TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo ditunjuk menjadi ketua delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan pada November 2024. Terkait dengan hal itu, Hashim akan mengusung beberapa tema diplomasi iklim.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia pada Konferensi COP29 ini," ujar Hashim saat ditemui usai rapat persiapan COP29 yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 29 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hashim menjelaskan, para delegasi akan mematangkan diplomasi yang diusung oleh Indonesia untuk memastikan tujuan-tujuan yang ditargetkan nanti akan tercapai. "Saya kira semakin matang, semakin kita bikin masak-masak ya dan saya optimistis tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai."

Tak hanya itu, Hashim juga ditetapkan menjadi utusan khusus untuk energi dan lingkungan hidup (Special Envoy for Energy and Environment) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, Indonesia bakal memaparkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam perhelatan yang dimulai pada 11 November 2024 tersebut.

Selain itu, menurut Hanif, Indonesia juga akan memacu penurunan emisi di semua sektor dan juga akan dibahas terkait perdagangan karbon yang dijajaki dalam diplomasi bilateral dengan sejumlah negara.

Dia memastikan dalam kesempatan tersebut Indonesia akan menyampaikan segala capaian yang sudah berhasil dilakukan, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution milik Indonesia.

Berdasarkan dokumen Enhanced NDC pengurangan emisi Indonesia sampai 2030 ditargetkan sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik pada Triwulan III 2024. Hal itu disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

“Hal ini ditunjukkan dari rasio NonPerforming Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90 persen atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen,” kata dia.

Disamping NPL, lanjut Sunarso, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen. "BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," kata Sunarso.

Sebelumnya, Sunarso mengumumkan, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun pada Triwulan III 2024. Ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, kata Sunarso, adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat. “Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ujar Sunarso. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Tarif Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau lebih ngetop disebut Tol Cipali mulai hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, naik sekitar 10 persen.

Tarif sebelum naik untuk kendaraan golongan I dari Cikopo ke Palimanan Rp119 ribu menjadi Rp132 ribu.

Tarif terjauh yang diberlakukan di Jalan Tol Cipali untuk kendaraan golongan I sebesar Rp132.000, golongan II dan III sebesar Rp217.500, serta golongan IV dan V sebesar Rp273.000.

Pengelola Tol Cipali, Astra Tol Cipali, Jawa Barat, mengatakan, kenaikan tarif untuk ruas tol tersebut mulai diberlakukan secara efektif pada pukul 00.00 WIB, pada 30 Oktober 2024 sesuai dengan regulasi terbaru.

Direktur Astra Tol Cipali Rinaldi dalam keterangannya di Cirebon, Minggu, mengatakan, kenaikan tarif ini didasarkan pada terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2789/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. “Regulasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian tarif tol dan penetapan golongan kendaraan bermotor pada ruas Tol Cipali,” katanya.

Ia mengatakan, kenaikan ini mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur evaluasi tarif tol setiap dua tahun sekali dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.

Selain itu, kata dia, merujuk Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat mengevaluasi dan menyesuaikan tarif tol setiap dua tahun sekali, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Adapun besaran kenaikan tarif di ruas Tol Cipali, disebutkan berada pada kisaran 10,69 persen hingga 10,98 persen sesuai golongan kendaraan.

“Kendaraan yang masuk ke dalam golongan I terdiri dari mobil dan truk berukuran kecil serta bus. Kemudian golongan II yakni truk dengan dua gandar, golongan III truk dengan tiga gandar, golongan IV truk dengan empat gandar, serta golongan V yakni truk dengan lima gandar atau lebih,” ujarnya.

Rinaldi memastikan perusahaannya secara konsisten meningkatkan kualitas layanan, untuk memenuhi SPM jalan tol serta meningkatkan kenyamanan pengguna ruas tol tersebut.

