TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis ini, 18 Juli 2024.Pelantikan tersebut rencananya dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.

Ari menyebut posisi wakil menteri yang akan dilantik Presiden Jokowi adalah penambahan wakil menteri keuangan, pengangkatan wakil menteri investasi, serta pergantian wakil menteri pertanian.

"Mengenai siapa nama-nama yang akan dilantik, nanti tunggu jam 15.00 WIB ya," kata Ari melalui pesan singkat kepada wartawan.

Merujuk pada informasi tersebut maka nantinya Kementerian Keuangan akan memiliki dua orang yang mengisi jabatan wakil menteri.

Saat ini, posisi tersebut telah diisi oleh Suahasil Nazara yang menjabat sebagai Wakil Menkeu sejak 2019.

Posisi Wakil Mentan yang akan diganti, saat ini dijabat Harvick Hasnul Qolbi.

Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri akan berakhir Oktober mendatang, digantikan oleh Pemerintaha. Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya beredar kabar salah satu orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro , membenarkan kabar tersebut. "Nanti pelantikannya di istana. Kami bukakan press conference-nya," kata Deni pada Kamis pagi, 18 Juli 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani Indrawati. Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada 31 Mei 2024, tim ini telah menemui Sri Mulyani untuk pertama kalinya sekaligus diperkenalkan kepada publik. "Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah nanti beliau dilantik 20 Oktober,” kata politikus Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat.

Selain Thomas Djiwandono, ada pula Sudaryono yang juga akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono juga merupakan politikus Partai Gerindra.

“Benar, mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis.

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Keponakan Prabowo Subianto itu akan bergabung di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal itu untuk kepemimpinan presiden terpilih supaya memudahkan transisi kekuasaan dari Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo. Pasalnya Thomas Djiwandono anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Esther, langkah itu dapat memuluskan transisi dari kabinet Jokowi ke kabinet Prabowo. “Supaya tahu problem fiskal sehingga bisa mitigasi risiko dan mencari solusi,” kata dia, saat dihubungi Kamis, 18 Juli 2024.

Posisi Thomas Djiwandono di tim gugus tugas memang pada kluster ekonomi, yakni sebagai anggota bidang keuangan. Pada 24 Juni 2024 lalu, ia juga ikut mengumumkan anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bendahara umum Partai Gerindra itu merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan ibunya merupakan kakak kandung Prabowo Subianto.

Masuknya bendahara umum Partai Gerindra itu ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepadaTempomelalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Ilona Esterina | Daniel A Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meneken kerja sama dengan Bank of Korea (BoK) untuk pembayaran berbasis kode Quick Response atau QR di Penang, Malaysia, Senin, 15 Juli 2024. Korea Selatan menjadi negara kesembilan yang bisa melayani pembayaran melalui QRIS.

Dilansir dari laman Bank Indonesia, kerja sama BI dengan Bank Sentral di beberapa negara sudah dimulai pada 2023. Adapun sembilan negara yang bisa menggunakan QRIS adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan.

Cara Menggunakan QRIS Antarnegara

Dengan QRIS antarnegara, transaksi antarnegara tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjungi, hanya cukup dengan memindai kode QR.

Jadi, pembayaran atas transaksi yang dilakukan wisatawan asing di Indonesia dapat dilakukan dengan memindai QRIS merchant Indonesia dengan menggunakan aplikasi pembayaran negaranya.

Untuk menikmati kemudahan dari QRIS antarnegara, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengunduh aplikasi perbankan atau jasa keuangan.

Berikut ini langkah-langkah cara menggunakannya:

1. Buka aplikasi pembayaran dan klik menu “Scan QRIS".

2. Masukkan jumlah nominal yang harus dibayar atau ditransfer, dalam mata uang negara asal. Misal 10 baht ().

3. Konfirmasi tujuan dan nominal dalam Rupiah (otomatis sudah terkonversi, misal dari 10 akan otomatis menjadi Rp 4500).

4. Masukkan PIN Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil dilakukan.

5. Pembayaran dengan QRIS antarnegara selesai dilakukan.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan ada empat titik rawan penyelundupan benih benur lobster atau BBL.

