensi makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan menjadi persoalan yang jauh lebih serius,” kata Awalil.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024. Kesempatan diberikan kepada pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif bekerja di Kementerian BUMN dan terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, pendaftaran dibuka untuk pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja di Kementerian BUMN paling singkat dua tahun terakhir berturut-turut. Lantas, apa saja formasi dan syarat pendaftarannya?

Daftar Formasi PPPK Kementerian BUMN 2024

Mengacu pada Surat Pengumuman Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: PENG-01/PANSELCPPPK.MBU/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, penerimaan dilakukan untuk jabatan fungsional (JF) dan jabatan pelaksana (JP) dengan total 27 formasi.

Kualifikasi pendidikan pelamar seleksi PPPK 2024 Kementerian BUMN yang dipersyaratkan bervariasi, mulai dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, diploma tiga (D3), diploma empat atau sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Adapun daftar nama jabatan, alokasi formasi, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan rentang penghasilan per bulan PPPK Kementerian BUMN 2024 sebagai berikut:

1. Pranata Komputer Ahli Pertama

-Formasi: 5.

-Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika atau S1 Sistem Informasi.

-Unit kerja: Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi - Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi.

-Rentang penghasilan: Rp 7.700.000 - Rp 9.000.000.

2. Penata Layanan Operasional

-Formasi: 2.

-Kualifikasi pendidikan: D4/S1 semua jurusan.

-Unit kerja: Sekretariat Kementerian BUMN - Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis.

-Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 7.500.000.

3. Penata Layanan Operasional

-Formasi: 13.

-Kualifikasi pendidikan: D4/S1 semua jurusan.

-Unit kerja: Sekretariat Kementerian BUMN - Biro Umum dan Keuangan.

-Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 7.500.000.

4. Penata Layanan Operasional

-Formasi: 2.

-Kualifikasi pendidikan: D4/S1 semua jurusan.

-Unit kerja: Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi - Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi.

-Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 7.500.000.

5. Pengelola Layanan Operasional

-Formasi: 2.

-Kualifikasi pendidikan: D3 semua jurusan.

-Unit kerja: Sekretariat Kementerian BUMN - Biro Umum dan Keuangan.

-Rentang penghasilan: Rp 5.500.000 - Rp 6.500.000.

6. Pengadministrasi Perkantoran

-Formasi: 3.

-Kualifikasi pendidikan: SMA atau sederajat.

-Unit kerja: Sekretariat Kementerian BUMN - Biro Umum dan Keuangan.

-Rentang penghasilan: Rp 5.000.000 - Rp 6.000.000.

Selanjutnya: Syarat Daftar Seleksi PPPK Kementerian BUMN 2024....

<!--more-->

Syarat Daftar Seleksi PPPK Kementerian BUMN 2024

Sementara itu, persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar seleksi PPPK Kementerian BUMN 2024 meliputi:

-Warga negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

-Pelamar berasal dari:

1. Pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam pangkatan data BKN dan masih aktif bekerja di Kementerian BUMN.
2. Pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja di Kementerian BUMN sekurang-kurangnya dua tahun terakhir secara terus-menerus.

-Pendaftaran bagi pelamar kategori huruf a dibuka pada 1-20 Oktober 2024, sedangkan bagi pelamar kategori huruf b adalah 17 November hingga 31 Desember 2024.

-Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan kurungan penjara selama dua tahun atau lebih.

-Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, yaitu pegawai BUMN dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

-Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

-Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

-Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.

-Tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Polri.

-Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dicabut status badan hukumnya.

-Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

-Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

-Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang dilamar.

-Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam tiga periode seleksi CASN sebelumnya.

-Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai (NIP) atau NI PPPK.

-Tidak mempunyai ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (Napza) dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku, wajib dilengkapi ketika pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

-Setiap pelamar wajib mempunyai pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dengan ketentuan paling singkat dua tahun pada JP dan JF jenjang ahli pertama yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

-Pelamar dapat menggunakan meterai fisik dan meterai elektronik atau e-meterai Rp 10.000.

-Ijazah sementara atau surat keterangan lulus (SKL) sebagai pengganti ijazah tidak berlaku.

-Transkrip nilai sementara sebagai pengganti transkrip nilai tidak berlaku.