“Kami konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas layanan lalu lintas untuk memastikan pemenuhan SPM jalan tol dan peningkatan kapasitas untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Ia menuturkan dalam dua tahun terakhir, pihaknya telah menambah kapasitas jalan dengan membangun lajur ketiga sepanjang 18,2 km yang rampung pada 2023. Lalu dilanjutkan penambahan 23 km pada 2024.

Astra Tol Cipali juga melakukan pemeliharaan jalan melalui scrapping filling overlay, perbaikan rambu, dan peningkatan fasilitas di rest area. “Pada momen mudik lebaran tahun ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian, untuk meluncurkan command center di KM 188 untuk memantau lalu lintas,” tuturnya.

Menurut dia, berbagai inisiatif lain turut dilakukan seperti menyediakan 12 unit armada derek, 10 unit armada patroli, lima ambulans, dua armada rescue, enam armada patroli jalan raya (PJR) serta pengoperasian 295 unit kamera CCTV.

Rinaldi menyampaikan, Astra Tol Cipali juga melengkapi ruas jalan dengan pemasangan wire rope, rumble dot, speed reducer, dan lampu strobo untuk keselamatan pengendara.

Dalam beberapa kesempatan, Astra Tol Cipali rutin melaksanakan program edukasi dan penegakan hukum bersama kepolisian setempat, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cipali.

“Kami terus meningkatkan fasilitas dan layanan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mengupayakan inisiatif keberlanjutan demi mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di masa depan,” katanya.

Sedangkan pada upaya keberlanjutan, Rinaldi menegaskan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai program berkaitan dengan lingkungan dan sosial.

“Sebagai contoh, Astra Tol Cipali sudah menerapkan penggunaan panel surya, pengolahan limbah, pembinaan sekolah dasar, serta pembinaan UMKM,” ungkapnya.

Hingga September 2024, Astra Tol Cipali mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 34 persen, pengolahan limbah padat sebesar 23 persen, penggunaan energi terbarukan mencapai 10 persen, dan terdapat 247 penerima manfaat pada program sosial di tahun ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan seluruh rest area di Tol Cipali kini dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung perjalanan yang ramah lingkungan.

Rinaldi mengatakan, Jalan Tol Cipali yang memiliki panjang sampai 116,75 km, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

“Sejak beroperasi pada 2015, Tol Cipali menyediakan jalur alternatif yang mempersingkat waktu dan jarak tempuh untuk mobilitas orang, barang, dan distribusi logistik. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan prima guna mendukung fungsi strategis tol ini,” ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tanggung jawab besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024, Fahri ditugaskan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menjelaskan bahwa kementerian akan merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah per tahun guna mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan rumah masyarakat, yang saat ini mencapai backlog sebesar 13 juta unit. Selain itu, kementerian juga akan menangani masalah 26 juta rumah tidak layak huni.

Namun, Fahri Hamzah belum membeberkan soal anggaran untuk mengeksekusi program 3 juta rumah per tahun itu. "Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya perubahan struktur ini, Prabowo melantik Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri pada Senin, 21 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, didampingi oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Profil Fahri Hamzah

Dilansir dari Antara, Fahri Hamzah lahir pada 10 Oktober 1971 di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) di Depok, Fahri juga sempat belajar di Mataram.

Fahri mulai dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1998, ketika era reformasi dimulai. Namanya mulai muncul di media nasional setelah mendirikan organisasi mahasiswa Islam dan menjadi ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri Hamzah aktif dalam berbagai aksi untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah rezim tersebut berakhir dan memasuki Era Reformasi pada 1999, Fahri bekerja sebagai staf ahli di MPR hingga tahun 2002.

Dua tahun kemudian, Fahri mulai terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2004 dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB. Karier politiknya terus berkembang, dan ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama di DPR, Fahri bertugas di berbagai komisi, seperti Komisi VI, Komisi III, dan Komisi VII. Pada pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi dalam bidang perumahan, sejalan dengan perannya sebagai anggota satuan tugas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo. Fahri bekerja sama dengan Maruarar Sirait, yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era Presiden Jokowi.