Empat titik rawan penyelundupan itu, kata Pung, yakni berada di pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut. "Beberapa daerah kami sudah bisa melakukan operasi terkait dengan penertiban maupun operasi penggagalan penyelundupan benih lobster," kata Pung di KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mencontohkan kasus penangkapan kurir yang melakukan penyelundupan melalui Cilacap, Jawa Tengah; dan Banyuwangi, Jawa Timur. Namun kasus penyelundupan ini, kata Pung, berada di beberapa tempat lain, seperti di Jambi, Palembang, serta Batam. Ada juga Bangka Belitung, Lombok, Banyuwangi, Kepulauan Riau, Yogyakarta, serta Cilacap.

Dalam upaya menggagalkan penyelundupan tersebut, petugas PSDKP perlu bekerja sama dengan aparat dari TNI Angkatan Laut dan kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut. Dia menilai kolaborasi lintas aparat itu untuk menjaga aset negara, yakni BBL. "BBL ini menjadi barang yang seksi. Sumber daya BBL ini luar biasa, nilainya bahkan tidak murah," tutur dia.

Selain harga yang menggiurkan, BBL, bahkan menurut Pung, bibit lobster itu dijuluki sebagai "narkoba hidup". Alasannya harga benih lobster mempunyai harga yang cukup tinggi dan jumlah sumber daya BBL di Indonesia sangat banyak.

"Tahun-tahun sebelumnya kami pernah menangkap itu yang di Batam senilai Rp 31 miliar dalam satu penangkapan," ucap Pung. Artinya, menurut dia, potensi BBL ini menjadi perhatian KKP. Perhatian terhadap BBL ini karena sejauh ini sumber daya itu hilang karena terjadi penyelundupan.

Dalam kasus penyelundupan, dia menjelaskan, manfaat negara hilang karena tak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak. "KKP hadir untuk memanfaatkan tersebut. Ada hasil untuk negara dari BBL. Yang tadinya lolos begitu saja, kita tidak memperoleh manfaat. BBL yang ada langsung dibawa ke luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya Tim Satgas Second Fleet Quick Renponse (SFQR) Pangkalan TNI AL Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan 16.000 ekor BBL pada Rabu, 12 Juni 2024. Bersama tim PSDKP, mereka menangkap pria berinisial FAS, 31 tahun, asal Tasikmalaya.

FAS ditangkap dengan barang bukti BBL berupa 2.400 ekor BBL jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 16 boks. Saat itu dia mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial O di Pangandaran, Jawa Barat. Dia mendapatkan imbalan senilai Rp 500.000 sampai Rp 1 juta dalam sekali kirim.

Sementara penangkapan di Banyuwangi, Satgas SFQR menangkap HS, 46 tahun dan MS (63). Keduanya akan menyelundupkan BBL sebanyak 9.244 ekor. Keduanya ditangkap setelah dipantau berada di salah satu rumah warga di Grajagan, pada Ahad, 2 Juni lalu. Keduanya ditangkap saat akan membawa BBL ilegal ini dengan mobil.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meneken kerja sama dengan Bank of Korea (BoK) untuk pembayaran berbasis kode Quick Response atau QR, Senin lalu, 15 Juli 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR, baik QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan.

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resminya.

Perry menambahkan, kerja sama sistem pembayaran berbasis kode QR ini sekaligus menjadi implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Dengan demikian, dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Dia berharap, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. "Ke depan, BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas," ujarnya.

Daftar Negara yang Melayani Pembayaran QRIS

Korea Selatan menjadi negara kesembilan yang bisa melayani pembayaran melalui QRIS. Dilansir dari laman Bank Indonesia, kerja sama BI dengan Bank Sentral di beberapa negara sudah dimulai sejak setahun lalu.

Pada tahap awal, BI bekerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kelima bank tersebut sepakat bekerja sama dalam rangka mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Pada 17 November 2023, Singapura menyusul Thailand dan Malaysia sebagai negara yang menyediakan layanan pembayaran via QRIS. Pada April 2024, giliran Laos dan Brunei Darussalam yang menyusul.

