TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan aliansi buruh, termasuk Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya, terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Amar putusan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 61 angka 25 UU Cipta Kerja, yang mengatur tentang istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja bertentangan dengan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

"Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu'," ucap Suhartoyo dipantau Tempo dalam siaran langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi.

Melalui sidang itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, para pemohon mengajukan 71 poin petitum yang terdiri dari tujuh klaster dalil, yakni dalil mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing), cuti, upah dan minimum upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak upah (UPH), dan uang penghargaan masa kerja (UPMK).

Adapun para pemohon yang mengajukan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu adalah Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selanjutnya baca: Libur satu untuk enam hari kerja<!--more-->

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79 ayat 1 dari Perpu yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja itu.

“Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti,” tertulis dalam pasal 79 ayat 1 Perpu Cipta Kerja.

Sementara di ayat 2 dijelaskan bahwa waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh. Paling sedikit meliputi pada huruf a dijelaskan istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.

“Huruf b, istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,” bunyi ayat 2 huruf b.

Aturan hari libur itupun sempat menuai polemik di kalangan pekerja atau buruh. Saat itu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, Perpu Cipta Kerja sesungguhnya tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat. Persoalan libur itu nantinya bakal diatur berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pekerja atau buruh.

"Masalah liburnya itu satu hari atau dua hari itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB). Artinya, harus dimusyawarahkan bersama antara pekerja dan pengusaha," ucap Indah dalam sosialisasi Perpu Cipta Kerja kepada media secara virtual, Jumat, 6 Januari 2023.

Menurut Indah, yang menjadi concern pemerintah adalah Indonesia sebagai anggota International Labour Organization (ILO) yang menyatakan waktu kerja maksimal bagi pekerja atau buruh adalah 40 jam dalam seminggu.

Karena itu, jika seorang pekerja atau buruh bekerja lebih dari 40 jam dan perusahaan memang memandatkan seperti itu karena jenis perusahaannya atau tipe produksinya, maka perusahan-perusahaan seperti itu harus mendapat izin dari Kemnaker.

ANTARA | MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

BRI Peduli kali ini memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Berbagai proses dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Pelaku UMKM mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, kemudian para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Menurut Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya,” kata Catur.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk bagi para pelaku UMKM.

Sejak 2021, BRI telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal dan telah diikuti ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan kesehatan,” kata Catur. (*)

INFO BISNIS – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan kesehatan,” ujar Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, kata Vanessa. (*)

INFO BISNIS – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan kesehatan,” ujar Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, kata Vanessa. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Dampaknya pun langsung terasa. Menurut data yang dihimpun API, sekitar 13.800 pekerja di industri TPT kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini. Meskipun angka ini belum terverifikasi sepenuhnya, namun jelas menggambarkan besarnya gelombang PHK yang terjadi. Kegagalan perusahaan-perusahaan TPT lokal untuk bertahan di tengah tekanan persaingan dengan produk impor telah memaksa mereka untuk melakukan PHK besar-besaran atau bahkan menutup pabrik mereka.

Selain kebijakan impor yang longgar, ada masalah lain yang memperparah situasi, yaitu terjadinya kejenuhan pasar domestik. Disadur dari Koran TEMPO, dalam beberapa tahun terakhir, produk-produk tekstil impor yang masuk ke Indonesia semakin menumpuk. Pada tahun 2023, situasi mencapai puncaknya ketika produk impor yang tidak terserap pasar menimbulkan kejenuhan di pasar domestik. Masyarakat Indonesia memang masih membeli produk-produk ini, tetapi daya beli yang relatif rendah membuat mereka tidak dapat menyerap seluruh barang yang masuk. Akhirnya, produk-produk tersebut menumpuk dan memenuhi pasar dalam negeri, memperparah krisis yang dihadapi industri tekstil lokal.