SUKMA KANTHI NURANI | RIRI RAHAYU | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Rosan Roeslani memastikan bahwa GSN tidak menggunakan dana dari pemerintahan dalam keberjalanannya.

“Kami pastikan bahwa tidak ada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), atau dana pemerintah yang ada dalam GSM, tidak ada sama sekali,” tuturnya saat ditemui usai konferensi pers GSN yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dari keterangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut, GSN merupakan organisasi yang berdiri sendiri atau bersifat independen. Sehingga, pembiayaan yang digunakan juga bersifat mandiri dan murni berasal dari pihak-pihak yang ingin mendukung organisasi tersebut. “Itu (dana organisasi) murni dari semua yang ingin berjuang bersama-sama dengan kami, gitu,” ujar Rosan.

Ia memberikan contoh skema secara garis besar keberjalanan GSN nantinya akan seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Seperti Kadin, Kadin saja mandiri, ya sama, GSN juga mandiri. Biarpun banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang ada di sini, tapi ini adalah suatu organisasi yang tetap independen jalannya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, GSN merupakan jaringan organisasi yang diusulkan langsung oleh Presiden RI ke-8 sebagai wujud transformasi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. “TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai, tapi jaringan juga paguyuban ini saya mohon jangan bubar,” kata Prabowo di acara buka puasa bersama TKN di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Maret 2024.

Kendati demikian, Rosan menerangkan bahwa GSN menerapkan keterbukaan ihwal keanggotaannya. “Embrionya itu memang dari TKN, tapi ini adalah TKN yang plus plus plus yang diperluas karena kami ingin merangkul semua,” kata dia.

Karena bersifat terbuka, ia mengatakan bahwa unsur yang paling penting adalah keterlibatan aspirasi dan pemikiran yang bermuara pada kepentingan masyarakat. “Mau jadi bagian dari GSN atau tidak menjadi bagian GSN, buat kami itu tidak masalah,” ujarnya.

Adapun, Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar mengungkapkan bahwa sejauh ini, jaringan GSN telah terbentuk di 38 provinsi yang ada di Indonesia. “Kami memahami pasti aspirasi dari tiap daerah pasti berbeda-beda, jadi bagaimana kami mencoba untuk mendengar dan menjangkau itu semua,” kata dia.

Ia menyampaikan bahwa acara pengukuhan GSN akan digelar di Indonesia Arena yang terletak di Blok 10 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat pada 2 November 2024 mendatang. Agenda yang akan dihadiri Presiden Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina GSN tersebut dijadwalkan mulai pukul dua siang dan diperkirakan akan dihadiri oleh 20 ribu undangan dari seluruh wilayah Indonesia.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Sunarso mengatakan institusinya akan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memutihkan utang petani dan nelayan. Dia menyebut BRI selama ini telah menunggu program ini berjalan, tapi belum bisa dieksekusi karena bisa masuk kategori kerugian negara.

“Kebijakan tentang bank boleh menghapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan kerugian negara,” kata Sunaro dalam konferensi pers laporan kinerja keuangan BRI di triwulan III-2024 pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain petani dan nelayan, Sunarso mengatakan pada Himbara juga menunggu program untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, BRI masih menunggu kriteria dari calon penerima program ini agar tak menimbulkan moral hazard.

“Sekarang yang paling penting penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus agar tidak menimbulkan moral hazard,” kata dia.

Karena itu, Sunarso mengatakan BRI juga telah mengalkulasi kinerja keuangan untuk menjalankan program ini dengan memasukkan perencanaan di tahun depan. Dia menyebut pemutihan ini juga bagian dari pemerintah memberi akses pembiayaan bagi para nelayan, petani, dan umkm.

“Punya akses pembiayaan, bisa berusaha lagi, itu yang paling penting. Jangan sampai terjadi moral hazard, dilakukan oleh niat tidak baik,” kata dia.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk pemutihan utang jutaan petani disebut oleh Hasyim Djojohadikusumo pada Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan masih terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang memiliki utang.