Tak hanya negara ASEAN. QRIS juga sudah bisa digunakan di Jepang. BI melakukan perluasan kerja sama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang melalui penandatanganan Nota Kerja Sama (NK) terkait Pembayaran Berbasis QR code. Kerja sama pembayaran digital lintas negara ini menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR).

Dengan demikian, negara yang bisa menggunakan QRIS saat ini berjumlah sembilan, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan.

QRIS merupakan perwujudan dari apa yang disebut sebagai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang digagas oleh Bank Indonesia. Adapun poin QRIS dalam mewujudkan lima visi SPI 2025 yaitu mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, mendukung digitalisasi perbankan, dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meneken kerja sama dengan Bank of Korea (BoK) untuk pembayaran berbasis kode Quick Response atau QR, Senin lalu, 15 Juli 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR, baik QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan.

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resminya.

Perry menambahkan, kerja sama sistem pembayaran berbasis kode QR ini sekaligus menjadi implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Dengan demikian, dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Dia berharap, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. "Ke depan, BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas," ujarnya.

Daftar Negara yang Melayani Pembayaran QRIS

Korea Selatan menjadi negara kesembilan yang bisa melayani pembayaran melalui QRIS. Dilansir dari laman Bank Indonesia, kerja sama BI dengan Bank Sentral di beberapa negara sudah dimulai sejak setahun lalu.

Pada tahap awal, BI bekerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kelima bank tersebut sepakat bekerja sama dalam rangka mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Pada 17 November 2023, Singapura menyusul Thailand dan Malaysia sebagai negara yang menyediakan layanan pembayaran via QRIS. Pada April 2024, giliran Laos dan Brunei Darussalam yang menyusul.

Tak hanya negara ASEAN. QRIS juga sudah bisa digunakan di Jepang. BI melakukan perluasan kerja sama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang melalui penandatanganan Nota Kerja Sama (NK) terkait Pembayaran Berbasis QR code. Kerja sama pembayaran digital lintas negara ini menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR).

Dengan demikian, negara yang bisa menggunakan QRIS saat ini berjumlah sembilan, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan.

QRIS merupakan perwujudan dari apa yang disebut sebagai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang digagas oleh Bank Indonesia. Adapun poin QRIS dalam mewujudkan lima visi SPI 2025 yaitu mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, mendukung digitalisasi perbankan, dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Solo -Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 7.500 per anak. Ia membantah isu tersebut.

"Kata siapa? Nggak," ujar Gibran ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, seusai Peluncuran Logo dan Maskot Pekan Paralympic Nasional atau Peparnas, Kamis, 18 Juli 2024.

Gibran pun mengingatkan agar media tidak memberitakan hal-hal yang belum pasti. Ia pun meminta agar kepastian soal program makan siang gratis ditunggu dulu. Program makan siang gratis adalah salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Belakangan program ini menuai polemik karena membutuhkan anggaran yang sangat besar dan membebani APBN. Kemudian muncul wacana untuk memangkas alokasi dana makan siang dari semula Rp 15 ribu per paket menjadi hanya Rp 7,5 ribu.

"Ya tunggu kepastiannya dulu ya. Ditunggu semuanya, ditunggu dulu. Jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," katanya.

Menurutnya dari awal anggaran makan siang gratis senilai Rp 15 ribu per anak itu sudah ideal. Terlebih simulasi makan siang gratis dengan anggaran senilai Rp 15 ribu itu sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Dari awal Rp 15 ribu itu betul, sudah ideal segitu dan sudah diujicobakan di beberapa tempat," tutur dia.

Saat dimintai tentang kemungkinan tidak akan ada pemangkasan anggaran makan siang gratis tersebut, ia menyebut belum ada kepastian untuk itu karena belum ada yang final.

"Selama ini uji cobanya di angka Rp 15 ribu. Selama ini uji coba juga berjalan lancar. Kan kami libatkan ahli gizi. Dan Rp 15 ribu itu saya kira cukup ideal. Tapi jika ada masukan dari orang tua murid, murid, monggo disampaikan ke kami," ucap dia.