Nandi Herdiaman, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), menyatakan bahwa sekitar 60% industri TPT kecil dan menengah kini sudah tidak beroperasi. Menurut Nandi, produk-produk impor ini dijual dengan harga yang sangat murah, bahkan di bawah harga bahan baku produk lokal. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sebagian besar produk tersebut masuk secara ilegal. Jika barang-barang ini masuk secara resmi, seharusnya harga jualnya akan lebih tinggi karena adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, dan bea safeguard. Namun, kenyataannya, produk impor tersebut dijual di bawah harga Rp 50.000 per potong, sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh industri lokal. Persaingan harga yang tidak adil ini membuat para pengusaha tekstil lokal tidak mampu bertahan.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memengaruhi banjirnya produk tekstil asing di Indonesia. Saat ini, Cina sedang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan produk tekstil dan garmen. Hal ini terjadi karena pasar utama mereka di Amerika Serikat dan Eropa membatasi impor tekstil dengan bea masuk yang tinggi, sehingga produk-produk ini meluber ke negara-negara mitra dagang lain, termasuk Indonesia.

Indonesia, yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Cina melalui Asia Pacific Trade Agreement (APTA), menjadi salah satu tujuan utama produk Cina untuk mengatasi kelebihan pasokan ini. Selain itu, Cina juga memperbanyak kegiatan eksibisi tekstil di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengintervensi pasar domestik.

Kondisi ini menciptakan masalah berlapis bagi industri tekstil dalam negeri. Di satu sisi, produsen lokal harus bersaing dengan harga murah dari produk impor yang sulit ditandingi. Di sisi lain, kebijakan perdagangan internasional membuat Indonesia sulit membendung arus produk asing. Gelombang PHK dan penutupan perusahaan menjadi bukti nyata dari tekanan yang dihadapi industri ini. Banyak pabrik tekstil, baik besar maupun kecil, dari hulu hingga hilir, terpaksa tutup karena tak sanggup menghadapi persaingan yang kian tidak seimbang.

Nandi Herdiaman berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi produk lokal. Menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia masih cukup besar, dan pasar domestik yang kuat dapat menjadi penopang industri TPT dalam negeri. Ia menyarankan agar pemerintah menjaga dominasi produk lokal di pasar domestik, sehingga pengusaha tekstil kecil dan menengah dapat bertahan dan terus berkembang. Dengan dominasi pasar domestik yang dikuasai oleh produk lokal hingga 70%, ia optimis bahwa industri TPT Indonesia dapat pulih dan kembali berkontribusi pada perekonomian nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasimonth to month atau mtm sebesar 0,08 persen. Atau dalam kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

“Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024,” ucap Amalia, Jumat, 01 November 2024.

Hal ini sekaligus mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Sedangkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” kata Amalia.

Inflasi 0,08 persen secara mtm ini didorong oleh inflasi komponen inti. Komoditas lainnya yang turut memberikan andil terhadap inflasi mtm pada Oktober 2024, antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, nasi dengan lauk masing-masing, telur ayam ras, kopi bubuk, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,14 persen,” ujarnya.

Namun, untuk komponen diatur pemerintah serta komponen bergejolak atau volatile diketahui mengalami deflasi. Dimana komponen diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25 persen, sementara komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasimonth to month atau mtm sebesar 0,08 persen. Atau dalam kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

“Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024,” ucap Amalia, Jumat, 01 November 2024.

Hal ini sekaligus mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Sedangkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” kata Amalia.

Inflasi 0,08 persen secara mtm ini didorong oleh inflasi komponen inti. Komoditas lainnya yang turut memberikan andil terhadap inflasi mtm pada Oktober 2024, antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, nasi dengan lauk masing-masing, telur ayam ras, kopi bubuk, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,14 persen,” ujarnya.

Namun, untuk komponen diatur pemerintah serta komponen bergejolak atau volatile diketahui mengalami deflasi. Dimana komponen diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25 persen, sementara komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi memasuki bulan November 2024. Kenaikan harga terjadi pada jenis BBM gasoline, yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar untuk Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Didistribusikan Melalui SPBU.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren rata-rata publikasi minyak, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus. Selain itu, Pertamina juga akan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun, atau tetap. Bulan Oktober lalu, semua harga BBM nonsubsidi Pertamina turun. Pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax yang harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS RON 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy dalam keterangan resmi pada Jumat, 1 November 2024.