Ade menambahkan, pihak perbankan tentunya telah memiliki mekanisme terperinci untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah. Selain itu, menurutnya recovery rate nasabah yang mengalami permasalahan kredit di masa lalu ini sudah sangat kecil.

“Jadi sudah nggak bisa kita apa-apain,” katanya. Sehingga, ia menilai rencana itu jadi potensi untuk menjaring konsumen potensial baru bagi perbankan.

Pada forum yang sama, SEVP Digital Business Bank Tabungan Negara (BTN), Thomas Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya melihat ini sebagai rencana baik. Terutama, untuk keberlangsungan ekonomi sebagian kalangan masyarakat.

“Ini membuka peluang baru bagi perbankan untuk tap market,” kata Thomas.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi pada penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Sunarso mengatakan institusinya akan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memutihkan utang petani dan nelayan. Dia menyebut BRI selama ini telah menunggu program ini berjalan, tapi belum bisa dieksekusi karena bisa masuk kategori kerugian negara.

“Kebijakan tentang bank boleh menghapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan kerugian negara,” kata Sunaro dalam konferensi pers laporan kinerja keuangan BRI di triwulan III-2024 pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain petani dan nelayan, Sunarso mengatakan pada Himbara juga menunggu program untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, BRI masih menunggu kriteria dari calon penerima program ini agar tak menimbulkan moral hazard.

“Sekarang yang paling penting penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus agar tidak menimbulkan moral hazard,” kata dia.

Karena itu, Sunarso mengatakan BRI juga telah mengalkulasi kinerja keuangan untuk menjalankan program ini dengan memasukkan perencanaan di tahun depan. Dia menyebut pemutihan ini juga bagian dari pemerintah memberi akses pembiayaan bagi para nelayan, petani, dan umkm.

“Punya akses pembiayaan, bisa berusaha lagi, itu yang paling penting. Jangan sampai terjadi moral hazard, dilakukan oleh niat tidak baik,” kata dia.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk pemutihan utang jutaan petani disebut oleh Hasyim Djojohadikusumo pada Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan masih terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang memiliki utang.

Ade menambahkan, pihak perbankan tentunya telah memiliki mekanisme terperinci untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah. Selain itu, menurutnya recovery rate nasabah yang mengalami permasalahan kredit di masa lalu ini sudah sangat kecil.

“Jadi sudah nggak bisa kita apa-apain,” katanya. Sehingga, ia menilai rencana itu jadi potensi untuk menjaring konsumen potensial baru bagi perbankan.

Pada forum yang sama, SEVP Digital Business Bank Tabungan Negara (BTN), Thomas Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya melihat ini sebagai rencana baik. Terutama, untuk keberlangsungan ekonomi sebagian kalangan masyarakat.

“Ini membuka peluang baru bagi perbankan untuk tap market,” kata Thomas.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi pada penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 22 pemberi pinjaman menggugat perdata perusahaan pinjol PT Investree Radika Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum usai izin perusahaan itu dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah kerugian 22 penggugat itu sebesar Rp 2.581.833.388.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Selatan gugatan itu teregister pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Sementara itu, sidang perdana dari perkara ini akan digelar pada Selasa, 19 November 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investre pada 21 Oktober 2024. Karena itu, OJK menyebut Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak izin usaha dicabut.

“Saat ini OJK masih menunggu penunjukan tim likuidasi,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebenarnya gugatan lender ke pengadilan ini bukan yang pertama kali. Pada awal Januari 2024, sejumlah lender juga mengajukan gugatan dengan kerugian beraneka, seperti Rp 1 miliar, Rp 2,3 miliar, 1,98 miliar, Rp 2 miliar.

Gugatan terbaru terjadi pada 12 Agustus dan 12 September 2024. Gugatan pada 12 Agustus yang teregister dengan nomor perkara 812/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ada 1 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 1,26 miliar.