Lebih lanjut Gibran mengungkapkan rencana uji coba makan siang gratis di Kota Solo pekan depan. Namun ia belum menyebutkan tempat pelaksanaan uji coba makan siang gratis tersebut.

"Uji coba ada di Solo minggu depan. Nanti Senin teman-teman media saya ajak ya. Nanti dilihat sendiri. Minggu depan, ditunggu dulu ya," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Prabowo-Gibran meminta agar tak ada yang menyebarkan pernyataan spekulatif dan kontraproduktif mengenai calon anggota kabinet pemerintahan baru. Termasuk salah satunya kandidat menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih sosok terbaik.

"Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 17 Juli 2024.

Oleh karena itu, Dradjad menegaskan agar tidak ada pihak yang sok tahu soal kabinet Prabowo-Gibran. Menurut dia, beragam spekulasi yang beredar belakangan ini telah berimbas negatif. "Siapa pun, mohon jangan sok tahu atau geer lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang."

Dalam proses penyusunan kabinet, kata Dradjad tentu ada masukan dari Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden terpilih. "Tentu ada masukan mas Gibran dan para Ketua Umum KIM (Koalisi Indonesia Maju). Saya tidak akan memberi jawaban yang spekulatif. Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo tengah mempertimbangkan beberapa nama untuk jadi menteri keuangan. "Sudah ada lebih dari satu calon yang sedang dipertimbangkan oleh pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan. Selain kemampuan, serta tentunya sosok ini pasar pun bisa menerimanya," kata Dasco kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mengatakan hanya Prabowo yang tahu keputusan final. "Yang tahu hanya pak Prabowo soal keputusannya," ujar Dasco.

Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan sebelumnya mengklaim telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, sosok menteri keuangan tersebut meminta tanggapannya atas berita mengenai penerimaan negara hingga isu Prabowo yang akan mengerek rasio utang hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itulah, kata Heri, menteri keuangan tersebut meminta saran yang market friendly.

"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang revenue dan pagi-pagi saya di-texting menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly," kata Heri dalam agenda Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Dia pun memberikannya jawaban kepada sosok yang disebut bakal jadi penerus Sri Mulyani Indrawati itu. Namun, dia tak mau buka-bukaan menyebutkan siapa sosok tersebut. "Waktu itu saya lagi breakfast, tak pikir-pikir apa ya. Kemudian, cepat-cepat kirim ke beliau. Siangnya dia kirim berita dari Reuters. Reuters itu mengutip dan saya juga kaget, semua kata-kata yang saya kirim itu ada di sana," tutur Heri.

Sebelumnya, sejumlah nama kerap mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat menteri keuangan berikutnya. Mulai dari eks menteri keuangan Chatib Basri, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Bambang Brojonegoro, hingga Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 18 Juli 2024 dimulai dari Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Disusul, politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Berikutnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

Terakhir, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono....

<!--more-->

1. Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juli 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyebutkan hal itu di Kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis.

"Nanti pelantikannya di istana. Kami bukakan press conference-nya," kata Deni pada Kamis pagi, 18 Juli 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan segera melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mengenal Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut-sebut akan Jadi Wakil Menteri Keuangan

Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Mengutip laman resmi Partai Gerindra, pria yang biasa dipanggil Tommy itu masih tercatat sebagai Bendahara Umum partai. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tembus 26 Juta Orang....

<!--more-->

3. Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tembus 26 Juta Orang, Lampaui Jumlah Sebelum Pandemi Covid-19

PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Pgs SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta melampaui masa sebelum pandemi Covid-19.

"Pada semester I 2024 jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 26 juta orang atau lebih tinggi sekitar 2 persen dibandingkan semester I 2019 saat belum ada pandemi yang sebanyak 25,48 juta penumpang," kata Asmoro dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Satgas Impor Ilegal akan Berlaku Satu Tahun, Bisa Diperpanjang

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

“Iya (cuma satu tahun). Nanti diperpanjang lagi. Produknya juga bisa ditambah lagi,” ujar Moga, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Moga mengatakan, satgas akan beranggotakan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum. Satgas ini akan mendapat pengarahan langsung dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan untuk penyelundupan impor ilegal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi....