Adapun rincian dari penyesuaian harga ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green atau RON 95 disesuaikan menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.700, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 13.500 dari Rp 13.250 per liter. Dexlite berubah menjadi Rp 13.050 per liter dari Rp 12.700, dan Pertamina Dex menjadi Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

"Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berlangsung pada Januari 2025. Biayanya mencapai triliunan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ditambah lagi dana yang berasal dari sumber lain. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan strategi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun depan.

Program tersebut akan dilaksanakan di 5.000 titik di seluruh Indonesia pada 2025. Dadan berkata pelaksanaan itu seluruhnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. “Hanya penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN,” kata dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Jumlah itu sekitar 75 persen dari belanja harian Badan Gizi Nasional sebesar Rp 1,2 triliun. Di dalam APBN 2025, program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun.

Selain dari APBN, Dadan mengungkap, akan ada pula koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi. “Nanti kami akan bayar sewa lahan, sewa gedung, dan lain-lainnya per bulan sehingga investasi akan kembali dalam waktu tiga tahun,” ujarnya.

Menggunakan biaya dari APBN, ia berkata, Badan Gizi Nasional akan menetapkan tiga satuan pelayanan per kabupaten di seluruh Indonesia. Sejauh ini, uji coba makan bergizi gratis telah berlangsung selama sepuluh bulan dan pemerintah sudah membentuk 85 kantor satuan pelayanan.

Perihal investasi, kepala badan itu mengatakan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Rencananya, tiap satuan pelayanan akan dilengkapi dengan genset. Pemetaan titik satuan pelayanan pun disebut telah dilakukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Itu salah satu bagian dari persyaratan kami nanti, ketika ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke Badan Gizi Nasional, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilihat,” tuturnya.

Badan Gizi Nasional memiliki sumber dana lain yang sampai saat ini dirahasiakan. Dana itu disalurkan untuk seluruh rangkaian uji coba makan bergizi gratis. Dadan menyebut biaya uji coba yang berkisar antara Rp 800 juta - Rp 900 juta per bulan selama ini berasal dari kantong “hamba Allah”.

“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp 800 juta - Rp 900 juta dikalikan 10 bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” kata dia.

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional memang bisa bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

INFO BISNIS – Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan untuk upaya memperkuat tata kelola layanan publik ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, 17 Oktober 2024.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,” kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan. “BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,” ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi. Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 5 bulan berturt-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras sebesar 0,04 persen, bawang merah 0,03 persen, tomat dan nasi dengan lauk masing-masing 0,02 persen. Kopi bubuk, minyak goreng, sigaret keretek mesin (SKM), dan telur ayam ras yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Tujuh dari sembilan komoditas tersebut termasuk ke dalam golongan kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kelompok makanan, minuman, tembakau kembali mengalami inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi 0,03 persen setelah mengalami deflasi sejak April 2024.

“Hal yang sama ditunjukkan dari pola inflasi beberapa komoditas pada kelompok ini. Komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengalami inflasi setelah beberapa bulan sebelumnya menjadi penyumbang utama deflasi,” ucap Amalia yang akrab dipanggil Winny.

Mengenai emas perhiasan sebagai komoditas utama yang mendorong inflasi bulan Oktober 2024, ini dipengaruhi harga emas di pasar internasional yang menunjukkan tren kenaikan. Fenomena ini disebut tergambar pada harga emas perhiasan di dalam negeri.

Secara historis, komoditas emas perhiasan mengalami deflasi lima kali di tahun 2022 serta deflasi tiga kali di tahun 2023. Namun, komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024 sejak September 2023.

Untuk kelompok transportasi pada Oktober 2024, memberikan andil deflasi 0,52 persen. Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing 0,06 persen dan 0,01 persen.

“Untuk komoditas bensin, deflasi sudah terjadi selama dua bulan berturut-turut. Hal ini tentunya seiring dengan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan sejalan dengan tren penurunan harga minyak di pasar global,” kata dia.