Sementara, gugatan pada 12 September 2024 dengan nomor perkara 938/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ada 14 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 2,58 miliar.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri untuk memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Adrian diduga berbuat tindak pidana berupa menghimpun dana tanpa izin alias ilegal.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun.

“Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 22 pemberi pinjaman menggugat perdata perusahaan pinjol PT Investree Radika Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum usai izin perusahaan itu dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah kerugian 22 penggugat itu sebesar Rp 2.581.833.388.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Selatan gugatan itu teregister pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Sementara itu, sidang perdana dari perkara ini akan digelar pada Selasa, 19 November 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investre pada 21 Oktober 2024. Karena itu, OJK menyebut Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak izin usaha dicabut.

“Saat ini OJK masih menunggu penunjukan tim likuidasi,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebenarnya gugatan lender ke pengadilan ini bukan yang pertama kali. Pada awal Januari 2024, sejumlah lender juga mengajukan gugatan dengan kerugian beraneka, seperti Rp 1 miliar, Rp 2,3 miliar, 1,98 miliar, Rp 2 miliar.

Gugatan terbaru terjadi pada 12 Agustus dan 12 September 2024. Gugatan pada 12 Agustus yang teregister dengan nomor perkara 812/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ada 1 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 1,26 miliar.

Sementara, gugatan pada 12 September 2024 dengan nomor perkara 938/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ada 14 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 2,58 miliar.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri untuk memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Adrian diduga berbuat tindak pidana berupa menghimpun dana tanpa izin alias ilegal.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun.

“Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa anggaran yang direncanakan untuk pembangunan rumah pada 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, jumlah ini tergolong kecil untuk mewujudkan target 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar juga menyatakan kesiapan dirinya dalam menjalankan tugas dari Presiden Prabowo, yaitu merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah dalam waktu satu bulan.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. Berikut langkah Maruarar Sirait bangun 3 juta rumah.

Pembelian Bahan Baku dengan Harga Murah

Dengan anggaran yang ada, Maruarar Sirait mengambil langkah efisiensi di Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, termasuk membentuk Dirjen khusus untuk perumahan desa dan perkotaan.

"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.

Selain itu, Maruarar berencana membeli bahan baku seperti semen dengan harga lebih terjangkau, yaitu melalui pembelian dalam jumlah besar agar memperoleh potongan harga yang lebih besar.

"Setuju nggak kalau saya langsung deal dengan pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga rumah juga bisa turun," katanya.

Bangun Sistem Menyeluruh

Permasalahan lahan menjadi salah satu fokus utama dalam program ini. Maruarar, yang akrab dipanggil Ara, berkomitmen untuk membangun sistem yang komprehensif dan kuat demi menjalankan tugas tersebut.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar-stakeholder untuk mencapai visi besar ini. Ara juga menyatakan bahwa lahan adalah tantangan strategis dalam pelaksanaan program ini. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan lahan milik negara, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Sumbang 2,5 Hektare Tanah

Maruarar Sirait berencana menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari usahanya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Prabowo.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain dan isinya, " ujarnya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengajak para pengusaha nasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah di atas lahan yang ia donasikan. Melalui skema ini, ia menargetkan agar dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP dapat menyerahkan rumah secara gratis kepada masyarakat di sekitar Tangerang yang membutuhkan.

Buat Hunian Inklusif

Menteri Perumahan juga berencana untuk menciptakan hunian yang bersifat inklusif, di mana dalam satu kawasan perumahan akan terdapat campuran antara masyarakat umum, PNS, guru, serta anggota TNI dan Polri berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan bahwa skema ini merupakan bagian dari rencana efisiensi dalam mewujudkan program tersebut. "Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujarnya.

SUKMA KANTHI NURANI | M. RIZKI YUSRIAL | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pemberian izin impor gula pada periode 2015-2026, yaitu mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) yang juga Komisaris Independen PT PLN (Persero) Charles Sitorus. Kejaksaan menduga keduanya terlibat dalam kasus korupsi impor gula kristal mentah sebanyak 105 ton pada periode tersebut.