<!--more-->

5. Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

"Pupuk ini terlalu banyak aturan, terlalu banyak mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya gak lebih dari Rp 1 juta," kata Rahmad dalam diskusi bertemakan Membangun Kebijakan Pupuk Bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata Rahmad, ada enam kementerian yang mengeluarkan regulasi terkait pupuk. Selain regulasi yang berbelit, juga ada aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, petani hanya ingin ketersediaan pupuk saat mereka membutuhkannya. "Sesederhana itu, ketika petani butuh, pupuk subsidi tersedia," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 18 Juli 2024 dimulai dari Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Disusul, politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Berikutnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

Terakhir, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono....

<!--more-->

1. Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juli 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyebutkan hal itu di Kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis.

"Nanti pelantikannya di istana. Kami bukakan press conference-nya," kata Deni pada Kamis pagi, 18 Juli 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan segera melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mengenal Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut-sebut akan Jadi Wakil Menteri Keuangan

Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Mengutip laman resmi Partai Gerindra, pria yang biasa dipanggil Tommy itu masih tercatat sebagai Bendahara Umum partai. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tembus 26 Juta Orang....

<!--more-->

3. Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tembus 26 Juta Orang, Lampaui Jumlah Sebelum Pandemi Covid-19

PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Pgs SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta melampaui masa sebelum pandemi Covid-19.

"Pada semester I 2024 jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 26 juta orang atau lebih tinggi sekitar 2 persen dibandingkan semester I 2019 saat belum ada pandemi yang sebanyak 25,48 juta penumpang," kata Asmoro dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Satgas Impor Ilegal akan Berlaku Satu Tahun, Bisa Diperpanjang

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

“Iya (cuma satu tahun). Nanti diperpanjang lagi. Produknya juga bisa ditambah lagi,” ujar Moga, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Moga mengatakan, satgas akan beranggotakan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum. Satgas ini akan mendapat pengarahan langsung dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan untuk penyelundupan impor ilegal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi....

<!--more-->

5. Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

"Pupuk ini terlalu banyak aturan, terlalu banyak mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya gak lebih dari Rp 1 juta," kata Rahmad dalam diskusi bertemakan Membangun Kebijakan Pupuk Bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata Rahmad, ada enam kementerian yang mengeluarkan regulasi terkait pupuk. Selain regulasi yang berbelit, juga ada aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, petani hanya ingin ketersediaan pupuk saat mereka membutuhkannya. "Sesederhana itu, ketika petani butuh, pupuk subsidi tersedia," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan satuan tugas atau Satgas penurunan harga tiket pesawat melalui komite supervisi harga tiket angkutan penerbangan akan mengakselerasi implementasi multiprovider sebagai upaya menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Dengan implementasi multiprovider harga avtur diproyeksikan akan turun sehingga berdampak pada harga tiket pesawat menjadi terjangkau bagi wisatawan,” katanya kepada Tempo melalui pernyataan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Implementasi multiprovider, kata dia, akan mendorong meningkatnya perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ia mengatakan, misalnya pada Maret 2024 yang lalu dalam rangka melakukan stimulasi, Pertamina menurunkan harga avtur di 3 bandara Lombok, Labuan Bajo, dan Silangit sebesar 13 persen, dampaknya dapat menurunkan harga tiket sebesar 2 persen.

Namun, Dewi Hendriyani juga tak menampik mahalnya harga tiket pesawat salah satunya karena disebabkan oleh harga avtur. Menurut dia, terbatasnya provider avtur menimbulkan tingginya harga avtur karena tidak adanya persaingan usaha yang sehat.

“Selain dari Avtur penyebab tingginya harga tiket adalah karena ada sederet pajak yang dikenakan ke lini usaha maskapai,” ujar Dewi Hendriyani.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menerangkan biaya pajak ini masuk dalam komponen non operasional penerbangan. Namun, kata dia, jumlahnya sangat tinggi, ada berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda selama ini maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

“Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya,” kata dia.

Kemudian, Dewi Hendriyani menuturkan, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat, di mana sederet pajak berganda ini hanya dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. “Untuk itu mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan. Sehingga beban yang akan timbul dari nilai tukar rupiah terhadap dollar akan bisa ditekan sedemikian rupa,” katanya.