Lebih lanjut, inflasi pada Oktober 2024 didorong oleh komponen inti yang mengalami inflasi 0,22 persen dengan andil inflasi 0,14 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi secara dominan pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, serta minyak goreng.

Selanjutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25 persen dengan andil deflasi 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bensin dan tarif angkutan udara.

Komponen harga bergejolak juga mengalami deflasi sebesar 0,11 persen yang berarti telah mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut. Namun tekanan deflasi semakin berkurang pada Oktober 2024. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen ini adalah cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar.

Untuk sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 10 lainnya mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Maluku yang sebesar 0,65 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05 persen,” ucap Winny.

Dampak Deflasi Berturut-turut

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Chaikal Nuryakin deflasi berturut-turut dan turunnya daya beli masyarakat tidak berkaitan. Menurut dia, penurunan daya beli masyarakat seharusnya terlihat pada inflasi inti, bukan inflasi barang bergejolak. Sedangkan, yang mengalami penurunan adalah volatile food atau komoditi pangan yang bergejolak.

Mengutip penelitian LPEM, proporsi dari konsumsi makanan kelas menengah yang menurun justru kini meningkat. Memang seharusnya, menurut Chaikal, bahwa penurunan daya beli kelas menengah tidak serta-merta menurunkan konsumsi makanan mereka. Sebab, makanan yang tergolong dalam kebutuhan dasar bagaimanapun tetap dibutuhkan oleh orang-orang.

“Daya beli kelas menengah itu tidak tercermin dari menurunnya konsumsi food. Jadi, konsumsi food tetap dikonsumsi oleh kelas menengah,” kata Chaikal dalam video “Apa Penyebab Deflasi Beruntun? Apakah Data Kita Masih Relevan?” yang tayang di kanal YouTube LPEM FE UI, seperti dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Oleh karena itu, daya beli kelas menengah yang menurun memang seharusnya terlihat dari inflasi inti, alih-alih dari deflasi volatile food. Jika ditarik kesimpulan, maka volatile food yang sedang mengalami penurunan saat ini tidak berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.

Nabiila Azzahra A berkontrobusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Cirebon - Kalau ingin menikmati Kereta Api (KA) ekonomi namun dengan sarana eksekutif, maka KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember (PP) bisa menjadi pilihannya.

“Mulai 1 November 2024, KA Ranggajati mengalami perubahan sarana kereta bisnis yang digantikan dengan kereta ekonomi new generation,” tutur Rokhmad Makin Zainul, Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Sabtu, 2 November 2024. Sekali pun merupakan kelas ekonomi, namun fasilitas yang diterima penumpang KA Ranggajati tidak kalah dengan kelas eksekutif.

Beberapa perubahan di antaranya dari sisi tempat duduk. Tempat duduk di KA Ranggajati kelas ekonomi new generation menggunakan tipe captain seat. Tipe tempat duduk ini penumpang kiri dan kanan terpisah dengan konfigurasi 2-2, desain kursi ergonomis, sudut kemiringan sandaran yang bisa diatur atau reclining seat dan arah kursi dapat disesuaikan dengan arah laju kereta api atau revolving.

Selain itu, peningkatan juga dilakukan pada interior KA Ranggajati ekonomi new generation dengan penambahan fasilitas Public Information Display System atau PIDS yang dapat menampilkan suhu ruangan kereta. Interior kereta juga dimodifikasi mirip kereta eksekutif dengan bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah.

“Perubahan pada sarana KA Ranggajati tentunya berdampak pada kapasitas tempat duduk yang tersedia,” tutur Rokhmad.

Sebelumnya KA Ranggajati membawa 5 kereta kelas eksekutif, 4 kereta kelas bisnis, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit dengan total kapasitas sebanyak 506 tempat duduk. Namun dengan kelas ekonomi new generation, maka kapasitas totalnya bertambah menjadi 538 tempat duduk.

Rokhmad menambahkan perubahan fasilitas ini dapat menarik minat masyarakan menggunakan kereta api untuk bepergian. “Hadirnya fasilitas baru ini diharapkan juga dapat menambah minat masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai sarana transportasi pilihan saat bepergian,” katanya.