"Impor gula kristal tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 Oktober 2024

Qohar mengatakan pada 28 Desember 2015 telah berlangsung rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian di bawah Menko Perekonomian. Salah satu pembahasan dalam pertemuan ini adalah adanya kekurangan gula kristal sebanyak 200 ribu ton sekaligus merancang stabilitas harga dan pemenuhan stok gula nasional.

"Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula," kata Abdul

Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilasi harga, Abdul menyebut seharusnya yang diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN.

Siapa Sosok Charles Sitorus?

Ia lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Mei 1966. Charles merupakan lulusan Institute Pertanian Bogor pada 1989 di Jurusan Teknologi Pertanian. Charles melanjutkan pendidikan Master atau S2 di Jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Prof. Dr. Moestopo pada 2015. Setelah itu, ia juga melanjutkan Program Doktor Research Management di Universitas Bina Nusantara.

Selain pernah menjadi Direkrut di PPI, Charles juga pernah menjabat Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan berbagai perusahaan telekomunikasi.

Pada 22 Juli 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapuk Charles sebagai Komisaris Independen di PT PLN (Persero). Keputusan itu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-154 MBU 07 2022 pada 22 Juli 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Jobstreet by SEEK baru-baru ini menunjukkan, sebanyak 68 persen pekerja di Indonesia percaya pekerjaan dan tugas mereka akan terdampak generative artificial intelligence (Gen AI). 22 persen percaya pekerjaan mereka tak akan terpengaruh dan 10 persen sisanya percaya pekerjaan mereka akan hilang.

“Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan baru yang terbuka,” ucap Country Head of Marketing Jobstreet by SEEK, Sawitri, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024.

Survei ini dilaksanakan dengan menggandeng Boston Consulting Group (BCG), The Network, dan The Stepstone Group bertajuk “Decoding Global Talent”. Survei ini secara global mencakup lebih dari 180 negara dan melibatkan 150.735 responden. Di Indonesia, survei ini menjaring 19.154 tenaga kerja sebagai responden.

Survei ini mengungkap, penggunaan AI tak lagi terbatas pada lingkungan kerja, tapi juga kehidupan sehari-hari. Lebih dari separuh responden di Indonesia telah menggunakan GenAI sejak 2023. Sebesar 88 persen pekerja Indonesia telah mendengar tentang AI dan 38 persen telah memanfaatkan AI dalam rutinitas kerja.

Sawitri mengatakan, penggunaan AI paling masif di perusahaan-perusahaan yang menggunakan data. Ia mencontohkan, bank-bank menggunakan AI untuk meningkatkan layanan mereka, dari internet banking, mobile banking, hingga pengembangan aplikasi.

Perusahaan lain yang masif memanfaatkan AI adalah perusahaan-perusahaan Fast Moving Consumer Good (FMCG). Sawitri mengatakan, perusahaan ini memanfaatkan AI untuk berjualan di niaga-el atau e-commerce—atau membangun e-commerce mereka sendiri. “Karena kalau enggak pakai AI, dia enggak menang,” ucap Sawitri.

Pekerja yang saat ini akrab dengan AI paling banyak berasal dari usia 18–24 tahun, yakni 49 persen. Mereka disusul kelompok usia 25–34 tahun sebesar 39 persen, kelompok usia 35–44 tahun sebesar 32 persen, dan kelompok usia 48 ke atas sebesar 18 persen. “Makin muda makin sering menggunakan AI. Anak muda cepat banget mengadopsi hal-hal yang baru,” ucap Sawitri.

Para pekerja di Indonesia menggunakan AI untuk berbagai keperluan, yakni studi dan riset sebesar 41 persen, mengerjakan tugas kreatif seperti menulis sebesar 41 persen, tugas administratif sebesar 37 persen.

Selain itu, 48 persen menggunakan GenAI untuk pengembangan keterampilan, 46 persen untuk mendapatkan pengetahuan umum, dan 36 persen untuk menerjemahkan bahasa.