TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR periode 2019-2024, Mulyanto, meminta pemerintah tidak menganggap enteng rentetan kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Apalagi baru-baru ini terjadi dua ledakan hanya dalam rentang lima hari, yakni di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024 dan di PT Zhongtsing New Energy (ZTEN) pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dua insiden ini dikonfirmasi Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan.

Seiring dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Prabowo Subianto, Mulyanto mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi secara serius program penghiliran mineral nasional. “Pemerintah jangan memudahkan pemberian izin pengelolaan industri smelter, sebelum memastikan bahwa industri smelter tersebut benar-benar aman untuk dikelola,” kata Mulyanto kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Mulyanto mengatakan, dua kecelakaan kerja yang terjadi mesti menjadi momentum pembaruan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) itu juga meminta pemerintah tidak hanya mengejar setoran investasi. “Keselamatan pekerja adalah hal yang utama,” kata Mulyanto. “Kan menyedihkan kalau sebentar-sebentar terjadi ledakan smelter yang merugikan pekerja atau masyarakat.”

Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan (SBIPE) IMIP, Henry Foord Jebss, mengatakan serangkaian kecelakaan kerja di kawasan IMIP menyisakan trauma bagi pekerja. Terlebih, pernah terjadi ledakan besar di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menewaskan 21 pekerja pada 24 Desember lalu. Henry mengatakan tidak ada rasa aman bagi buruh dalam bekerja.

“Kami menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan maupun negara untuk melindungi pekerja di IMIP,” ujar Henry ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Henry mengatakan serikat pekerja sudah kerap melayangkan tuntutan kepada perusahaan. Mereka menuntut agar semua perusahaan yang beroperasi di IMIP mesti diidentifikasi. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja juga mesti ditingkatkan. Namun, menurut dia, tuntutan itu tidak digubris. “Itu yang membuat kami kecewa ke perusahaan dan negara,” kata Henry. “Mereka bicara dampak hilirisasi tapi di sini buruh menjadi korban hilirisasi. Kami berdarah-darah.”

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sepakat meneruskan kerja sama yang selama ini telah terjalin.

"Kita juga sudah sukses mendorong Mandalika sebagai sport tourism," ucap Erick, Kamis, 31 Oktober 2024 di Jakarta Pusat.

Selain Mandalika, Erick juga menyebutkan kesuksesan Candi Borobudur untuk menjadi wisata religi atau wisata spiritual tak lepas dari kerja sama dengan sejumlah perusahaan pelat merah di dalam bisnis pariwisata tersebut. Ia pun menyebut proyek pelabuhan Benoa di pulau Bali yang masih terus dijalankan hingga saat ini.

Kementerian BUMN, kata Erick, berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan pariwisata dalam negeri. Baik itu dalam membangun integrasi transportasi maupun dalam hal infrastruktur yang dapat menunjang pariwisata. Sebab menurutnya, pariwisata merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

"Pariwisata adalah salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional," kata Erick.

Widiyanti juga mengucapkan terima kasih atas komitmen dari Kementerian BUMN terkait sektor pariwisata. Ia mengatakan BUMN telah banyak membantu sektor pariwisata, dan kolaborasi-kolaborasi tersebut ada baiknya terus dilakukan ke depannya.

"Pak Erick dan jajaran BUMN telah melakukan banyak hal positif dan baik untuk pariwisata," kata mantan komisaris Teladan Prima Agro tersebut.

Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata sendiri bersepakat akan membentuk tim Project Management Officer (PMO) untuk membantu untuk meningkatkan pariwisata sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini disebut diketahui merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto Kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan potensi-potensi wisata di daerah-daerah lain.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, manajemen Apple telah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita. Febri menyebut, Apple mengajukan pertemuan untuk membahas mengenai belum diperolehnya izin edar produk Apple seri terbaru iPhone 16.

“Mereka sudah menghubungi Pak Menteri melalui surat dan minta pertemuan,” ujar Febri saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Merespons surat tersebut, Febri mengatakan, Menperin ingin Apple segara merealisasikan kesepakatan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah disepakati sebelumnya. “Yang konkret saja. Enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga,” kata dia.

Namun menurut Febri, dirinya belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung. “Saya enggak tahu, kan belum lihat suratnya,” ucapnya.Febri menjelaskan, Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi. Skema ini yakni dengan membangun Apple Academy di beberapa daerah di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekurangan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Sebelumnya, Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN, tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple.

“Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, manajemen Apple telah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita. Febri menyebut, Apple mengajukan pertemuan untuk membahas mengenai belum diperolehnya izin edar produk Apple seri terbaru iPhone 16.

“Mereka sudah menghubungi Pak Menteri melalui surat dan minta pertemuan,” ujar Febri saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Merespons surat tersebut, Febri mengatakan, Menperin ingin Apple segara merealisasikan kesepakatan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah disepakati sebelumnya. “Yang konkret saja. Enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga,” kata dia.

Namun menurut Febri, dirinya belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung. “Saya enggak tahu, kan belum lihat suratnya,” ucapnya.Febri menjelaskan, Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi. Skema ini yakni dengan membangun Apple Academy di beberapa daerah di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekurangan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Sebelumnya, Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN, tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple.

“Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, manajemen Apple telah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita. Febri menyebut, Apple mengajukan pertemuan untuk membahas mengenai belum diperolehnya izin edar produk Apple seri terbaru iPhone 16.

“Mereka sudah menghubungi Pak Menteri melalui surat dan minta pertemuan,” ujar Febri saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Merespons surat tersebut, Febri mengatakan, Menperin ingin Apple segara merealisasikan kesepakatan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah disepakati sebelumnya. “Yang konkret saja. Enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga,” kata dia.