Sebelumnya, Kemenparekraf bersama kementerian terkait lainnya terlibat dalam satgas penurunan harga tiket pesawat yang dikoordinasi oleh Kemenko Marves. Ada sembilan langkah yang dibahas untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket pesawat.

Sembilan langkah itu yakni evaluasi biaya operasional pesawat, penguatan kebijakan konektivitas dan persaingan usaha, dan penyesuaian kebijakan TBA berdasarkan kepadatan rute. Kemudian evaluasi peran pendapatan dari kargo terhadap pendapatan maskapai, pemberian insentif PPN DTP tiket penerbangan, multiprovider avtur untuk menurunkan harga avtur, akselerasi pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan, penghilangan double charge pada PPN Avtur dan tiket pesawat, penghilangan double charge pada tarif tiket pesawat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan bahwa pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditargetkan dibuka pada Juni atau Juli 2024.

“Untuk pelaksanaan seleksi CASN rencananya akan dilaksanakan mulai Juni atau Juli setelah instansi menerima Surat Keputusan (SK) Menpan RB mengenai penetapan kebutuhan ASN,” kata Anas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Namun, hingga kini pendaftaran rekrutmen CASN belum juga dibuka. Apakah pendaftaran CPNS 2024 kembali diundur? Ini penjelasannya.

Pendaftaran CPNS 2024 Kembali Diundur?

MelansirAntara, Anas mengatakan pembukaan pengadaan CASN kemungkinan akan dimulai pada Juli-Agustus. Hal itu disampaikannya ketika membahas formasiCPNSkhusus untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Sehingga tadi diputuskan untuk tahap pertama akan ada afirmasi 5 persen untuk putra dan putri terbaik Kalimantan, menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN yang akan dibuka Juli-Agustus. Artinya, terdapat 2.000 ruang afirmasi yang diberikan kepada putra dan putri terbaik Kalimantan di formasifresh graduate(lulusan baru) IKN,” ucap Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Formasi CPNS 2024

Melansir laman Kemenpan RB, total formasi CASN 2024 yang disetujui sebanyak 1.289.824 yang terdiri dari 427.650 formasi di instansi pusat dan 862.174 di instansi daerah, termasuk talenta digital yang akan ditugaskan di IKN dan pemerintah daerah (pemda).

Hingga Kamis, 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, tercatat sebanyak 602 instansi yang telah menginput rincian formasi ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun sebanyak 1.289.824 formasi merupakan bagian dari pemenuhan secara bertahap kebutuhan 2,3 juta ASN.

Dari total usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906.

Sementara pemenuhan talenta digital di pemda sebanyak 19.817 formasi. Untuk SDM aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berjumlah 794 yang terdiri dari 491 auditor dan 301 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD).

Sementara itu, pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK.

Cara Daftar CPNS 2024

Terkait cara pendaftaran CPNS 2024, Kepala Biro Data, Komunikasi, danInformasiPublik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce menuturkan bahwa masyarakat nantinya dapat mengakses laman yang telah disediakan.

“Peserta CPNS 2024 akan menggunakanlink(tautan) dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh BKN,” ujar Ave, Kamis, 9 Mei 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar seleksi CASN 2024 sebagai berikut:

1. Kunjungi lamanhttps://sscasn.bkn.go.id.
2. Tekan ikon tiga garis horizontal.
3. Pilih menu SSCASN, lalu ‘Buat Akun’.
4. Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor ponsel, serta alamat surel (email).
5. Masukkan kode captcha yang muncul pada layar.
6. Tekan tombol ‘Lanjutkan’.
7. Lengkapi data diri dan unggah beberapa dokumen yang dibutuhkan.
8. Pilih jenis formasi CPNS/PPPK dan instansi.
9. Simpan pengisian data pendaftaran, lalu cetak kartu informasi akun dan kartu peserta seleksi CASN 2024.
10. Tunggu hasil pengumuman seleksi administrasi untuk selanjutnya dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

MELYNDA DWI PUSPITA