Namun menurut Febri, dirinya belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung. “Saya enggak tahu, kan belum lihat suratnya,” ucapnya.Febri menjelaskan, Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi. Skema ini yakni dengan membangun Apple Academy di beberapa daerah di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekurangan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Sebelumnya, Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN, tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple.

“Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk (PBRX) sedang berjuang agar terhindar dari kepailitan seperti yang dialami Sritex. Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Keputusan penundaan PKPU tersebut diputuskan pada 25 Juli 2024 lalu pada perkara nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Direktur Pan Brothers, Fitri Ratnasari Hartono menyampaikan akan mengikuti proses dan mekanisme PKPU sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan usaha tetap normal.

“Kegiatan usaha dan operasional Perseroan masih berjalan normal hingga saat ini,” tulis Fitri dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2024, Pan Brothers memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US$ 188.270.396 atau setara Rp 2,9 triliun (asumsi kurs Rp 15.700 per dolar AS).

Liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha, utang pihak ketiga, hingga utang pajak. Sementara itu, liabilitas jangka panjangnya mencapai US$ 364.988.316 atau senilai Rp 5,7 triliun. Di sisi lain, Pan Brothers tercatat memiliki total aset sebesar US$ 698.597.679.

Kondisi keuangan salah satu pemain besar di industri tekstil Indonesia ini sudah mengalami kontraksi sejak masa pandemi Covid-19. Pada 2021 lalu, Pan Brothers sempat digugat pailit oleh PT Maybank Indonesia. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Dalam keterangan resminya pada 15 November 2021, Pan Brothers memaparkan tantangan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 dan dihentikannya fasilitas kredit yang digunakan sebagai modal kerja membuat kondisi arus kas Perseroan menjadi sangat tertekan. Namun, Perseroan saat itu mengklaim masih bisa terus membukukan laba positif dan menjaga operasional tanpa pengurangan karyawan.

Di sisi lain, saat ini saham PBRX berada di level Rp 23. PBRX mendapat notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya permohonan PKPU, terlambat menyerahkan laporan keuangan, perusahaan tercatat di papan pemantauan khusus, dan harga rata-rata saham selama enam bulan di pasar regular kurang dari Rp 51.

Namun, secara umum saat ini saham emiten tekstil sedang dalam tren yang buruk. Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan sektor tekstil belakangan kurang diminati publik.

“Saham-saham ini (tekstil) memiliki likuiditas minim sehingga tidak menarik perhatian trader,” kata William kepada Tempo, Kamis 31 Oktober 2024.

Selain itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga menilai saham-saham emiten tekstil masuk kategori not rated. Seperti William, ia menilai saham-saham tersebut memiliki likuiditas rendah.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto disebutkan memberikan arahan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa. Proyek ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menurut Dody, penurunan muka tanah di Jakarta saat ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, untuk permulaan, dia berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 kilometer," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta.

Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," kata Dody.

Lantas, untuk apa sebenarnya pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tujuan Pembangunan Giant Sea Wall

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, tanggul laut raksasa atau giant sea wall dibuat untuk mengatasi adanya ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah utara Pulau Jawa.

Airlangga mengungkap, Pantai Utara atau Pantura Jawa terpantau mengalami variasi penurunan tanah sekitar 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Di samping itu, tantangan lain yang mengintai adalah peningkatan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, serta kejadian banjir rob.

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu juga menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

M Rizki Yusrial dan Yohanes Maharso berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp 400 miliar. Kerugian negara itu berasal dari potensi keuntungan yang seharusnya diterima PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

Pria yang akrab disapa Tom Lembong ini bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang memberlakukan kebijakan impor gula. Selama dua periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tercatat memiliki enam Menteri Perdagangan. Mereka yakni Rachmad Gobel, Tom Lembong, Enggartiasto Lukita, Agus Suparmono, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 pemerintah tercatat mengimpor gula sebanyak 2.933.823 ton. Angka ini naik satu tahun kemudian menjadi 3.369.941 ton. Impor gula kemudian mencapai puncaknya pada 2016 dengan jumlah 4.746.047 ton.

Setelah mencapai puncak, impor gula berlangsung fluktuatif beberapa tahun kemudian. Sempat turun menjadi 4.484.099 ton pada 2017, pemerintah menaikkan lagi jumlah impor gula menjadi 5.028.854 ton pada 2018. Tahun berikutnya, impor gula turun menjadi 4.090.053 ton, lalu pada 2020 melonjak menjadi 5.539.679 ton.

Dalam empat tahun terakhir, impor gula juga naik-turun. Pada 2021, impor gula tercatat sebanyak 5.482.617 ton Satu tahun kemudian, impor gula mencatatkan rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir di angka 6.007.603 ton. Lalu turun kembali menjadi 5.069.454 ton pada 2023.

Peneliti Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menjelaskan Indonesia terus mengimpor gula karena produksi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kita nett importer,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024. Kondisi ini berarti angka impor lebih besar dibandingkan ekspor.

Masifnya impor gula bukan peristiwa baru di Tanah Air. Menurut Khudori, sudah berpuluh tahun Indonesia menjadi nett importer. “Sepertinya lebih setengah abad,” katanya. Kendati pemerintah berpuluh tahun menargetkan swasembada, ia mengatakan capaian target justru makin menjauh dari produksi.

Menurut Khudori, banyak sekali faktor yang membuat Indonesia mengalami kemunduran di industri pergulaan. Salah satunya adalah penerapan kebijakan perdagangan bebas dan deregulasi. Hal ini ditengarai membuat pasar gula lebih terbuka terhadap impor.

“Tahun 1930-an saat dijajah Belanda, Hindia Belanda jadi eksportir gula dunia nomor dua setelah Kuba,” kata Khudori.